JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, keberadaan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di era pemerintahan yang akan datang bakal bergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini menanggapi telah dibentuknya Presidential Communication Office (PCO) yang bertugas mengelola materi dan strategi komunikasi maupun informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

"Sekarang ada kantor Kepala Staf Kepresidenan, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," kata Moeldoko di KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Moeldoko menyampaikan, KSP merupakan sebuah lembaga struktural yang penugasannya bergantung dari pemimpin nasional.

KSP sendiri dibentuk pada tahun 2015 ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Cikal bakal pembentukan KSP ini kata Moeldoko, sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto.

"(Nanti) tergantung dari Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk. Itu ada referensinya, dulu zamannya Pak Harto kan ada Sesdalopbang (Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan)," beber dia.

Moeldoko menyampaikan, tugas-tugas KSP sangat bervariasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Selain mengatur komunikasi politik, lembaga ini juga melakukan monitor dan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis atau proyek prioritas yang menjadi andalan Presiden.

Tak hanya itu, KSP juga mengelola komunikasi publik dan isu-isu strategis sehingga cakupannya lebih luas.

Ia tidak memungkiri, pembentukan PCO untuk pemerintahan yang akan datang kemungkinan akan membatasi tugas-tugas KSP, mengingat sebagian tugas diserahkan kepada PCO.

"Kalau seandainya ada unit kerja seperti KSP ini, pastinya tugas-tugasnya akan dibatasi. Mungkin tidak lagi ada lagi komunikasi politik dan komunikasi publik, mungkin tidak ada lagi-lagi karena sudah diambil oleh PCO," ucapnya.

KSP, kata Moeldoko, mungkin saja akan lebih fokus pada kerja monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas nasional dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira disitu, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," ungkap Moeldoko.

Kendati demikian ia mengaku belum berkomunikasi dengan Prabowo mengenai KSP.

"Belum, secara pribadi belum ada, khusus yang berkaitan dengan ke-KSP-an," sebut Moeldoko.

Sebagai informasi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dilakukan dengan pertimbangan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Kantor Komunikasi Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

“Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden,” sebut Perpres.

JAKARTA, KOMPAS.com -Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa ia telah diajak berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai menteri.

Diskusi tersebut berlangsung bahkan sebelum pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari.

"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu," ujar Yusril di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (27/9/2024) malam.

Yusril menjelaskan, setelah Pilpres 2024 selesai, Prabowo menjadi sangat sibuk dan sering melakukan diskusi internal.

Ia juga menyebutkan bahwa ia kerap bertukar pikiran dengan para elite Partai Gerindra.

"Kami sering komunikasi dengan Pak Dasco (Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad) dan Pak Muzani (Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani), dan semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang," jelasnya.

Oleh karena itu, Yusril menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai posisi menteri kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia meyakini bahwa keduanya akan merekrut menteri terbaik yang loyal dan mendukung program-program ke depan.

"Jadi semuanya kita serahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran yang akan memutuskan siapa-siapa kabinet yang akan datang. Kita berharap semuanya akan berjalan baik," imbuh Yusril.

Sebelumnya, Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid menyatakan bahwa Yusril Ihza Mahendra lebih ideal untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Fahri menilai Yusril sangat cocok ditempatkan di posisi Menko Polhukam karena sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimilikinya.

"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ," ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

"Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," sambungnya.

Adapun Yusril pernah menjadi menteri pada tiga pemerintahan yang berbeda.

Dia pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada 1999–2001.

Lalu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001–2004

Serta, Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004 – 2007.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan dirinya siap jika diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Koordinator (Menko) di Bidang Hukum dan HAM.

Yusril mengungkit dirinya yang berpengalaman menjadi Menkumham dan Mensesneg.

"Ya insya Allah kalau diminta. Tugas-tugas itu akan dilaksanakan dengan baik dan memang selama ini, pengalaman-pengalaman saya yang lalu pun, baik sebagai Menkumham dua kali, Mensesneg, yang berkaitan masalah hukum," ujar Yusril di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (27/9/2024) malam.

