BLITAR, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengatakan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Kota Blitar bertambah cukup cepat dalam beberapa pekan terakhir.

Kecepatan pertambahan penghuni lapas, baik lapas dewasa maupun lapas anak (LPKA), kata Rangga, merupakan dampak langsung dari program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran terkait upaya menekan kriminalitas.

“Yang sekarang menjadi perhatian kami adalah masalah kecukupan surat suara di TPS lokasi khusus (Loksus) di Lapas IIB, LPKA, dan juga tahanan Polres Blitar Kota,” ujar Rangga kepada awak media, Senin (18/11/2024).

“Karena terkait program Asta Cita Pak Prabowo, saat ini pihak kepolisian sedang bekerja keras menekan kriminalitas. Per hari minimal 10 tahanan di Polres,” imbuh Rangga.

Rangga mencontohkan bahwa pada saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 Kota Blitar yang ditetapkan pada 20 September 2024 lalu, jumlah pemilih yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 76.

Beberapa pekan lalu, lanjutnya, jumlahnya sudah melonjak menjadi lebih dari 100 anak yang telah memiliki hak pilih.

Lonjakan serupa terjadi di lapas dewasa yang ada di Kota Blitar, yakni Lapas Kelas IIB Blitar. Jumlah DPT Lapas IIB Blitar sebanyak 471 orang. Lalu melonjak menjadi lebih dari 500 pemilih beberapa pekan lalu.

“Masalah ini pernah kami sampaikan pada satu kesempatan bersama teman-teman KPU dari seluruh Jawa Timur karena memang dinamika ini terjadi secara nasional,” ungkap Rangga.

Anggota KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ninik Solikhah, mengatakan bahwa pihaknya juga tengah memikirkan solusi terhadap lonjakan tahanan Polres Blitar Kota yang saat ini berjumlah sekitar 50 orang.

“Pada akhir September lalu baru 33 orang tahanan. Sudah ada yang keluar atau pindah ke lapas. Saat ini jumlahnya sudah sekitar 50 orang,” tuturnya.

Selama ini, kata dia, kebutuhan surat suara di tahanan Polres Blitar Kota akan dipasok dari surat suara cadangan dari 3 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di sekitar.

Surat suara cadangan berjumlah 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap TPS.

“Tapi kalau setiap TPS memiliki cadangan 12 surat suara, maka surat suara cadangan dari 3 TPS tidak akan cukup. Setidaknya harus 4 atau 5 TPS yang ‘backup’,” tuturnya.

Begitu juga dengan potensi besar terjadinya kekurangan surat suara di 2 TPS Lokasi Khusus, yakni TPS Lapas Kelas IIB Blitar dan LPKA Blitar.

Kata Ninik, pasokan surat suara cadangan dari 3 TPS di sekitar TPS Lokasi Khusus tidak akan cukup jika terjadi lonjakan penghuni lapas yang cukup tinggi dari saat penetapan DPT pada 20 September 2024 lalu.

“Ini yang sedang kita siapkan solusinya, TPS mana lagi di sekitar TPS Lokasi Khusus itu yang akan memasok surat suara nanti,” tuturnya.

Ninik mengatakan bahwa penambahan jumlah pemilih di lapas akan diwadahi dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) yang akan ditetapkan pada 21 November 2024 nanti.

Ninik mengatakan bahwa mayoritas pemilih di TPS Lokasi Khusus hanya memiliki hak pilih pada Pilkada Provinsi Jawa Timur karena bukan warga Kota Blitar.

“Di Lapas IIB, paling hanya ada belasan saja yang punya hak pilih untuk Pilwali (pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar). Sisanya adalah warga Kabupaten Blitar dan warga kota dan kabupaten lain di Jawa Timur,” tuturnya.

“Di LPKA (lapas anak) malah tidak ada sama sekali yang punya hak pilih di Pilwali. Hanya beberapa petugasnya saja yang punya,” tambahnya.

Di wilayah Kota Blitar terdapat satu lapas dewasa, satu lapas anak, dan satu kepolisian resor. LPKA Blitar merupakan lapas anak untuk wilayah Jawa Timur.

KPU Kota Blitar menetapkan jumlah DPT untuk Pilkada Serentak 2024 Kota Blitar sebanyak 120.181 pemilih pada 20 September 2024 lalu.

