JAKARTA, KOMPAS.com – Dasar hukum program pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah dipertanyakan dan dinilai tidak sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas.

“Kewenangan pendidikan hanya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Tidak ada di TNI. Jadi jelas secara regulasi tidak ada dasar hukumnya," kata pemerhati pendidikan Retno Listyarti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/5/2025).

Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan aktivis dari Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) ini menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Retno, kebijakan memasukkan anak ke barak militer untuk jangka waktu 6 hingga 12 bulan, tanpa memutus status mereka sebagai siswa, menimbulkan persoalan serius.

Retno menjelaskan bahwa dalam UU Sisdiknas, tidak ada ketentuan yang membenarkan penggunaan barak militer sebagai lembaga pembinaan bagi anak sekolah.

"Memasukkan anak-anak 'nakal' ke barak, peraturan perundangan yang dipakai apa? Dasar hukumnya apa? Kalau mereka tetap siswa, bagaimana dengan hak akademiknya? Kalau dia tidak dapat nilai kelas 11, bagaimana bisa naik ke kelas 12?" lanjut Retno.

Lebih lanjut, Retno mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang berperilaku menyimpang seperti tawuran atau kekerasan justru masuk dalam kategori anak dengan perlindungan khusus.

"Ada beberapa kategori anak dengan perlindungan khusus, termasuk anak korban kekerasan dan anak pengguna narkoba. Penanganannya melibatkan Kemensos, KemenPPPA, dan dinas terkait, bukan militer," ujarnya.

Ia juga menyoroti kurangnya regulasi pendukung di tingkat daerah. Menurut Retno, tidak ada peraturan gubernur maupun keputusan DPRD terkait program tersebut, padahal program ini menggunakan anggaran daerah.

"Kalau pakai APBD, kan harus ada dasar hukum. Tapi DPRD-nya sendiri bilang tidak pernah diajak bicara. Anak diperlakukan seolah menjadi sumber masalah, padahal bisa jadi masalahnya ada di keluarga," tegasnya.

Retno menekankan pentingnya asesmen individual terhadap setiap anak yang dinilai bermasalah, karena penyebab perilaku negatif bisa sangat beragam.

"Kita harus berpikir seperti dokter, diagnosis dulu anak ini kenapa. Jangan langsung kasih ‘obat’ barak militer tanpa tahu penyebabnya. Salah obat bisa makin parah," katanya.

"Niat baik membantu anak harus dilakukan dengan mengikuti aturan. Tidak bisa semena-mena. Itu juga bagian dari keadilan dan perlindungan hak anak," pungkasnya.

Hari ini, program pendidikan untuk anak-anak bermasalah di barak TNI telah dijalankan di daerah Jawa Barat. TNI tidak menyebut ini sebagai pendidikan militer melainkan "pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan".

Puluhan siswa tingkat SMP mengikuti barisan di Markas Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Purwakarta, Kamis (1/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Dasar hukum program pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah dipertanyakan dan dinilai tidak sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas.

“Kewenangan pendidikan hanya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Tidak ada di TNI. Jadi jelas secara regulasi tidak ada dasar hukumnya," kata pemerhati pendidikan Retno Listyarti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/5/2025).

Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan aktivis dari Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) ini menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Retno, kebijakan memasukkan anak ke barak militer untuk jangka waktu 6 hingga 12 bulan, tanpa memutus status mereka sebagai siswa, menimbulkan persoalan serius.

Retno menjelaskan bahwa dalam UU Sisdiknas, tidak ada ketentuan yang membenarkan penggunaan barak militer sebagai lembaga pembinaan bagi anak sekolah.

"Memasukkan anak-anak 'nakal' ke barak, peraturan perundangan yang dipakai apa? Dasar hukumnya apa? Kalau mereka tetap siswa, bagaimana dengan hak akademiknya? Kalau dia tidak dapat nilai kelas 11, bagaimana bisa naik ke kelas 12?" lanjut Retno.