Yusril menyampaikan, masih banyak legasi yang dia tinggalkan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di masa lalu.

Dia menyebut, begitu banyak undang-undang (UU) dan lembaga yang sampai saat ini masih berlaku.

"Misalnya UU KPK, UU PPATK, UU Advokat, Notaris, UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, hampir semua itu UU yang dibentuk pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman," tutur dia.

"Tentu harapan kita ke depan semoga ini akan lebih baik," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, dirinya tidak akan mampu untuk menduduki suatu jabatan yang dia tidak mengerti.

Dia menyebut, urusannya akan menjadi lebih ringan jika ditempatkan di pos kementerian yang sesuai dengan bidangnya.

"Tapi segala sesuatu kita kembalikan ke Pak Prabowo," ucap dia.

Meski demikian, Yusril menegaskan dirinya baru mendengar isu menjadi Menko di era Prabowo dari pemberitaan media saja.

Dia mengklaim belum ada kepastian apakah dirinya akan masuk kabinet Prabowo atau tidak.

"Jadi saya serahkan kepada Pak Presiden dan Wapres terpilih untuk merekrut para menteri yang terbaik menurut pandangan beliau, yang loyal kepada beliau, dan mendukung sepenuhnya program-program yang beliau-beliau telah rumuskan," kata Yusril.

SALATIGA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2024, Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, menegaskan bahwa istilah "kandang banteng" tidak relevan untuk Jateng.

Dia menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memenangkan pasangan Luthfi-Yasin.

"Saya tidak peduli istilah kandang-kandangan begitu, intinya kan sekarang bergerak terus memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin," kata Anto usai konsolidasi DPC Partai Gerindra Salatiga pada Minggu (15/9/2024) di Wisma Sinode.

Anto menambahkan bahwa dirinya telah memahami karakter masyarakat Jawa Tengah dan memiliki strategi khusus untuk Pilgub Jateng 2024.

"Iya kita kan bergerak terus ini, dan ingat, loyalitas kita pada presiden terpilih, dan perintahnya jelas, menangkan Luthfi-Yasin," ungkapnya.

Dia juga meminta seluruh kader untuk bersatu dalam memenangkan pasangan Luthfi-Yasin.

Ini termasuk di Kota Salatiga, di mana mereka juga harus mendukung pasangan dr.

Robby Hernawan-Nina Agustin yang diusung oleh Partai Gerindra.

"Karena itu jangan main-main, program harus jalan, loyalitas kita jelas, loyalitas yang tegak lurus," tegas Anto.

Ketua DPC Partai Gerindra Salatiga, Yuliyanto, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah seluruh kader partai hingga tingkat ranting dan sayap partai.

"Jadi selain bergerak untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, kita juga bersama dr. Robby Hernawan-Nina Agustin," ungkapnya.

Sementara itu, calon Wali Kota Salatiga dr Robby Hernawan mengungkapkan bahwa setiap partai memiliki kontribusi dalam Pilkada 2024 Kota Salatiga.

"Saya memang dinilai masih baru di dunia politik, tapi saya membawa harapan dari warga Salatiga untuk kemajuan kota dan kesejahteraan," kata Robby.

"Kita terus melakukan sosialisasi, termasuk mengenalkan program-program yang Beda, yakni Bergerak, Energik, Dinamis, dan Adaptif, sehingga dengan demikian Salatiga akan semakin mandiri dan mendunia," tambahnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Sedikitnya delapan purnawirawan jenderal TNI/Polri berada di tim pemenangan pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

Ketua Tim Pemenangan Luthfi-Yasin, Anto Mukti Putranto mengeklaim tidak akan menggunakan fasilitas TNI-Polri untuk memengaruhi pemilih.

"Kami pikir netralitas (TNI-Polri) betul-betul akan dijaga. Kami justru mengajari mereka hati-hati," ucapnya saat ditemui di Senjakala Village, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (14/9/2024).

Menurut purnawirawan Letnan Jenderal TNI AD sekaligus Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu, Pangdam IV/Diponegoro dan Kapolda Jateng sudah mengingatkan agar masing-masing personelnya tetap netral pada pilkada.

