DALAM sektor keuangan, integritas dan independensi para profesional menjadi fondasi utama yang menjaga stabilitas serta kepercayaan sistem.

Selain aktor-aktor seperti akuntan, aktuaris, dan penilai keuangan, profesi hukum seperti notaris dan advokat memegang peran sentral dalam mendukung ekosistem keuangan yang sehat.

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menegaskan peran profesi penunjang, termasuk konsultan hukum dalam industri jasa keuangan.

Namun, pengaturan yang menempatkan pembinaan dan pengawasan konsultan hukum di bawah Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah langkah ini sejalan dengan prinsip independensi profesi hukum?

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menempatkan profesi advokat, termasuk konsultan hukum, sebagai bagian dari entitas yang bebas dan mandiri.

Pengawasan atas profesi ini dilakukan secara internal oleh organisasi advokat, bukan institusi pemerintah.

Pengaturan dalam UU P2SK yang memberikan wewenang pembinaan kepada Kementerian yang membawahi hukum membuka potensi konflik regulasi.

Apalagi, kini kementerian yang membawahi hukum telah dibagi ke dalam tiga portofolio. Hal ini tidak saja berisiko menurunkan independensi profesi advokat, tetapi juga menciptakan ketidakharmonisan dengan semangat UU Advokat yang mengutamakan kebebasan profesi hukum dari campur tangan pemerintah.

Masalah independensi profesi advokat menjadi perhatian serius. Sejak awal kemunculannya, profesi ini telah menunjukkan bahwa ia bukan bagian dari struktur kekuasaan negara.

Pada masa Orde Lama, himpunan para advokat menolak untuk meminta restu dari Presiden Soekarno untuk menjalankan kegiatan mereka (Lev, 2013).

Menurut Daniel S. Lev (2013), profesi advokat memiliki cita-cita khusus yang melekat padanya, yakni pembelaan terhadap hak-hak pribadi, keadilan, dan perlindungan dari kekuasaan pemerintah.

Pengaturan dalam UU P2SK yang mengatur pembinaan profesi konsultan hukum justru berisiko merusak nilai-nilai inti ini, khususnya dalam hal perlindungan terhadap independensi profesi hukum dari campur tangan kekuasaan pemerintah.

Menempatkan konsultan hukum yang bergerak di bidang pasar modal di bawah pengawasan pemerintah dapat menimbulkan persepsi bahwa pasar modal Indonesia dapat diintervensi.

Konsultan hukum yang bergerak di bidang pasar modal, yang selama ini digambarkan harus independen, dapat kehilangan kebebasan dalam menjalankan tugasnya.

Apalah artinya sekadar pasal yang menyatakan bahwa konsultan hukum independen, tapi ekosistem yang disediakan justru tidak menunjang hal tersebut untuk terwujud?

Menjaga independensi, menjamin kepercayaan

Investasi membutuhkan kepercayaan yang pada gilirannya akan memengaruhi partisipasi pasar dan harga (Gurun & Booth, 2024).

Kepercayaan ini merupakan kesediaan untuk mengambil risiko dengan harapan bahwa keinginan yang diharapkan tersebut akan terpenuhi (Zamzami, 2021).

Dalam hal ini, independensi konsultan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan tersebut, memastikan bahwa investor yang terlibat dapat merasa yakin bahwa nasihat yang diberikan bebas dari intervensi.

Jika konsultan hukum kehilangan kebebasan karena berada di bawah kendali institusi pemerintah, risiko konflik kepentingan meningkat.

Pengalaman global menunjukkan bahwa kebebasan profesi hukum berbanding lurus dengan kepercayaan pasar.

Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh mengambil risiko dengan merusak ekosistem hukum yang sudah mulai berkembang. Jika kepercayaan terhadap independensi konsultan hukum goyah, daya tarik investasi di sektor keuangan bisa terancam.

Kebebasan profesi hukum, khususnya konsultan hukum, harus tetap dijaga agar tidak terpengaruh eksternal yang bisa merusak objektivitas dan kredibilitas penasihat hukum.

Oleh karena itu, pengawasan yang berbasis pada organisasi profesi, yang sudah memiliki mekanisme internal kuat, menjadi alternatif yang lebih tepat.

Dengan memperkuat peran organisasi profesi sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga standar etik dan profesionalisme, pengawasan lebih responsif dan relevan terhadap dinamika sektor keuangan tanpa harus mengorbankan independensi profesi hukum dapat terjaga.