Jumlah pemilih keseluruhan masih akan berubah melalui pembaruan DPTb dan DPK (daftar pemilih khusus).

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) tidak pernah menerima teguran dari Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) yang memimpin saat itu.

Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin (18/11/2024).

"Pada faktanya, selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pemohon tidak pernah mendapat teguran dari Presiden yang menjabat saat itu," kata Zaid Mushafi dalam sidang.

Zaid menjelaskan bahwa segala tindakan Tom Lembong dalam mengeluarkan kebijakan importasi gula telah diafirmasi, sehingga menjadi tanggung jawab Presiden atas setiap keputusan yang diambil.

“Dengan demikian, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah tidak sah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Zaid menekankan bahwa kebijakan impor gula yang diambil pada masa kepemimpinan Tom Lembong berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan masyarakat dan bukan merupakan tindak pidana.

“Berdasarkan fakta dan dalil tersebut, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak terdapat bukti permulaan yang cukup,” ujarnya.

Tim kuasa hukum Tom Lembong lainnya, Dodi S Abdulkadir, menambahkan bahwa Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016.

Oleh karena itu, Menteri Perdagangan yang menjabat setelahnya juga perlu diperiksa dalam perkara tersebut

"Faktanya, Tom Lembong dilantik sebagai Mendag sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Menteri Perdagangan sebelum Tom Lembong adalah Rachman Gobel yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015," jelas Dodi.

Setelah Tom Lembong, posisi Mendag dijabat oleh Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022), dan Zulkifli Hasan (2022-2024).

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (29/10/2024) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Mantan Mendag itu telah menjalani pemeriksaan sebanyak tiga kali sebelum penetapan tersangka pada Oktober.

Penetapan tersangka ini berkaitan dengan kebijakan impor gula yang diambil selama masa jabatannya.

Menyikapi hal tersebut, Tom Lembong mengajukan praperadilan dengan nomor 113/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membahas percepatan pelayanan publik di bidang HAM di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Menteri Rini mengatakan, percepatan penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian HAM diharapkan bisa mengakselerasi pelayanan dan penanganan isu-isu di bidang HAM secara terpadu.

“Alhamdulillah, untuk Perpres tentang Kementerian HAM sudah selesai, demikian juga untuk struktur organisasi di bawahnya,” ujarnya dalam siaran pers.

Rini mengatakan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Menteri HAM agar layanan-layanan di pusat maupun daerah yang menjadi bidang tugas dari Kementerian HAM bisa optimal.

Dia menjelaskan, penataan unit organisasi di lingkungan Kementerian HAM dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM.

Secara materil, konsep struktur organisasi dan tata kerja Kementerian HAM telah selesai dibahas dan diharmonisasi guna percepatan penataan organisasi dan tata kerja.

Selain penataan organisasi dan tata kerja, kata Rini, Kementerian HAM didorong untuk mengakselerasi pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup ASN.

Prosedur dan tata cara pengisian jabatan ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

“Pengisian jabatan ini tentu harus berpegang pada sistem merit dan mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya,” jelas Rini.

Kementerian HAM merupakan manifestasi dari strategi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan Asta Cita Nomor 1 dan 8 sekaligus implementasi salah program prioritas presiden, yaitu “memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah”.

Pembentukan Kementerian HAM bertujuan meningkatkan fokus dan spesialisasi dalam pelaksanaan pada tugas-tugas HAM dalam menyusun dan mensinergikan penyusunan kebijakan serta efisiensi dalam menangani isu-isu di bidang HAM secara terpadu.

Pembentukan Kementerian HAM juga merupakan upaya dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah nantinya selalu mempertimbangkan aspek HAM sehingga perlindungan HAM di berbagai sektor dapat menjadi lebih terjamin.

Pada kesempatan itu, Natalius Pigai menyampaikan, pihaknya berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam penataan organisasi dan tata kerja serta pengisian jabatan ASN berdasarkan prinsip sistem merit di Kementerian HAM.

“Kami berterima kasih kepada Kemenpan-RB karena selama sangat dibantu dalam pembenahan organisasi Kementerian HAM,” ungkapnya.

Natalius menegaskan, pihaknya taat asas dan apa pun yang diperintahkan berdasarkan aturan dan amanat-amanat di bawah komando Kemenpan-RB.

“Kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) Fitroh Rohcahyanto memastikan bahwa dirinya akan berhati-hati dalam menerapkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Fitroh menegaskan, pasal tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar jangan sampai ada orang yang tak bersalah justru dihukum karena pasal tersebut.

“Lebih baik melepaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dan saya yakin itu. Kalau tidak berniat jahat, saya yakin takutnya yang zalim sama orang,” kata Fitroh saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Fitroh menyampaikan hal tersebut sebagai komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil, jika nantinya terpilih sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029.

Mantan Direktur Penuntutan di KPK itu mengakui bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sangat rawan disalahgunakan dengan dalih perbedaan sudut pandangan.

Sebab, aturan dalam pasal tersebut bisa saja diterapkan meski tak ada unsur mens rea atau niat melanggar hukum dalam perbuatan yang berdampak pada keuntungan diri sendiri atau pihak lain.

Oleh karena itu, Fitroh berjanji bahwa KPK akan sangat berhat-hati dalam mencari mens rea saat hendak menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap tersangka korupsi.

"Saya harus mengakui bahwa pasal 2, pasal 3 ini sangat rawan. Kenapa? Di sana ada bahasa yang kemudian bisa, cara pandangnya berbeda, (yakni) menguntungkan diri sendiri atau orang lain," kata Fitroh.

“Dalam konteks korupsi, sebetulnya, orang lain yang untung itu bukan akibat, tetapi menjadi tujuan dari pelaku. Kalau jadi akibat, ya semua bisa masuk Pak. Tetapi kalau sudut pandangnya kemudian yang penting ada kerugian negara, yang penting ada orang lain yang untung, ini sangat bahaya,” ujar dia menjelaskan.

Untuk diketahui, DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan KPK dan calon anggota Dewan Pengawas KPK selama empat hari mulai Senin hari ini hingga Kamis (21/11/2024).

Ada 10 orang capim KPK dan 10 orang calon anggota Dewas KPK yang mengikuti uji kelayakan.

DPR akan memilih lima orang pimpinan KPK dan lima orang anggota Dewas KPK yang akan menjabat untuk lima tahun ke depan.

KOMPAS.com - Debat ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) digelar di Grand City Convex, Senin (18/11/2024).

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim tegaskan akan melawan mafia lingkungan yang memicu masalah pencemaran.

"Gubernur sebagai penanggung jawab harus memiliki komitmen dan harus di berpihak kepada yang dirugikan dan terdampak. Tindakan tegas pun harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu," katanya, Senin (18/11).

Menurutnya, masalah yang selalu muncul hingga saat ini adalah tidak adanya ketegasan dan penegakkan hukum yang tegas untuk mengatasi mafia pencemaran.

"Lemahnya pengawasan, karena ada kompromi-kompromi dengan pihak tertentu. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh pandang bulu, apalagi mafia pencemaran," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pilkada Jatim diikuti tiga paslon, pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, diusung partai tunggal yakni PKB.

Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, diusung koalisi 15 partai politik, yakni PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKS, ditambah PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan terakhir Partai Prima.

Serta pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini - Zahrul Azhar Asumta, diusung PDI-Perjuangan dan Partai Hanura.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Said Didu, Gufroni, menyatakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk melaporkan kliennya tidak relevan.

"Penerapan pasal ini bertentangan dengan SKB Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang mengatur pentingnya pembuktian motif untuk Pasal 28 Ayat 2 UU ITE," ujar Gufroni, Senin (18/11/2024).

Sebab, pasal dan ayat tersebut berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

Pasal ini sering digunakan dalam kasus hukum yang melibatkan ujaran kebencian berbasis SARA.

Sedangkan Gufroni menegaskan bahwa kritik Said Didu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) bukanlah tindakan yang mengandung SARA, kebohongan, atau ajakan kerusuhan.

Sebaliknya, Gufroni menilai laporan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kritik yang disampaikan Said Didu merupakan bentuk ekspresi yang dijamin Undang-Undang.

"Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Gangguan atau intervensi terhadap pendapat individu, termasuk melalui proses hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Said Didu sering mengkritisi proyek pembangunan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, termasuk proyek Rempang Eco City, Bandara Kertajati, dan Tol Becakayu.

