KOMPAS.com - Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) menggelar Seminar Hukum Nasional "Reformasi Hukum Acara Penyidikan" pada 17 April 2025, di UPH Kampus Lippo Village, Tangerang.

Seminar nasional menyorot pentingnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi fondasi utama dalam mengatur jalannya proses peradilan pidana di Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan.

Sebagai informasi, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah melakukan revisi terhadap KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana nasional.

Melalui Komisi III, DPR RI menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP ini pada akhir tahun 2025.

Seminar ini menjadi wadah penting bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan aparat penegak hukum untuk membahas kebutuhan dalam revisi KUHAP.

Seminar juga bertujuan mengevaluasi tugas Kepolisian dan Kejaksaan sudah sesuai dengan prinsip negara hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia.

Seminar menghadirkan empat narasumber yaitu Prof. Topo Santoso (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia), Prof. Jamin Ginting (Dosen Fakultas Hukum UPH), Fachrizal Afandi (Akademisi Universitas Brawijaya), dan Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta).

Seminar memberikan gambaran jelas mengenai urgensi reformasi sistem hukum acara penyidikan di Indonesia, yang sangat relevan bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami perkembangan hukum terkini.

Dengan beragam usulan dipaparkan, diharapkan revisi KUHAP dapat menciptakan sistem peradilan lebih efisien, adil, dan transparan.

Selain itu, seminar juga diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak individu, serta membuka wawasan baru bagi sivitas akademika dalam mengembangkan perspektif hukum yang lebih holistik.

Mengutamakan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan

Dalam paparan berjudul "Urgensi Memperkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Penyidikan dalam Revisi KUHAP", Arif Maulana membahas pentingnya penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan.

Dia mengangkat data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mencatat adanya 46 kasus kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum sepanjang 2022 hingga 2024, dengan total 294 korban.

Beberapa di antaranya bahkan dilaporkan meninggal dunia.

Arif juga menyampaikan pandangannya terkait perlunya peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi revisi KUHAP.

Dia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dengan perlindungan hak-hak dasar semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka, terdakwa, korban, dan saksi.

Menurutnya, penyediaan bantuan hukum sejak awal proses penyidikan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan proses peradilan yang adil dan menghormati prinsip-prinsip HAM.

Arif menutup paparannya dengan menyerukan perlunya revisi KUHAP yang benar-benar berpihak pada keadilan, bukan sekadar memperkuat kekuasaan negara atas rakyat.

“Kita butuh KUHAP baru yang sungguh-sungguh menjamin proses peradilan yang jujur, adil, dan menghormati hak asasi manusia,” tegasnya.

Menghormati Martabat Manusia dalam Proses Penyidikan

Dalam pemaparannya, Fachrizal menekankan bahwa penerapan hukum pidana harus tetap menghormati martabat manusia. Dia mengingatkan pentingnya menjaga proses penyidikan dari perlakuan tidak manusiawi, termasuk membatasi eksposur tersangka di media.

"Penerapan upaya paksa, seperti penahanan, harus dilakukan secara proporsional dan bertujuan untuk memastikan kehadiran terdakwa di persidangan, bukan sebagai penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan," ujar Fachrizal.

Fachrizal juga menyampaikan, reformasi hukum acara pidana perlu mempertimbangkan sejumlah prinsip penting, termasuk exclusionary rules, yaitu ketentuan bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan di persidangan.

Dia juga menyoroti prinsip fruit of the poisonous tree, yang menyatakan bahwa bukti lanjutan yang berasal dari bukti tidak sah turut dianggap tidak sah.

Di akhir paparannya, Fachrizal menekankan pentingnya memperkuat peran hakim sejak tahap awal penyidikan.

Dia mengusulkan penguatan mekanisme praperadilan, bahkan mempertimbangkan model hakim komisaris seperti yang diterapkan di beberapa negara, untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan.

Restorative Justice: Solusi Alternatif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan

Selanjutnya Prof. Topo memberikan paparan yang berjudul "Restorative Justice dan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan: Filosofi, Syarat, dan Konteksnya".

