JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf terkait transfer of prisioner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine".

"Kami juga sudah menyerahkan sebuah draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoners atau pemindahan narapidana," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons dari Pemerintah Australia. Ia mengatakan, pemindahan anggota Bali Nine bisa segera dilakukan, jika Pemerintah Australia menyetujui seluruh poin dalam draf tersebut.

"Kami menunggu respons dari pemerintah Australia. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai satu kesepakatan sehingga proses transfer of prisoners itu dapat dilaksanakan," ujarnya.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," sambungnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk mematau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

SEMARANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Jawa Tengah, memindahkan 14 narapidana sebagai upaya menangani masalah kelebihan kapasitas serta meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Narapidana yang mayoritas terjerat kasus narkotika tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan dengan kondisi mata tertutup.

Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam mendukung kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Pemindahan ini adalah langkah konkret untuk menjaga stabilitas keamanan di lapas," kata Usman kepada awak media pada Selasa (3/12/2024).

Usman menambahkan, para narapidana yang dipindahkan ke Lapas Nusakambangan akan mendapatkan fasilitas pembinaan yang memadai.

"Kami memastikan narapidana berisiko tinggi mendapatkan pembinaan di fasilitas dengan tingkat keamanan maksimum," ujarnya.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Lapas Kelas I Semarang, tetapi juga memberikan ruang pembinaan yang lebih optimal bagi narapidana.

Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan para narapidana dapat menjalani hukuman mereka dengan pendekatan yang lebih efektif dan kondusif.

"Pemindahan ini bukan sekadar solusi administratif, tetapi juga upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih baik untuk warga binaan," tambah Usman.

Dengan pemindahan ini, Lapas Kelas I Semarang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Jawa Tengah, memindahkan 14 narapidana sebagai upaya menangani masalah kelebihan kapasitas serta meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Narapidana yang mayoritas terjerat kasus narkotika tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan dengan kondisi mata tertutup.

Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam mendukung kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Pemindahan ini adalah langkah konkret untuk menjaga stabilitas keamanan di lapas," kata Usman kepada awak media pada Selasa (3/12/2024).

Usman menambahkan, para narapidana yang dipindahkan ke Lapas Nusakambangan akan mendapatkan fasilitas pembinaan yang memadai.

"Kami memastikan narapidana berisiko tinggi mendapatkan pembinaan di fasilitas dengan tingkat keamanan maksimum," ujarnya.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Lapas Kelas I Semarang, tetapi juga memberikan ruang pembinaan yang lebih optimal bagi narapidana.

Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan para narapidana dapat menjalani hukuman mereka dengan pendekatan yang lebih efektif dan kondusif.

"Pemindahan ini bukan sekadar solusi administratif, tetapi juga upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih baik untuk warga binaan," tambah Usman.

Dengan pemindahan ini, Lapas Kelas I Semarang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Jawa Tengah, memindahkan 14 narapidana sebagai upaya menangani masalah kelebihan kapasitas serta meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Narapidana yang mayoritas terjerat kasus narkotika tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan dengan kondisi mata tertutup.

Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam mendukung kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Pemindahan ini adalah langkah konkret untuk menjaga stabilitas keamanan di lapas," kata Usman kepada awak media pada Selasa (3/12/2024).

Usman menambahkan, para narapidana yang dipindahkan ke Lapas Nusakambangan akan mendapatkan fasilitas pembinaan yang memadai.

"Kami memastikan narapidana berisiko tinggi mendapatkan pembinaan di fasilitas dengan tingkat keamanan maksimum," ujarnya.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Lapas Kelas I Semarang, tetapi juga memberikan ruang pembinaan yang lebih optimal bagi narapidana.

Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan para narapidana dapat menjalani hukuman mereka dengan pendekatan yang lebih efektif dan kondusif.

"Pemindahan ini bukan sekadar solusi administratif, tetapi juga upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih baik untuk warga binaan," tambah Usman.

Dengan pemindahan ini, Lapas Kelas I Semarang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

KOMPAS.com - Sebanyak 13 kantor imigrasi hanya menerima permohonan pembuatan paspor elektronik (e-paspor) mulai Minggu (1/12/2024).

