Dikritik soal Siswa Dilatih TNI, Dedi Mulyadi Persilakan Komnas HAM dan DPR Datang ke Barak
Gubernur Dedi Mulyadi menantang kritik terhadap kebijakan siswa masuk barak militer, menegaskan pentingnya perlindungan HAM. Halaman all
(Kompas.com) 05/05/25 16:16 132104
BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak pihak-pihak yang menentang kebijakan memasukkan siswa bermasalah ke dalam program pendidikan di barak militer untuk meninjau programnya tersebut.
Kebijakan ini mendapat sorotan dari sejumlah lembaga yang meminta agar Dedi meninjau ulang langkah tersebut demi menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
"Saya juga mempersilakan kepada Komisi Perlindungan Anak, Komnas HAM, Komisi X dan I DPR untuk berkunjung ke tempat pelatihan," ujar Dedi saat mengunjungi Dodik Bela Negara Rindam Siliwangi III, Lembang, Bandung Barat, pada Senin (5/5/2025).
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra.
Ia menyebutkan bahwa perdebatan tersebut ibarat pisau yang sedang diasah.
"Anggaplah pro dan kontra ini sedang mengasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin. Nanti kita lihat hasilnya," tuturnya.
Gubernur juga mengemukakan pandangannya terkait pelanggaran HAM yang mungkin terjadi.
Ia berpendapat bahwa pelanggaran HAM bisa saja dilakukan oleh anak nakal terhadap orangtuanya.
"Kita ini ingin menanganinya, artinya kalau ini dibiarkan akan ada pelanggaran HAM berikutnya. Yaitu, satu HAM orangtua terlanggar oleh anaknya, kedua HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka terlanggar, dan HAM orang lain yang merasa terancam saat keluar malam," jelas Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya menegakkan HAM dengan cara melindungi hak-hak yang lain.
"Ada HAM yang harus dijaga, ada yang harus dilindungi," imbuhnya.
Kendati demikian, pendidikan yang diberikan di barak militer juga dipertanyakan oleh beberapa pihak.
Mereka menilai bahwa materi yang diajarkan bukanlah materi umum yang biasanya diterima oleh masyarakat sipil.
Dedi menjawab kritik tersebut dengan menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pendidikan bukanlah hal baru.
"Persoalan TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah. Pertanyaannya, banyak TNI yang mengajar di sekolah. Di Papua, TNI mengajar di SD, SMP, kemudian TNI mengajar kepemimpinan untuk ASN dan calon karyawan. Jadi tidak ada hal baru TNI memberikan pengajaran pada sipil, pada anak-anak sekolah," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa TNI juga terlibat dalam pelatihan baris berbaris, paskibraka, dan pramuka, sehingga keterlibatan TNI dalam pendidikan tidak menjadi masalah.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.
Kritik Komnas HAM dan Anggota DPR
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.
"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.
Kritik juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa-siswa bermasalah, serta merta bisa diselesaikan oleh tentara.
"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).
Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang.
Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa, tidak harus menggunakan cara-cara militeristik yang menurutnya hanya cara instan.
#kebijakan-pendidikan #barak-militer #dedi-mulyadi #hak-asasi-manusia