Lebih lanjut, Retno mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang berperilaku menyimpang seperti tawuran atau kekerasan justru masuk dalam kategori anak dengan perlindungan khusus.

"Ada beberapa kategori anak dengan perlindungan khusus, termasuk anak korban kekerasan dan anak pengguna narkoba. Penanganannya melibatkan Kemensos, KemenPPPA, dan dinas terkait, bukan militer," ujarnya.

Ia juga menyoroti kurangnya regulasi pendukung di tingkat daerah. Menurut Retno, tidak ada peraturan gubernur maupun keputusan DPRD terkait program tersebut, padahal program ini menggunakan anggaran daerah.

"Kalau pakai APBD, kan harus ada dasar hukum. Tapi DPRD-nya sendiri bilang tidak pernah diajak bicara. Anak diperlakukan seolah menjadi sumber masalah, padahal bisa jadi masalahnya ada di keluarga," tegasnya.

Retno menekankan pentingnya asesmen individual terhadap setiap anak yang dinilai bermasalah, karena penyebab perilaku negatif bisa sangat beragam.

"Kita harus berpikir seperti dokter, diagnosis dulu anak ini kenapa. Jangan langsung kasih ‘obat’ barak militer tanpa tahu penyebabnya. Salah obat bisa makin parah," katanya.

"Niat baik membantu anak harus dilakukan dengan mengikuti aturan. Tidak bisa semena-mena. Itu juga bagian dari keadilan dan perlindungan hak anak," pungkasnya.

Hari ini, program pendidikan untuk anak-anak bermasalah di barak TNI telah dijalankan di daerah Jawa Barat. TNI tidak menyebut ini sebagai pendidikan militer melainkan "pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan".

Puluhan siswa tingkat SMP mengikuti barisan di Markas Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Purwakarta, Kamis (1/5/2025).

Sebanyak 39 dari 40 siswa yang terdaftar hadir menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Program pembinaan karakter berbasis militer bagi siswa bermasalah digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dedi menegaskan, para orang tua yang merasa sudah tidak sanggup membina anak-anaknya menyerahkan tanggung jawab itu kepada pihak lain, dalam hal ini pemerintah daerah dan unsur TNI-Polri.

"Kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orang tuanya, dalam bentuk surat keterangan bermaterai," ujar Dedi usai kegiatan Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).

“Artinya bahwa pemerintah daerah, jajaran TNI-Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya,” pungkas Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung aturan yang menentukan seorang pelaku bisa menjadi justice collaborator(JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan jaksa dalam surat repliknya atas pleidoi dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, yang kecewa karena permohonannya untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim.

Jaksa mengatakan, Surat LPSK Nomor R0277/1/LPSK/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang mekanisme penerapan saksi pelaku diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya yang diberikan,” kata jaksa dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Jaksa menuturkan, ketentuan memperoleh penghargaan tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal itu menyatakan, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

“Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum,” kata jaksa.

Meski demikian, dalam repliknya, jaksa tidak menyebut Mangapul dan Erin belum mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk menjadi JC.

Secara terpisah, kuasa hukum Erin dan Mangapul, Philipus Jarapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kliennya untuk menjadi JC kepada LPSK.

“Kita sudah ajukan ke LPSK sejak 18 Februari 2025,” ujar Philip saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Philip belum menjelaskan lebih lanjut apakah permohonannya dikabulkan LPSK.

Sebelumnya, Erin, Mangapul, dan tim kuasa hukumnya merasa kecewa karena dituntut sembilan tahun bui oleh jaksa.

Mereka juga keberatan permohonan untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan.

Menurut Philip dan kliennya, perkara dugaan suap hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur tidak akan terungkap tanpa sikap kooperatif Erin dan Mangapul.

“Kami berharap (tuntutan) lebih ringan daripada itu,” ujar Philipus saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Erin dan Mangapul adalah dua dari tiga terdakwa kasus suap penanganan perkara pembunuhan Ronald Tannur di PN Surabaya.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Erin dan Mangapul dihukum sembilan tahun penjara.

