JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mendalami kemungkinan keterlibatan narapidana lain dalam kasus kaburnya tujuh napi dari Rutan Salemba.

"Memetakan keterkaitan apakah ada orang-orang lain yang ada yang kasus serupa. Apabila ada maka kita mengalokasikan beberapa orang tersebut untuk dipisahkan," kata Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjenpas Marselina Budiningsih di BNN Cawang, Selasa (19/11/2024).

Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan memetakan fasilitas di Rutan Salemba yang tidak memadai.

"Dan kemudian kita akan memetakan juga sarana prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti," ungkap Marselina.

Marselina menjelaskan, Ditjen Pas akan melakukan kerja sama dengan Polri untuk melakukan pengejaran ketujuh narapidana yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Pada saat ini sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO, tujuh orang tersebut," ucap Marselina.

Selain bekerja sama dengan kepolisian, Ditjen Pas akan bekerja sama dengan BNN.

"Karena dua orang (narapidana) tersebut salah satunya adalah penyidiknya berasal BNN," tambah Marselina.

Sebelumnya diberitakan, tujuh tahanan dan narapidana kasus narkotika melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dengan cara menjebol terali kamar.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani mengungkapkan, kejadian tersebut berlangsung pada Selasa (12/11/2024) dini hari.

“Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Agung dalam keterangan resminya.

Setelah mengetahui kaburnya tujuh tahanan, petugas Rutan Salemba segera melakukan pengecekan di kamar dan menyisir area sekitar rutan.

Tujuh nama tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, akhirnya terungkap. Tujuh nama tahanan tersebut yaitu:

1. Maulana bin Sulaiman
2. Meri Janwar bin Zainal
3. Murtala bin Ilyas
4. Annas Alkarim bin Rusli
5. Wahyudin bin Tamrin
6. Agus Salim bin Nurdin
7. Jamudin bin Ibrahim

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah akun Instagram @lowongankerja.kemenang mempromosikan lowongan pekerjaan di Kementerian Sekretariat Negara RI.

Calon pelamar yang terbuka untuk umum itu dijanjikan akan mendapatkan gaji Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per bulan.

“Penempatan di berbagai daerah, tersedia berbagai macam posisi, (mendapatkan) asuransi, hak cuti, dan bonus, serta (mendapatkan) benefit lainnya,” demikian bunyi unggahan @lowongankerja.kemenang, dikutip Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Dalam bio Instagram itu, pemilik akun menuliskan, proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya. Pemilik akun juga menyertakan sebuah website untuk pendaftaran.

Menanggapi hal ini, Biro SDM Kementerian Sekretariat Negara RI Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial itu hoaks.

“Tidak benar. Kami tidak pernah ada bukaan lowongan pekerjaan,” ujar Dede saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Pembukaan lowongan pekerjaan pada Kementerian Sekretariat Negara RI hanya melalui proses penyeleksian calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“(Proses pendaftarannya hanya) diakses semua melalui akun SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tidak, kami tidak pernah membuat pengumuman (lowongan pekerjaan) itu (di Instagram @lowonganpekerjaan.kemenang),” ucap Dede.

Meski begitu, Dede menjelaskan, proses penyeleksian CPNS dan PPPK sedang berlangsung.

“CPNS sudah selesai tahapan SKD. PPPK baru mulai 1 November,” tegas Dede.

PPPK hanya dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) internal Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemilik kapal penyeberangan menuju Tawau, Malaysia, Andi Darwin, mengajukan protes terhadap denda sebesar Rp 150 juta yang dikenakan oleh Imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara.

Denda tersebut dijatuhkan kepada dua kapal miliknya, MV Labuan Ekspress dan MV Bahagia Ekspress, terkait pelanggaran ketentuan imigrasi.

Terkait denda yang diberikan, pemilik kapal protes karena menilai hal tersebut bukan kesalahannya.

Pihak imigrasi mengaku telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya karena kapal tersebut memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian.

"Kami ini penyedia jasa, kami tidak punya kewenangan memeriksa dokumen penumpang kami. Setahu kami, mereka semua legal. Saya tidak berbuat salah, kenapa harus didenda?" ungkap pemilik kapal Andi Darwin dijumpai Selasa (19/11/2024).

Andi menjelaskan bahwa terdapat dua kesalahan yang dituduhkan kepadanya sebagai pemilik dan penanggung jawab kapal.

Pertama, kapal-kapal tersebut memuat penumpang yang tidak menjalani pemeriksaan dokumen di pos Imigrasi Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

Kedua, terdapat penumpang WNA yang memiliki paspor dengan masa berlaku kurang dari enam bulan, yang tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia.