Menurutnya, keadilan restoratif adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama, bukan hanya mengandalkan negara atau aparat penegak hukum.

“Salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memperbaiki kerugian yang dialami korban, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalannya," jelas Prof. Topo.

"Dalam proses ini, pelaku tidak hanya memberikan ganti rugi kepada korban, tetapi juga melalui pemulihan psikologis, sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” lanjutnya.

Namun, tidak semua kasus kejahatan dapat diselesaikan dengan pendekatan ini. Kasus-kasus besar, seperti korupsi, memerlukan langkah lebih kompleks daripada mediasi.

Prof. Topo menegaskan, keadilan restoratif bukanlah pengganti sistem peradilan pidana yang ada, melainkan pendekatan tambahan yang dapat diterapkan pada kejahatan ringan atau yang memungkinkan penyelesaian melalui musyawarah.

Meskipun keadilan restoratif memiliki potensi besar meningkatkan sistem hukum, Prof. Topo mengingatkan tidak semua negara atau sistem hukum siap mengadopsinya.

Dia menilai perlu adanya penyesuaian dengan hukum berlaku, seperti tercantum dalam KUHAP. Untuk itu, Prof. Topo mengusulkan evaluasi sistem hukum Indonesia agar dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Pemisahan Peran Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan

Dalam paparannya berjudul "Peran Penegak Hukum dalam RUU KUHAP", Prof. Jamin Ginting menyoroti pentingnya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Di banyak negara, penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan memiliki tugas terpisah.

“Jaksa bertugas untuk melakukan penuntutan, sementara polisi memiliki peran dalam mengumpulkan bukti. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, terdapat beberapa tantangan terkait pemisahan tugas antara kedua lembaga ini," ungkap Prof. Ginting.

"Jaksa sebagai penuntut umum sebaiknya fokus pada tugas penuntutan, sementara fungsi penyidikan dapat diserahkan kepada Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)," lanjutnya.

"Dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi yang efektif antara jaksa dan penyidik kepolisian dapat menghambat kelancaran penyidikan dan berujung pada ketidakpastian hukum,” ujar Prof. Ginting.

Prof. Ginting juga menyarankan, sistem hukum memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum melanjutkan proses hukum.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bukti yang tersedia cukup untuk mendasari keputusan penahanan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang baik dalam setiap tahap proses hukum, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, Prof. Ginting mendorong agar seluruh lembaga penegak hukum dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama, agar proses penyidikan berjalan dengan lebih adil dan efektif.

BREBES, KOMPAS.com - Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, angkat bicara terkait laporan yang melibatkan anggotanya, Ade Apriyanto (AA), yang juga merupakan anggota DPRD Brebes.

AA dilaporkan oleh pengusaha minimarket, Aristianto Zamzami, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD, terkait dugaan intimidasi setelah permohonan kerjasama pengelolaan parkir ditolak.

Laporan tersebut disampaikan oleh Zamzami ke BK DPRD pada Senin (28/4/2025).

AA diketahui sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Tonjong.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Brebes, Herfaruk, meminta agar isu ini tidak dibawa ke ranah politik.

"Jangan digiring ke isu politik. Ini murni soal komunikasi kerja sama antar lembaga. Tidak ada kaitannya dengan jabatan politik," tegas Herfaruk.

Herfaruk menjelaskan bahwa surat permohonan kerja sama yang dikirimkan oleh AA dilakukan secara resmi sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila, bukan atas nama anggota DPRD.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan respons dari pihak Alfamart terkait permohonan tersebut.

"Mestinya secara prosedural, tinggal dijawab saja. Saya sudah konfirmasi dengan yang bersangkutan, sampai dengan saat ini belum ada surat jawaban dari pihak Alfamart, apakah diterima atau ditolak, memang belum ada respons resmi. Ini agak janggal," ungkap Herfaruk.

Ia menambahkan, jika permohonan kerjasama tersebut diterima atau ditolak, seharusnya pihak terkait memberikan jawaban.

