JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan, rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan KB vasektomi sebagai syarat wajib menerima bantuan sosial (bansos) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Menurut Pangeran, kebijakan yang mengarah kepada pemaksaan warga untuk menjalani KB vasektomi agar bisa mendapatkan bansos dari pemerintah tidak dapat dibenarkan.

“Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi, sebagai prasyarat memperoleh hak dasar," ujar Pangeran, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2025).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memilih untuk menjalankan vasektomi maupun tidak.

Pangeran pun menekankan bahwa Bansos adalah hak konstitusional yang dijamin negara.

“Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," ujar Pangeran.

Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat, mengikuti program KB, termasuk vasektomi sebagai syarat utama.

Dia menilai, langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," kata Dedi, dikutip Kompas.com, Selasa (29/4/2025).

Dedi menilai, kebijakan vasektomi ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menilai, direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap bisa ditangkap bila melakukan korupsi, meski tidak lagi masuk kategori penyelenggara negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang BUMN.

Johanis secara pribadi berpendapat, jika perbuatan mereka terindikasi korupsi, tetap bisa diproses berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Dapat tidaknya direksi dan komisaris BUMN diproses dalam tipikor, tentunya tergantung pada konteks perbuatannya. Kalau perbuatannya terindikasi sebagai koruptor, tentunya dapat diproses menurut UU Tipikor," kata Johanis, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

"Masyarakat non-pegawai penyelenggara negara pun dapat diproses menurut ketentuan UU Tipikor sepanjang perbuatannya memenuhi unsur perbuatan tipikor," sambung dia.

Johanis juga mengatakan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, secara yuridis, direksi, komisaris, dan dewan pengawas perusahaan pelat merah itu tidak termasuk sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor.

Meski demikian, kata dia, peristiwa hukum yang berkaitan dengan korupsi yang terjadi sebelum UU BUMN berlaku masih bisa diproses.

"Peristiwa hukum yang terkait dengan Tipikor yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025, masih bisa diproses sesuai ketentuan UU Tipikor," ujar dia.

Johanis menyebut, UU BUMN tidak melarang aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap direksi dan komisaris.

Dia mengatakan, aturan dalam UU BUMN hanya mengatur bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara.

"Keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN itu tidak menghalangi/tidak melarang Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya melakukan pemberantasan tipikor karena tidak ada satu pasal pun dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 yang melarang APH untuk melakukan proses hukum terhadap Organ BUMN yang melakukan tipikor. UU BUMN hanya mengatur bahwa organ BUMN bukan merupakan penyelenggara negara," ucap dia.

Sebagai informasi, UU BUMN saat ini tengah menjadi sorotan karena membuat KPK tidak bisa menangkap pimpinan perusahaan pelat merah.

Pasal 3X Ayat (1) UU itu menyatakan, "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara".

Kemudian, Pasal 9G berbunyi, "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".

Sementara itu, UU KPK mengatur bahwa subyek hukum yang ditindak dalam korupsi adalah penyelenggara negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan draf terbaru RUU Perampasan Aset sudah dimatangkan.

"Pemerintah, sekali lagi, Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (5/5/2025).

"Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar RUU Perampasan Aset menjadi perhatian pemerintah.

Supratman menjelaskan, selanjutnya pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR mengenai kapan mereka rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya.

Dia pun menegaskan RUU Perampasan Aset kini menjadi inisiatif pemerintah.

"Sampai sekarang masih tetap akan menjadi inisiatif pemerintah," kata Supratman.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, Presiden Prabowo bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai salah satu langkah merealisasikan aturan mengenai perampasan aset.

Zaenur mengatakan, langkah itu bisa ditempuh Prabowo apabila tidak mencapai kesepakatan dengan DPR terkait pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Apalagi, Prabowo diketahui sudah dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu upaya memberantas korupsi di Tanah Air. “Kalau Presiden merasa bahwa susah untuk mencapai konsensus, untuk mencapai kesatuan pendapat di DPR segera, maka solusinya yang kedua bisa menggunakan Perppu,” kata Zaenur kepada Kompas.com, Jumat (2/5/2025). "Presiden bisa keluarkan Perppu sehingga mau tidak mau di masa persidangan berikutnya DPR wajib membahasnya,” ujarnya lagi.

PADANG, KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Sumatera Barat, Nofrizon, meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar dan Lapas Kelas II A Bukittinggi bertanggung jawab atas tragedi pesta miras oplosan yang menewaskan tiga orang warga binaan Lapas Bukittinggi.