Kritik tersebut, menurut Gufroni, merupakan bentuk partisipasi dalam negara demokratis.

"Proses hukum terhadap Said Didu tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membungkam kritik yang disampaikan terhadap proyek pembangunan," jelas Gufroni.

Ia mempertanyakan relevansi pihak pelapor, yaitu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota. Gufroni mengatakan, pernyataan Said Didu tentang PSN PIK-2 tidak pernah menyebut nama Maskota.

Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang pada Selasa (19/11/2024) pukul 10.00 WIB atas dugaan penyebaran fitnah terkait kritiknya terhadap PSN PIK-2.

"Benar, besok akan dilakukan proses pemeriksaan," ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, Senin (18/11/2024).

Said Didu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 dan Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Said Didu, Gufroni, menyatakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk melaporkan kliennya tidak relevan.

"Penerapan pasal ini bertentangan dengan SKB Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang mengatur pentingnya pembuktian motif untuk Pasal 28 Ayat 2 UU ITE," ujar Gufroni, Senin (18/11/2024).

Sebab, pasal dan ayat tersebut berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

Pasal ini sering digunakan dalam kasus hukum yang melibatkan ujaran kebencian berbasis SARA.

Sedangkan Gufroni menegaskan bahwa kritik Said Didu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) bukanlah tindakan yang mengandung SARA, kebohongan, atau ajakan kerusuhan.

Sebaliknya, Gufroni menilai laporan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kritik yang disampaikan Said Didu merupakan bentuk ekspresi yang dijamin Undang-Undang.

"Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Gangguan atau intervensi terhadap pendapat individu, termasuk melalui proses hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Said Didu sering mengkritisi proyek pembangunan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, termasuk proyek Rempang Eco City, Bandara Kertajati, dan Tol Becakayu.

Kritik tersebut, menurut Gufroni, merupakan bentuk partisipasi dalam negara demokratis.

"Proses hukum terhadap Said Didu tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membungkam kritik yang disampaikan terhadap proyek pembangunan," jelas Gufroni.

Ia mempertanyakan relevansi pihak pelapor, yaitu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota. Gufroni mengatakan, pernyataan Said Didu tentang PSN PIK-2 tidak pernah menyebut nama Maskota.

Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang pada Selasa (19/11/2024) pukul 10.00 WIB atas dugaan penyebaran fitnah terkait kritiknya terhadap PSN PIK-2.

"Benar, besok akan dilakukan proses pemeriksaan," ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, Senin (18/11/2024).

Said Didu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 dan Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah terdakwa dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) baru mengembalikan ratusan ribu rupiah ke rekening negara dari puluhan hingga ratusan juta rupiah yang mereka terima.

Mantan petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah misalnya baru mengembalikan Rp 300.000, padhaal ia didakwa menerima uang pungli sebesar Rp 135,5 juta selama beberapa tahun.

“Terkait Rp 135,5 juta, apakah saudara sudah mengembalikan?” tanya jaksa KPK kepada Ramadhan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/11/2024).

“Izin Pak Jaksa, saya baru mengembalikan kalau menurut informasi dari istri saya baru Rp 300 ribu,” jawab Ubaidillah.

Mantan petugas KPK lainnya, Muhammad Abduh mengaku menerima uang pungli Rp 94 juta dalam kurun November 2019 hingga Mei 2023.

Ketika dikonfirmasi oleh Jaksa KPK, ia mengaku baru mengembalikan Rp 550 ribu.

“Seingat saya istri saya baru mengembalikan sebesar Rp 550 ribu," kata Abduh.

Sementara itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi yang menerima uang pungli Rp 399.500.000 baru mengembalikan Rp 2,5 juta.

Baik Deden maupun terdakwa kasus pungli lainnya menyatakan beritikad baik untuk mengembalikan uang haram itu ke negara,

“Jadi, saya jelaskan di sini, saya terima gaji polisi Rp 1,7 tapi saya akan berusaha beritikad baik bagaimana caranya, caranya bagaimana akan saya kembalikan Pak,” tutur Deden.

Dalam persidangan itu terungkap, beberapa petugas KPK yang semula adalah satpam dengan status pegawai tidak tetap (PTT) diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Banyak dari mereka kemudian menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ASN tersebut ke bank dengan nilai sekitar Rp 300 juta dengan pelunasan 10 tahun.