"Apa salahnya dengan permintaan kerja sama? Itu kembali kepada pihak yang diajak. Kalau berkenan, bisa diteruskan. Kalau tidak, ya ditolak saja. Saya pikir itu hal yang biasa dalam dunia kerjasama," ujarnya.

Bukti intimidasi

Sebelumnya, Zamzami mengaku mengalami intimidasi dari AA setelah menolak permintaan kerjasama pengelolaan jasa parkir saat musim Lebaran 2025.

Ia menyampaikan kronologi dan bukti-bukti dugaan intimidasi yang diterimanya dalam pertemuan tertutup di BK DPRD.

Zamzami menjelaskan bahwa AA, yang mengaku sebagai ketua sebuah ormas, menyuratinya untuk meminta kerja sama pengelolaan parkir di area minimarket.

Setelah menolak, ia menerima tekanan melalui pesan suara WhatsApp dari AA yang meminta sebagian area parkir diserahkan ke ormas yang dipimpinnya.

Kompas.com/ Tresno Setiadi Pengusaha minimarket Aristianto Zamzami memberikan keterangan kepada wartawan usai melaporkan oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasinya ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (28/4/2025).

"Saya hanya ingin berusaha dengan tenang. Parkir ini bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk membantu anak-anak belajar," kata Zamzami.

Ketua BK DPRD Brebes, Sudono, menegaskan bahwa pihaknya akan menelaah laporan tersebut dengan objektif. “Tidak boleh ada anggota dewan yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok,” tegas Sudono.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Brebes, Tobidin Sarjum, menjelaskan bahwa AA mengajukan permohonan pengelolaan parkir dengan mengatasnamakan ormas, bukan partai. "Terkait membawa nama lembaga Pemuda Pancasila, permohonan kelola parkir ini bersifat insidentil dalam rangka membantu arus mudik maupun balik saja. Tidak berkepepanjangan mencapai pada titik parkir selamanya, jadi hanya insidentil," ungkapnya.

PAGAR ALAM, KOMPAS.com - Tiga orang tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagar Alam yang terlibat dalam kasus narkoba melarikan diri seusai melompat dari pintu belakang mobil.

Kejadian itu diketahui berlangsung pada Selasa (29/4/2025), saat ketiga tahanan kasus narkoba, yakni Aryo Dimas, Sulhadinata, dan Sapani, baru saja selesai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam.

Namun, saat mobil tahanan yang membawa mereka hendak kembali ke Lapas Kelas IIB Pagar Alam, mereka melompat dari pintu belakang mobil dan melarikan diri.

"Mereka kabur tak lama setelah mobil tahanan tiba di dekat lapas," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Pagar Alam, Muhammad Arief, kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Arief menjelaskan, setelah tiga tahanan tersebut kabur, mereka pun langsung melakukan pengejaran.

Hasilnya, tahanan atas nama Aryo Dimas saat ini telah berhasil ditangkap, sedangkan Sulhadinata dan Sapani kini masih dalam pengejaran.

"Saat ini, Aryo Dimas sudah diamankan kembali, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran," tuturnya.

"Kami terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk segera menangkap keduanya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Pagar Alam, Fahmi, menjelaskan kondisi tahanan yang kabur tersebut masih dalam keadaan terborgol.

Ia menduga bahwa pelarian tahanan ini telah lebih dulu direncanakan.

"Dari pengakuan salah satu tahanan yang tidak ikut kabur, disebutkan bahwa pelarian ini sudah direncanakan sebelumnya," tuturnya.

"Bahkan, tahanan atas nama Sulhadinata membawa alat untuk membuka borgol dan pintu mobil," ujarnya.

Selain itu, Fahmi menyebut kunci pintu belakang mobil tahanan telah dimanipulasi dari dalam mobil sehingga seolah-olah telah terkunci.

"Kami tidak menutup kemungkinan adanya celah keamanan yang dimanfaatkan para tahanan," ucap Fahmi.

"Namun, kami pastikan ini bukan semata kelalaian petugas, melainkan ada unsur perencanaan dari para pelaku," tuturnya.

