Usai Ada PCO, Meldoko: Nasib KSP Tergantung Prabowo
Moeldoko mengungkapkan, keberadaan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di era pemerintahan yang akan datang bakal bergantung pada Presiden terpilih Prabowo Halaman all
(Kompas.com) 02/10/24 14:00 7130
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, keberadaan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di era pemerintahan yang akan datang bakal bergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini menanggapi telah dibentuknya Presidential Communication Office (PCO) yang bertugas mengelola materi dan strategi komunikasi maupun informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.
"Sekarang ada kantor Kepala Staf Kepresidenan, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," kata Moeldoko di KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).
Moeldoko menyampaikan, KSP merupakan sebuah lembaga struktural yang penugasannya bergantung dari pemimpin nasional.
KSP sendiri dibentuk pada tahun 2015 ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Cikal bakal pembentukan KSP ini kata Moeldoko, sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto.
"(Nanti) tergantung dari Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk. Itu ada referensinya, dulu zamannya Pak Harto kan ada Sesdalopbang (Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan)," beber dia.
Moeldoko menyampaikan, tugas-tugas KSP sangat bervariasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Selain mengatur komunikasi politik, lembaga ini juga melakukan monitor dan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis atau proyek prioritas yang menjadi andalan Presiden.
Tak hanya itu, KSP juga mengelola komunikasi publik dan isu-isu strategis sehingga cakupannya lebih luas.
Ia tidak memungkiri, pembentukan PCO untuk pemerintahan yang akan datang kemungkinan akan membatasi tugas-tugas KSP, mengingat sebagian tugas diserahkan kepada PCO.
"Kalau seandainya ada unit kerja seperti KSP ini, pastinya tugas-tugasnya akan dibatasi. Mungkin tidak lagi ada lagi komunikasi politik dan komunikasi publik, mungkin tidak ada lagi-lagi karena sudah diambil oleh PCO," ucapnya.
KSP, kata Moeldoko, mungkin saja akan lebih fokus pada kerja monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas nasional dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira disitu, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," ungkap Moeldoko.
Kendati demikian ia mengaku belum berkomunikasi dengan Prabowo mengenai KSP.
"Belum, secara pribadi belum ada, khusus yang berkaitan dengan ke-KSP-an," sebut Moeldoko.
Sebagai informasi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dilakukan dengan pertimbangan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.
Kantor Komunikasi Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.
“Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden,” sebut Perpres.