Pemberlakuan penerbitan e-paspor ini dilakukan secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai babak baru dalam sistem Imigrasi Indonesia.

“Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik," kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Adapun 13 kantor imigraasi yang dijadikan percontohan penerbitan 100 persen e-paspor adalah Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Medan, Batam, Makassar, Tangerang, Surabaya, Ngurah Rai, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.

"Ke depannya, kami rencanakan (penerbitan 100 persen e-paspor) akan diimplementasikan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” lanjut Godam.

• Imigrasi Perkenalkan Desain Paspor Baru Indonesia ke Simposium ICAO Kanada
• 14 Cara Membuat Paspor Online Pertama Kali, Simak Langkahnya
• Beda Paspor Biasa dan Paspor Elektronik, Harganya Naik per Desember 2024

E-paspor merupakan dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan chip elektronik, berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

Data-data tersesbut dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi sehingga disebut sulit dipalsukan. Paspor elektronik juga dilengkapi dengan fitur keamanan, seperti tinta khusus dan hologram yang disebut sulit ditiru.

Sejumlah negara di dunia juga sudah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis
yang menggunakan pembaca chip sehingga bisa mempercepat proses imigrasi.

Godam menuturkan, e-paspor telah menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan karena hampir semua negara di dunia telah menggunakan jenis paspor ini sebagai dokumen perjalanan negara yang sah.

“Implementasi penerbitan e-paspor 100 persen merupakan upaya keimigrasian untuk
memperkuat paspor Republik Indonesia," ucap Godam.

"Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antar negara," pungkas dia.

• Perhatikan Kondisi Paspor, Paspor Rusak Bisa Hambat Perjalanan
• Immigration Lounge Buka di Icon Mall Gresik, Bisa Urus Paspor dan VoA
• 3 Immigration Lounge di Jakarta, Bisa Urus Paspor di PIM 3

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

KOMPAS.com -Golden Visa Indonesia termasuk topik yang disampaikan saat Global Citizenship Conference dari Rabu (27/11/2024) sampai Jumat (29/11/2024) lalu di Singapura.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim membahas peran Golden Visa Indonesia dalam menarik investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

• Golden Visa Menanti Fabio Quartararo
• Kelebihan Golden Visa, Bisa Tinggal Lebih Lama di Indonesia

Silmy membahasnya dalam topik "Golden Visa: Unlocking Indonesia's Potential
through Investment Migration."

"Dalam proses perumusannya, kami mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam lanskap investasi global, sambil menciptakan manfaat nyata bagi perekonomian lokal," kata Silmy dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, visi yang dibawa Imigrasi Indonesia bersifat dua arah yakni menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama investasi asing dengan menyederhanakan persyaratan izin tinggal.

Kemudian, memastikan investasi yang masuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di sektor-sektor seperti teknologi, pariwisata serta energi terbarukan.

• Bos ChatGPT Jadi WNA Pertama yang Dapat Golden Visa, Ini Alasannya
• Cara Dapat Golden Visa Indonesia, Harus Investasi

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), membahas peran Golden Visa Indonesia dalam menarik investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Prospek makroekonomi di Indonesia disebut mengalami pertumbuhan sekitar lima persen per tahun, dan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar ke-13 di dunia pada 2030 dan kelima pada 2045.

Sejumlah sektor yang mengalami peningkatan ekonomi, di antaranya properti, teknologi informasi, dan jasa keuangan, dengan dukungan stabilitas moneter, infrastruktur senilai sekitar Rp 710 triliun, serta fokus pada ekonomi hijau.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga terlihat dari kemampuan mengatasi krisis global dan memanfaatkan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta ekonomi digital untuk pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Silmy menuturkan, negara-negara partisipan forum internasional itu berharap, Golden Visa Indonesia tak hanya memberi kemudahan dari sisi keimigrasian, tapi juga insentif pajak dan akses ke fasilitas lokal, seperti layanan kesehatan, yang akan diperhitungkan oleh calon pemohon Golden Visa.

