JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) menolak tuntutan jaksa yang meminta meminta mereka membayar uang pengganti.

Ketiga terdakwa itu yakni Suharlan, Ricky Rachmawanto, dan Ramadhan Ubaidillah yang berperan mengambil uang dari tahanan pengepul uang pungli.

Penolakan ini disampaikan tim kuasa hukum ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Kami menolak secara tegas tuntutan berupa uang pengganti tersebut tidak masuk dalam surat dakwaan jaksa KPK,” kata pengacara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Pengacara menyebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, surat tuntutan jaksa tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan.

Pasal 182 undang-undang tersebut menyatakan bahwa surat tuntutan harus sesuai fakta persidangan dan materi yang termuat dalam surat dakwaan.

Menurut pengacara, surat tuntutan yang tidak sesuai dakwaan berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa.

“Jaksa wajib menjaga konsistensi antara dakwaan dan Tuntutan, kecuali jika ada perubahan dakwaan yang disetujui dalam persidangan,” ujar pengacara.

Pengacara lantas menyebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengabaikan surat tuntutan jaksa KPK.

“Mempertimbangkan putusan yang relevan dengan dakwaan,” tutur pengacara.

Dalam perkara ini, Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000, Ricky Rachmawanto Rp 116.450.000, dan Ramadhan Ubaidillah, Rp 135.200.000

Pada tuntutan pidana pokoknya, jaksa meminta Suharlan, Ricky, dan Ubaidillah dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) menolak tuntutan jaksa yang meminta meminta mereka membayar uang pengganti.

Ketiga terdakwa itu yakni Suharlan, Ricky Rachmawanto, dan Ramadhan Ubaidillah yang berperan mengambil uang dari tahanan pengepul uang pungli.

Penolakan ini disampaikan tim kuasa hukum ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Kami menolak secara tegas tuntutan berupa uang pengganti tersebut tidak masuk dalam surat dakwaan jaksa KPK,” kata pengacara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Pengacara menyebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, surat tuntutan jaksa tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan.

Pasal 182 undang-undang tersebut menyatakan bahwa surat tuntutan harus sesuai fakta persidangan dan materi yang termuat dalam surat dakwaan.

Menurut pengacara, surat tuntutan yang tidak sesuai dakwaan berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa.

“Jaksa wajib menjaga konsistensi antara dakwaan dan Tuntutan, kecuali jika ada perubahan dakwaan yang disetujui dalam persidangan,” ujar pengacara.

Pengacara lantas menyebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengabaikan surat tuntutan jaksa KPK.

“Mempertimbangkan putusan yang relevan dengan dakwaan,” tutur pengacara.

Dalam perkara ini, Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000, Ricky Rachmawanto Rp 116.450.000, dan Ramadhan Ubaidillah, Rp 135.200.000

Pada tuntutan pidana pokoknya, jaksa meminta Suharlan, Ricky, dan Ubaidillah dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan bantuan senilai Rp 998.300.000 sepanjang 2024 sebagai dukungan pemulihan bagi 61 orang penyintas tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan, pemberian bantuan tersebut menunjukkan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder terkait.

“Sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan PT Pupuk Indonesia, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," ujarnya melalui siaran pers, Senin (2/12/2024).

Dia mengatakan itu dalam acara penyerahan bantuan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana pada Senin.

DOK. Humas BNPT Kepala BNPT Eddy Hartono.

Eddy juga mengapresiasi Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya atas perhatian dan dedikasi yang telah diberikan terhadap pemulihan korban sebagai wujud implementasi dari Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Saat ini, kita bersyukur dari PT Pupuk Indonesia memberikan bantuan psikososial maupun medis kepada korban terorisme," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina T Kemala mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

"Kami sangat gembira dapat menyerahkan secara langsung simbolis penyerahan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme sebagai bagian komitmen kami bagi para penyintas dan juga untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujarnya.

Tina menambahkan, upaya pemulihan bagi tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif.

Sementara itu, perwakilan dari penerima bantuan Valeriana Silitubun berharap, BNPT dapat terus melaksanakan kebijakan dan program-program nasional dalam penanggulangan terorisme, khususnya pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Penyintas bom gereja katedral Makassar 2021 itu berharap, BNPT beserta jajarannya selalu menjalankan amanah dan tugas yang dipercayakan negara.