"Kanwil dan Lapas harus bertanggung jawab dan usut tuntas kasus ini secara transparan," kata Nofrizon yang dihubungi Kompas.com, Senin (5/5/2025).

Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar itu menyebutkan tragedi tersebut sangat memilukan karena terjadi pada warga yang dibina di Lapas.

Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Bukittinggi dan Agam itu menilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.

"Hasil pemeriksaan awalnya disebutkan disebabkan keracunan alkohol yang disalahgunakan, tapi sebanyak 200 mililiter. Apa benar alkohol sebanyak itu yang diminum bersama-sama dan dicampur air, minuman sachet, serta batu es bisa menyebabkan tiga orang meninggal?" kata Nofrizon.

Nofrizon menginginkan kasus itu dibuka secara terang benderang dan jika ada unsur kelalaian harus ditindak.

"Lapas itu tempat pembinaan. Jadi harus diusut tuntas secara transparan," jelas Nofrizon.

Nofrizon pun mendesak tim investigasi yang dibentuk agar bisa bekerja maksimal dan hasilnya diumumkan kepada publik.

"Kita ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di Lapas itu," kata Nofrizon.

Napi tewas karena miras oplosan

Sebelumnya diberitakan puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, diduga mengalami keracunan usai pesta minuman alkohol oplosan untuk parfum.

Awalnya, satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati yang dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

Yessy menyebut satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi.

Sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi dan akhirnya dilaporkan dua di antaranya meninggal dunia sehingga total meninggal menjadi tiga orang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, menyebutkan pihaknya bersama Polresta Bukittinggi membentuk tim investigasi terkait kasus keracunan makanan itu.

PADANG, KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Sumatera Barat, Nofrizon, meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar dan Lapas Kelas II A Bukittinggi bertanggung jawab atas tragedi pesta miras oplosan yang menewaskan tiga orang warga binaan Lapas Bukittinggi.

"Kanwil dan Lapas harus bertanggung jawab dan usut tuntas kasus ini secara transparan," kata Nofrizon yang dihubungi Kompas.com, Senin (5/5/2025).

Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar itu menyebutkan tragedi tersebut sangat memilukan karena terjadi pada warga yang dibina di Lapas.

Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Bukittinggi dan Agam itu menilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.

"Hasil pemeriksaan awalnya disebutkan disebabkan keracunan alkohol yang disalahgunakan, tapi sebanyak 200 mililiter. Apa benar alkohol sebanyak itu yang diminum bersama-sama dan dicampur air, minuman sachet, serta batu es bisa menyebabkan tiga orang meninggal?" kata Nofrizon.

Nofrizon menginginkan kasus itu dibuka secara terang benderang dan jika ada unsur kelalaian harus ditindak.

"Lapas itu tempat pembinaan. Jadi harus diusut tuntas secara transparan," jelas Nofrizon.

Nofrizon pun mendesak tim investigasi yang dibentuk agar bisa bekerja maksimal dan hasilnya diumumkan kepada publik.

"Kita ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di Lapas itu," kata Nofrizon.

Napi tewas karena miras oplosan

Sebelumnya diberitakan puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, diduga mengalami keracunan usai pesta minuman alkohol oplosan untuk parfum.

Awalnya, satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati yang dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

Yessy menyebut satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi.

Sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi dan akhirnya dilaporkan dua di antaranya meninggal dunia sehingga total meninggal menjadi tiga orang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, menyebutkan pihaknya bersama Polresta Bukittinggi membentuk tim investigasi terkait kasus keracunan makanan itu.

"Kita bersama Polresta Bukittinggi bentuk tim investigasi terkait kasus ini," kata Marselina kepada wartawan, Kamis (1/5/2025) di Bukittinggi.

Menurut Marselina, dari pemeriksaan awal, keracunan diduga disebabkan alkohol oplosan yang digunakan untuk pembuatan parfum dicampurkan dengan minuman sachet, batu es, dan air.

"Kemudian minuman itu diminum bersama-sama oleh warga binaan sehingga menyebabkan keracunan," jelas Marselina.

Menurut Marselina, jika ditemukan adanya unsur kelalaian dalam kasus itu, maka pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan.

"Jika ada kelalaian, akan kita proses sesuai dengan ketentuan," kata Marselina.