"Itu, kan, sudah ada sumpahnya. Kalau memang ada pelanggaran (netralitas), sudah ada aturannya. Ndak usah pusing," katanya lagi.

Dia juga membantah komposisi tim pemenangan Luthfi-Yasin yang berisi purnawirawan jenderal bertujuan untuk merebut basis pemilih PDI-P.

"Nggak juga (merebut). Saya nggak ada alasan apa pun. Kami bersikap profesional," pungkasnya.

8 purnawirawan TNI/Polri di tim Luthfi-Yasin

(KOMPAS.com/Titis Anis Fauziyah) Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengantar Komjen Pol Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maemoen (Gus Yasin) untuk mendaftar Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2024, Rabu (28/8/2024). Pasangan calon itu mendaftar pada hari kedua pendaftaran, Rabu (28/8/2024).

Diketahui, duet Luthfi-Taj Yasin diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang merupakan koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Komposisi tim pemenangan bakal paslon Luthfi-Taj Yasin dipimpin dan diisi oleh sedikitnya delapan purnawirawan jenderal TNI dan Polri. Jumlah anggotanya juga besar mencapai 364 orang.

Tim besar itu dikomandoi Letjen (Purn) AM Putranto.

Anggotanya diisi Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman yang pernah jadi Kepala Staf TNI AD (2021-2023). Ditambah bekas Panglima Komando Cadangan Strategis AD, Bibit Waluyo, yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah.

Masih ada purnawirawan jenderal TNI lainnya, seperti Bakti Agus Fadjari, Nugroho Widyotomo, serta Toto Nugroho.

Adapun mantan jenderal Polri yang mendukung Luthfi-Taj Yasin di antaranya eks Kapolri (2013-2015) Jenderal (Purn) Sutarman dan Wakapolri (2018-2020) Komjen (Purn) Ari Dono Sukamto.

Di kubu yang lain, PDI-P mengusung bakal paslon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memutuskan untuk menambah lima orang lagi untuk diberikan perlindungan, dalam kasus kematian tragis Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Lima terlindung baru tersebut yakni PR, TG, SP, OK, dan DR. Semuanya berstatus sebagai saksi dalam kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu.

“Semuanya dapat perlindungan hak prosedural berupa pendampingan,” kata Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/9/2024).

Nurherwati mengatakan, penetapan terlindung tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai saksi yang perlu mendapatkan dukungan LPSK, berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL).

“Sejak kemarin, kemarin baru diputuskan oleh pimpinan di SMPL. Semuanya dapat perlindungan hak prosedural berupa pendampingan di persidangan Peninjauan Kembali (PK) 7 terpidana (sebelumnya),” ujar dia.

Ia menambahkan, setelah penetapan lima terlindung baru itu, belum ada lagi pengajuan permohonan baru dari saksi atau kuasa hukum.

“Sampai hari ini sih kami belum menerima lagi pengajuan permohonan yang baru ya dari mereka yang saksi ataupun dari kuasa hukum,” tambahnya.

Sebelumnya, Nurherwati menyebut bahwa terdapat 7 terpidana yang mendapatkan dukungan LPSK, yakni RA, ER, HS, ES, JY, SP, dan SD.

LPSK juga memberikan bantuan pemindahan SD dari Lapas Banceuy ke Lapas Sudirman.

“Yang sebelumnya kan kami memberikan perlindungan kepada 7 terpidana yang minggu lalu ya. Terus kemudian kami juga membantu untuk memindahkan SD dari Lapas Banceuy ke Lapas Sudirman,” ujar dia.

“Kami mengajukan rekomendasi ke Kementerian Hukum dan Hal, CQ-nya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas),” tambahnya.

LPSK juga memberikan perlindungan fisik kepada 7 terpidana berupa pengawalan selama dalam persidangan.

KOMPAS.com - Letjen TNI (Purn) AM Putranto ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, pada Pilkada 2024.

Hal tersebut disampaikan Putranto dalam deklarasi pembentukan Tim Pemenangan Luthfi-Yasin bersama 15 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/9/2024).