Peran organisasi profesi inilah yang nantinya dapat diperkuat dengan kerja sama yang sifatnya setara, baik dengan otoritas pasar modal yang ada ataupun institusi pemerintah lainnnya.

Kolaborasi ini dapat mencakup penyusunan standar kerja, kode etik, dan pengawasan preventif yang tidak mengurangi independensi profesi hukum.

Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan menteri yang mengakui organisasi profesi konsultan hukum pasar modal sebagai otoritas sesuai Pasal 259 angka (4) UU P2SK.

Dengan demikian, prinsip lex specialis derogat legi generali dapat diterapkan tanpa melanggar UU Advokat.

Sebagai hasilnya, profesi konsultan hukum pasar modal tidak ditempatkan sebagai onderbouw pemerintah, melainkan mitra yang saling mengasah untuk menajamkan kualitas regulasi dan praktik yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.

Kolaborasi ini akan memungkinkan terciptanya lingkungan yang lebih transparan dan efisien, di mana semua pihak, baik regulator, pelaku pasar, maupun konsultan hukum, menjalankan perannya masing-masing secara seimbang.

Kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia adalah kunci keberhasilan investasi. UU P2SK harus menjadi alat untuk memperkuat sektor keuangan tanpa mengorbankan independensi konsultan hukum.

Dengan mengadopsi pendekatan berbasis organisasi profesi, Indonesia dapat menjaga kebebasan konsultan hukum, meningkatkan daya tarik investasi, dan tetap berada pada jalur pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kini saatnya para pemangku kebijakan bertindak untuk memastikan regulasi yang harmonis dan mendukung ekosistem keuangan yang sehat.

YOGYAKARTA,KOMPAS.com-Keluarga terpidana mati kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso (MJV) dimungkinkan akan berkunjung merayakan Natal ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, di Wonosari, Gunungkidul.

"Dimungkinkan akan datang berkunjung ke Lapas, tapi kami menunggu izinnya dari pusat, itu dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Kejaksaan Agung," kata Kepala LPP Kelas IIB Yogyakarta Evi Loliancy saat ditemui wartawan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Wonosari, pada Rabu (4/12/2024).

Hal ini biasa dilakukan keluarga Mary Jane menjelang perayaan Natal.

Mary Jane dalam sepekan berkomunikasi dengan keluarga dan Kedutaan Besar Filipina.

Dia masih beraktivitas seperti biasa dan mempersiapkan perayaan Natal di dalam Lapas. Romo Kieser sebagai pendamping rohani juga rutin ke LPP Gunungkidul, sepekan sekali.

"Saat ini lagi mempersiapkan buat natal dan juga sedang memotivasi dirinya untuk selalu berdoa terkait kepulangannya ini agar bisa kembali ke negaranya," kata dia.

Evi mengatakan, terkait kepulangan Mary Jane, pihaknya belum mengetahui secara pasti.

Dia menyebut masih menunggu arahan dari Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan soal pemulangan Mary Jane.

"Kami belum dapat memastikan apakah MJV akan pulang tanggal 10 Desember atau tidak. Kalau ada update terbaru nanti kami informasikan," ucap dia.

Kepala Sub Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan TI Kanwil Kemenkumham DIY, Sambiyo mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan informasi terkait kepulangan Mary Jane ke negaranya.

"Belum ada informasi dari pimpinan di atas, termasuk yang katanya pemulangan tanggal 10 Desember ini juga belum ada. Begitupun, dari Kedubes Filipina sampai hari ini belum ada surat atau informasi apapun," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Faisal bin Abdullah Al-Amudi menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, pada Rabu (4/12/2024).

Dalam pertemuan itu, Dubes Faisal meminta dukungan kemudahan dalam kerja sama ekonomi dan investasi antar kedua negara serta berwisata.

"Indonesia merupakan salah satu negara muslim yang punya peran dan pengaruh, memiliki ekonomi yang kuat di Kawasan Asia Tenggara, aktif di G20, namun masih ada hambatan bagi kami untuk masuk sebagai investasi maupun wisatawan," kata Dubes Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Padahal, menurut Dubes Faisal, pergerakan orang per orang ini sangat penting untuk mendukung kerja sama antar kedua negara.