“Dalam hal ini, melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme bagi seluruh korban yang berada di negara Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, pada periode 2022 dan 2023, Pupuk Indonesia menyalurkan bantuan senilai RP 926.428.000 kepada 49 penyintas tindak pidana terorisme untuk tujuan rehabilitasi medis dan psikososial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Wardoyo menyebut anaknya kerap dicibir dengan disebut sebagai anak koruptor kelas berat.

Hal ini Wardoyo sampaikan ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Anak saya yang masih sekolah SMA sering dicap anak koruptor dicap sebagai anak koruptor kelas berat yang merugikan negara,” kata Wardoyo, Senin (2/12/2024).

Menurut Wardoyo, sejak terjerat kasus ini istrinya juga mendapat sindiran keras dari tetangga.

Istri dan anaknya, kata Wardoyo, menjadi sulit beradaptasi dengan tetangga dan teman-teman di sekolah.

Sementara itu, Wardoyo sendiri mengaku mengalami gangguan mental karena begitu tersiksa menjalani masa hukuman.

“Hukuman badan telah saya jalani 9 bulan lamanya saya amat sangat tersiksa, Yang Mulia dari segi mental pikiran kesehatan semua terganggu,” tutur Wardoyo.

Wardoyo mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mempertimbangkan ulang bahwa dirinya merupakan pelaku pemerasan terhadap para tahanan.

Sebab, kata Wardoyo, ia hanya menjalankan perintah dari pegawai rutan yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Hengki.

Di sisi lain, sebagai tulang punggung keluarga ia harus menghidupi lima adiknya dan keluarganya sendiri.

“Terlebih lagi saya masih ada angsuran atau cicilan di bank yang harus saya bayar Rp 4,7 juta (per bulan),” ujar Wardoyo.

Sebelumnya, 15 mantan petugas Rutan KPK dituntut 4 sampai 6 tahun penjara. Adapun Wardoyo dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta susbsider 6 bulan kurungan.

Wardoyo juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 71.150.000 atau senilai uang korupsi yang dinikmati ketika terlibat pungli.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Wardoyo menyebut anaknya kerap dicibir dengan disebut sebagai anak koruptor kelas berat.

Hal ini Wardoyo sampaikan ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Anak saya yang masih sekolah SMA sering dicap anak koruptor dicap sebagai anak koruptor kelas berat yang merugikan negara,” kata Wardoyo, Senin (2/12/2024).

Menurut Wardoyo, sejak terjerat kasus ini istrinya juga mendapat sindiran keras dari tetangga.

Istri dan anaknya, kata Wardoyo, menjadi sulit beradaptasi dengan tetangga dan teman-teman di sekolah.

Sementara itu, Wardoyo sendiri mengaku mengalami gangguan mental karena begitu tersiksa menjalani masa hukuman.

“Hukuman badan telah saya jalani 9 bulan lamanya saya amat sangat tersiksa, Yang Mulia dari segi mental pikiran kesehatan semua terganggu,” tutur Wardoyo.

Wardoyo mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mempertimbangkan ulang bahwa dirinya merupakan pelaku pemerasan terhadap para tahanan.

Sebab, kata Wardoyo, ia hanya menjalankan perintah dari pegawai rutan yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Hengki.

Di sisi lain, sebagai tulang punggung keluarga ia harus menghidupi lima adiknya dan keluarganya sendiri.

“Terlebih lagi saya masih ada angsuran atau cicilan di bank yang harus saya bayar Rp 4,7 juta (per bulan),” ujar Wardoyo.

Sebelumnya, 15 mantan petugas Rutan KPK dituntut 4 sampai 6 tahun penjara. Adapun Wardoyo dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta susbsider 6 bulan kurungan.

Wardoyo juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 71.150.000 atau senilai uang korupsi yang dinikmati ketika terlibat pungli.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus eks Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengaku keberatan jika Polri berada di bawah Kemendagri.

Usulan Polri berada di bawah Kemendagri ini awalnya disampaikan oleh politikus PDI-P.

"Saya berkeberatan," ujar Tito di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Tito menyampaikan, Polri memang sudah dipisahkan dari kementerian berdasarkan kehendak reformasi.

Maka dari itu, kata dia, Polri berada langsung di bawah presiden, bukan kementerian.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan, di bawah presiden, itu kehendak reformasi. Sudah itu saja," ucap dia.

Gagasan penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disampaikan oleh Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi pers pada Kamis, 28 November 2024.