"Saya ditugasi Pak Prabowo untuk membantu memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen," katanya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu.

Dalam deklarasi tersebut, KIM Plus menetapkan Tim Pemenangan Luthfi-Yasin beranggotakan 56 orang yang terdiri dari Dewan Pakar, Dewan Penasihat, Dewan Pengarah, dan Dewan Pembina.

Berikut profil Letjen TNI (Purn) AM Putranto yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Luthfi-Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.

Profil Letjen TNI (Purn) AM Putranto

Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Dia merupakan putra dari pasangan H. Mukti Hartoyo dan Hj. Sukaningsih.

Dikutip dari buku biografinya Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto: Bekerja dengan Hari, Profesional, Selalu Bersyukur, anak ketiga dari empat bersaudara ini tertarik menjadi tentara usai melihat kaleng susu merek Sinta yang dibawa ayahnya sepulang kerja.

Kaleng susu itu pemberian Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf. Sejak itu, Putranto mengaku kagum terhadap sang jenderal. Dia pun ingin menjadi tentara.

Ketika duduk di bangku SMA, Putranto lantas sering berlatih fisik agar bisa lulus menjadi tentara.

Dia pun mengikuti tes dan diterima menjadi taruna di Akabri Magelang. Semasa pendidikan, dia termasuk taruna berprestasi. Putranto bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik 1987.

Putranto menjalani perjalanan kariernya usai lulus di Kodam VI/Tanjungpura Kalimantan. Dia mendapatkan penugasan di bagian infanteri.

Pada 2000, dia ditunjuk menjadi pejabat sementara Danyonif Linud 433/3 Kostrad di wilayah Irian Jaya (sekarang Papua) sehingga menjadi Danyon termuda saat itu. Di sana, dia bertugas mendekati Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketika Jenderal M. Yusuf yang menginspirasinya meninggal pada September 2004, Putranto berkesempatan menjadi Dandim penyelenggara pemakaman militer bagi Panglima ABRI tersebut.

Tak hanya bertugas di dalam negeri, Putranto juga dikirim untuk mengikuti Joint Readiness Training Center di AS pada 1997. Dia juga mengikuti pelatihan lain, termasuk di Thailand, Lebanon, Selandia Baru, Singapura, Brasil, Australia, Perancis, Rusia, dan Korea Selatan.

Pada 2012, Putranto mendapat tugas sebagai Koordinator Tim SAR Gabungan penyelamatan pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.

Setelah berkarier selama 35 tahun, Putranto mengakhiri kariernya pada 2 Februari 2022. Jenderal bintang tiga ini terakhir menempati jabatan sebagai Komandan Kodilkat TNI AD.

Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Putranto mendapatkan beberapa penghargaan selama menjadi tentara. Dia mendapatkan penghargaan Indonesian Automotive Figure dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Terlibat dalam pemerintahan

kompas.com/dani prabowo Direktur Latihan GPOI Capstone Exercise Garuda Canti Dharma 2014 Brigjen TNI AM Putranto bersama Comanding General of Hawai Army National Guard, Brigadir General Bruce E. Olievera saat mengecek pasukan dalam rangka Apel Penutupan Latihan Bersama Global Peace Operating Initiative (GPOI) di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/9/2014).

Dia diberi tugas mensinkronkan kebutuhan alutsista Matra Darat yang berkelanjutan sesuai keinginan pengguna.

Pada Maret 2024, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kemudian mengangkat Putranto sebagai komisaris PT Pindad menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon.

Tak hanya itu, pada paruh kedua 2024, Putranto juga menempati posisi Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimasi Lahan dan Pompanisasi di Kementerian Pertanian.

Di luar pemerintahan, Putranto bersama keluarganya mengembangkan usaha air mineral bermerek Nirvana di Bogor, Jawa Barat bersama istri dan kedua anak perempuan mereka.

KOMPAS.com - Letjen TNI (Purn) AM Putranto ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, pada Pilkada 2024.

Hal tersebut disampaikan Putranto dalam deklarasi pembentukan Tim Pemenangan Luthfi-Yasin bersama 15 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/9/2024).