"Yang kami tahu, mereka beli tiket pakai paspor. Mereka masuk kapal setelah lewat pemeriksaan petugas Imigrasi. Kalau Imigrasi tidak mengizinkan mereka berangkat, kami juga tidak akan angkut mereka. Terus kenapa penyedia jasa yang selalu dikorbankan?" kata Andi.

Andi juga menyoroti perbedaan kebijakan mengenai masa berlaku paspor antara Indonesia dan Malaysia.

Di Malaysia, paspor yang tersisa enam bulan masa berlakunya sudah dilarang untuk melakukan perjalanan, sedangkan di Indonesia, ketentuannya hanya tiga bulan.

"Seharusnya bisa disinkronkan aturan ini. Dan bukannya bisa dikomunikasikan dulu. Jangan tiba-tiba denda Rp 50 juta. Kami minta penjelasan atas masalah ini. Dan mau tidak mau, saya akan ambil pengacara. Saya lawan Imigrasi kalau modelnya begini. Selalu mengorbankan pemilik kapal," tegasnya.

Kata imigrasi

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Nunukan, Jodhi Erlangga, menegaskan bahwa pihaknya tidak serta merta melayangkan surat tagihan atau denda terhadap Andi Darwin tanpa alasan.

Menurut Jodhi, Imigrasi telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya.

"Kejadian kapal yang memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian, dilakukan bukan sekali. Sosialisasi sudah kami lakukan sejak 2023. Kita sudah pernah melayangkan surat saat menemukan pelanggaran. Kita beri peringatan lisan juga pernah. Untuk pelanggaran berikutnya, tentu harus ada tindakan tegas. Maka, kita layangkan surat untuk denda pembayaran biaya beban," jelas Jodhi dijumpai hari ini.

Jodhi menguraikan bahwa MV Labuan Ekspress telah terdata melakukan dua kali pelanggaran keimigrasian, sedangkan MV Bahagia terdata mengangkut penumpang ilegal karena tidak melakukan pemeriksaan di Pos Imigrasi sebelum berangkat.

"Jadi tanggung jawab memastikan dokumen penumpang juga menjadi kewajiban penanggung jawab alat angkut. Kita sudah sosialisasikan berkali-kali, tidak mungkin mereka tidak tahu akan masalah ini," kata Jodhi.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 pasal 18, penanggung jawab alat angkut diwajibkan untuk melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin pejabat Imigrasi.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan biaya beban sebesar Rp 50 juta per alat angkut.

"Dua kapal tersebut, MV Labuan Ekspress dan MV Bahagia Ekspress, dikenakan denda total Rp 150 juta. Keputusan ini harus dilaksanakan dalam waktu 14 hari sejak surat pemberitahuan diterbitkan," lanjut Jodhi.

Jodhi juga menegaskan bahwa pengenaan biaya beban diperlukan agar tidak menjadi piutang, dan BPK tidak mengintervensi Imigrasi Nunukan terkait masalah ini.

Ia menambahkan bahwa paspor orang asing yang kurang dari enam bulan masa berlakunya otomatis terblokir di sistem Imigrasi.

"Karena setiap negara memiliki aturan perundangan yang berbeda, dengan kedaulatan yang juga berbeda," tutup Jodhi.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemilik kapal penyeberangan menuju Tawau, Malaysia, Andi Darwin, mengajukan protes terhadap denda sebesar Rp 150 juta yang dikenakan oleh Imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara.

Denda tersebut dijatuhkan kepada dua kapal miliknya, MV Labuan Ekspress dan MV Bahagia Ekspress, terkait pelanggaran ketentuan imigrasi.

Terkait denda yang diberikan, pemilik kapal protes karena menilai hal tersebut bukan kesalahannya.

Pihak imigrasi mengaku telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya karena kapal tersebut memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian.

"Kami ini penyedia jasa, kami tidak punya kewenangan memeriksa dokumen penumpang kami. Setahu kami, mereka semua legal. Saya tidak berbuat salah, kenapa harus didenda?" ungkap pemilik kapal Andi Darwin dijumpai Selasa (19/11/2024).

Andi menjelaskan bahwa terdapat dua kesalahan yang dituduhkan kepadanya sebagai pemilik dan penanggung jawab kapal.

Pertama, kapal-kapal tersebut memuat penumpang yang tidak menjalani pemeriksaan dokumen di pos Imigrasi Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

Kedua, terdapat penumpang WNA yang memiliki paspor dengan masa berlaku kurang dari enam bulan, yang tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia.