KOMPAS.com - Ijazah kerap digunakan sebagai dokumen pendukung untuk berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan, mengajukan kenaikan jabatan, hingga mencalonkan diri dalam jabatan publik.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024, ijazah adalah dokumen resmi yang menyatakan seseorang telah lulus dari satuan pendidikan tertentu, baik pada jalur formal maupun nonformal.

Karena statusnya sebagai bukti kelulusan, ijazah memiliki peran penting dalam berbagai proses administrasi yang membutuhkan pengakuan terhadap jenjang pendidikan seseorang.

Nah, tak jarang, penggunaan ijazah palsu terjadi untuk memenuhi syarat administratif dalam situasi tertentu.

Lalu, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang penggunaan ijazah palsu di Indonesia?

Hukuman untuk pelaku pemalsuan ijazah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Dr. Heri Hartanto, menyebut pemalsuan ijazah termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Menurutnya, pemalsuan ijazah masuk dalam kategori delik pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Heri menjelaskan bahwa delik ini mencakup tiga bentuk, yaitu memalsukan surat, menggunakan surat palsu, dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat atau akta otentik.

“Pemalsu ijazah adalah orang yang membuat ijazah palsu seolah-olah asli,” ujar Heri saat diwawancarai Kompas.com, Senin (5/5/2025).

Ia menambahkan, unsur-unsur pemalsuan ijazah pada dasarnya sama dengan pemalsuan surat secara umum.

Dampak pemalsuan ijazah

Dosen yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM) LPPM UNS itu menyebut bahwa pemalsuan dokumen dapat menimbulkan dampak hukum yang serius.

Salah satu dampaknya adalah munculnya hak atau hilangnya kewajiban bagi pihak yang menggunakan dokumen palsu.

Misalnya, surat palsu yang menyatakan pembebasan utang bisa digunakan untuk menghindari kewajiban membayar utang tersebut.

Menurut Heri, pelaku pemalsuan tidak selalu orang yang menggunakan dokumen palsu.

"Terkadang ditemukan surat palsu yang digunakan seseorang untuk kepentingan dia sendiri, tetapi tidak diketahui siapa yang membuat surat tersebut," jelasnya.

Dalam kasus seperti ini, kata Heri, pengguna tetap bisa dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 263 ayat 2 KUHP.

Ia juga menjelaskan bentuk lain dari pemalsuan dokumen, yaitu dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen resmi atau akta otentik. Artinya, dokumen aslinya sah secara hukum, tetapi alasan atau dasar penerbitannya tidak benar.

Heri mencontohkan kasus pemalsuan surat hibah untuk memperoleh sertifikat tanah.

“Sertifikat tanahnya asli, tapi karena surat hibahnya palsu, sertifikat tersebut batal demi hukum,” jelasnya. Perbuatan seperti ini diatur dalam Pasal 264 KUHP.

Heri menyebutkan, ancaman hukuman untuk pelaku pemalsuan dokumen, termasuk ijazah, bsia berupa penjara maksimal 6 tahun.

"Sedangkan jika yang dipalsukan adalah akta otentik atau keterangan di dalamnya, ancaman hukumannya bisa mencapai 8 tahun penjara," terangnya.

Senada dengan Hery, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Muhammad Rustamaji, mengatakan pemalsu ijazah dapat dikenakan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara.

Sementara itu, jika mengacu pada KUHP baru atau UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026, orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah bisa dihukum pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

"Kalau KUHP saat ini atau WvS tinggalan Belanda hanya mengatur sanksi pidana penjara 6 tahun bagi pembuat surat palsu berdasarkan Pasal 263 ayat (1), maupun pengguna surat palsu yang diketahuinya palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2)," jelasnya.

KOMPAS.com – Zulkifli, yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, kembali mencuri perhatian publik setelah tampil di luar Lapas.

Diketahui, saat ini Zul Zivilia masih dalam masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara akibat kasus narkoba.

Video Zul Zivilia tampil di luar lapas pun ramai di media sosial dan menuai beragam reaksi.

Penampilan Zul Zivilia di luar lapas ini berlangsung dalam acara Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 21 April 2025.

Yang menarik perhatian, Zul Zivilia tampil dengan mengenakan gelang GPS di pergelangan kakinya.

Gelang ini merupakan alat pengawasan elektronik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang memastikan Zul Zivilia tetap dalam pemantauan ketat meskipun diizinkan beraktivitas di luar lapas sebagai bagian dari program pembinaan.