"Saya ditugasi Pak Prabowo untuk membantu memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen," katanya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu.

Dalam deklarasi tersebut, KIM Plus menetapkan Tim Pemenangan Luthfi-Yasin beranggotakan 56 orang yang terdiri dari Dewan Pakar, Dewan Penasihat, Dewan Pengarah, dan Dewan Pembina.

Berikut profil Letjen TNI (Purn) AM Putranto yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Luthfi-Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.

Profil Letjen TNI (Purn) AM Putranto

Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Dia merupakan putra dari pasangan H. Mukti Hartoyo dan Hj. Sukaningsih.

Dikutip dari buku biografinya Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto: Bekerja dengan Hari, Profesional, Selalu Bersyukur, anak ketiga dari empat bersaudara ini tertarik menjadi tentara usai melihat kaleng susu merek Sinta yang dibawa ayahnya sepulang kerja.

Kaleng susu itu pemberian Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf. Sejak itu, Putranto mengaku kagum terhadap sang jenderal. Dia pun ingin menjadi tentara.

Ketika duduk di bangku SMA, Putranto lantas sering berlatih fisik agar bisa lulus menjadi tentara.

Dia pun mengikuti tes dan diterima menjadi taruna di Akabri Magelang. Semasa pendidikan, dia termasuk taruna berprestasi. Putranto bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik 1987.

Putranto menjalani perjalanan kariernya usai lulus di Kodam VI/Tanjungpura Kalimantan. Dia mendapatkan penugasan di bagian infanteri.

Pada 2000, dia ditunjuk menjadi pejabat sementara Danyonif Linud 433/3 Kostrad di wilayah Irian Jaya (sekarang Papua) sehingga menjadi Danyon termuda saat itu. Di sana, dia bertugas mendekati Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketika Jenderal M. Yusuf yang menginspirasinya meninggal pada September 2004, Putranto berkesempatan menjadi Dandim penyelenggara pemakaman militer bagi Panglima ABRI tersebut.

Tak hanya bertugas di dalam negeri, Putranto juga dikirim untuk mengikuti Joint Readiness Training Center di AS pada 1997. Dia juga mengikuti pelatihan lain, termasuk di Thailand, Lebanon, Selandia Baru, Singapura, Brasil, Australia, Perancis, Rusia, dan Korea Selatan.

Pada 2012, Putranto mendapat tugas sebagai Koordinator Tim SAR Gabungan penyelamatan pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.

Setelah berkarier selama 35 tahun, Putranto mengakhiri kariernya pada 2 Februari 2022. Jenderal bintang tiga ini terakhir menempati jabatan sebagai Komandan Kodilkat TNI AD.

Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Putranto mendapatkan beberapa penghargaan selama menjadi tentara. Dia mendapatkan penghargaan Indonesian Automotive Figure dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Terlibat dalam pemerintahan

kompas.com/dani prabowo Direktur Latihan GPOI Capstone Exercise Garuda Canti Dharma 2014 Brigjen TNI AM Putranto bersama Comanding General of Hawai Army National Guard, Brigadir General Bruce E. Olievera saat mengecek pasukan dalam rangka Apel Penutupan Latihan Bersama Global Peace Operating Initiative (GPOI) di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/9/2014).

Dia diberi tugas mensinkronkan kebutuhan alutsista Matra Darat yang berkelanjutan sesuai keinginan pengguna.

Pada Maret 2024, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kemudian mengangkat Putranto sebagai komisaris PT Pindad menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon.

Tak hanya itu, pada paruh kedua 2024, Putranto juga menempati posisi Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimasi Lahan dan Pompanisasi di Kementerian Pertanian.

Di luar pemerintahan, Putranto bersama keluarganya mengembangkan usaha air mineral bermerek Nirvana di Bogor, Jawa Barat bersama istri dan kedua anak perempuan mereka.

KOMPAS.com - Letjen TNI (Purn) AM Putranto ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, pada Pilkada 2024.

Hal tersebut disampaikan Putranto dalam deklarasi pembentukan Tim Pemenangan Luthfi-Yasin bersama 15 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/9/2024).

