SEMARANG, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kesiapan untuk mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pelanggaran dalam insiden penembakan anggota paskibra SMKN 4 Semarang, yang menyebabkan GR (17) meninggal oleh oknum Polrestabes Semarang.

Peristiwa tragis ini terjadi di sekitar Jalan Perumahan Paramount, Semarang Barat, pada Minggu (24/11/2024) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut.

Namun, ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini jika terbukti ada pelanggaran hukum.

"Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses. Saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga," ujar Saurlin saat ditemui di Kantor Bawaslu Jateng, Selasa (26/11/2024).

Saurlin menambahkan bahwa pihaknya dapat menindaklanjuti kasus tersebut setelah menerima laporan atau secara proaktif mendalami temuan di lapangan.

"Jadi bisa dua-duanya (laporan dan proaktif). Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus (mengawasi Pilkada) di Jateng," jelasnya.

Dalam insiden tersebut, tiga pelajar anggota paskibra SMKN 4 Semarang terkena tembakan, di antaranya GR yang meninggal dunia, serta dua siswa lainnya, A (17) dan S (16), yang sempat mendapatkan perawatan medis.

GR telah dimakamkan di Sragen.

Zainal Abidin 'Petir', Ketua LBH Petir (Penyambung Titipan Rakyat) Jateng, juga berupaya memberikan pendampingan kepada keluarga korban secara sukarela.

"Tadi saya ke rumah satu korban, S, di Jrakah, tapi tidak ada. Kata orang kampung situ, masih trauma, ketakutan. Keluarga juga tidak bisa dihubungi," ungkap Zainal saat diwawancarai.

Zainal melanjutkan, ia juga tidak dapat menemui A dan keluarganya, meskipun A sudah mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh polisi di lokasi kejadian pada Selasa (26/11/2024) siang.

"Kemudian kita ke saudara A, di Karonsih, juga tidak ada padahal tadi ikut rekonstruksi," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar telah menjalani sidang etik di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Dadang dibawa keluar dari ruangan pemeriksaan sekitar pukul 19.50 WIB digiring oleh dua anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Dadang mengenakan baju warna kuning khas tahanan penempatan khusus (patsus) Divisi Propam Polri, tangannya pun diborgol.

Kadiv Propam Irjen Abdul Karim membenarkan bahwa sidang etik terhadap Dadang digelar hari ini.

Hasil sidang etik akan menentukan nasib AKP Dadang di Korps Bhayangkara.

Diberitakan sebelumnya, AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari di Mapolres Solok Selatan, Jumat (22/11/2024) lalu.

Polda Sumatera Barat masih memeriksa kasus penembakan ini.

Dugaan sementara, AKP Dadang menembak AKP Ulil karena ketidaksukaan.

Ulil Ryanto sebelumnya menangkap seseorang terkait kasus tambang pasir dan batu ilegal di Kabupaten Solok Selatan.

TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com -Jovi Andrea Bachtiar, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Tapsel), divonis enam bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Sumut, Selasa (26/11/2024).

Jovi merupakan terdakwa tindak pidana UU ITE (pencemaran nama baik) terhadap rekan kerjanya,

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Jovi) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Irpan Hasan Lubis saat membacakan putusan, Selasa.

Majelis hakim menyatakan Jovi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

"Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah hakim karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain, sebelum berakhirnya masa percobaan selama satu tahun," ungkap hakim.

Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa Jovi dikeluarkan dari tahanan kota.

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ujar hakim.

Jovi mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim, yang dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, masih menggunakan hati nurani.

"Majelis hakim melihat bahwa niat saya itu baik, saya ingin kejaksaan itu bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hakim juga mampu melihat track record saya, karena saya bukan jaksa bajingan, jaksa yang suka memeras, dan melakukan gratifikasi," ujar Jovi, saat ditemui usai sidang.

Jovi menyampaikan, pertimbangan majelis hakim tersebut karena apa yang sudah dia berikan kepada institusinya, yaitu berupa legasi positif.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tertutupnya celah hukum bagi anggota partai politik untuk menjadi jaksa agung.