“Imigrasi akan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam tataran internasional untuk
meningkatkan jumlah investasi asing yang masuk Indonesia dengan fasilitas Golden
Visa,” pungkas Silmy.

• Kelebihan Golden Visa, Bisa Tinggal Lebih Lama di Indonesia
• Apa Itu Golden Visa yang Baru Berlaku? Ketahui 7 Faktanya

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Hengki Tobing merasa dijadikan tumbal oleh sejumlah terdakwa lainnya.

Hengki merupakan mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di KPK. Ia disebut-sebut sebagai aktor yang mengatur peran petugas Rutan KPK oleh sejumlah terdakwa lainnya.

“Majelis Hakim Yang Mulia, saya dalam perkara ini merasa dizalimi oleh beberapa terdakwa yang bermufakat untuk menumbalkan saya,” kata Hengki saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Hengki mengaku, sejak kasus ini bergulir di tahap penyelidikan dan penyidikan ia menerima sanksi sosial dari berbagai pemberitaan. Ia dan keluarganya juga telah dicap sebagai koruptor gara-gara kasus ini.

Tidak hanya itu, kata Hengki, gaji yang ia terima saat ini hanya 50 persen dan akan diberhentikan dari PNS jika dinyatakan terbukti bersalah.

Oleh karena itu, ia meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat meringankan hukumannya, baik pidana badan, denda, maupun subsidairnya.

“Agar saya sekiranya masih diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil,” ujar Hengki.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Hengki Tobing merasa dijadikan tumbal oleh sejumlah terdakwa lainnya.

Hengki merupakan mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di KPK. Ia disebut-sebut sebagai aktor yang mengatur peran petugas Rutan KPK oleh sejumlah terdakwa lainnya.

“Majelis Hakim Yang Mulia, saya dalam perkara ini merasa dizalimi oleh beberapa terdakwa yang bermufakat untuk menumbalkan saya,” kata Hengki saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Hengki mengaku, sejak kasus ini bergulir di tahap penyelidikan dan penyidikan ia menerima sanksi sosial dari berbagai pemberitaan. Ia dan keluarganya juga telah dicap sebagai koruptor gara-gara kasus ini.

Tidak hanya itu, kata Hengki, gaji yang ia terima saat ini hanya 50 persen dan akan diberhentikan dari PNS jika dinyatakan terbukti bersalah.

Oleh karena itu, ia meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat meringankan hukumannya, baik pidana badan, denda, maupun subsidairnya.

“Agar saya sekiranya masih diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil,” ujar Hengki.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, dirinya bakal menemui Duta Besar Prancis untuk membahas permintaan pemulangan Serge Atlaoui.

Yusril mengatakan, pertemuan yang dijadwalkan hari ini ditunda, dan akan diagendakan ulang. Penundaan pertemuan ini lantaran dirinya dipanggil untuk rapat dengan Banggar DPR RI.

“Hari ini mulanya Dubes Perancis akan bertemu saya tapi terpaksa ditunda karena ada rapat dengan Banggar DPR,” kata Yusril kepada Kompas.com, Senin (2/12/2024).

Saat ditanya kapan dijadwalkan kembali untuk bertemu dengan Dubes Prancis, Menko Yusril mengatakan bahwa hal tersebut sedang dirundingkan.

“Sedang dirundingkan kapan kami sempat untuk bertemu,” ucap dia.

Yusril mengatakan, sebelumnya Kedubes Perancis telah menyampaikan surat dari Menteri Kehakiman Perancis kepada Menkum RI tanggal 4 November 2024.

Surat tersebut berisi permintaan pemindahan narapidana warga negara (WN) Perancis atas nama Serge Atlaoui yang berada di LP Salemba, Jakarta.

Yusril mengatakan, hingga saat ini belum ada progres terkait dengan permintaan pemulangan Serge Atlaoui.

“(Sejauh ini) belum ada progres,” ujarnya.

Yusril mengatakan, Perancis dan Australia telah mengajukan permohonan untuk memindahkan narapidana warga negara mereka dari Indonesia.

