SOLO, KOMPAS.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo, Jawa Tengah, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus premanisme yang terjadi di Kota Bengawan.

Kasatreskrim Polresta Solo, AKP Prastiyo Triwibowo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap puluhan orang di berbagai lokasi.

Dari total 25 orang yang diamankan, sebagian besar hanya dibina, sementara empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara hukum.

"Untuk 25 orang mayoritas pembinaan. Namun, kita dari Satreskrim sudah mengamankan empat tersangka sekarang berproses hukum," kata AKP Prastiyo Triwibowo di Polresta Solo, Senin (19/5/2025).

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 351 jo 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun enam bulan.

Lebih lanjut, Prastiyo menjelaskan bahwa penindakan premanisme di Kota Solo dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan edukatif oleh Satuan Bimbingan Masyarakat (Binmas), hingga tindakan preventif dan represif.

"Kemudian juga ada preventif kalau bahasanya dulu itu kejahatan timbul karena ada niat dan kesempatan. Nah, di niatnya itu ada satgas Binmas. Di kesempatan itu ada satgas Sabara. Kemudian Satgas Penindakan adalah Reskrim," paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penindakan hukum dilakukan dengan mengacu pada nilai kerugian.

Untuk tindak pidana ringan (tipiring), yaitu dengan kerugian di bawah Rp 2.500.000, pelaporan tetap bisa dilakukan.

"Kemudian untuk tindak pidana biasa di atas Rp 2.500.000, jangan ragu untuk melapor ke perdata ke Polresta Solo ataupun melalui aplikasi yang ada dari Pemko Surakarta," tegasnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sidang perdana antara Lisa Mariana melawan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (19/5/2025).

Dalam kasus ini, Lisa Mariana melayangkan gugatan perdata dengan perkara 184 Pdt/2025/PN.Bdg kepada Ridwan Kamil terkait hak identitas anak Lisa Mariana.

Namun, karena pihak Ridwan Kamil maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan hari ini, Panji Surono, Hakim Ketua dalam sidang tersebut, memutuskan untuk melakukan pemanggilan ulang terhadap pihak Ridwan Kamil.

"Karena tergugat belum hadir, kami akan lakukan pemanggilan lagi. Sidang kami tunda sampai dengan satu minggu, tanggal 26 Mei 2025," kata Panji dalam sidang, Senin pagi.

Markus Nababan, selaku kuasa hukum Lisa Mariana, menanggapi putusan dari Hakim Ketua terkait waktu sidang yang diajukan, yakni tanggal 26 Mei 2025.

Markus khawatir sidang terganggu dengan euforia pesta perayaan juara Persib Bandung yang rencananya digelar sehari sebelumnya, 25 Mei 2025.

"Seperti yang kita tahu, tanggal 24, 25, dan 26 Mei itu ada agenda penyerahan piala sepak bola, jadi mohon dipertimbangkan kembali," ucapnya.

Setelah bermusyawarah dengan anggota, Panji Surono pun akhirnya menetapkan jadwal sidang pada tanggal 28 Mei 2025 mendatang.

Ditemui seusai sidang, Markus mengatakan pihaknya akan mengikuti segala ketetapan hakim, termasuk soal penundaan jadwal sidang.

"Nanti kita lihat apakah mereka tidak hadir lagi atau hadir. Namun, intinya kami sudah siap dengan segala prosesnya dan kami sudah sangat menghormati persidangan ini," ucapnya.

SEMARANG, KOMPAS.com – Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Blora berinisial MJ (44) terkait kasus penipuan bermodus pengadaan solar industri fiktif.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap MJ dilakukan pada Sabtu, 17 Mei 2025.

"Penangkapan yang bersangkutan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025," kata Dwi saat dikonfirmasi, Senin (19/5/2025).

Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan peristiwa penipuan tersebut pada 11 Mei 2025. Korban merasa ditipu oleh janji pengadaan solar industri yang ternyata fiktif.

"Penangkapan tim gabungan Satgas Gakkum Ops Aman Candi 2025," ungkap Dwi.

Selain MJ, polisi juga menangkap seorang perempuan bernama WH (45) asal Todanan, Blora. WH diduga turut membantu meyakinkan korban agar mau menyetorkan uang.