"Selain itu, berkaitan dengan putusan saya dinyatakan bersalah, saya bersama kuasa hukum, bersepakat dan meyakini saya tidak bersalah," katanya.

Kuasa hukum Jovi mengatakan, terkait putusan hakim, mereka akan mengajukan banding.

"Dan secara tegas kami menyatakan akan banding. Ini bukan masalah lamanya hukuman, tapi ini masalah tidak adanya pelajaran kepada publik, bahwa orang akan takut mengkritik," ucap kuasa hukumnya, Jaja Batubara dan kawan-kawan.

Diketahui, Jovi Andrea Bachtiar dituntut dua tahun penjara atas tuduhan menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial.

Kasus ini telah menjadi perhatian publik dan viral di media sosial, di mana Jovi menyebut dirinya sebagai korban kriminalisasi.

Pada 14 Mei 2024, Nella Marsella, rekan Jovi di Kejaksaan Negeri Tapsel, menerima tangkapan layar unggahan dari akun Instagram Jovi yang dianggap memfitnah.

Dalam unggahan tersebut, Jovi mengajak lembaga swadaya masyarakat untuk melaporkan penggunaan mobil dinas oleh Nella untuk kepentingan pribadi.

Meskipun Nella telah melaporkan kasus ini ke Polres Tapsel, proses hukum terhadap Jovi berlanjut hingga sidang tuntutan pada 14 Mei 2024, di mana JPU menuntutnya dengan pidana penjara selama dua tahun.

Komisi III DPR RI juga sudah menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas kasus yang melibatkan Jovi Andrea Bachtiar, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (21/11/2024).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, merekomendasikan agar Kejati Sumatera Utara memastikan laporan Nella Marsela diproses secara profesional.

Kemudian, meminta Kejagung mengevaluasi sanksi kepada Jovi dengan tetap berpedoman pada undang-undang, dan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Dan meminta kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk menerima dan memproses semua bentuk laporan jajaran Korps Adhyaksa dengan transparan, adil, dan profesional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com -Jovi Andrea Bachtiar, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Tapsel), divonis enam bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Sumut, Selasa (26/11/2024).

Jovi merupakan terdakwa tindak pidana UU ITE (pencemaran nama baik) terhadap rekan kerjanya,

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Jovi) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Irpan Hasan Lubis saat membacakan putusan, Selasa.

Majelis hakim menyatakan Jovi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

"Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah hakim karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain, sebelum berakhirnya masa percobaan selama satu tahun," ungkap hakim.

Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa Jovi dikeluarkan dari tahanan kota.

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ujar hakim.

Jovi mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim, yang dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, masih menggunakan hati nurani.

"Majelis hakim melihat bahwa niat saya itu baik, saya ingin kejaksaan itu bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hakim juga mampu melihat track record saya, karena saya bukan jaksa bajingan, jaksa yang suka memeras, dan melakukan gratifikasi," ujar Jovi, saat ditemui usai sidang.

Jovi menyampaikan, pertimbangan majelis hakim tersebut karena apa yang sudah dia berikan kepada institusinya, yaitu berupa legasi positif.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tertutupnya celah hukum bagi anggota partai politik untuk menjadi jaksa agung.

"Selain itu, berkaitan dengan putusan saya dinyatakan bersalah, saya bersama kuasa hukum, bersepakat dan meyakini saya tidak bersalah," katanya.

Kuasa hukum Jovi mengatakan, terkait putusan hakim, mereka akan mengajukan banding.

"Dan secara tegas kami menyatakan akan banding. Ini bukan masalah lamanya hukuman, tapi ini masalah tidak adanya pelajaran kepada publik, bahwa orang akan takut mengkritik," ucap kuasa hukumnya, Jaja Batubara dan kawan-kawan.