Sampai saat ini, setiap bulannya, mereka harus membayar cicilan tersebut yang dipotong secara otomatis dari gaji oleh pihak bank.

Sementara itu, karena berstatus terdakwa, gaji mereka saat ini dipotong 50 persen dan istri mereka tidak bekerja.

Oleh karena itu, banyak terdakwa kasus pungli rutan ini baru mengembalikan uang hasil pungli senilai ratusan ribu rupiah karena mengalami kesulitan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah terdakwa dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) baru mengembalikan ratusan ribu rupiah ke rekening negara dari puluhan hingga ratusan juta rupiah yang mereka terima.

Mantan petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah misalnya baru mengembalikan Rp 300.000, padhaal ia didakwa menerima uang pungli sebesar Rp 135,5 juta selama beberapa tahun.

“Terkait Rp 135,5 juta, apakah saudara sudah mengembalikan?” tanya jaksa KPK kepada Ramadhan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/11/2024).

“Izin Pak Jaksa, saya baru mengembalikan kalau menurut informasi dari istri saya baru Rp 300 ribu,” jawab Ubaidillah.

Mantan petugas KPK lainnya, Muhammad Abduh mengaku menerima uang pungli Rp 94 juta dalam kurun November 2019 hingga Mei 2023.

Ketika dikonfirmasi oleh Jaksa KPK, ia mengaku baru mengembalikan Rp 550 ribu.

“Seingat saya istri saya baru mengembalikan sebesar Rp 550 ribu," kata Abduh.

Sementara itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi yang menerima uang pungli Rp 399.500.000 baru mengembalikan Rp 2,5 juta.

Baik Deden maupun terdakwa kasus pungli lainnya menyatakan beritikad baik untuk mengembalikan uang haram itu ke negara,

“Jadi, saya jelaskan di sini, saya terima gaji polisi Rp 1,7 tapi saya akan berusaha beritikad baik bagaimana caranya, caranya bagaimana akan saya kembalikan Pak,” tutur Deden.

Dalam persidangan itu terungkap, beberapa petugas KPK yang semula adalah satpam dengan status pegawai tidak tetap (PTT) diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Banyak dari mereka kemudian menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ASN tersebut ke bank dengan nilai sekitar Rp 300 juta dengan pelunasan 10 tahun.

Sampai saat ini, setiap bulannya, mereka harus membayar cicilan tersebut yang dipotong secara otomatis dari gaji oleh pihak bank.

Sementara itu, karena berstatus terdakwa, gaji mereka saat ini dipotong 50 persen dan istri mereka tidak bekerja.

Oleh karena itu, banyak terdakwa kasus pungli rutan ini baru mengembalikan uang hasil pungli senilai ratusan ribu rupiah karena mengalami kesulitan ekonomi.

Mereka menyatakan pengembalian uang tersebut sebagai bentuk itikad baik.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK dengan jumlah mencapai Rp 6,3 miliar.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Ramadhan Ubaidillah, mengaku akan berpikir ulang setelah mengetahui bahwa tahanan kasus korupsi yang dijaganya mengetahui informasi pribadi, termasuk keluarga dan alamat rumahnya.

Pengakuan tersebut disampaikan Ubaidillah saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK pada Senin (18/11/2024).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi kepada Ubaidillah mengenai penolakannya untuk menerima uang pungli pada awalnya.

"Belum disampaikan juga kenapa saudara mau menjadi "lurah" pada saat itu, awal-awal saudara masuk kan saudara sempat tidak mau terima terkait dengan uang-uang ini?" tanya Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Izin Pak Jaksa di sini saya mau menyampaikan, jadi pada dasarnya kita ini yang dari ASN KPK yang saat ini statusnya ASN KPK pada dasarnya itu kita seorang satpam Pak," jawab Ubaidillah.

Adapun "lurah" merupakan istilah bagi orang yang bertugas untuk mengambil uang dari tahanan yang berperan sebagai "korting", yaitu pengepul uang pungli dari tahanan lainnya.

Ubaidillah menerangkan, saat pertama kali masuk ke KPK, ia belum menyandang status ASN dan tidak mendapatkan materi terkait rutan selama induksi.

