JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap 25 pejabat yang dilantik pada pagi ini dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru mereka.

Di antara pejabat yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan Heru Budi Hartono sebagai Staf Khusus Mensesneg.

"Kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini, masing-masing segera bisa beradaptasi dan berinovasi," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

Dalam acara pelantikan tersebut, Heru Budi Hartono juga menekankan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya akurasi dalam pelaksanaan tugas.

"Di sini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," ungkapnya.

Heru juga menyoroti pentingnya efisiensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," jelasnya.

Sebagai informasi, pelantikan 25 pejabat tersebut berlangsung di Gedung Krida Bakti pada Jumat pagi dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap 25 pejabat yang dilantik pada pagi ini dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru mereka.

Di antara pejabat yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan Heru Budi Hartono sebagai Staf Khusus Mensesneg.

"Kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini, masing-masing segera bisa beradaptasi dan berinovasi," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

Dalam acara pelantikan tersebut, Heru Budi Hartono juga menekankan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya akurasi dalam pelaksanaan tugas.

"Di sini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," ungkapnya.

Heru juga menyoroti pentingnya efisiensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," jelasnya.

Sebagai informasi, pelantikan 25 pejabat tersebut berlangsung di Gedung Krida Bakti pada Jumat pagi dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap 25 pejabat yang dilantik pada pagi ini dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru mereka.

Di antara pejabat yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan Heru Budi Hartono sebagai Staf Khusus Mensesneg.

"Kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini, masing-masing segera bisa beradaptasi dan berinovasi," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

Dalam acara pelantikan tersebut, Heru Budi Hartono juga menekankan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya akurasi dalam pelaksanaan tugas.

"Di sini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," ungkapnya.

Heru juga menyoroti pentingnya efisiensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," jelasnya.

Sebagai informasi, pelantikan 25 pejabat tersebut berlangsung di Gedung Krida Bakti pada Jumat pagi dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengaku merasa punya tanggung jawab moral terkait kasus hukum yang melibatkan sahabatnya, Tom Lembong.

Pasalnya, Anies sudah berteman dengan Tom sejak 20 tahun lalu. Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Tom juga berperan sebagai co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin).

“Tentu itu punya beban tanggung jawab moral. Oleh karena itu saya mengikuti setiap fase persidangannya," ujar Anies dalam program Rosi di Kompas TV, dikutip Jumat (29/11/2024).

Anies mengatakan, banyak yang tidak mengetahui proses hukum yang dijalani Tom, termasuk pemeriksaan yang dinilai janggal. Bahkan, dia menyebut pemeriksaan itu dilakukan dengan tujuan tertentu.

"Jadi yang dialami Pak Tom itu banyak yang tidak terlihat publik. Yang diperiksa pajaknya, yang biasanya punya unit usaha lebih dari 20, biasanya hanya diambil sampel, ini semuanya diperiksa dengan tujuan tertentu," kata Anies.

"Pemeriksaan begitu lengkap, semua banyak sekali. Bukan hanya itu, saya bisa sebutkan semua, tapi kami memilih untuk diam saja," sambung dia.

Oleh sebab itu, Anies berjanji akan terus mendampingi Tom Lembong hingga permasalahan ini tuntas.

"Karena itulah saya dan kita semua berjanji mendampingi proses ini sampai Insya Allah keadilan ditemukan di ujungnya," jelas dia.

Adapun permohonan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan Selasa, 26 November 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kemensetneg, Jumat (29/11/2024). Adapun pejabat yang dilantik mulai dari Sekretaris Mensesneg, Sekretaris Presiden (Sekpres) hingga Sekretaris Militer Presiden (Sekmilpres).

Prasretyo mengungkapkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurut Hadi, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Ia pun berharap pergeseran ini mampu diadaptasi oleh semua yang dilantik pagi ini.

"Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun," tandasnya.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:

1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti S.IP., M.Si. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kemensetneg, Jumat (29/11/2024). Adapun pejabat yang dilantik mulai dari staf khusus hingga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Prasetyo mengungkapkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

Diketahui, Kasetpres yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo, yang sebelumnya dijabat Heru Budi Hartono. Sementara Heru, dilantik menjadi Stafsus Mensesneg.

"Hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurut Hadi, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Ia pun berharap pergeseran ini mampu diadaptasi oleh semua yang dilantik pagi ini.

"Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun," tandasnya.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:

1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kemensetneg, Jumat (29/11/2024). Adapun pejabat yang dilantik mulai dari staf khusus hingga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Prasretyo mengungkapkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

Diketahui, Kasetpres yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo, yang sebelumnya dijabat Heru Budi Hartono. Sementara Heru, dilantik menjadi Stafsus Mensesneg.

"Hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurut Hadi, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Ia pun berharap pergeseran ini mampu diadaptasi oleh semua yang dilantik pagi ini.

"Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun," tandasnya.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilada) di Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Klas IIA Balikpapan mencapai 100 persen.

Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IIA Balikpapan Pujiono Slamet mengungkapkan, terdapat 706 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mayoritas merupakan Warga Binaan Permasyarakatan (WBP).

Jumlah DPT ini tersebar di dua tempat pemungutan suara (TPS) Lokasi Khusus yakni TPS 903 dan TPS 904 dengan masing-masing 353 DPT.

Selama proses Pilkada mulai dari pencoblosan hingga perhitungan suara, berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan terkendali.

“Pengawasan pun optimal sehingga pilkada serentak yang diikuti warga binaan dan pada TPS khusus Lapas Balikpapan berjalan aman,” ujar Pujiono dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Jumat (29/11/2024).

Oleh karena itu, dia mengapresiasi jajaran petugas lapas yang telah mendukung berjalannya pilkada yang damai dan akuntabel.

Menurut Pujiono, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan lapas Balikpapan netral dalam pilkada.

Netralitas ASN dalam pilkada terus didorong, karena sangat penting dalam menciptakan Pilkada damai dan demokratis.

"Atas suksesnya pesta demokrasi di Lapas Balikpapan, kami juga ucapkan terimakasih kepada TNI Polri yg sudah membantu keamanan jalanya Pilkada 2024 di Lapas Balikpapan," ungkap Pujiono.

Sementara itu, untuk hasil pemungutan suara di Lapas Klas II Balikpapan pada pemilihan gubernur, Pasangan calon (Paslon) Nomor 2 yakni Rudi Mas'ud-Seno Aji unggul atas Paslon nomor 1 Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Paslon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 605, sementara itu Paslon Nomor Urut 1 82 suara.

Sedangkan pemilihan wali kota, Paslon petahana Rahmad Mas'ud-Bagus Susetyo mengatasi rivalnya dengan perolehan suara sebanyak 376, diikuti Paslon Nomor Urut 2 Rendi Susiswo Ismail-Eddy Sunardi sebanyak 22 suara, dan Paslon Nomor Urut 3 Muhammad Sa'bani-Syukri Wahid sebanyak 14 suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Hadad bersama Wakil Kepala Danantara Kaharuddin Djenod akan menyerahkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Gedung Sekretariat Negara hari ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton Pripambudi, Head of Communication Danantara, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.

Anton menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan analisis cermat terkait kecukupan peraturan perundangan agar Danantara dapat segera beroperasi.

Sementara itu, para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara.

"Agar setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN-RB," jelasnya.

Sebagai informasi, Danantara diproyeksikan menjadi salah satu badan pengelola investasi terbesar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan berfungsi sebagai superholding bagi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan demikian, pada tahap awal, aset yang akan dikelola oleh Danantara diperkirakan mencapai 600 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.480 triliun (dengan kurs Rp 15.800 per dollar AS).

Muliaman Hadad mengungkapkan bahwa aset yang dikelola Danantara akan lebih besar dibandingkan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia, yaitu Indonesia Investment Authority (INA).

Oleh karena itu, INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA) Iya, ke depan semua dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara. Sementara pakai PP," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Heru Budi Hartono resmi dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada hari ini, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Dilantik jadi Stafsus Mensesneg," ujar Heru di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Tugas dan wewenang Heru sebagai Staf Khusus akan bergantung pada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

"Tergantung Pak Menteri," kata Heru singkat.

Dalam kesempatan yang sama, Heru juga menyampaikan ucapan selamat kepada Mayjen TNI Ariyo Windutomo, yang dilantik untuk menggantikan posisinya sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Heru menilai Ariyo sebagai sosok yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut.

"Beliau adalah orang terbaik yang dipilih untuk menjalankan amanah desk mereka. Ya namanya tugas pasti ada hal-hal yang harus diselesaikan, selamat semuanya, salam hormat," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, penyelesaian aturan terkait Badan Pengelola BP Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan selesai pada pertengahan bulan depan.