Sementara itu, tuntutan untuk hakim lainnya, Heru Hanindyo, lebih berat, yakni 12 tahun penjara.

Selain pidana badan, ketiganya juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Mereka dinilai terbukti menerima suap untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung aturan yang menentukan seorang pelaku bisa menjadi justice collaborator(JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan jaksa dalam surat repliknya atas pleidoi dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, yang kecewa karena permohonannya untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim.

Jaksa mengatakan, Surat LPSK Nomor R0277/1/LPSK/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang mekanisme penerapan saksi pelaku diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya yang diberikan,” kata jaksa dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Jaksa menuturkan, ketentuan memperoleh penghargaan tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal itu menyatakan, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

“Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum,” kata jaksa.

Meski demikian, dalam repliknya, jaksa tidak menyebut Mangapul dan Erin belum mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk menjadi JC.

Secara terpisah, kuasa hukum Erin dan Mangapul, Philipus Jarapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kliennya untuk menjadi JC kepada LPSK.

“Kita sudah ajukan ke LPSK sejak 18 Februari 2025,” ujar Philip saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Philip belum menjelaskan lebih lanjut apakah permohonannya dikabulkan LPSK.

Sebelumnya, Erin, Mangapul, dan tim kuasa hukumnya merasa kecewa karena dituntut sembilan tahun bui oleh jaksa.

Mereka juga keberatan permohonan untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan.

Menurut Philip dan kliennya, perkara dugaan suap hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur tidak akan terungkap tanpa sikap kooperatif Erin dan Mangapul.

“Kami berharap (tuntutan) lebih ringan daripada itu,” ujar Philipus saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

BANGKA, KOMPAS.com - Jajaran direksi dan komisaris PT Timah Tbk, Holding MIN ID, diisi mayoritas wajah baru.

Posisi direktur utama dijabat Restu Widiyantoro, menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Kemudian, pada posisi komisaris, kakak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Yuslih Ihza Mahendra, dipercaya sebagai komisaris independen.

Yuslih merupakan mantan Bupati Belitung Timur dari Partai Bulan Bintang.

Sementara itu, Rustam Effendi, yang merupakan mantan Gubernur Bangka Belitung dan politisi PDI Perjuangan, tak lagi menjabat komisaris pada perusahaan pelat merah tersebut.

Pergantian susunan direksi dan komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Timah Tbk di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menilai perubahan direksi dan komisaris PT Timah sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah.

"Mudah-mudahan wajah baru ini bisa mencerahkan pembangunan yang katanya saat ini gelap," ujar Imam saat dihubungi, Jumat.

Imam juga mengetahui bahwa salah satu komisaris yang diganti, yakni Rustam Effendi, karena telah menjabat dua periode.

"Ada yang lama dan ada yang baru masuk, tentu kita lihatlah nanti bagaimana Bangka Belitung ini sebagai daerah penambangan timahnya. Kami dari Komisi III terus memperjuangkan peningkatan royalti menjadi 10 persen," ujar Imam.

Corporate Secretary PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan, mengatakan direksi dan seluruh jajaran manajemen menyampaikan komitmen penuh untuk terus melanjutkan peran perusahaan sebagai agen pembangunan nasional serta meningkatkan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik," ujar Rendi dalam keterangan tertulis.

"Perusahaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi di periode sebelumnya, dan semoga kepemimpinan baru akan memperkuat langkah strategis perusahaan ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, PT Timah Tbk (TINS) mencatat kinerja keuangan tahun 2024 yang positif, dengan berhasil membukukan laba bersih Rp 1,19 triliun, melonjak 364 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi bersih Rp 449,67 miliar.

Kemudian, sepanjang kuartal pertama tahun 2025, PT Timah Tbk (TINS) juga mencatatkan laba bersih Rp 116,86 miliar atau 120 persen dari target yang sudah ditentukan perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menanggapi dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap RUU Perampasan Aset saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional, pada Kamis (1/5/2025).

"Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 yang lalu," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang, agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

"Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," ujarnya.

Dia mengatakan, UU tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

"Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia," tuturnya.

Yusril menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Saat itu, kata dia, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

"Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang," kata dia.

Di sisi lain, Yusril juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat. Hal itu tampak dalam berbagai pernyataan resmi, termasuk saat peringatan Hari Buruh Internasional.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat," ujar Yusril.

Terakhir, Yusril mengatakan, UU Perampasan Aset, menurutnya, juga sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006.

"Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Di hadapan ratusan ribu buruh yang hadir, Prabowo menegaskan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset untuk melawan koruptor.

"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!" ujar Prabowo dari atas panggung.

Prabowo pun melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.

"Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" tanya Prabowo dijawab setuju oleh ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Monas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Ketua Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramandey berada dalam kondisi baik-baik saja meski sempat terjebak dalam adu tembak antara aparat dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Atnike mengatakan, Fritz tidak mengalami luka meski adu tembak antara aparat dan OPM yang terjadi saat pencarian Iptu Tomi Marbun itu berlangsung mencekam.

"Kalau kondisi beliau tidak ada apa-apa, tidak ada luka, dan itu terjadi ketika beliau itu kan memantau tim SAR untuk menemukan Tomi Marbun yang hilang beberapa waktu yang lalu," kata Atnike di Kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, Fritz ikut dalam rombongan Search and Rescue (SAR) untuk memantau pencarian Tomi Marbun.

Pemantauan itu dilakukan karena pencarian merupakan rekomendasi dari Komnas HAM setelah keluarga Tomi Marbun mengadukan kasus tersebut.

"Maka kemudian kepolisian menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dengan melakukan pencarian lebih lanjut. Nah, Komnas HAM diminta melakukan pemantauan proses itu," imbuhnya.

Namun, pencarian itu kembali ditutup karena kontak tembak yang terjadi dan membahayakan tim dari Komnas HAM hingga SAR.

"Kami belum mendapatkan laporan lebih lanjut. Kemarin Pak Fritz masih perjalanan juga ke Jayapura, mungkin sekarang sudah tiba," kata Atnike.

Diberitakan, Fritz dan empat anggota kepolisian selamat dari serangan tembakan yang dilakukan OPM.

Serangan ini terjadi saat mereka melakukan mandi cuci kakus (MCK) di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Di lokasi pencarian hilangnya Iptu Tomi Marbun, Kasat Reskrim Polres Bintuni, yang berada di pinggiran Sungai Rawara, juga hadir Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir.

Kapolda langsung memimpin pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun di daerah tersebut.

Saat penembakan terjadi dari seberang Sungai Rawara, Kapolda berada di salah satu camp yang ada di lokasi.

“Tidak hanya ada saya, ada juga Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir di sekitar lokasi camp. Saya yang keluar ke pinggir Sungai Rawara untuk MCK,” kata Fritz dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Setelah penembakan oleh KKB, Fritz segera berlari menuju tenda kamp untuk berlindung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengingatkan bahwa gelar pahlawan nasional semestinya diberikan kepada sosok yang dapat menjadi contoh baik bagi warga negara, salah satunya dalam menghormati HAM.

Hal ini disampaikan Atnike merespons wacana untuk menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menjadi pahlawan nasional.

"Mungkin itu yang perlu menjadi pertimbangan. Apakah seseorang bisa menjadi role model yang cukup komprehensif sebagai warga negara yang baik, yang menghormati HAM salah satunya," kata Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Atinke menyebutkan, pemberian gelar pahlawan juga harus didasari oleh pertimbangan yang jelas dan komprehensif.

Menurut dia, keberhasilan seseorang pada satu aspek tidak cukup dijadikan alasan untuk menetapkan orang tersebut sebagai pahlawan nasional, tetapi harus melihat banyak aspek.