Dalam penampilannya, Zul membawakan lagu-lagu hits Zivilia seperti "Aishiteru" serta memperkenalkan single terbaru berjudul "Jangan Kamu Biar Aku" yang merupakan hasil kolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi.

Proses rekaman dan pembuatan video klip lagu-lagu tersebut bahkan dibantu oleh pihak Lapas Gunung Sindur, menunjukkan dukungan nyata terhadap program pembinaan narapidana melalui seni dan kreativitas.

Penampilan Zul ini menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak yang mengapresiasi upaya pembinaan narapidana melalui kreativitas dan seni sebagai jembatan menuju reintegrasi sosial.

Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan kebijakan tersebut dan keamanan yang diterapkan. Meskipun kontroversial, hal ini membuktikan adanya inovasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Keikutsertaan Zul Zivilia dalam IPPAFest 2025 merupakan salah satu contoh program pembinaan narapidana yang dijalankan Ditjenpas.

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka selama menjalani masa hukuman.

Melalui kegiatan seni dan produktifitas, diharapkan narapidana dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan mental yang lebih baik.

Zul Zivilia dan Kasus yang Membawanya ke Penjara

Zulkifli atau yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, vokalis grup band Zivilia, ditangkap pada Maret 2019 oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atas kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu.

Zul Zivilia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

KOMPAS.com – Zulkifli, yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, kembali mencuri perhatian publik setelah tampil di luar Lapas.

Diketahui, saat ini Zul Zivilia masih dalam masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara akibat kasus narkoba.

Video Zul Zivilia tampil di luar lapas pun ramai di media sosial dan menuai beragam reaksi.

Penampilan Zul Zivilia di luar lapas ini berlangsung dalam acara Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 21 April 2025.

Yang menarik perhatian, Zul Zivilia tampil dengan mengenakan gelang GPS di pergelangan kakinya.

Gelang ini merupakan alat pengawasan elektronik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang memastikan Zul Zivilia tetap dalam pemantauan ketat meskipun diizinkan beraktivitas di luar lapas sebagai bagian dari program pembinaan.

Dalam penampilannya, Zul membawakan lagu-lagu hits Zivilia seperti "Aishiteru" serta memperkenalkan single terbaru berjudul "Jangan Kamu Biar Aku" yang merupakan hasil kolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi.

Proses rekaman dan pembuatan video klip lagu-lagu tersebut bahkan dibantu oleh pihak Lapas Gunung Sindur, menunjukkan dukungan nyata terhadap program pembinaan narapidana melalui seni dan kreativitas.

Penampilan Zul ini menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak yang mengapresiasi upaya pembinaan narapidana melalui kreativitas dan seni sebagai jembatan menuju reintegrasi sosial.

Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan kebijakan tersebut dan keamanan yang diterapkan. Meskipun kontroversial, hal ini membuktikan adanya inovasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Keikutsertaan Zul Zivilia dalam IPPAFest 2025 merupakan salah satu contoh program pembinaan narapidana yang dijalankan Ditjenpas.

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka selama menjalani masa hukuman.

Melalui kegiatan seni dan produktifitas, diharapkan narapidana dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan mental yang lebih baik.

Zul Zivilia dan Kasus yang Membawanya ke Penjara

Zulkifli atau yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, vokalis grup band Zivilia, ditangkap pada Maret 2019 oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atas kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu.

Zul Zivilia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selama menjalani masa hukuman, Zul mendapatkan beberapa kali remisi, termasuk remisi umum dan khusus, yang merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat tertentu.

Dengan akumulasi remisi tersebut, masa hukumannya dikurangi secara signifikan.

Saat ini Zzul Zivilia telah menjalani lebih dari enam tahun masa hukuman dan mendapatkan remisi, Zul Zivilia disebut akan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2027 dengan status bebas bersyarat.

Kendati demikian, Zul Zivilia beberapa kali diperbolehkan tampil bermusik di luar penjara.

Sebagai bagian dari syarat pembinaan dan pengawasan, Zul diwajibkan menggunakan alat pemantau GPS di kakinya saat tampil di luar lapas.