Diketahui, Jovi Andrea Bachtiar dituntut dua tahun penjara atas tuduhan menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) diminta ikut turun bergerak mengusut insiden polisi yang menembak pelajar SMK inisial GR (17) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Pihak kepolisian menyebut GR (17) terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai pihak eksternal perlu dilibatkan lantaran penjelasan sepihak dari polisi kerap diragukan publik karena bias kepentingan.

"Makanya pihak eksternal yakni Komnas HAM harusnya segera terjun untuk melakukan investigasi untuk mendapat informasi atau bukti yang lebih obyektif," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024).

Dia juga mempertanyakan apakah anggota polisi yang menembak pelajar SMK itu sudah menerapkan prosedur terkait penggunaan senjata api.

Apalagi banyak peraturan yang mengatur penggunaan senjata api oleh personel Polri.

Misalnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009 terkait implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tindakan Polri.

Menurutnya, dalam peraturan yang ada, jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api harus melalui tahapan tertentu, seperti tembakan peringatan yang diarahkan ke udara, dan tembakan bukan untuk mematikan tetapi melumpuhkan atau menghentikan ancaman bagi personel maupun masyarakat.

"Pertanyaannya adalah apakah prosedur itu sudah dilakukan? Seberapa membahayakankah anak-anak yang tawuran itu pada personel atau masyarakat? Hal-hal seperti itulah yang harus lebih dulu diinvestigasi," tanyanya.

Bambang juga menyorot banyaknya kasus serupa yang terjadi.

Dia menilai seharusnya Kepolisian segera melakukan evaluasi terkait penanganan aksi ketidaktertiban masyarakat dalam hal ini adalah tawuran kelompok.

"Seperti kasus kematian Afif Maulana di Sumbar, atau 7 korban meninggal di sungai Bekasi," kata Bambang.

Lebih lanjut, ia menilai polisi perlu menggunakan kamera badan atau bodycam selama bertugas.

"Sayangnya pengadaan bodycam untuk semua personel belum dilakukan bahkan bulan Juni 2024 lalu menolak dengan alasan tidak ada anggaran," ujarnya.

Diketahui, siswa SMK Negeri anggota Paskibra di Semarang berinisial GR (17) disebut terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 01.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) diminta ikut turun bergerak mengusut insiden polisi yang menembak pelajar SMK inisial GR (17) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Pihak kepolisian menyebut GR (17) terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai pihak eksternal perlu dilibatkan lantaran penjelasan sepihak dari polisi kerap diragukan publik karena bias kepentingan.

"Makanya pihak eksternal yakni Komnas HAM harusnya segera terjun untuk melakukan investigasi untuk mendapat informasi atau bukti yang lebih obyektif," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024).

Dia juga mempertanyakan apakah anggota polisi yang menembak pelajar SMK itu sudah menerapkan prosedur terkait penggunaan senjata api.

Apalagi banyak peraturan yang mengatur penggunaan senjata api oleh personel Polri.

Misalnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009 terkait implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tindakan Polri.

Menurutnya, dalam peraturan yang ada, jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api harus melalui tahapan tertentu, seperti tembakan peringatan yang diarahkan ke udara, dan tembakan bukan untuk mematikan tetapi melumpuhkan atau menghentikan ancaman bagi personel maupun masyarakat.

"Pertanyaannya adalah apakah prosedur itu sudah dilakukan? Seberapa membahayakankah anak-anak yang tawuran itu pada personel atau masyarakat? Hal-hal seperti itulah yang harus lebih dulu diinvestigasi," tanyanya.

Bambang juga menyorot banyaknya kasus serupa yang terjadi.

Dia menilai seharusnya Kepolisian segera melakukan evaluasi terkait penanganan aksi ketidaktertiban masyarakat dalam hal ini adalah tawuran kelompok.

"Seperti kasus kematian Afif Maulana di Sumbar, atau 7 korban meninggal di sungai Bekasi," kata Bambang.

Lebih lanjut, ia menilai polisi perlu menggunakan kamera badan atau bodycam selama bertugas.