Deddy mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri agar tidak ada intervensi di dalam pemilihan umum (pemilu).

"Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Menurut dia, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," katanya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui kekalahan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada Pilkada Jateng 2024.

PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang mengusung pasangan Andika-Hendi.

Namun demikian, Puan mengatakan, PDI-P mensyukuri kemenangan pada Pilkada di 19 kabupaten/kota di Jateng.

Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani mengakui kekalahan di Pilkada Jateng, tapi dia dia tetap mensyukuri kemenangan PDI-P yang mendominasi di 19 kabupaten/kota di Jateng.

"Kami tetap semangat walaupun belum berhasil memenangkan Pilgub Jateng, tapi alhamdulillah 19 kabupaten/kota PDI-P berhasil menang," tutur Puan usai menghadiri pertemuan internal di Panti Marhaen, Kantor DPD PDI-P Jateng, Senin (2/12/2024).

Puan menyebut ada banyak faktor yang membuat PDI-P kalah di Pilkada Jateng. Apalagi lawannya Ahmad Luthfi-Taj Yasin merupakan partai koalisi besar berisi 9 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Itu menjadi evaluasi internal PDI-P, banyak penyebabnya, kita evaluasi internal dan eksternal," imbuh dia.

Di sisi lain, Puan mendorong tim hukum internal untuk terus menindaklanjuti temuan kecurangan.

Ia meminta tim mulai mengumpulkan bukti hingga membuat laporan kepada pihak berwenang.

"Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ada kecurangan atau tidak sesuai aturan tentu kami minta mengumpulkan bukti-bukti. Tim hukum di internal partai untuk diteruskan dan membuat laporan ke pihak berwenang ke bawaslu atau KPU," imbau Puan.

Sementara merespons pidato Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri yang menyebut keterlibatan polisi dalam Pilkada, Puan juga akan mengumpulkan bukti di lapangan.

Dia juga meminta partisipasi masyarakat Jateng untuk turut melapor jika mendapati praktik kecurangan selama Pilkada.

"Ya kita lihat kalau ada bukti-bukti terkait dengan hal itu tentu kami minta untuk bisa ditindaklanjuti, jadi saya minta seluruh struktur dan masyarakat yang ada di Jateng, jika ditemukan bukti terkait hal itu tolong laporkan ke pihak berwenang," ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi kepercayaan warga Jateng yang masih menitipkan amanah kepemimpinan di 19 kabupaten/kota ke pemimpin daerah dari PDI-P.

"Ini merupakan hasil gotong royong dari seluruh kader dan seluruh rakyat Jateng yang sudah memilih pemimpinnya di kabupaten/kota masing-masing dan tetap mendukung PDI-P," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Jawa Tengah menangani 46 kasus pelanggaran selama masa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng. Kemudian dua kasus pelanggaran pidana masih diproses sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain mengatakan mulanya ada 55 kasus yang terdiri dari 43 temuan dari timnya dan 12 laporan dari luar Bawaslu. Namun setelah diproses, hanya 46 kasus yang dinyatakan sebagai pelanggaran selama Pilkada.

Dia membeberkan dari 46 pelanggaran itu, sebanyak 21 masuk kategori pelanggaran administrasi. Lalu 13 kasus pelanggaran kode etik dan 12 pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa termasuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya.

Bawaslu juga telah mengeluarkan rekomandasi terhadap kades, perangkat desa, dan ASN yang mendominasi pelanggaran netralitas Kades di Pilkada Jateng.

Sementara itu, Tim hukum Andika-Hendi melaporkan pengerahan kepala desa untuk mendukung paslon tertentu di sejumlah daerah. Padahal itu dilarang bagi kades.

Untuk itu, Koordinator Presidium Advokat Perkasa John Richard melakukan audiensi sekaligus memantau proses laporan dugaan pelanggaran di Sukoharjo ke kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (17/10/2024).

"Secara resmi DPP PDI-P sudah melaporkan mengenai masalah (kades di Sukoharjo) dan bawaslu sudah menindaklanjuti dan menyampaikan ini adalah pelanggaran," tutur John sambil menunjukkan surat pernyataan dugaan pelanggaran dari Bawaslu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, pelajar SMKN 4 Semarang, GR yang tewas ditembak polisi merupakan siswa yang baik.

Dia menyebut GR bukan bagian dari kelompok tawuran.