Alat ini bertujuan untuk memastikan bahwa ia tetap berada dalam pengawasan dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

@lagubaperid.com Zul Zivilia tampil di panggung IPPA Fest 2025 dengan penuh haru, menyanyikan lagu sambil melepas rindu dengan keluarga. Meski tampil di hadapan publik, kaki Zul tetap terpasang gelang GPS—pengingat bahwa dirinya masih berstatus narapidana. Penampilan ini terjadi di tengah masa hukumannya yang masih berjalan, setelah ia dijatuhi vonis 18 tahun penjara pada 2019 atas kasus narkoba. Maret 2025 lalu menandai enam tahun dirinya terpisah dari istri dan anak tercinta. Meski masih dalam keterbatasan, momen ini seolah jadi secercah cahaya di balik jeruji. ???????? #zulzivilia#zivilia#aishiteru#konser#lagubaper? suara asli - Lagubaperid.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi empat warga negara asing (WNA) asal Pakistan yang berinisial IHB, UAB, IH, dan AQ.

Keempatnya dideportasi karena memberikan informasi yang tidak benar dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Arief Munandar menjelaskan, keempat WNA tersebut ditangkap oleh petugas yang tengah melakukan patroli rutin di wilayah Tamansari, Jakarta Barat, pada Rabu (23/4/2025).

“Tiga dari empat WNA tersebut, yakni IHB, UAB, dan IH, tinggal di Indonesia menggunakan izin tinggal terbatas investor, kartu izin tinggal terbatas (KITAS), dan penanaman modal asing (PMA) dengan kode E28A,” kata Arief, dilansir dari Antara, Senin (5/5/2025).

Namun, berdasarkan hasil penelusuran petugas, perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggal ketiga WNA tersebut serta investasi yang mereka lakukan diduga fiktif.

“Bahkan, mereka tidak mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggal mereka,” ujar Arief.

Selain itu, ketiga WNA itu terdeteksi tinggal di alamat yang berbeda dengan yang tercatat dalam dokumen keimigrasian mereka.

Sementara itu, satu WNA lainnya, AQ, mengaku masuk ke Indonesia bukan untuk berinvestasi, melainkan untuk mengumpulkan cap paspor guna mempermudah perjalanan ke Eropa.

“AQ diduga melanggar Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur tentang orang asing yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal,” kata Arief.

Akibat perbuatannya, keempat WNA tersebut dikenakan sanksi administratif keimigrasian berupa pendetensian dan saat ini tengah menjalani proses penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Yoga Kharisma Suhud menambahkan, tiga WNA berinisial IHB, UAB, dan IH sudah berada di Indonesia selama dua bulan.

Sementara AQ telah masuk Indonesia sejak Februari 2025. Namun, kegiatan AQ di Indonesia hingga saat ini tidak jelas.

“Investasi yang dimaksud oleh para WNA ini berkaitan dengan pakaian dan emas. Namun, mereka tidak mengetahui siapa yang menjadi sponsor dan penjamin mereka,” kata Suhud.

Suhud juga menyebutkan, saat ini terdapat berbagai modus yang digunakan oleh orang asing untuk memanfaatkan izin tinggal di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh AQ.

“Kami menemukan bahwa banyak orang yang mencoba mendapatkan cap paspor untuk izin ke negara tujuan mereka, padahal setelah diselidiki, tujuan mereka tidak jelas,” tambahnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Nur Raisha Pujiastuti berharap agar pengungkapan kasus ini dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Barat.

“Semoga hasil ini menjadi pemicu bagi seluruh jajaran petugas imigrasi untuk semakin optimal dalam mengawasi dan menegakkan aturan keimigrasian,” ujar Nur Raisha.

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak pihak-pihak yang menentang kebijakan memasukkan siswa bermasalah ke dalam program pendidikan di barak militer untuk meninjau programnya tersebut.

Kebijakan ini mendapat sorotan dari sejumlah lembaga yang meminta agar Dedi meninjau ulang langkah tersebut demi menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

"Saya juga mempersilakan kepada Komisi Perlindungan Anak, Komnas HAM, Komisi X dan I DPR untuk berkunjung ke tempat pelatihan," ujar Dedi saat mengunjungi Dodik Bela Negara Rindam Siliwangi III, Lembang, Bandung Barat, pada Senin (5/5/2025).

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra.

Ia menyebutkan bahwa perdebatan tersebut ibarat pisau yang sedang diasah.

"Anggaplah pro dan kontra ini sedang mengasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin. Nanti kita lihat hasilnya," tuturnya.

Gubernur juga mengemukakan pandangannya terkait pelanggaran HAM yang mungkin terjadi.

Ia berpendapat bahwa pelanggaran HAM bisa saja dilakukan oleh anak nakal terhadap orangtuanya.