"Adapun modus yang dilakukan pelaku adalah meyakinkan korban untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan solar dengan mengaku sebagai humas dari sebuah perusahaan dan menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak Juli 2022,” jelasnya.

Menurut Dwi, kedua pelaku secara bersama-sama memberikan janji palsu dan meminta korban menyetor uang sebagai deposit untuk pengiriman solar.

"Pada sekira bulan Agustus hingga September 2022, korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar apabila menyetorkan uang deposit kepada pelaku," lanjutnya.

Akibat penipuan tersebut, korban mengalami kerugian lebih dari Rp 333 juta.

"Bahkan pelaku mengklaim punya jaringan dengan Komisaris perusahaan tersebut untuk meyakinkan korban,” kata Dwi.

KOMPAS.com - Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru datang dari demonstrasi mahasiswa, situasi keamanan yang tak stabil, hingga krisis ekonomi.

Akan tetapi, tekanan itu mencapai puncaknya saat parlemen mulai bersuara pada 18 Mei 1998. Saat itu, ketua DPR/MPR Harmoko secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR/MPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid.

Harmoko minta Soeharto mundur

Merangkum Kompas.com, Harmoko menegaskan bahwa demi persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri secara arif dan bijaksana .

Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa mendesak reformasi. Mahasiswa bahkan telah menduduki gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998 sebagai bentuk tuntutan langsung kepada pemerintah.

Harmoko juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga persatuan, serta memastikan bahwa semua perubahan berlangsung secara konstitusional.

Langkah Harmoko cukup mengejutkan, mengingat posisinya sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan Soeharto. Kendati begitu, pernyataan ini juga memicu reaksi beragam.

Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyebut pernyataan pimpinan DPR/MPR sebagai pendapat pribadi. Sementara Fraksi Karya Pembangunan melalui Sekjen DPP Golkar Arry Mardjono menyatakan bahwa pandangan tersebut bukanlah sikap resmi fraksi atau partai.

Meski demikian, pernyataan dari pimpinan DPR/MPR itu menjadi salah satu dorongan besar dalam tekanan politik terhadap Soeharto jelang reformasi.

Soeharto mundur pada 21 Mei 1998

Hanya berselang beberapa hari setelah seruan dari pimpinan DPR/MPR, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI pada 21 Mei 1998.

Keputusan tersebut disampaikan melalui pidato singkat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan bahwa ia menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

Keputusan Soeharto mundur dianggap sebagai klimaks dari rangkaian peristiwa yang melanda Indonesia pada 1998. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis moneter juga semakin melemahkan posisi rezim Orde Baru.

Proses pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya 32 tahun pemerintahan rezim Orde Baru. Peristiwa ini juga menjadi tonggak awal Reformasi dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Refrensi:

• Supriyanto, (2022), "Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998", Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1(2), 66-74.

KOMPAS.com - Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru datang dari demonstrasi mahasiswa, situasi keamanan yang tak stabil, hingga krisis ekonomi.

Akan tetapi, tekanan itu mencapai puncaknya saat parlemen mulai bersuara pada 18 Mei 1998. Saat itu, ketua DPR/MPR Harmoko secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR/MPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid.

Harmoko minta Soeharto mundur

Merangkum Kompas.com, Harmoko menegaskan bahwa demi persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri secara arif dan bijaksana .

Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa mendesak reformasi. Mahasiswa bahkan telah menduduki gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998 sebagai bentuk tuntutan langsung kepada pemerintah.

Harmoko juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga persatuan, serta memastikan bahwa semua perubahan berlangsung secara konstitusional.

Langkah Harmoko cukup mengejutkan, mengingat posisinya sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan Soeharto. Kendati begitu, pernyataan ini juga memicu reaksi beragam.

Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyebut pernyataan pimpinan DPR/MPR sebagai pendapat pribadi. Sementara Fraksi Karya Pembangunan melalui Sekjen DPP Golkar Arry Mardjono menyatakan bahwa pandangan tersebut bukanlah sikap resmi fraksi atau partai.

Meski demikian, pernyataan dari pimpinan DPR/MPR itu menjadi salah satu dorongan besar dalam tekanan politik terhadap Soeharto jelang reformasi.