Dia mengaku merasa asing ketika pertama kali masuk ke Rutan, menyadari bahwa para tahanan bukanlah orang-orang biasa.

Ubaidillah kemudian mengungkapkan bahwa ia diintervensi oleh tahanan agar menerima uang.

"Awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji tiga kali lipat juga, tiba-tiba di kemudian hari seorang tahanan tahu saya punya anak dua dan saya tinggal di mana," ujarnya.

Ubaidillah mempertanyakan informasi yang diketahui tahanan tersebut, lantaran ia telah berusaha menjaga jarak dan tidak menjawab pertanyaan terkait identitas pribadinya.

Ia pun melaporkan peristiwa tersebut kepada seniornya, yang memberikan peringatan bahwa para tahanan tersebut bukanlah orang sembarangan.

"Kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," tuturnya.

Dia pun menjadi berpikir ulang ketika identitas keluarganya diketahui oleh tahanan tersebut.

"Ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus mikir seribu kali untuk melawan," ungkapnya.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Ramadhan Ubaidillah, mengaku akan berpikir ulang setelah mengetahui bahwa tahanan kasus korupsi yang dijaganya mengetahui informasi pribadi, termasuk keluarga dan alamat rumahnya.

Pengakuan tersebut disampaikan Ubaidillah saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK pada Senin (18/11/2024).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi kepada Ubaidillah mengenai penolakannya untuk menerima uang pungli pada awalnya.

"Belum disampaikan juga kenapa saudara mau menjadi "lurah" pada saat itu, awal-awal saudara masuk kan saudara sempat tidak mau terima terkait dengan uang-uang ini?" tanya Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Izin Pak Jaksa di sini saya mau menyampaikan, jadi pada dasarnya kita ini yang dari ASN KPK yang saat ini statusnya ASN KPK pada dasarnya itu kita seorang satpam Pak," jawab Ubaidillah.

Adapun "lurah" merupakan istilah bagi orang yang bertugas untuk mengambil uang dari tahanan yang berperan sebagai "korting", yaitu pengepul uang pungli dari tahanan lainnya.

Ubaidillah menerangkan, saat pertama kali masuk ke KPK, ia belum menyandang status ASN dan tidak mendapatkan materi terkait rutan selama induksi.

Dia mengaku merasa asing ketika pertama kali masuk ke Rutan, menyadari bahwa para tahanan bukanlah orang-orang biasa.

Ubaidillah kemudian mengungkapkan bahwa ia diintervensi oleh tahanan agar menerima uang.

"Awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji tiga kali lipat juga, tiba-tiba di kemudian hari seorang tahanan tahu saya punya anak dua dan saya tinggal di mana," ujarnya.

Ubaidillah mempertanyakan informasi yang diketahui tahanan tersebut, lantaran ia telah berusaha menjaga jarak dan tidak menjawab pertanyaan terkait identitas pribadinya.

Ia pun melaporkan peristiwa tersebut kepada seniornya, yang memberikan peringatan bahwa para tahanan tersebut bukanlah orang sembarangan.

"Kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," tuturnya.

Dia pun menjadi berpikir ulang ketika identitas keluarganya diketahui oleh tahanan tersebut.

"Ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus mikir seribu kali untuk melawan," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah revolusioner dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Setyo menegaskan pentingnya agar RUU tersebut segera ditindaklanjuti.

"Ya, saya kira itu adalah revolusi, artinya revolusi hukum yang menurut saya sangat bagus. Menurut saya, kalau revolusi untuk perampasan aset itu segera ditindaklanjuti," ujar Setyo Budiyanto usai menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (18/11/2024).

Setyo menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR RI.

Ia menyatakan kesiapan untuk melaksanakan RUU tersebut jika terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Kalau KPK kan tinggal kami ini pelaksana saja. Masalah nanti prosesnya kan tinggal dari DPR RI saja. Kalau ada, kami laksanakan, itu saja. Kalau tanggapan saya seperti itu," tambahnya.

Pernyataan Setyo ini disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Herma, mengenai pendapatnya tentang RUU Perampasan Aset selama uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) capim KPK.

"Saudara setuju tidak dengan RUU Perampasan Aset? Kalau saudara setuju, diksi utamanya apa?" tanya Benny kepada Setyo.