Ini dilakukan setelah sebelumnya Indonesia juga setuju memulangkan warga negara Filipina, Mary Jane, dan lima warga negara Australia kelompok Bali Nine ke negara asal mereka.

"Semua sedang kami proses dan pertimbangkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kebijakan ini dapat dilaksanakan,” ucap Yusril dalam keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).

“Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui langkah-langkah ini," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, dirinya bakal menemui Duta Besar Prancis untuk membahas permintaan pemulangan Serge Atlaoui, warga negara Perancis yang menjadi terpidana mati dalam kasus narkotika.

Yusril mengatakan, pertemuan yang dijadwalkan hari ini ditunda, dan akan diagendakan ulang. Penundaan pertemuan ini lantaran dirinya dipanggil untuk rapat dengan Banggar DPR RI.

“Hari ini mulanya Dubes Perancis akan bertemu saya tapi terpaksa ditunda karena ada rapat dengan Banggar DPR,” kata Yusril kepada Kompas.com, Senin (2/12/2024).

Saat ditanya kapan dijadwalkan kembali untuk bertemu dengan Dubes Prancis, Menko Yusril mengatakan bahwa hal tersebut sedang dirundingkan.

“Sedang dirundingkan kapan kami sempat untuk bertemu,” ucap dia.

Yusril mengatakan, sebelumnya Kedubes Perancis telah menyampaikan surat dari Menteri Kehakiman Perancis kepada Menkum RI tanggal 4 November 2024.

Surat tersebut berisi permintaan pemindahan narapidana warga negara (WN) Perancis atas nama Serge Atlaoui yang berada di LP Salemba, Jakarta.

Yusril mengatakan, hingga saat ini belum ada progres terkait dengan permintaan pemulangan Serge Atlaoui.

“(Sejauh ini) belum ada progres,” ujarnya.

Yusril mengatakan, Perancis dan Australia telah mengajukan permohonan untuk memindahkan narapidana warga negara mereka dari Indonesia.

Ini dilakukan setelah sebelumnya Indonesia juga setuju memulangkan warga negara Filipina, Mary Jane, dan lima warga negara Australia kelompok Bali Nine ke negara asal mereka.

"Semua sedang kami proses dan pertimbangkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kebijakan ini dapat dilaksanakan,” ucap Yusril dalam keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).

“Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui langkah-langkah ini," katanya.

Serge Atlaoui adalah warga negara Perancis yang ditangkap di Tangerang pada 2005 lalu karena terlibat dalam pengoperasian pabrik ekstasi.

Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi.

Namun, di tingkat kasasi, hakim MA justru menjatuhkan hukuman mati sementara grasinya pun telah ditolak Presiden Joko Widodo pada Januari 2015.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) menolak tuntutan jaksa yang meminta meminta mereka membayar uang pengganti.

Ketiga terdakwa itu yakni Suharlan, Ricky Rachmawanto, dan Ramadhan Ubaidillah yang berperan mengambil uang dari tahanan pengepul uang pungli.

Penolakan ini disampaikan tim kuasa hukum ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Kami menolak secara tegas tuntutan berupa uang pengganti tersebut tidak masuk dalam surat dakwaan jaksa KPK,” kata pengacara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Pengacara menyebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, surat tuntutan jaksa tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan.

Pasal 182 undang-undang tersebut menyatakan bahwa surat tuntutan harus sesuai fakta persidangan dan materi yang termuat dalam surat dakwaan.

Menurut pengacara, surat tuntutan yang tidak sesuai dakwaan berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa.

“Jaksa wajib menjaga konsistensi antara dakwaan dan Tuntutan, kecuali jika ada perubahan dakwaan yang disetujui dalam persidangan,” ujar pengacara.

Pengacara lantas menyebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengabaikan surat tuntutan jaksa KPK.

“Mempertimbangkan putusan yang relevan dengan dakwaan,” tutur pengacara.

Dalam perkara ini, Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000, Ricky Rachmawanto Rp 116.450.000, dan Ramadhan Ubaidillah, Rp 135.200.000

Pada tuntutan pidana pokoknya, jaksa meminta Suharlan, Ricky, dan Ubaidillah dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.