Soeharto mundur pada 21 Mei 1998

Hanya berselang beberapa hari setelah seruan dari pimpinan DPR/MPR, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI pada 21 Mei 1998.

Keputusan tersebut disampaikan melalui pidato singkat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan bahwa ia menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

Keputusan Soeharto mundur dianggap sebagai klimaks dari rangkaian peristiwa yang melanda Indonesia pada 1998. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis moneter juga semakin melemahkan posisi rezim Orde Baru.

Proses pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya 32 tahun pemerintahan rezim Orde Baru. Peristiwa ini juga menjadi tonggak awal Reformasi dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Refrensi:

• Supriyanto, (2022), "Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998", Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1(2), 66-74.

BANDUNG, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku telah mengirimkan surat resmi berisi permohonan pengunduran jadwal pembukaan sidang perdana atas gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

"Surat (permohonan penundaan sidang) tersebut telah kami kirim pada Senin, 19 Mei 2025, pagi hari," kata Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin pagi.

Muslim membenarkan bahwa Ridwan Kamil telah menerima surat pemanggilan dari PN Bandung untuk menghadiri sidang perdana gugatan kasus perdata Nomor 184/Pdt.G/2025 yang dilayangkan Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil.

Dalam surat pemanggilan, sidang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025.

Muslim menambahkan, Ridwan Kamil telah memberikan kuasa hukum kepada timnya untuk menghadapi gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana.

"Namun, karena satu dan lain hal, tim hukum tidak dapat memenuhi pemanggilan dan meminta pengunduran jadwal persidangan," ucap Muslim.

Muslim menambahkan, tim kuasa hukum juga masih memeriksa dan mempelajari secara lebih cermat substansi dari materi gugatan perdata yang ditujukan kepada Ridwan Kamil.

Muslim menegaskan, ketidakhadiran tim kuasa hukum Ridwan Kamil untuk memenuhi panggilan PN Bandung bukan sebuah bentuk pengabaian terhadap proses hukum.

Sebab, alasan ketidakhadiran juga telah dikomunikasikan secara resmi kepada PN Bandung melalui surat pemberitahuan.

"Kami sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Tentu nanti pada sidang berikutnya, tim kuasa hukum akan menghadiri persidangan dan berpartisipasi aktif dalam agenda sidang-sidang selanjutnya," katanya.

Muslim juga memastikan bahwa kliennya, Ridwan Kamil, tetap memegang komitmen untuk menghadapi proses ini dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

"Kami berharap semua pihak dapat mengikuti proses ini secara obyektif dan proporsional tanpa membentuk opini publik yang tidak berdasar dan mengganggu proses penyelesaian hukum atas masalah ini," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional.

Tim ini dibentuk guna menindak tegas pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan, atau dikenal dengan istilah ODOL (over dimension over load).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan, pihaknya menargetkan Zero KDM sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan masyarakat dan perlindungan infrastruktur nasional.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan jajarannya saat memberikan keterangan, Cikampek, Jawa Barat , Senin (7/4/2025).(Dok.NTMC Korlantas Polri)

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” kata Agus belum lama ini.

“Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah Tindak Pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” ucapnya.

Penindakan terhadap pelanggaran ODOL ini memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdapat beberapa pasal yang menjadi landasan hukum, lengkap dengan sanksi pidana dan denda.

Dok. Jasa Marga Razia Truk ODOL dilakukan di Tol Jakarta-Tangerang pada 6-8 Mei 2025

Dasar Hukum dan Sanksi

Penindakan terhadap pelanggaran ODOL mengacu pada beberapa pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009, di antaranya:

- Pasal 277: Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi. Sanksinya berupa pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

- Pasal 307: Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenai pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

- Pasal 169 ayat (1): Modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dapat dikenai pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

KOMPAS.com – Konflik berkepanjangan antara mantan drummer band KotaK, Posan Tobing, dengan personel aktif band KotaK —Cella, Tantri, dan Chua—semakin meruncing.

Tak hanya berujung ranah pidana dan sengketa royalti, konflik ini juga merambah gugatan perdata di pengadilan.

Gugatan Hukum Soal Keabsahan Band KotaK

Permasalahan hukum bermula ketika Posan Tobing, bersama dua pihak lain Icez atau PA (eks-bassis), dan Julia Angelia alias Pare atau JA (eks-vokalis), menggugat Cella KotaK (alias Mario Marcella) ke Pengadilan Negeri Sleman pada 15 November 2024.