"Kita ini ingin menanganinya, artinya kalau ini dibiarkan akan ada pelanggaran HAM berikutnya. Yaitu, satu HAM orangtua terlanggar oleh anaknya, kedua HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka terlanggar, dan HAM orang lain yang merasa terancam saat keluar malam," jelas Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya menegakkan HAM dengan cara melindungi hak-hak yang lain.

"Ada HAM yang harus dijaga, ada yang harus dilindungi," imbuhnya.

Kendati demikian, pendidikan yang diberikan di barak militer juga dipertanyakan oleh beberapa pihak.

Mereka menilai bahwa materi yang diajarkan bukanlah materi umum yang biasanya diterima oleh masyarakat sipil.

Dedi menjawab kritik tersebut dengan menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pendidikan bukanlah hal baru.

"Persoalan TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah. Pertanyaannya, banyak TNI yang mengajar di sekolah. Di Papua, TNI mengajar di SD, SMP, kemudian TNI mengajar kepemimpinan untuk ASN dan calon karyawan. Jadi tidak ada hal baru TNI memberikan pengajaran pada sipil, pada anak-anak sekolah," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa TNI juga terlibat dalam pelatihan baris berbaris, paskibraka, dan pramuka, sehingga keterlibatan TNI dalam pendidikan tidak menjadi masalah.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Kritik Komnas HAM dan Anggota DPR

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Kritik juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa-siswa bermasalah, serta merta bisa diselesaikan oleh tentara.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang.

Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa, tidak harus menggunakan cara-cara militeristik yang menurutnya hanya cara instan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menyatakan, kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) berikutnya tidak boleh hanya andal dalam mengelola komunikasi Istana.

Andreas berpandangan, sosok yang akan menggantikan Hasan Nasbi itu juga harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu hak asasi manusia (HAM).

"Posisi ini harus diisi oleh orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh," kata Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Andreas menilai, kepala PCO yang baru harus memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Sebagai pemimpin juru bicara Istana, kata Andreas, PCO harus menjadi representasi presiden untuk mengkomunikasikan kepada publik informasi yang dikehendaki oleh kepala negara.

Ia juga meminta agar pengganti Hasan bisa berkomunikasi merespons berbagai isu yang berkembang di luar secara elegan.

"Untuk itu, jubir harus memahami persis hal-hal apa yang dikehendaki oleh Presiden untuk dikomunikasikan dan apa yang tidak untuk dikomunikasikan. Maka, kantor komunikasi harus benar-benar memahami berbagai arus informasi di dalam dan isu yang berkembang di luar," kata Andreas.

Politikus PDI-P menyakini Presiden Prabowo bisa memilih pengganti Hasan yang tepat.

"Presiden Prabowo sangat tahu siapa yang tepat untuk posisi ini. Saya percaya beliau akan memilih sosok yang tidak hanya sambung pikirannya, tetapi juga satu napas dalam memahami misi besar pemerintahan ini," ujar Andreas.

Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

Hasan menjelaskan, keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.

Dia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujar Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Perampasan Aset.

Yusril mengatakan, perppu hanya dapat dikeluarkan jika terdapat kegentinan yang memaksa, sedangkan saat ini belum ada kegentinan yang memaksa terkait perampasan aset.

"Enggak ada. Belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu. Karena Perppu harus dikeluarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sampai sekarang kita belum melihat ada kegentingan yang memaksa untuk Perampasan Aset itu," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Menurut Yusril, undang-undang dan lembaga yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi masih efektif sejauh ini meski RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan.

Maka dari itu, Yusril kembali menekankan bahwa tidak ada urgensi bagi Prabowo untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset.

"Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi ya semuanya terserah, kita kembalikan kepada Presiden," kata dia.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, Presiden Prabowo bisa mengeluarkan perppu sebagai salah satu langkah merealisasikan aturan mengenai perampasan aset.

Zaenur mengatakan, langkah itu bisa ditempuh Prabowo apabila tidak mencapai kesepakatan dengan DPR terkait pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Apalagi, Prabowo diketahui sudah dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu upaya memberantas korupsi di Tanah Air.

“Kalau Presiden merasa bahwa susah untuk mencapai konsensus, untuk mencapai kesatuan pendapat di DPR segera, maka solusinya yang kedua bisa menggunakan Perppu,” kata Zaenur kepada Kompas.com, Jumat (2/5/2025).

"Presiden bisa keluarkan Perppu sehingga mau tidak mau di masa persidangan berikutnya DPR wajib membahasnya,” ujarnya lagi.