"Harus jelas, kan? Kita juga undang-undang mengenai kepahlawanan itu perlu dilihat kembali mungkin, apakah kepahlawanan itu hanya melihat satu aspek saja, misalnya, aspek pembangunannya saja atau harus komprehensif," ucap Atnike.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut, Presiden ke-2 RI Soeharto berpeluang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun ini, setelah sempat dua kali diajukan tetapi kandas.

Sebab, menurut Mensos, keputusan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional akan diumumkan pada November 2025.

"Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar," kata Mensos di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Namun, pria yang karib disapa Gus Ipul ini menjelaskan bahwa tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih dalam proses pengkajian.

Sebab, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

SINGKAWANG, KOMPAS.com – Kasus penyiraman air keras terhadap Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalimantan Barat di Kota Singkawang memasuki babak baru.

Aparat kepolisian mengungkap bahwa serangan keji tersebut didalangi oleh seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Singkawang.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Singkawang, AKP Deddi Sitepu.

"Hasil interogasi, pelaku H melakukan aksinya atas perintah seseorang berinisial W, yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang," kata Deddi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (1/5/2025).

Polisi telah menangkap tiga orang tersangka yang terlibat dalam aksi ini.

Mereka adalah H (35), A (27), dan B (37), yang ditangkap di lokasi berbeda pada Rabu (30/4/2025). Sejumlah barang bukti juga telah diamankan dalam proses penyelidikan.

Meski telah menangkap para eksekutor, polisi masih mendalami motif di balik perintah W, sang narapidana yang diduga sebagai dalang utama.

“Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan, serta memastikan seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab secara hukum,” tegas Deddi.

Aksi penyiraman itu terjadi di Jalan Sebakuan, Kecamatan Singkawang Timur, pada Senin (21/4/2025) pukul 16.12 WIB. Korban mengalami luka bakar serius di bagian wajah, leher, dada, dan lengan kanan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, juga angkat bicara. Ia mendesak polisi untuk segera mengusut tuntas kasus ini.

“Saya minta kepada Polres Kota Singkawang, segera mengungkap pelaku penyiraman air keras ini. Ini tindakan kriminal serius dan tidak boleh dibiarkan,” kata Norsan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3 PelakuPenyiraman Air Keras ke Pejabat RSJ Singkawang Ditangkap, Aksi Diperintah Napi"

PADANG, KOMPAS.com – Empat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat masih dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi akibat keracunan alkohol parfum, Jumat (2/5/2025).

Sebelumnya, total terdapat 22 orang yang dirawat sejak Rabu (30/4/2025). Satu orang di antaranya meninggal dunia.

"Tadi kita pulangkan 7 orang lagi sehingga tinggal 4 orang yang dirawat," kata Direktur Utama RSAM Bukittinggi, Busril, saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Busril menjelaskan, tiga dari empat warga binaan tersebut masih dirawat intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU), sementara satu lainnya dirawat di bangsal inap.

Mereka diduga mengalami keracunan usai pesta minuman oplosan berbahan alkohol parfum yang dikonsumsi bersama di dalam Lapas.

Sebelumnya, Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati membenarkan kejadian tersebut.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Yessy saat dihubungi Kamis (1/5/2025).

Menurut Yessy, satu warga binaan sempat dirawat di RSUD Bukittinggi namun meninggal dunia, sementara 22 lainnya dibawa ke RS Ahmad Muchtar. Dengan tambahan satu korban jiwa, total warga binaan yang meninggal dunia akibat insiden ini menjadi dua orang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Sumatera Barat, Marselina Budiningsih menyatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi bersama Polresta Bukittinggi.

"Kita bersama Polresta Bukittinggi bentuk tim investigasi terkait kasus ini ya," kata Marselina kepada wartawan, Kamis (1/5/2025) di Bukittinggi.

Marselina menyebut, dari hasil pemeriksaan awal, minuman oplosan yang menyebabkan keracunan dibuat dari alkohol untuk bahan parfum yang dicampur dengan minuman sachet, batu es, dan air.