Mereka mempermasalahkan keabsahan nama dan pendirian band KotaK, mengklaim memiliki hak atas entitas band tersebut.

Namun, pada 13 Maret 2025, PN Sleman menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut, dan menerima eksepsi dari pihak Cella.

Gugatan pun dinyatakan tidak dapat dilanjutkan di PN Sleman. Posan dan rekan-rekannya kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pada 15 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara resmi menguatkan putusan PN Sleman, menolak upaya banding tersebut.

Artinya, secara hukum, posisi Cella, Tantri, dan Chua sebagai personel sah KotaK kembali ditegaskan.

Cella kemudian menyatakan syukurnya melalui akun Threads resmi, menuliskan: “KotaK adalah kami – Cella, Tantri, dan Chua. Terima kasih atas dukungan dan doanya, Kerabat. Kebenaran selalu menemukan jalannya.”

Respons Posan Tobing: Pembohongan Publik

Tak tinggal diam, Posan Tobing menanggapi hasil putusan tersebut lewat unggahan Insta Story pada Minggu (18/5/2025).

Posan Tobing menyebut pihak band KotaK melakukan “pembohongan publik” dan menganggap putusan itu menyesatkan.

Posan Tobing juga mengkritik bahwa yang diumumkan ke publik tidak mencerminkan isi putusan sebenarnya.

Posan bahkan menyindir klaim “Kami adalah KOTAK” dengan mengatakan, “’KAMI ADALAH KOTAK’ kata gue mah.. ENGKONG LOE PEYANGGG.”

Laporan Polisi dan Persoalan Royalti

Konflik antara Band KotaK dan mantan personelnya tak hanya pada gugatan perdata ini saja.

Sebelumnya, Posan Tobing juga telah melaporkan personel band KOTAK ke pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran hak cipta.

Posan Tobing menuding band KotaK saat ini masih membawakan lagu-lagu ciptaannya tanpa izin dan tidak memberikan hak royalti.

Dalam beberapa kesempatan, Posan menyatakan bahwa selama bertahun-tahun tidak menerima hak royalti dari lagu-lagu yang dia ciptakan saat masih bergabung di KotaK.

Lagu-lagu itu masih dibawakan oleh band dalam berbagai konser dan digunakan untuk keperluan komersial.

Pihak KotaK sendiri belum secara terbuka menanggapi tudingan royalti tersebut secara detail.

Namun, melalui beberapa pernyataan media sebelumnya, Cella menekankan bahwa segala bentuk pertunjukan dan penggunaan lagu telah melalui prosedur hukum yang sesuai.

Rekam Jejak dan Latar Belakang

Posan Tobing adalah salah satu pendiri KotaK sejak band ini terbentuk dari ajang pencarian bakat "The Dream Band" tahun 2004.

Posan Tobing memutuskan hengkang pada 2011, sementara KotaK terus berlanjut dengan formasi Cella (gitar), Tantri (vokal), dan Chua (bass).

Seiring popularitas band KotaK yang terus bertahan dan berkembang tanpa dirinya, Posan kerap kali menyuarakan ketidakpuasannya di media sosial maupun wawancara, terutama menyangkut hak kekayaan intelektual.

Profil Band KotaK

Band KotaK adalah grup musik rock asal Indonesia yang terbentuk pada 27 September 2004 melalui ajang pencarian bakat The Dream Band.

Band KotaK dikenal dengan gaya musik yang enerjik dan vokal perempuan yang kuat.

Formasi awal KotaK terdiri dari Julia Angelia "Pare" Lepar (vokal), Prinzes "Icez" Amanda (bass), Mario "Cella" Marcella (gitar), dan Haposan "Posan" Tobing (drum).

Nama "KotaK" dipilih karena melambangkan empat sisi yang berbeda namun bersatu dalam satu wadah musik.

Setelah merilis album debut mereka yang berjudul KotaK pada tahun 2005, terjadi perubahan formasi.

Pare dan Icez keluar dari band KotaK, dan posisi mereka digantikan Tantri Syalindri Ichlasari sebagai vokalis dan Swasti "Chua" Sabdastantri sebagai bassist.