"Staf saya sudah laporkan ke saya, dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok ya, (itu) siswa yang baik," ujar Pigai di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Pigai mengatakan, dirinya masih perlu memastikan dan ingin kasus ini diselesaikan secara adil.

Apalagi, kata dia, Kementerian HAM tidak terlibat langsung dalam menangani kasus di Semarang itu.

"Kalau enggak salah laporan yang masuk ke saya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ucap dia.

"Saya kan tidak menangani kasus, kementerian kami ini tidak ada hubungannya dengan urusan-urusan di pengadilan. Tugas kami menteri eksekutif," ujar Pigai.

Sebelumnya, keluarga Gamma, pelajar SMKN 4 Semarang yang menjadi korban penembakan polisi menolak klaim sepihak dari pihak kepolisian yang menyebut Gamma terlibat dalam gengster dan tawuran.

Insiden penembakan terjadi pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 00.30 WIB, saat Gamma dibawa ke RSUP Kariadi Semarang oleh seorang pengantar yang disebut sebagai musuhnya.

Salah satu kerabat Gamma berinisial U meminta polisi mengungkap rekaman CCTV di RSUP Kariadi dan menunjukkan siapa sebenarnya yang mengantar Gamma.

"Kalau kemarin polisi bilang Gamma itu diboncengin sama musuhnya ke rumah sakit. Itu kan enggak mungkin. Dia diantar ke Kariadi antara jam 01.00-02.00 Minggu. Itu CCTV yang di area parkir bisa ndak, di terutama IGD, karena masuknya IGD. Kalau pintu parkirnya ada 2. Itu bisa (diungkap) kalau aparatnya terbuka. Aparatnya menunjukkan CCTV aja ndak berani," ungkap U saat ditemui di Semarang, Minggu (1/12/2024) siang.

Sejak insiden tersebut, U telah menyisir lokasi kejadian untuk meminta keterangan dari warga dan mengecek CCTV di sekitar Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang.

"Kalau saya lihat kan kalau dari pengamatan saya, Gammanya meninggalnya di situ, artinya ditinggal di situ (sekitar masjid). Makanya inafisnya dateng. Cuman kan yang mengantar ke Kariadi bukan dari anggota (kepolisian), tapi temannya Gamma dikawal anggota," ucapnya.

Hingga kini, U belum mengetahui identitas orang yang mengantar Gamma ke rumah sakit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah belum membahas mengenai pemindahan Polri ke bawah Kemendagri atau TNI.

Adapun PDI-P menjadi pihak yang mengusulkan agar Polri berada di bawah Kemendagri atau TNI.

"Belum ada pembahasannya," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Yusril mengaku belum mau memberikan tanggapan lebih lanjut terkait isu pemindahan Polri ke bawah kementerian itu.

Dia menyebut baru akan memberi tanggapan jika usulan yang diberikan sudah terang.

"Belum, kita dengarkan saja seperti apa usulannya, nanti baru kita beri tanggapan," imbuhnya.

Diketahui, gagasan penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disampaikan oleh Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi pers pada Kamis, 28 November 2024.

Deddy mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri agar tidak ada intervensi di dalam pemilihan umum (pemilu).

"Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Menurut dia, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan Rp 325 miliar untuk kementeriannya.

Ia mengaku, anggaran yang dimiliki oleh Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini masih minim.

“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menjelaskan, dana tambahan itu bakal dipakai untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian.

“Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar,” sebut dia.

Diketahui siang tadi Banggar DPR RI melaksanakan rapat dengan 7 Kementerian Koordinator di Kabinet Indonesia Maju.

Tak hanya Yusril, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga meminta tambahan dana senilai Rp 273 miliar.

Ia menyampaikan, Kemenko IPK berharap bisa mendapatkan dana total Rp 503 miliar untuk tahun 2025.

Kemudian, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga meminta tambahan anggaran senilai Rp 505 miliar.

Tujuannya, dana itu bakal dipakai untuk pembentukan kantor dan berbagai macam fasilitasnya.

“Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," kata Zulhas dalam paparannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya tak sepakat dengan wacana untuk menjadikan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menyebutkan, yang perlu dibenahi adalah kultur yang ada di internal Polri. Bukan posisi strukturnya.