"Yang kami tahu, mereka beli tiket pakai paspor. Mereka masuk kapal setelah lewat pemeriksaan petugas Imigrasi. Kalau Imigrasi tidak mengizinkan mereka berangkat, kami juga tidak akan angkut mereka. Terus kenapa penyedia jasa yang selalu dikorbankan?" kata Andi.

Andi juga menyoroti perbedaan kebijakan mengenai masa berlaku paspor antara Indonesia dan Malaysia.

Di Malaysia, paspor yang tersisa enam bulan masa berlakunya sudah dilarang untuk melakukan perjalanan, sedangkan di Indonesia, ketentuannya hanya tiga bulan.

"Seharusnya bisa disinkronkan aturan ini. Dan bukannya bisa dikomunikasikan dulu. Jangan tiba-tiba denda Rp 50 juta. Kami minta penjelasan atas masalah ini. Dan mau tidak mau, saya akan ambil pengacara. Saya lawan Imigrasi kalau modelnya begini. Selalu mengorbankan pemilik kapal," tegasnya.

Kata imigrasi

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Nunukan, Jodhi Erlangga, menegaskan bahwa pihaknya tidak serta merta melayangkan surat tagihan atau denda terhadap Andi Darwin tanpa alasan.

Menurut Jodhi, Imigrasi telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya.

"Kejadian kapal yang memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian, dilakukan bukan sekali. Sosialisasi sudah kami lakukan sejak 2023. Kita sudah pernah melayangkan surat saat menemukan pelanggaran. Kita beri peringatan lisan juga pernah. Untuk pelanggaran berikutnya, tentu harus ada tindakan tegas. Maka, kita layangkan surat untuk denda pembayaran biaya beban," jelas Jodhi dijumpai hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, tidak ada target bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan keputusan presiden (keppres) terkait pemindahan ibu kota negara.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Supratman menegaskan, Prabowo sudah jelas berkomitmen untuk menyelesaikan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Namun, Presiden ingin infrastruktur dan lembaga pemerintahan sudah siap lebih dahulu.

Menurutnya, pemerintah juga saat ini sedang menggelar pembangunan di IKN.

"Yang pasti soal deadline-nya karena pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar ya, baik itu legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatifnya terpenuhi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) baru resmi berlaku setelah Prabowo menerbitkan keppres.

Oleh karenanya, hingga kini Jakarta masih menjadi ibu kota dan berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

"Di Undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangan, enggak ada debatable lagi," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memburu tujuh tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024) dini hari.

"Pada saat ini sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO (daftar pencarian orang) tujuh orang tersebut," ungkap Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Ditjen Pas Marselina Budiningsih di kantor BNN Cawang, Jakarta Timur, Selasa (19/11/2024).

Marselina mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan BNN dalam melakukan pengejaran lantaran dua dari tujuh tahanan narkoba yang kabur kasusnya ditangani oleh BNN.

Selain itu, Ditjen Pas juga bakal mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam upaya pelarian ketujuh tahanan itu.

"Memetakan keterkaitan apakah ada orang-orang lain yang ada yang kasus serupa. Apabila ada, maka kita mengalokasikan beberapa orang tersebut untuk dipisahkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, tujuh tahanan dan narapidana kasus narkotika melarikan diri dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat, dengan cara menjebol terali kamar.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani mengungkapkan, kejadian tersebut berlangsung pada Selasa (12/11/2024) dini hari.

“Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Agung dalam keterangan resminya.

Setelah mengetahui kaburnya tujuh tahanan, petugas Rutan Salemba segera melakukan pengecekan di kamar dan menyisir area sekitar rutan.

Adapun tujuh tahanan yang melarikan diri dari Rutan Salemba itu, yakni:

• Maulana bin Sulaiman
• Meri Janwar bin Zainal
• Murtala bin Ilyas
• Annas Alkarim bin Rusli
• Wahyudin bin Tamrin
• Agus Salim bin Nurdin
• Jamudin bin Ibrahim

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan timah di PT Timah Tbk, Hendry Lie, resmi ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penahanan ini berlangsung selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 54/F/FD/11/2024 yang dikeluarkan pada 18 November 2024.

“Hendry Lie akan dibawa ke Gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, selama satu jam,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube Kompas TV, Selasa (19/11/2024) dini hari.

“Kemudian, dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” tambah dia.

Hendry Lie ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (18/11/2024) malam.

Dia kembali ke Indonesia dari Singapura karena masa berlaku izin tinggalnya yang habis, pada 27 November.

Hendry berada di Singapura dengan alasan untuk berobat.