Formasi baru ini membawa kesuksesan besar bagi KotaK, terutama dengan perilisan album KotaK Kedua pada tahun 2008 yang menampilkan hits seperti "Beraksi" dan "Masih Cinta".

KotaK telah merilis beberapa album lainnya, termasuk Energi (2010), Terbaik (2012), Long Live KotaK (2016), dan Identitas (2020).

Mereka juga pernah berkolaborasi dengan band internasional Simple Plan dalam lagu "Jet Lag".

Band KotaK telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Anugerah Musik Indonesia dan MTV Indonesia Awards.

Saat ini, KotaK beranggotakan Tantri (vokal), Chua (bass), dan Cella (gitar). Mereka terus aktif di industri musik Indonesia dan memiliki basis penggemar yang setia, dikenal sebagai "Kerabat KotaK".

PEKANBARU, KOMPAS.com – Dua pejabat Polres Kampar, Riau, dicopot dari jabatannya usai insiden kaburnya 11 tahanan dari sel tahanan Polres Kampar, Selasa (14/5/2025).

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mencopot Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Kampar, Kompol Rifendi. Ia kini dipindahkan ke jabatan baru sebagai Kaur Produk Kreatif Subbid Multimedia Bid Humas Polda Riau.

Jabatan Kabagops Polres Kampar kini diisi oleh Kompol Romi Irwansyah dari Ditreskrimsus Polda Riau.

Selain itu, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kampar, AKP Era Miafo, juga dicopot dari jabatannya. Ia digantikan oleh AKP Markus Timbul dari Polresta Pekanbaru.

"Selain itu, penguatan pengawasan terhadap ruang tahanan juga dilakukan melalui penunjukan Ipda Hazli Murham, sebagai pejabat yang diarahkan menjadi Kasattahti Polres Kampar," kata Wakapolda Riau, Brigjen Andrianto Yossy Kusumo, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Andrianto menjelaskan, mutasi pejabat tersebut dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Riau Nomor ST/409/V/KEP./2025 tertanggal 18 Mei 2025.

Ia menegaskan, kebijakan mutasi merupakan bentuk komitmen Kapolda Riau dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas internal kepolisian.

"Selain sebagai bentuk evaluasi atas peristiwa yang terjadi, langkah ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan kamtibmas tidak terganggu," ujarnya.

Andrianto menyatakan, institusi Polri tidak boleh berhenti berjalan meskipun sejumlah pejabat sedang menjalani pemeriksaan.

"Tidak boleh ada kekosongan kendali di lapangan, apalagi ketika sejumlah pejabat tengah menjalani pemeriksaan oleh Bidpropam. Organisasi harus tetap berjalan dan publik harus tetap dilayani," ucapnya.

Ia menambahkan, Polda Riau akan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

Sebagai informasi, 11 tahanan Polres Kampar kabur pada Selasa dini hari, sekitar pukul 01.45 WIB. Para tahanan itu merupakan pelaku kasus pencurian dan narkotika.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto mengatakan, para tahanan melarikan diri dengan cara membobol besi ventilasi ruang tahanan. Polisi masih menyelidiki alat yang digunakan dalam pembobolan tersebut.

Hingga saat ini, sembilan dari sebelas tahanan telah berhasil ditangkap kembali, sementara dua lainnya masih dalam pencarian.

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengamankan 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara dalam operasi bertajuk Wira Waspada yang dilaksanakan pada 14 hingga 16 Mei 2025 di wilayah Jabodetabek.

Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian yang kian marak.

Dari hasil operasi tersebut, ditemukan berbagai pelanggaran, di antaranya:

• 25 WNA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan,
• 25 WNA diduga memberikan keterangan yang tidak benar,
• 24 WNA disinyalir menggunakan sponsor atau penjamin fiktif,
• dan 10 WNA diketahui telah overstay atau melebihi izin tinggal yang diberikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pemantauan langsung di lapangan.

“Pengawasan dimulai pada Rabu, 14 Mei, pukul 09.00. Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan koordinasi awal dengan pihak terkait, lalu membagi regu untuk menyambangi beberapa apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan di Jakarta yang menjadi target operasi,” ujar Yuldi dalam rilis dari Dirjen Imigrasi yang Kompas.com terima, Minggu (18/6/2025).