"Sayangnya pengadaan bodycam untuk semua personel belum dilakukan bahkan bulan Juni 2024 lalu menolak dengan alasan tidak ada anggaran," ujarnya.

Diketahui, siswa SMK Negeri anggota Paskibra di Semarang berinisial GR (17) disebut terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 01.00 WIB.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan peristiwa itu terjadi di sekitar jalan Perumahan Paramount, Semarang Barat, Minggu.

Irwan mengatakan semula terjadi tawuran antara geng Tanggul Pojok melawan geng Seroja. Korban penembakan merupakan anggota geng Tanggul Pojok. Korban penembakan merupakan anggota geng Tanggul Pojok.

Dia menyebutkan, para remaja melawan polisi saat dilerai hingga akhirnya dilakukan tindakan tegas berupa tembakan kepada gengster tersebut.

"Saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, muncul anggota polisi. Kemudian dilakukan upaya untuk melerai. Namun, ternyata anggota polisi informasinya diserang, sehingga dilakukan tindakan tegas," ujar Irwan saat diwawancarai di markasnya, Senin (25/11/2024) malam.

Namun, pihak sekolah menegaskan GR dikenal sebagai "anak baik" dan meragukan klaim polisi soal GR terlibat tawuran.

GR juga dikenal sebagai siswa berprestasi dan anggota aktif Paskibra SMKN 4 Semarang.

Dia tinggal bersama neneknya di Kembangarum, Semarang Barat, setelah kehilangan ibunya. Sang ayah tinggal di Sragen, Jawa Tengah.

Pihak sekolah menggambarkan GRO sebagai siswa teladan dengan nilai akademis yang baik dan kepribadian yang positif.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang, Agus Riswantini, menyatakan pihaknya masih mencari kejelasan kronologi kejadian.

“Korban adalah siswa yang berprestasi. Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak keluarga dan kepolisian,” kata Agus.

INDRAMAYU, KOMPAS.com – Seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu berinisial T diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba ke dalam lapas.

T berperan sebagai perantara masuknya sabu yang diselundupkan dalam bohlam lampu.

Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setiawan Wibowo, menyatakan kasus ini terungkap berkat razia gabungan pada Jumat (25/10/2024) dini hari.

Dalam razia itu, petugas menemukan paket sabu seberat 20,58 gram yang disembunyikan dalam bungkusan rokok serta alat komunikasi di gorong-gorong air.

"Setelah razia, kami langsung ke lokasi untuk melakukan pendalaman," ujar Ari dalam konferensi pers di Mapolres Indramayu, Senin (25/11/2024).

Hasil penyelidikan pada Sabtu (26/10/2024) mengarah pada tiga tersangka, yakni AR (29), KM (41), dan M (23).

Dari tangan mereka, polisi menyita sabu seberat 15,15 gram yang ditemukan di belakang kipas angin.

Tersangka AR mengaku memperoleh barang tersebut dari oknum T, yang menerimanya dari seseorang di luar lapas melalui bohlam lampu.

T, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum di Lapas Kelas IIB Indramayu, mengklaim tidak mengetahui bahwa bohlam tersebut berisi narkoba.

"Kami sedang mengembangkan penyelidikan terhadap pihak yang menyerahkan bohlam kepada oknum T," tambah Ari.

Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistyono, menegaskan pihaknya telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada T.

"Oknum T tidak diperbolehkan masuk ke kantor atau lingkungan lapas, sementara proses disiplin internal berjalan," ujarnya.

Hero memastikan Lapas Indramayu akan lebih teliti dalam memeriksa barang yang masuk serta meningkatkan intensitas razia hingga dua kali seminggu.

Sebagai langkah lanjut, tim gabungan melakukan tes urin terhadap seluruh warga binaan.

Hasilnya, 10 orang dinyatakan positif narkoba. Sebanyak tujuh di antaranya dipindahkan ke sel khusus dan hak kunjungannya ditangguhkan sementara.