"Saya ditugasi Pak Prabowo untuk membantu memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen," katanya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu.

Dalam deklarasi tersebut, KIM Plus menetapkan Tim Pemenangan Luthfi-Yasin beranggotakan 56 orang yang terdiri dari Dewan Pakar, Dewan Penasihat, Dewan Pengarah, dan Dewan Pembina.

Berikut profil Letjen TNI (Purn) AM Putranto yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Luthfi-Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.

Profil Letjen TNI (Purn) AM Putranto

Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Dia merupakan putra dari pasangan H. Mukti Hartoyo dan Hj. Sukaningsih.

Dikutip dari buku biografinya Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto: Bekerja dengan Hari, Profesional, Selalu Bersyukur, anak ketiga dari empat bersaudara ini tertarik menjadi tentara usai melihat kaleng susu merek Sinta yang dibawa ayahnya sepulang kerja.

Kaleng susu itu pemberian Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf. Sejak itu, Putranto mengaku kagum terhadap sang jenderal. Dia pun ingin menjadi tentara.

Ketika duduk di bangku SMA, Putranto lantas sering berlatih fisik agar bisa lulus menjadi tentara.

Dia pun mengikuti tes dan diterima menjadi taruna di Akabri Magelang. Semasa pendidikan, dia termasuk taruna berprestasi. Putranto bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik 1987.

Putranto menjalani perjalanan kariernya usai lulus di Kodam VI/Tanjungpura Kalimantan. Dia mendapatkan penugasan di bagian infanteri.

Pada 2000, dia ditunjuk menjadi pejabat sementara Danyonif Linud 433/3 Kostrad di wilayah Irian Jaya (sekarang Papua) sehingga menjadi Danyon termuda saat itu. Di sana, dia bertugas mendekati Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketika Jenderal M. Yusuf yang menginspirasinya meninggal pada September 2004, Putranto berkesempatan menjadi Dandim penyelenggara pemakaman militer bagi Panglima ABRI tersebut.

Tak hanya bertugas di dalam negeri, Putranto juga dikirim untuk mengikuti Joint Readiness Training Center di AS pada 1997. Dia juga mengikuti pelatihan lain, termasuk di Thailand, Lebanon, Selandia Baru, Singapura, Brasil, Australia, Perancis, Rusia, dan Korea Selatan.

Pada 2012, Putranto mendapat tugas sebagai Koordinator Tim SAR Gabungan penyelamatan pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.

Setelah berkarier selama 35 tahun, Putranto mengakhiri kariernya pada 2 Februari 2022. Jenderal bintang tiga ini terakhir menempati jabatan sebagai Komandan Kodilkat TNI AD.

Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Putranto mendapatkan beberapa penghargaan selama menjadi tentara. Dia mendapatkan penghargaan Indonesian Automotive Figure dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Terlibat dalam pemerintahan

kompas.com/dani prabowo Direktur Latihan GPOI Capstone Exercise Garuda Canti Dharma 2014 Brigjen TNI AM Putranto bersama Comanding General of Hawai Army National Guard, Brigadir General Bruce E. Olievera saat mengecek pasukan dalam rangka Apel Penutupan Latihan Bersama Global Peace Operating Initiative (GPOI) di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/9/2014).

Dia diberi tugas mensinkronkan kebutuhan alutsista Matra Darat yang berkelanjutan sesuai keinginan pengguna.

Pada Maret 2024, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kemudian mengangkat Putranto sebagai komisaris PT Pindad menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon.

Tak hanya itu, pada paruh kedua 2024, Putranto juga menempati posisi Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimasi Lahan dan Pompanisasi di Kementerian Pertanian.

Di luar pemerintahan, Putranto bersama keluarganya mengembangkan usaha air mineral bermerek Nirvana di Bogor, Jawa Barat bersama istri dan kedua anak perempuan mereka.