Dari total WNA yang diamankan, mayoritas berasal dari Nigeria (61 orang), disusul oleh Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (8 orang), dan Gambia (8 orang). Saat ini, mereka tengah menjalani proses pendalaman di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pelanggaran dan sanksi WNA bermasalah

Para WNA tersebut diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya:

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

• Pasal 78, yang mengatur tentang sanksi terhadap orang asing yang melebihi masa berlaku izin tinggal;
• Pasal 123, yang mengancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp 500 juta bagi siapa pun yang dengan sengaja memberikan data palsu, keterangan tidak benar, atau dokumen palsu untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan hukum dan ketertiban administrasi keimigrasian di Indonesia.

Operasi semacam ini direncanakan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan aktif terhadap keberadaan warga negara asing di Indonesia.

NEW ORLEANS, KOMPAS.com - Aksi pelarian sepuluh narapidana dari Penjara Orleans Parish, Amerika Serikat, pada Jumat (16/5/2025) dini hari, bukan hanya menggemparkan publik, tetapi juga membuka celah keamanan serius dalam sistem pemasyarakatan setempat.

Penyelidikan terbaru menunjukkan bahwa para napi menggunakan metode yang cermat, mulai dari membongkar toilet hingga memanjat dinding penjara.

Menurut keterangan dari kantor Sheriff Orleans Parish, pelarian tersebut dimulai sekitar pukul 00.23 waktu setempat. Para narapidana awalnya merusak pintu geser sel hingga keluar dari rel, lalu mencopot kloset yang menempel di dinding.

Di balik toilet itu terdapat lubang pipa dengan jeruji besi yang menjadi titik lemah. Para napi mematahkan jeruji tersebut, kemudian keluar dari sel menuju area servis penjara.

Setelah itu, mereka memanjat dinding dan keluar dari kompleks penjara, sebelum melintasi jalan raya utama yang terletak di dekat fasilitas.

Tinggalkan pesan ejekan di dinding

Foto dari lokasi menunjukkan dinding dengan lubang besar dan potongan jeruji besi yang dipatahkan secara rapi.

Di sekitarnya, tertulis pesan-pesan ejekan yang ditinggalkan para tahanan. Beberapa di antaranya adalah:

• “To Easy LoL”, disertai gambar wajah tersenyum dengan lidah menjulur.
• Panah yang menunjuk ke arah lubang pelarian.
• Tulisan lain seperti “Saya/Kami Tidak Bersalah” dan “Tangkap kami kalau Anda bisa”.

Sheriff Orleans Parish, Susan Huston, menyebut pelarian ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan pihak internal.

“Tidak ada cara bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan,” ujar Huston dalam konferensi pers, dikutip dari BBC.

ORLEANS PARISH SHERIFF'S OFFICE via BBC Beberapa napi kabur dari penjara New Orleans, Amerika Serikat (AS), Jumat (16/5/2025) dini hari.

Kepala Kepolisian New Orleans, Anne Kirkpatrick, menyebut insiden ini sebagai situasi darurat.

“Para narapidana mungkin mendapat bantuan. Mereka kemungkinan tidak lagi mengenakan seragam penjara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti membantu akan dikenai tuntutan hukum.

Baru satu napi yang ditangkap kembali

ORLEANS PARIS SHERIFF'S OFFICE via AFP Sembilan dari sepuluh napi yang buron setelah kabur dari penjara Orleans, Amerika Serikat, Jumat (16/5/2025).

Myles ditemukan bersembunyi di bawah mobil di garasi pusat Kota New Orleans. Ia ditangkap setelah wajahnya dikenali melalui rekaman kamera pengawas yang dianalisis menggunakan teknologi pengenalan wajah.

“Ia dibawa kembali ke Penjara Orleans Parish, dan ditahan lagi di fasilitas itu untuk dakwaan baru Simple Escape,” demikian pernyataan Kepolisian Negara Bagian Louisiana.

Sementara itu, sembilan napi lainnya masih dalam pengejaran. Pihak FBI dan US Marshals telah dilibatkan dalam pencarian.

Identitas dan foto para buronan telah dipublikasikan oleh Kepolisian New Orleans melalui media sosial X.