"Lagi dipersiapkan, doain saja mudah-mudahan pertengahan bulan lah lihat saja (penyelesaian aturannya)," ucap dia ketika ditemui usai acara Launching BSI Gold, Kamis (28/11/2024) malam.

Muliaman berharap, BPI Danantara bisa sesuai dengan harapan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan masyarakat. Salah satunya adalah adanya pengelolaan yang profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

"Sehingga jadi partner investor luar dan dalam yang kredibel, kalau tidak gitu kan tidak jalan," imbuh dia.

Muliaman menerangkan, BPI Danantara itu adalah lembaga yang nantinya akan mengkonsolidasi aset-aset negara yang dipisahkan.

Aset tersebut kemudian di-leverage untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Adapun, leverage tersebut dapat berwujud berbagai macam.

Sebagai gambaran, ia mencontohkan, ketika terjadi penggabungan akan tercipta skala ekonomi yang lebih besar.

Dalam ukuran tertentu, entitas yang memiliki skala ekonomi lebih besar bisa mengeluarkan surat utang dengan bunga yang lebih murah.

Muliaman menjelaskan, salah satu alasan pembentukan BPI Danantara sendiri adalah bagaimana potensi ekonomi dari aset terpisah ini dapat dioptimalkan.

"Akan jadi engine kedua setelah APBN, jadi ada gerakan ekonomi karena APBN dan gerakan ekonomi dari konsolidasi dan leverage dari ini," ujar dia.

Harapannya, BPI Danantara dapat membantu mencapai tujuan untuk mencetak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi.

Sebagai informasi, pembentukan BPI Danantara membutuhkan landasan hukum yang solid, dengan revisi pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari agenda utama.

Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Langkah ini diperlukan untuk mendukung kewenangan Danantara dalam mengelola investasi pemerintah secara mandiri dan profesional. Dengan demikian, pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut perihal undang-undang tersebut dengan berbagai kementerian terkait agar dapat diselesaikan secara bertahap.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mary Jane tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia seumur hidup.

Menurutnya, saat narapidana warga negara asing (WNA) dipindahkan ke negara asalnya, pemindahan itu tidak menghapus status hukumnya di mata Indonesia.

"Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika, penangkalannya seumur hidup," kata Yusril dikutip dari Antara, Kamis (28/11/2024).

"Statusnya tetap sebagai narapidana, itu yang harus dicatat ya, jangan sampai salah paham. Karena banyak berita dibebaskan, pembebasan, enggak ada pembebasan. Kita kembalikan dia, statusnya itu tetap sebagai narapidana," tambahnya.

Hukuman Mary Jane di Indonesia masih berlaku

Kendati demikian, Yusril menghormati keputusan pemerintah Filipina jika ingin memberikan grasi atau pun pengurangan hukuman kepada Mary Jane apabila sudah dipindahkan dari Indonesia.

Namun, hal itu tidak akan memengaruhi masa penangkalan Mary Jane ke Indonesia, apabila ia sudah dibebaskan atau selesai menjalani sisa hukuman di Filipina.

Pasalnya, Filipina tidak mengakui hukuman mati. Sementara, masa penangkalan terhadap WNA ke Indonesia memiliki waktu yang beragam.

Namun, khusus untuk WNA yang sedang atau pernah terlibat kasus narkotika, masa penangkalan akan dikenakan seumur hidup atau permanen.

"Kalau sudah ditangkal, mereka tidak bisa masuk. Itu sudah pasti, berlaku juga dengan napi lain yang dipulangkan," tegas Yusril.

Kasus Mary Jane

Mary Jane Fiesta Veloso (39) adalah wanita berkebangsaan Filipina yang menjadi terpidana mati kasus narkotika di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.id, kasus ini bermula ketika Mary Jane mendapat tawaran kerja dari temannya sebagai PRT di Malaysia pada 2010.

Ia kemudian membayar sejumlah uang, serta menyerahkan sepeda motor dan telepon seluler untuk biaya perekrutan.

Namun, saat tiba di Malaysia, Mary Jane diminta pergi ke Yogyakarta karena majikan barunya sedang berada di luar negeri. Ia juga diberikan koper baru oleh perekrutnya.

Pada 25 April 2010, Mary Jane mendarat di Bandara Internasional Adisutjipto Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sesaat setelah Mary Jane mendarat, ia diamankan petugas karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.