"Kemudian minuman itu diminum bersama-sama oleh warga binaan sehingga menyebabkan keracunan," jelas Marselina.

Ia menegaskan, jika ditemukan adanya unsur kelalaian dalam insiden ini, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil langkah hukum.

"Jika ada kelalaian akan kita proses sesuai dengan ketentuan," kata Marselina.

KOMPAS.com – Jumlah korban jiwa akibat pesta minuman keras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, kini bertambah menjadi dua orang.

Satu narapidana dilaporkan meninggal pada pagi hari, disusul satu lagi pada malam harinya saat menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

"Tadi malam ada satu orang warga binaan yang dirawat di ICU meninggal dunia," ujar Direktur RSAM Bukittinggi, Busril, saat dihubungi Kompas.com.

Ia menambahkan bahwa korban mengalami keracunan alkohol yang berujung pada gagal napas.

"Diagnosanya keracunan alkohol dan gagal napas ya," tambahnya.

Hingga kini, tiga narapidana masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara itu, delapan orang lainnya dirawat di bangsal rawat inap.

"Awalnya ada 22 orang. Sebanyak 10 orang kemarin itu diperbolehkan rawat jalan, sisanya 4 di ICU dan 8 di rawat inap. Tadi di ICU meninggal satu dan sekarang jadi 3 orang," jelas Busril.

Insiden ini diduga terjadi setelah puluhan warga binaan mengonsumsi alkohol oplosan yang dicampur dengan bahan parfum. Akibatnya, satu orang tewas di tempat, sementara 22 lainnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati saat dikonfirmasi.

Yessy mengungkapkan bahwa satu korban meninggal dunia di RSUD Bukittinggi, sementara puluhan lainnya dirawat di RSAM. Seluruh korban mengalami gejala keracunan alkohol.

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Rabu sore, (30/4/2025), bertepatan dengan perayaan Hari Bakti Pemasyarakatan. Diduga, saat itulah para warga binaan melakukan pesta miras oplosan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, membenarkan bahwa sumber racun berasal dari alkohol yang biasa digunakan dalam pelatihan membuat parfum.

Alkohol tersebut diketahui telah disalahgunakan oleh warga binaan.

"Sekitar 200 mililiter diambil oleh tamping atau warga binaan kepercayaan untuk penghapus tato," terang Marselina kepada wartawan di Bukittinggi, Kamis (30/5/2025).
Alkohol itu kemudian dicampur dengan minuman sachet, es batu, dan air, lalu dikonsumsi secara bersama-sama oleh para narapidana.

Kombinasi berbahaya inilah yang memicu keracunan massal hingga menewaskan dua orang dan melukai belasan lainnya.

Pascainsiden, Marselina menyatakan bahwa pihaknya bersama Polresta Bukittinggi akan membentuk tim khusus guna mengusut tuntas kasus ini.

"Kita bersama Polresta Bukittinggi bentuk tim investigasi terkait kasus ini ya," ujarnya.

Dalam pemeriksaan awal, diketahui bahwa cairan beralkohol dari kegiatan kemandirian membuat parfum menjadi biang keladi tragedi ini. Marselina menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti lalai akan ditindak sesuai hukum.

"Jika ada kelalaian akan kita proses sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Ia juga menyayangkan jika anak-anak nakal dibawa ke barak TNI karena bentuk penghukuman.

Menurut dia, penghukuman anak nakal ke barak TNI adalah bentuk yang keliru.

"Iya dong (keliru), itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana anak di bawah umur," ucapnya.

Diberitakan, Dedi Mulyadi berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai langkah pembinaan karakter dan upaya mengurangi kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat.

Program ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif.

Program ini telah terlaksana di Purwakarta.

Setidaknya, ada 40 siswa nakal yang disebut menjalani pendidikan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha Batalyon Artileri Medan 9, Jalan Raya Sadang-Subang, Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sejak 30 April 2025.