KOMPAS.com – Kuasa hukum Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa tuduhan ijazah palsu terhadap mantan presiden Indonesia itu adalah fitnah yang sangat kejam.

Yakup menegaskan bahwa tuduhan tersebut merusak reputasi Jokowi, keluarganya, dan yang lebih penting, nama baik rakyat Indonesia.

"Kami sampaikan bahwa fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam," kata Yakup saat mendampingi Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya, dikutip dari Antara, Rabu (29/4/2025).

"Karena telah merusak nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia," ujar Yakup lagi.

Jokowi Laporkan Tuduhan Ijazah Palsu

Yakup juga menjelaskan bahwa meskipun Presiden Jokowi telah memilih untuk diam selama ini terkait tuduhan ijazah palsu, hal tersebut tidak menghentikan pihak-pihak tertentu untuk terus menyebarkan fitnah tersebut.

Bahkan, meskipun telah ada beberapa kali klarifikasi dan pernyataan resmi, tuduhan ijazah palsu tetap berlanjut.

"Selama ini, mungkin Pak Jokowi diam. Selama ini, khususnya ketika beliau menjabat, beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan imbauan, secara resmi 'press conference' (jumpa pers), beberapa 'statement' (pernyataan) di tempat umum, juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak," ungkap Yakup.

Berdasarkan pertimbangan matang, Jokowi akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan tuduhan tersebut ke Polda Metro Jaya pada hari ini.

Yakup menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan agar kebenaran terungkap dan nama baik Jokowi, serta rakyat Indonesia, dapat dipulihkan.

"Agar semuanya terang-benderang, agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga. Sehingga hal ini tidak terjadi lagi," tegas Yakup.

Dasar Laporan Jokowi ke Polisi

Yakup juga menyebutkan bahwa laporan tersebut melibatkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di antaranya Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 27A, Pasal 32, dan Pasal 35 Undang-Undang ITE.

"Mengenai pasal yang kita duga dilakukan itu, ada Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A dan juga Pasal 32 dan Pasal 35," tambahnya.

Meskipun terlapor masih dalam tahap penyelidikan, Yakup menyebutkan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus ini, antara lain yang berinisial RS, ES, T, K, dan RS.

Jokowi juga telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik, termasuk 24 video yang diduga berhubungan dengan tuduhan tersebut.

"Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa, itu dirinya sudah menyampaikan kepada para penyidik sejumlah barang bukti. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang Pak Jokowi sudah laporkan juga, ya itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak," ungkap Yakup.

Sumber: Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Paula Verhoeven mengungkapkan bahwa Baim Wong mengakui di dalam sidang perceraian bahwa ia pernah mencium perempuan lain ketika masih berstatus suami istri.

Pengacara Siti Aminah Tardi berkata, namun pengakuan ini tidak dibeberkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain (ketika masih) di dalam perkawinan. Dalam hukum perdata, pengakuan tersebut adalah pembuktian yang sempurna," kata Siti Aminah Tardi, di Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

"Tapi kan juru bicara tidak menyampaikan itu. Jadi hanya menyasar apa yang dipersangkakan kepada Ibu Paula," sambung Siti.

Sedangkan, sebagaimana diketahui, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bernama Suryana mengonfirmasi bahwa fakta-fakta di persidangan menyatakan Paula terbukti berselingkuh dengan pria berinisial NS yang juga merupakan sahabat dekat Baim.

Suryana juga sempat menuturkan bahwa Paula dinyatakan sebagai istri yang nusyuz atau durhaka kepada suami.

Paula dan tim kuasa hukum mendatangi Komnas Perempuan pada Rabu pagi untuk mengadukan dua hal.

Pertama, soal KDRT yang dilakukan Baim Wong ketika pernikahan mereka masih terikat.

Kedua, tindak diskriminasi Suryana tersebut lantaran menurut pihak Paula seharusnya sang humas tidak berbicara secara objektif dan jujur.

Seperti diketahui, gugatan cerai Baim terhadap Paula dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April lalu.