Polres Indramayu dan Lapas Kelas IIB Indramayu berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dalam memberantas peredaran narkoba.

Ari menegaskan bahwa laporan mencurigakan dari lapas akan ditindaklanjuti dengan cepat untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK BNPT melalui perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 pada 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak 2018. Namun, sampai dengan saat ini masih berproses,” jelasnya.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini Widyantini dan Kepala BNPT Eddy Hartono saat berdiskusi bersama.

Rini juga menyampaikan proses lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT yang telah berjalan hingga dilaksanakannya Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpan-RB, dan BNPT di Kementerian Koordinator (Kemenko) Polhukam pada 18 April 2023.

Rapat tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT, kata dia, menyampaikan Surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembai Rancangan SOTK BNPT kepada Menpan-RB.

“Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menpan-RB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden,” ujarnya.

Rini berharap, pertemuan Kemenpan-RB dan BNPT dapat menciptakan kolaborasi yang baik ke depannya.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kemenpan-RB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini dan Kepala BNPT Eddy Hartono bersama jajaran staf Kementerian PANRB dan BNPT

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan bahwa penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Eddy mengaku bahwa BNPT akan terus berkolaborasi dengan Kemenpan-RB dan jajarannya dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menpan-RB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) akan memulangkan buronan internasional berinisial HAP alias Hector Aldwin Pantollana kepada Pemerintah Filipina, yang diwakili Police Attace of The Embassy of Phillipine.

PLT Dirjen Imigrasi Saffar M Godam mengatakan, pemulangan Hector Aldwin akan dilakukan pada 27 November dengan pengawalan dari Kepolisian Filipina.

"Rencananya yang bersama-sama akan kita pulangkan dengan pengawalan dari Kepolisian Filipina pada tanggal 27 November 2024," kata Saffar di Ruang Media Dirjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Saffar mengatakan, HAP merupakan buronan Kepolisian Filipina berdasarkan Surat Red Notice nomor A12496-10-2024 pada 28 Oktober 2024 terkait fugitive wanted for prosecution atau buronan yang melarikan diri dari proses penuntutan yang ada di Filipina.

"Artinya kira-kira yang bersangkutan adalah buronan yang melarikan diri dari proses penuntutan yang ada di negaranya dalam hal ini Filipina," ujarnya.

Saffar mengatakan, penangkapan HAP diawali pada 31 Oktober 2024. Dirjen Imigrasi ketika itu menerima informasi dari National Bureau of Investigation Philippines (NBI) tentang adanya buronan internasional melakukan perjalanan ke Indonesia.

Berdasarkan informasi tersebut, Dirjen Imigrasi langsung menindaklanjuti dan mendapatkan data perlintasan bahwa HAP telah tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali pada 10 Oktober 2024.

Selanjutnya, pada 4 November 2024, Dirjen Imigrasi melakukan pencegahan kepada HAP, agar dapat mendeteksi pergerakan apabila akan melalui Bandara, ataupun pintu gerbang negara untuk melintas ke negara lain.

Kemudian pada 9 November 2024, terdeteksi HAP hendak terbang melalui Bandara Ngurah Rai, Bali.

"Dan kami berhasil menunda keberangkatannya" tuturnya.

Saffar mengatakan, HAP diamankan dan dibawa ke Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini NCB, Interpol, dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia.

Ia mengatakan, Pemerintah Filipina bersurat kepada Dirjen Imigrasi melalui NBI Filipina untuk meminta pemulangan HAP. Pemulangan itu, kata dia, diperbolehkan berdasarkan Pasal 75 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Terakhir, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima, sudah yang kesekian kali dengan Interpol dan kami selalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini," ucap dia.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka kembali layanan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028.

Direktur Perlindungan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Imam Margono mengatakan bahwa pelayanan tersebut ditujukan kepada korban terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan atau haknya belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelayanan tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk tindak lanjut Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme Masa Lalu yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 103 PUU-XXI/2023.

“Pemohon dapat mengajukan layanan tersebut mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028," tutur Imam melalui siaran persnya, Senin (25/11/2024).