Anggota tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Saat ini, Putranto ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Dia memimpin tim dengan susunan anggota sebagai berikut:

Dewan Pembina

• Munif Zuhri
• Achmad Chalwani Nawawi
• Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman
• Subhan Ma’mun
• Jenderal Polisi (Purn) Sutarman
• Zuhrul Anam,
• Letnan Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo
• Chamami
• Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto
• Sholahudin Shodaqoh
• Letnan Jenderal TNI (Purn) Bakti Agus Fadjari
• Shodiq Hamzah
• Mayjen TNI (Purn) Toto Nugroho,
• Sri Puryono
• Sugiono
• Prasetyo Hadi
• Bambang Mulyono

Dewan Pengarah

• Ketua: Sudaryono
• Anggota:
  • Muhammad Yusuf Chudlori
  • Panggah Susanto
  • rinto Subekti
  • Sunarmin
  • Antonius Yogo Prabowo
  • Lestari Moerdijat
  • Masruhan Samsurie
  • Muhammad Afif
  • Ahmadi
  • Sukirman
  • Angga Andre Hendrawan
  • Rahayu Senjayawati
  • Aulia Hakim
  • Bambang Anto Wibowo
  • Bagas Ardhianto Saputra
  • Suyono
  • Wachid Nurmiyanto.

Dewan Penasihat

• Ketua: Kukrit Suryo Wicaksono
• Anggota:
  • Letjen TNI (Purn) Nugroho Widyotomo
  • Abdul Wachid
  • Juliyatmono
  • Ahmad Badawi Basyir
  • Fadholi
  • Hendri Wicaksono
  • Rif’an
  • Abdul Karim Ahmad
  • Said Almasyhad
  • Muhammad Chamzah Hasan
  • Nadhiraly Hb
  • Watucongol.

Dewan Pakar

• Ketua: Wihaji
• Anggota:
  • Setyo Wisnu Broto
  • Eva Yuliana
  • Iqbal Wibisono
  • Rohmat Marzuki
  • Zainudin Zein
  • Amelia Anggraini
  • Vicky Prasetyo
  • Rudy Prasetya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya menilai, keterlibatan LPSK merupakan wujud keseriusan menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan.

"Menghadirkan LPSK adalah bentuk keseriusan Pansus Angket Haji DPR dalam menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka yang berpedoman pada kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Wisnu saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2024).

Menurut dia, selama kurang lebih 2 pekan berjalan, investigasi oleh Pansus Angket Haji DPR mulai menemukan titik terang.

Di sisi lain, ada saksi yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Pansus Angket Haji, baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur non pemerintah mendapatkan tekanan.

Oleh karena itu, Anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai pentingnya kehadiran LPSK.

"Semisal jemaah, mulai menerima tekanan hebat dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Tekanan itu juga dirasakan oleh anggota pansus," ucap dia.

Lebih lanjut, politikus PKS ini menyampaikan, LPSK akan memberikan sejumlah bentuk perlindungan.

Dia menyebut, perlindungan tersebut dapat diberikan berdasarkan permintaan saksi secara pribadi atau dapat melalui permintaan Pansus Angket Haji DPR.

“Perlindungan dalam bentuk fisik semisal menyediakan safe house atau Rumah Aman, pengawalan melekat, hingga pendampingan hukum bagi para saksi yang mengalami ancaman dan gugatan hukum akibat dari keterangan yang disampaikan kepada pansus angket haji DPR,” tutur Wisnu.

Selain itu, Wisnu mengatakan, LPSK akan mendampingi proses investigasi penyelenggaraan haji sampai penyelidikan oleh Pansus Angket Haji DPR tuntas.

“Salah satu bentuk dukungan LPSK terhadap para saksi adalah kehadiran mereka secara fisik guna memantau penyampaian keterangan oleh para saksi yang dipanggil oleh pansus angket haji DPR,” ucap dia.

DPR resmi membentuk Pansus Angket Haji pada rapat paripurna, Selasa (10/7/2024).

Pansus Haji DPR dinilai penting, salah satunya untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu temuan tim pengawas haji adalah terkait informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga stakeholder haji sebenarnya termasuk juga dari beberapa biro perjalanan haji dan umrah yang memberikan informasi yang sangat berharga, terkait dengan indikasi korupsi itu," kata anggota Pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 10 Juli 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan maksud pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI.