Namun, Paula kini mengajukan banding untuk mendapatkan keadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arya Saloka, Noverizky Tri Putra Pasaribu, memastikan hubungan Arya Saloka dan Putri Anne baik-baik saja.

“Sangat baik, sangat baik sekali. Tidak seperti yang terlihat dan diketahui masyarakat,” ujar Noverizky di PA Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

Noverizky mengatakan, keputusan untuk bercerai ini sudah merupakan kesepakatan Arya dan juga Putri Anne.

“Mereka memutuskan ini kepentingannya bersama-sama,” kata Noverizky.

Noverizky tak menampik bahwa Arya dan Putri sudah pisah rumah beberapa tahun belakangan ini.

Meski demikian, Arya dan Putri berhubungan baik demi anak semata wayang mereka.

“Kalau pisah rumahnya sendiri kami tidak bisa memastikan secara pasti, yang pasti sudah tidak bersama beberapa tahun terakhir. Tetapi masih berhubungan baik sebagai kedua orang tua untuk anak, untuk Ibrahim Jalal Ad Din Rumi,” ucap Noverizky.

Noverizky juga menepis isu adanya orang ketiga di rumah tangga Arya dan Putri Anne.

“Tidak ada isu orang ketiga, ini benar-benar murni hanya hubungan mereka berdua yang merasa ingin berpisah secara baik-baik, demi kepentingan anak, tidak lebih tidak kurang,” tutur Noverizky.

Sebagai informasi, Arya Saloka mengajukan cerai Putri Anne pada 15 April lalu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Arya dan Putri diketahui menikah pada 6 Agustus 2017 dan dikaruniai seorang anak bernama Ibrahim Rumi.

Isu keretakan rumah tangga Arya dan Putri sebenarnya sudah ada sejak April 2022.

Bahkan, Putri Anne sempat mengaku sudah bercerai dari Arya.

Sempat beredar isu perselingkuhan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo.

Keduanya diduga terlibat cinta lokasi ketika membintangi sinetron Ikatan Cinta.

Namun, baik Arya maupun Amanda menepis isu tersebut.

KOMPAS.com -Prasetyo Hadi jadi sorotan setelah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum Hasan Nasbi mundur, Presiden Prabowo telah resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Dilansir dari laman Partai Gerindra, Prasetyo menjelaskan bahwa peran sebagai juru bicara sejatinya tidak berbeda dengan tugas PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” ungkapnya pada Kamis (17/4/2025).

Namun, Prasetyo Hadi akhirnya berganti peran menjadi Kepala PCO setelah Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025 melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi adalah politisi dan pengusaha yang merupakan kader dari Partai Gerindra.

Dilansir dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Ia lulus dengan gelar S1 dari jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 2006.

Perjalanan Karier Prasetyo Hadi

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo Hadi menjadi kader Partai Gerindra sejak 2008.

Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Prasetyo Hadi sempat menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi maju sebagai pengganti Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Ia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tengah mempelajari Hasan Nasbi yang mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Ia menyebut, bisa saja Prabowo tidak berkenan dengan mundurnya Hasan Nasbi dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Ya bisa jadi maknanya kan bisa jadi beliau, mohon maaf misalnya, bisa jadi kan, tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur. Kita tunggu keputusan dari bapak Presiden," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Prabowo, kata Prasetyo, juga belum menentukan pengganti Hasan Nasbi di posisi Kepala PCO. Sebab orang nomor satu di Kabinet Merah Putih itu masih mempelajari surat pengunduran diri Hasan Nasbi.

"Clue-nya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO Bapak Hasan Nasbi. Tapi beliau menyampaikan bahwa 'Saya akan mempelajari terlebih dahulu'," ujar Prasetyo.

Disentil Prabowo

Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyentil pernyataan Hasan Nasbi saat mengomentari aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.

Menurut Prabowo, pernyataan Hasan Nasbi itu teledor dan keliru. Prabowo menyebut Hasan Nasbi juga menyesali pernyataannya.

"Tapi, bener itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal," ungkap Prabowo dikutip dari Youtube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).

Prabowo menjelaskan, jajarannya di Kabinet Merah Putih banyak yang merupakan orang baru.