Setelah ditangkap, pendiri Sriwijaya Air ini kemudian dibawa ke Kejagung dan menjalani pemeriksaan di Gedung Menara Kartika.

Abdul Qohar menjelaskan bahwa penangkapan Hendry Lie merupakan pengembangan dari penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah.

Pada 29 Februari 2024, penyidik telah memeriksa Hendry sebagai saksi atas kasus tersebut.

Penyidik Jampidsus telah berulang kali memanggil Hendry untuk hadir untuk pemeriksaan, namun yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

Kemudian, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, Hendry diketahui berada di Singapura sejak 25 Maret 2024.

Akibatnya, pencekalan dilakukan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-043/D/DP.4/03/2024 yang ditetapkan pada 28 Maret 2024, selama enam bulan.

Selain itu, paspor Hendry juga dicabut oleh pihak Imigrasi.

“Berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor IMI.5-GF.03.4-200 tanggal 28 Maret 2024, selain dilakukan pencekalan terhadap Hendry Lie, juga dilakukan pencabutan paspor ke Imigrasi,” ujar Abdul Qohar.

Dari pantauan Youtube Kompas TV, Hendry yang merupakan tersangka ke-22 dalam kasus ini, tiba di Kejagung sekitar pukul 23.00 WIB dengan tangan diborgol, mengenakan kemeja merah muda lengan pendek, celana jeans biru dongker, dan masker putih.

Hendry Lie adalah pemilik perusahaan smelter timah di Bangka, PT Tinido Inter Nusa (TIN).

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama adiknya, Fandy Lie, yang menjabat sebagai marketing di PT TIN.

Hendry Lie dan para tersangka lainnya dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menangkap tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Hendry Lie di termilan 2F Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (18/11/2024).

Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama antara direktorat penyidikan Jampidsus dengan jajaran intelijen serta atase Kejaksaan Republik Indonesia di Kedutaan Besar RI di Singapura.

Pendiri Sriwijaya Air ini kembali ke Indonesia dari Singapura karena masa berlaku izin tinggalnya yang habis, pada 27 November.

Dia berada di Singapura dengan alasan untuk berobat.

Hendry Lie ditetapkan sebagai tersangka pada April 2024 terkait kasus korupsi pengelolaan timah di PT Timah Tbk.

Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, penangkapan ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah.

Pada 29 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hendry Lie sebagai saksi.

Kasus ini pun naik ke penyidikan. Penyidik Jampidsus telah memanggil Hendry beberapa kali untuk memberikan keterangan, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.

Kemudian, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, Hendry berada di negara tersebut sejak 25 Maret 2024.

Akibatnya, pencekalan dilakukan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-043/D/DP.4/03/2024 yang ditetapkan pada 28 Maret 2024, yang juga mencakup pencabutan paspor Hendry Lie.

“Berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, selain dilakukan pencekalan terhadap Hendry Lie, juga dilakukan pencabutan paspor ke Imigrasi,” jelas Abdul Qohar dikutip dari Kompas TV.

Pada 15 April 2024, Hendry Lie secara resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/F/FD/04/2024, setelah beberapa kali dipanggil namun tidak hadir.

"Hari ini, atas kerja sama antara direktorat penyidikan Jampidsus dan jajaran intelijen, kami berhasil menangkap Hendry Lie di Bandara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di terminal 2F," tambahnya.

Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 22/F/FB/11/2024 tanggal 18 November 2024, pada pukul 22.30 WIB.

Hendry Lie kemudian dibawa ke Gedung Menara Kartika untuk pemeriksaan sebagai tersangka selama satu jam, sebelum dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 54/F/FD/11/2024.

Hendry Lie merupakan tersangka ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah IUP pertambangan PT Timah Tbk untuk periode 2015-2022.

Ia juga merupakan pemilik perusahaan smelter timah di Bangka, PT Tinido Inter Nusa (TIN), bersama adiknya, Fandy Lie, yang menjabat sebagai marketing PT TIN.

Hendry tiba di Kejagung sekitar pukul 23.00 WIB, terlihat didampingi tim penyidik saat memasuki ruangan Jampidsus.

Ia tampak diborgol serta mengenakan kemeja merah muda lengan pendek, celana jeans biru dongker, dan masker putih.

Hendry Lie dan para tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.

"Dan saya bertanggung jawab, Pak, saya siap," tambahnya.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta, dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan power bank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 hingga Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.

"Dan saya bertanggung jawab, Pak, saya siap," tambahnya.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta, dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan power bank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 hingga Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.

"Dan saya bertanggung jawab, Pak, saya siap," tambahnya.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta, dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan power bank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 hingga Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.