Faisal juga berharap Indonesia bisa kembali mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

Ia menyebutkan, saat ini PMI terbanyak di Arab Saudi justru bukan dari negara muslim melainkan dari India, Thailand, dan Filipina.

"Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara muslim," kata Faisal.

Sementara itu, Menko Yusril permintaan pemerintah Arab Saudi itu akan didalami terlebih dahulu.

Namun, ia menyebutkan ada kebijakan Golden Visa yang diluncurkan Pemerintah Indonesia mestinya sudah memudahkan para investor untuk masuk ke Indonesia.

"Sebetulnya sudah ada kebijakan Golden Visa yang diluncurkan pada masa Presiden Jokowi dan sangat didukung oleh Presiden Prabowo, yang saya rasa sudah sangat memudahkan bagi para investor untuk bisa datang ke Indonesia," kata Yusril.

Ia juga mendorong adanya perundingan mengenai permintaan agar Indonesia kembali mengirim pekerja migran ke Arab Saudi.

Untuk diketahui, PMI di Arab Saudi pernah mencapai 2 juta orang, tetapi kini berkurang menjadi hanya sekitar 100.000 orang, kemungkinan imbas moratorium yang sudah berjalan sekitar 10 tahun.

"Sepertinya memang sudah saatnya kedua negara berunding untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensif sehingga tidak hanya permasalahan hambatan di bidang investasi maupun ekonomi, tetapi juga terkait tenaga kerja. Kami tentunya butuh perlindungan hukum bagi PMI yang berada di Aras Saudi," ujarnya.

Yusril mengatakan, kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi harus dilanjutkan dan dikembangkan.

“Saya sudah rangkum semua permintaan Yang Mulia dan akan kami koordinasikan secara internal dan juga antar kementerian, baik dengan kementerian teknis di bawah koordinasi kami, maupun kementerian dan lembaga lainnya,” ucap dia.

KOMPAS.com - Kelompok hak asasi manusia di Guinea meyakini bahwa lebih dari 135 penggemar sepak bola tewas dalam kerusuhan di sebuah stadion pada Minggu (2/12/2024), sebagian besar dari mereka adalah anak-anak.

Dikutip dari BBC, angka tersebut, walau belum diverifikasi, jauh melebihi jumlah kematian resmi dari pemerintah yaitu 56 orang.

Kelompok HAM bernama The Collective of Human Rights Organizations mengatakan bahwa perkiraan tersebut didasarkan pada informasi dari rumah sakit, pemakaman, saksi mata di stadion, keluarga korban, masjid, gereja, dan media lokal.

Lebih dari 50 orang lainnya masih dinyatakan hilang, kata organisasi tersebut melanjutkan.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa kerusuhan di stadion di Guinea timur laut ini dipicu oleh keputusan kontroversial wasit.

Tragedi itu terjadi saat final turnamen untuk menghormati pemimpin militer Guinea, Mamady Doumbouya, di sebuah stadion di Nzerekore, salah satu kota terbesar di negara Afrika Barat ini.

Para penonton di stadion melempar batu, memicu kepanikan dan baku hantam, kata pernyataan pemerintah, yang menjanjikan sebuah investigasi.

Seorang saksi yang menghadiri laga mengatakan bahwa sebuah kartu merah kontroversial pada menit ke-82 pertandingan memicu kekerasan di stadion.

“Lemparan batu dimulai dan polisi turun tangan, menembakkan gas air mata. Dalam keributan yang menyusul, saya melihat orang-orang terjatuh ke tanah, anak-anak terinjak-injak. Sangat mengerikan,” kata Amara Conde kepada Reuters melalui telepon.

Kelompok HAM itu mengatakan ada penggunaan gas air mata berlebihan di area tertutup, dan menambahkan bahwa kendaraan yang membawa para pejabat yang meninggalkan stadion juga menabrak warga yang mencoba melarikan diri.

Sementara, AL Jazeera menulis laporan dari aliansi oposisi Pasukan Hidup Guinea (FVG) bahwa serangan tersebut telah menewaskan “sekitar 100 orang”.

Dewan Tinggi Diaspora, sebuah organisasi warga Guinea yang tinggal di luar negeri, juga menerbitkan sebuah pernyataan yang menyatakan “300 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah anak muda dan remaja, dan ratusan orang terluka, beberapa di antaranya serius”.