Karenanya, mereka belum cepat beradaptasi terkait posisi pemerintahan yang selalu disorot publik. Salah satunya adalah Hasan Nasbi.

"Banyak yang baru. Jadi, mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Saya belum ketemu sih sebetulnya. Setelah, saya juga kaget," ungkap Prabowo.

Prabowo pun meminta maaf atas buruknya pola komunikasi pemerintah selama ia menjabat sebagai presiden.

"Benar sekali saya akui bahwa 150 hari, saya sendiri, menurut saya, pendapat saya, saya yang bertanggung jawab. Saya yang salah,” ujar Prabowo.

Diketahui, Hasan Nasbi mundur dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Hasan Nasbi mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.

SOLO, KOMPAS.com – Dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo pada Rabu (30/4/2025), Joko Widodo (Jokowi) melalui kuasa hukumnya, Irpan, menolak untuk memenuhi tuntutan penggugat, Muhammad Taufiq, yang menginginkan agar Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut menunjukkan ijazahnya secara terbuka.

Pihak Jokowi mengajukan tiga alasan utama yang menjadi dasar penolakannya dalam proses mediasi ini.

Pertama, pihak penggugat dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tuntutan terkait masalah ini.

Kedua, Jokowi berpendapat bahwa setiap individu berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya, yang dijamin oleh hak asasi manusia.

Ketiga, dalam prinsip Hak Asasi Manusia, tidak seorang pun boleh diganggu atau dipaksa untuk membuka urusan pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat-menyuratnya tanpa alasan yang sah.

Gelaran mediasi perkarat99/Pdt.G/2025/PN Skt tersebut dipimpin oleh mediator non hakim, Profesor Adi Sulistiyono.

Namun, meskipun sidang berjalan lancar, pihak Jokowi tetap menegaskan bahwa tuntutan penggugat untuk membuka ijazahnya tidak memiliki dasar yang jelas dan merugikan martabat klien mereka.

"Mediasi ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien kami, Bapak Joko Widodo," jelas Irpan, kuasa hukum Jokowi, usai sidang mediasi.

"Tuntutan ini tidak hanya mengabaikan hak-hak pribadi, tetapi juga mencemarkan nama baik klien kami."

Menurut Irpan, selain alasan hukum yang jelas, publikasi mengenai tuntutan ini yang disampaikan melalui media juga semakin membebani Jokowi.

Ia menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan yang keluar dari luar persidangan telah merusak kehormatan dan martabat kliennya.

Sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, tanpa kehadiran Jokowi, berakhir dengan keputusan untuk menunda proses mediasi lebih lanjut.

Pihak penggugat tetap berusaha mendorong agar ijazah Jokowi dibuka, sementara pihak Jokowi bersikukuh bahwa permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi.

Sebagai catatan, tuntutan untuk membuka ijazah ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufiq yang mengatasnamakan kelompok, Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).

Taufiq meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya untuk membuktikan keabsahan pendidikan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi.

Tindak lanjut dari sidang mediasi ini akan dilanjutkan pada sesi berikutnya, dengan harapan agar kedua belah pihak dapat menemukan titik temu.

Namun, dengan penolakan Jokowi yang tegas terhadap tuntutan tersebut, proses hukum yang melibatkan Presiden Jokowi diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Fristin Intan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Prasetyo mengatakan, putusan nomor 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024 itu merupakan kabar baik bagi kebebasan berpendapat.

"Tentu keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan, selama ini kebebasan berpendapat juga sudah terjadi di Indonesia dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat juga harus dilandasi rasa tanggung jawab.

"Sehingga yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain, yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal yang negatif lainnya. Saya kira itu yang paling prinsip dari hasil keputusan MK," ujar Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra ini pun menjamin pemerintah bakal menjalankan putusan tersebut

"Tentu saja pemerintah menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan tentu akan menjalankan keputusan tersebut manakala keputusan tersebut berkonsekuensi terhadap kebijakan-kebijakan di internal pemerintahan," kata dia.