Penjara Orleans Parish sendiri berada sekitar tiga kilometer dari kawasan wisata French Quarter.

Sempat muncul informasi awal bahwa terdapat 11 napi yang kabur. Namun, Sheriff Huston kemudian mengoreksi jumlah itu menjadi sepuluh orang setelah memastikan satu napi hanya dipindahkan ke unit lain, bukan melarikan diri.

Sejumlah korban yang terlibat dalam kasus hukum para napi juga telah diberi informasi mengenai situasi ini sebagai langkah pencegahan.

Para napi yang melarikan diri menghadapi berbagai dakwaan serius, mulai dari pembunuhan, perampokan bersenjata, hingga kekerasan dalam rumah tangga.

NEW ORLEANS, KOMPAS.com — Sebanyak sepuluh narapidana melarikan diri dari Penjara Orleans Parish, New Orleans, Amerika Serikat, pada Jumat (16/5/2025) dini hari.

Beberapa di antaranya menghadapi dakwaan serius, termasuk pembunuhan. Hingga Sabtu (17/5/2025), baru satu orang yang berhasil ditangkap kembali, sedangkan sembilan lainnya masih buron.

Aksi pelarian tersebut terungkap saat petugas melakukan penghitungan napi rutin pada pukul 08.30 waktu setempat. Para tahanan diduga mulai melarikan diri sekitar pukul 00.23.

Cara napi kabur dari penjara

Menurut keterangan kantor sheriff, para narapidana memulai pelarian dengan merusak pintu geser sel hingga terlepas dari rel.

Mereka kemudian mencopot toilet dari dinding dan mematahkan jeruji besi di sekeliling lubang pipa.

Dari sana, mereka keluar dari sel, memanjat dinding penjara, dan melintasi jalan raya di dekat fasilitas tersebut.

Foto dari lokasi menunjukkan lubang dinding dengan potongan jeruji rapi, yang diduga menjadi jalan kabur.

Beberapa pesan juga ditemukan, termasuk tulisan tangan bertuliskan “To Easy LoL” (terlalu mudah hahaha) lengkap dengan gambar wajah tersenyum dan lidah menjulur, serta panah yang menunjuk ke arah lubang pelarian.

Sheriff Orleans Parish, Susan Huston, menyampaikan bahwa pelarian ini tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan pihak dalam.

“Tidak ada cara bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan,” kata Huston dalam konferensi pers.

Pihak berwenang pun menduga para napi menerima bantuan dari dalam penjara.

Kepala Kepolisian New Orleans, Anne Kirkpatrick, menyebut insiden ini sebagai situasi serius dan mengimbau warga melaporkan segala aktivitas mencurigakan.

“Para narapidana mungkin mendapat bantuan. Mereka kemungkinan tidak lagi mengenakan seragam penjara,” ujarnya, dikutip dari BBC.

Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti membantu pelarian akan dikenai tuntutan hukum.

Satu orang ditangkap, sembilan masih diburu

Kendall Myles menjadi satu-satunya napi yang berhasil ditangkap kembali. Ia ditemukan bersembunyi di bawah mobil di garasi parkir pusat Kota New Orleans, setelah wajahnya dikenali melalui rekaman kamera pengawas yang diproses dengan teknologi pengenalan wajah.

“Ia dibawa kembali ke Penjara Orleans Parish, dan ditahan kembali di fasilitas itu untuk dakwaan baru Simple Escape,” demikian pernyataan Kepolisian Negara Bagian Louisiana.

Sementara itu, sembilan narapidana lainnya masih dalam pencarian. FBI dan US Marshals turut dilibatkan dalam proses perburuan.

Polisi New Orleans telah merilis identitas dan foto para buronan melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter). Penjara Orleans Parish berlokasi sekitar tiga kilometer dari kawasan wisata French Quarter, jantung Kota New Orleans.

Sempat beredar informasi bahwa ada 11 napi yang kabur. Namun, Sheriff Huston kemudian mengoreksi jumlah tersebut menjadi 10 orang.

Beberapa korban dari kasus yang melibatkan napi buron sudah diberi kabar terkait situasi terkini.

Para napi yang melarikan diri diketahui menghadapi berbagai dakwaan, mulai dari kekerasan berat hingga pembunuhan.