Kehadiran LPSK itu disebut Pansus Haji DPR RI untuk menjamin keamanan para saksi karena mendapatkan banyak tekanan dari pihak luar.

“Saya kira harus ditelusuri dulu, siapa yang minta perlindungan terhadap saksi? Intimidasi itu dilakukan oleh siapa?” ujar Yaqut kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (2/9/2024).

Yaqut mengaku heran dengan pernyataan Pansus Haji DPR RI yang menyebut saksi mendapat tekanan, sehingga harus mendapatkan perlindungan LPSK.

Sebab, pihak yang menjadi saksi dalam rapat Pansus Haji DPR RI selama ini berasal dari Kemenag.

“Yang tertekan siapa? Memangnya ada saksi menyampaikan itu, mereka tertekan? Siapa saksi yang minta perlindungan ke LPSK? Ada nggak? Karena saksi setahu saya semua dari Kemenag,” kata Yaqut.

Bersamaan dengan itu, Yaqut menegaskan bahwa tidak ada tekanan, apalagi intimidasi yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Agama.

Dia justru meminta agar seluruh saksi dari Kementerian Agama memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya, sesuai dengan tugas kerja dan fungsi mereka.

“Kan kami enggak mungkin. Kalau Kemenag enggak mungkin mengintimidasi. Pak Sekjen ya nggak mungkin melakukan intimidasi terhadap stafnya, kan ya enggak mungkin,” ungkap Yaqut.

“Jadi terangkan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Yang di luar itu, ya jangan,” kata dia.

Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menggandeng LPSK dalam rapat dengar pendapat umum pada Senin (2/9/2024).

Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya menilai, keterlibatan LPSK merupakan wujud keseriusan menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan.

"Menghadirkan LPSK adalah bentuk keseriusan Pansus Angket Haji DPR dalam menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka yang berpedoman pada kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Wisnu saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2024).

Menurut dia, selama kurang lebih 2 pekan berjalan, investigasi oleh Pansus Angket Haji DPR mulai menemukan titik terang.

Di sisi lain, ada saksi yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Pansus Angket Haji, baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur non-pemerintah mendapatkan tekanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima permohonan untuk perpanjangan batas waktu pemberian bantuan kepada korban terorisme masa lalu dari sebelumnya 3 tahun menjadi 10 tahun sejak pemberlakuan UU 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyatakan, putusan MK tersebut memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan hak mereka.

"Kami sangat mengapresiasi keputusan ini karena akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka," ujar Susilaningtias dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

Ia juga mengapresiasi kepada para korban dan kuasa hukumnya atas upaya gigih mereka memperjuangkan hak-hak melalui proses judicial review.

LPSK berharap keputusan ini dapat menghadirkan keadilan yang lebih baik bagi para korban.

Susilaningtias menjelaskan, LPSK akan menyiapkan serangkaian langkah untuk menindaklanjuti putusan MK dengan tujuan agar korban terorisme masa lalu dapat mengakses hak-haknya secara optimal.

"Langkah-langkah tersebut mencakup penyesuaian prosedur, penyediaan informasi yang jelas dan transparan, sosialisasi, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, utamanya dengan BNPT dalam hal penerbitan surat keterangan korban," kata Susilaningtyas.

"Tujuannya adalah agar setiap korban terorisme masa lalu tidak lagi terkendala dalam mengajukan permohonan bantuan, kompensasi, atau rehabilitasi yang menjadi hak mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, MK memutus uji materi atas Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Kamis, (29/8/2024).

Dalam putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023 itu, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang dimohonkan oleh tiga orang korban tindak pidana terorisme.

Mahkamah memberikan batas waktu selama 10 (sepuluh) tahun bagi korban tindak pidana terorisme di masa lalu dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak UU Tindak Pidana Terorisme berlaku.

Dengan demikian, para korbant indak pidana terorisme dapa tmengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, hingga rehabilitasi psikososial dan psikologis hingga 2028 mendatang.