“Bagi PKB setelah kami kaji, tetap pada struktur yang ada sekarang ini. Karena melihat argumentasi dan alasannya juga belum terlalu kuat, yang paling penting menurut saya yang diperbaiki, yang perlu direformasi adalah kultur, bukan struktur,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menganggap, tak ada gunanya pembenahan struktur jika budaya kerja di internal Polri tidak dibenahi.

Nantinya, mau di mana pun posisi Polri, persoalan yang ada sangat mungkin terulang kembali.

“Paling penting itu kembali kepada polisi yang profesional saja. Kalau diubah strukturnya, tapi kulturnya sama, ya sama saja. Enggak ada berubah apa-apa,” paparnya.

Terakhir, ia mengingatkan agar kepolisian tetap menjaga kinerjanya dengan tidak mencampuri persoalan yang bukan menjadi tugas pokoknya.

“Kulturnya, budayanya yang dibangun, tidak boleh main-main, tidak boleh juga ikut urusan-urusan yang bukan urusannya,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan 7 dari 8 fraksi di komisinya sepakat untuk menolak wacana menempatkan Polri di bawah Kemendagri.

Wacana itu santer disampaikan oleh PDI-P yang menuding ada keterlibatan masif aparat kepolisian untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024.

Bahkan, partai banteng juga menuding aparat kepolisian bergerak layaknya partai politik dengan sebutan parcok atau partai coklat.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mulai menerbitkan 100 persen paspor elektronik (e-paspor) untuk menggantikan paspor biasa.

Kebijakan penerapan penerbitan paspor elektronik ini berlangsung bertahap mulai dari 13 Kantor Imigrasi per 1 Desember 2024.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam menyampaikan, kebijakan tersebut menandai babak baru dalam sistem imigrasi Indonesia.

"Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 Kantor Imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (2/12/2024).

13 Kantor Imigrasi terbitkan 100 persen paspor elektronik

Ke depan, kebijakan penerbitan 100 persen e-paspor menggantikan paspor biasa rencananya akan diimplementasikan ke semua Kantor Imigrasi di Tanah Air.

Adapun ke-13 Kantor Imigrasi yang ditunjuk sebagai percontohan meliputi:

1. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten
2. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
3. Kantor Imigrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
4. Kantor Imigrasi Medan, Sumatera Utara
5. Kantor Imigrasi Batam, Kepulauan Riau
6. Kantor Imigrasi Makassar, Sulawesi Selatan
7. Kantor Imigrasi Tangerang, Banten
8. Kantor Imigrasi Surabaya, Jawa Timur
9. Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali
10. Kantor Imigrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
11. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
12. Kantor Imigrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
13. Kantor Imigrasi Tanjung Priok, DKI Jakarta.

Paspor elektronik atau e-paspor adalah dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan chip elektronik berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

Data-data tersebut dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi, sehingga dinilai sangat sulit untuk dipalsukan.

E-paspor juga dilengkapi dengan fitur keamanan lain, seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru.

Dilansir dari laman Imigrasi Soekarno-Hatta, teknologi tersebut membawa keuntungan lebih banyak, salah satunya pengajuan visa yang lebih mudah untuk beberapa negara.

Bahkan, di beberapa negara, hanya paspor elektronik yang bisa mendapatkan fasilitas tertentu seperti autogate hingga free visa.

Itulah mengapa, dari segi biaya, pembuatan paspor elektronik lebih mahal daripada paspor biasa.

Biaya pembuatan paspor elektronik 2024

Biaya paspor terbaru sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengacu pada PP Nomor 45 Tahun 2024, biaya pembuatan paspor secara umum berkisar mulai dari Rp 350.000 sampai dengan Rp 1 juta.

Khusus permohonan penerbitan paspor elektronik, dikenakan biaya Rp 650.000 untuk masa berlaku 5 tahun dan Rp 950.000 untuk masa berlaku 10 tahun.

Berikut perincian biaya pembuatan paspor per permohonan yang berlaku saat ini:

• Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 350.000
• Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 650.000
• Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 650.000
• Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 950.000
• Surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia: Rp 100.000
• Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing: Rp 150.000.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan percepatan pembuatan paspor selesai pada hari yang sama dengan membayar biaya sebesar Rp 1 juta per permohonan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0235.GR.01.01 Tahun 2023, kini terdapat 102 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia yang melayani permohonan paspor elektronik.

Namun, saat ini hanya ada 13 Kantor Imigrasi yang menerapkan penerbitan 100 persen paspor elektronik tanpa paspor biasa non-elektronik per 1 Desember 2024.