Diberitakan, MK mengabulkan dua gugatan terkait UU ITE lewat putusan 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024.

Lewat dua putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pasal tentang "menyerang kehormatan" di UU ITE hanya dapat digunakan oleh individu atau perseorangan untuk memidanakan pihak-pihak yang dianggap menyerang kehormatannya.

Dengan demikian, lembaga pemerintahan, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan, tidak dapat menggunakan pasal tersebut.

Kemudian, MK juga menegaskan bahwa kerusuhan di ruang digital tak dapat menjadi delik pidana dalam kasus penyebaran berita bohong.

KOMPAS.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Ia menyebutkan bahwa surat pengunduran dirinya telah diajukan sejak 21 April 2025.

Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan.

Menariknya, sebelum Hasan menyatakan mundur, Presiden Prabowo telah lebih dahulu menunjuk Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden. Kala itu, Hasan masih menjabat sebagai Kepala PCO.

Siapa Prasetyo Hadi?

Prasetyo Hadi merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang kini dipercaya mengemban tugas di Kabinet Merah Putih. Ia dikenal sebagai sosok yang cukup lama berkecimpung dalam dunia politik bersama Gerindra.

Lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979, Prasetyo merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM), mengambil jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada tahun 1999 hingga 2006.

Kiprah politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Kariernya di legislatif dimulai pada 1 September 2020, ketika ia dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Saat itu, ia menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di DPR, Prasetyo ditempatkan di Komisi II yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, hingga reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden untuk periode 2024–2029, Prasetyo dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Kini, selain menjabat Mensesneg, ia juga ditunjuk sebagai juru bicara presiden menggantikan Hasan Nasbi yang mundur sejak 21 April 2025.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan siapa pun menggugat UU TNI, yang baru disahkan DPR RI sekitar sebulan lalu dan diteken Presiden.

Namun, ia bertanya-tanya tentang alasan masyarakat menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, pemerintah dan DPR RI sudah memberikan penjelasan atas perubahan pasal dalam beleid tersebut.

"Kalau gugatan sebagai sebuah hak ya diperbolehkan. Tapi apa lagi yang mau digugat, semua sudah diberikan penjelasan," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Menurut Prasetyo, penjelasan pasal itu sudah disampaikan ke publik secara transparan.

Ia berpendapat, tidak ada lagi perubahan yang menonjol di beleid tersebut.

"Pasal-pasal atau poin-poin perubahan di situ juga sudah diberikan penjelasan ke publik gitu. Dan rasa-rasanya tidak lagi yang menonjol secara substansi ya. Tapi kalau ada yang menggugat, ya monggo. Silakan, nanti dipelajari," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia digugat delapan kali ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak disahkan bulan lalu, Kamis (20/3/2025).

Dilansir dari laman mkri.id, gugatan UU TNI yang telah mendapat nomor registrasi sebanyak lima perkara.

Perkara pertama terdaftar pada 23 April 2025 dengan nomor perkara 45/PUU-XXII/2025 yang diajukan oleh para mahasiswa dari Fakultas Hukum UI.

Kemudian, registrasi perkara pada tanggal 25 April 2025 untuk empat perkara dengan nomor 55, 56, 57, dan 58/PUU-XXIII/2025.

Sedangkan untuk gugatan yang baru masuk dalam tahap permohonan diajukan pada 23, 25, dan 28 April 2025.

Tiga gugatan ini belum mendapat nomor perkara.

Dari delapan perkara ini, tujuh di antaranya menggugat terkait uji formal pembentukan UU TNI, sedangkan satu masuk pada uji materiil.

Salah satu penggugat adalah mahasiswa Universitas Padjajaran, Moch Rasyid Gumilar, yang mengatakan bahwa gugatan itu dilayangkan karena melihat pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, mengesahkan UU TNI secara serampangan.

"Kita bisa melihat contohnya, presiden baru mengumumkan adanya pengesahan atau pengundangan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini di tanggal 17 April, namun faktanya kita mengetahui bahwa undang-undang ini sudah diundangkan tanggal 26 Maret," ucap Rasyid saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).