Dok.Humas BNPT Kantor BNPT di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perlu diketahui, Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu merupakan salah satu syarat formil permohonan korban terorisme masa lalu sesuai amanat Pasal 43 L Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Adapun alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera dalam website resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT. Pemohon juga bisa menghubungi Sub Direktorat Pemulihan Korban BNPT melalui nomor WhatsApp 0811-1726-699.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaa Agung (Kejagung) menyebut bahwa penyidikan hingga penahanan yang dilakukan terhadap Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Oleh karenanya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan bahwa lembaganya optimis bahwa praperadilan yang diajukan oleh Tom Lembong bakal ditolak oleh hakim.

“Semua pihak kan harus taat azas. Saya sudah sampaikan bahwa kita harus optimis karena apa yang kami kerjakan selama ini sesungguhnya sudah berdasarkan hukum acara yang berlaku,” kata Harli di Kejagung, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (26/11/2024).

Dia pun menjabarkan bahwa semua dokumen terkait upaya hukum yang dilakukan terhadap Tom Lembong sudah diserahkan kepada hakim untuk diperiksa dan dinilai.

“Selama dalam proses pemeriksaan persidangan, penyidik juga melalui kuasanya kan sudah secara taat menyampaikan dokumen-dokumen terkait bagamana ketaatan penyidik dalam proses penyidikannya sampai penetapan tersangka dan tindakan penyidik melakukan penahanan. semua itu sudah disampaikan ke pengadilan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Harli mengatakan, keputusan berada di tangan hakim. Tetapi, dia menekankan bahwa Kejagung sudah melakukan semua prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

“Nanti kita lihat bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta itu. Dan tentu sudah ada saksi, ahli yang sudah diperiksa dan dokumen, sudah pada kesimpulan masing-masing juga. Nanti tinggal kita lihat bagaimana pendapat hakim soal ini,” katanya.

Diketahui, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka dan penahanannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015.

Pada Selasa, 26 November 2024 ini, hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) akan membacakan putusan atas gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong tersebut.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Tom Lembong Dodi S Abdulkadir mengatakan, jika majelis hakim menolak gugatan praperadilan kliennya, maka Menteri Perdagangan (Mendag) lainnya harus bersiap untuk dipidana juga.

“Keputusan kalau ini ditolak maka seluruh menteri harus hati-hati, seluruh menteri bisa dipidanakan, baik menteri sekarang yang lalu dan yang akan datang, juga harus berhati-hati,” ujar Dodi di PN Jaksel, Senin (25/11/2024).

“(Menteri) harus berhati-hati, karena satu kaki sudah dipenjara karena tidak ada kepastian hukum atau perlindungan hukum bagi penyelenggara negara di dalam menerbitan kebijakan-kebijakannya,” katanya lagi

Dodi lantas menyebut bahwa keputusan pengadilan atas gugatan praperadilan Tom Lembong akan menentukan sistem penegakan hukum selama ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK dengan hukuman penjara antara empat hingga enam tahun.

Tuntutan ini terkait dengan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para petugas terhadap tahanan, yang dinilai mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menyatakan bahwa tuntutan JPU sudah tepat dan diharapkan dapat memberikan efek jera.

"Para petugas memang sudah menerima suap ratusan juta dari para tahanan. Namun, yang memberatkan adalah mereka tidak menjunjung integritas," ujarnya saat dihubungi pada Selasa (26/11/2024).

Yudi menambahkan, hukuman empat hingga enam tahun penjara bagi 15 petugas Rutan KPK sepadan dengan perbuatan mereka.

Ia berharap hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut korupsi.

"Dan sekali lagi memang hukuman 4-6 tahun saya pikir sudah sepadan dengan perbuatan mereka, ini juga diharapkan akan membawa efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut melakukan korupsi juga," ujarnya.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024), jaksa menyatakan bahwa tindakan belasan pegawai Rutan KPK merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

"Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK," kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.