Seorang jurnalis bernama Paul Sakouvogi mengutarakan kepada BBC bahwa stadion tersebut hanya "punya satu pintu keluar sangat kecil" yang menyebabkan orang-orang berhimpitan saat hendak kabur dari stadion.

Namun, jumlah korban meninggal tersebut dibantah oleh seorang pejabat senior kesehatan regional yang dihubungi AFP. Pejabat itu berbicara secara anonim agar tidak mewakili atas nama pihak berwenang.

Dia mengatakan agar berpegang teguh pada angka pemerintah.

“Mereka berbicara omong kosong,” katanya, mengacu pada angka yang dikemukakan di tempat lain.

AFP mencatat bahwa kurangnya informasi terpusat dan transparansi yang disengaja atau tidak disengaja membuat sulit untuk mendapatkan jumlah korban jiwa tepat dari tragedi-tragedi semacam itu di Guinea.

Guinea adalah salah satu dari beberapa negara Afrika yang saat ini dilarang mengadakan pertandingan sepak bola internasional karena tidak memenuhi standar internasional.

Perdana Menteri Mamadou Oury Bah pada hari Selasa mengumumkan tiga hari berkabung nasional untuk para korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menindaklanjuti permohonan perlindungan dalam peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan berat oleh oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Insiden yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan belasan warga mengalami luka-luka itu terjadi pada Jumat, 8 November 2024.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Sri Suparyati bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan pun telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses ini meliputi penelaahan, pengumpulan data dan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

Penelaahan LPSK mengungkap bahwa insiden bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka serius, termasuk luka robek di kepala dan tangan.

Berdasar kesaksian warga, ada juga pembacokan, pemukulan, dan perusakan rumah-rumah warga selama serangan berlangsung.

Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan beberapa oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

LPSK memastikan seluruh permohonan perlindungan yang diterima akan melalui proses penelaahan komprehensif sebelum diputuskan.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," kata Sri.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar publikasi Outlook Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism (I-KHub CT/VE) 2024 dan Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE).

Adapun publikasi tersebut berisi hasil riset yang berfokus pada penilaian risiko penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Agenda tersebut bertempat di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Selasa (3/12/2024).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi (Pol) Eddy Hartono mengatakan bahwa riset tersebut memiliki fokus penelitian berupa aksi jaringan terorisme di ruang siber yang masif tanpa adanya pertanda aksi terorisme yang nyata.

"Saat ini tidak terjadi serangan diatas permukaan, tetapi selama lima tahun terakhir di ruang siber digital ini menjadi wadah atau tempat bagi jaringan teror melakukan rekrutmen, propaganda hingga pendanaan terorisme,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa.

Riset tersebut, lanjut dia, menjadi penguatan konsistensi dalam pencegahan secara komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Ini menjadi keyword bagi kita, agar kita konsisten melakukan pencegahan bersama kementerian/lembaga (K/L) dan seluruh stakeholder," imbuhnya.

Selain itu, Eddy juga berharap supaya Peta Jalan Komunikasi Strategis dapat menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan langkah strategis pencegahan aksi terorisme.

"Harapannya ini bisa menjadi rujukan K/L dalam melakukan langkah strategis dengan menyasar pada masyarakat, penyintas terorisme dan pelaku serta keluarganya," ujarnya.

Dok.Humas BNPT Suasana acara publikasi Outlook I-KHub VT/VE dan Peta Jalan Komunikasi Strategis PE.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengapresiasi langkah BNPT atas peluncuran Outlook I-KHub CT/VE serta Peta Jalan Komunikasi Strategis.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan mengingat serangan siber sangat berbahaya.

"Kita tetap harus ingat bahwa ancaman di ruang siber merupakan senjata pemusnah, serangan yang sama bahayanya dengan serangan bom nuklir," ucapnya.

Budi berpesan agar K/L senantiasa bersinergi dalam mencegah penyalahgunaan ruang siber, memperkuat kapasitas, hingga mengimplementasikan Peta Jalan Komunikasi Strategis.

"Kemudian, mengintensifkan kontra narasi dan kontra propaganda, hingga mengimplementasikan Peta Jalan Komunikasi Strategis penanggulangan terorisme secara menyeluruh," tambahnya.

Perlu diketahui, publikasi Outlook I-KHub merupakan komitmen BNPT dalam memproduksi analisis strategis dan mengembangkan kajian terorisme berbasis riset guna menunjang kebijakan dan program penanggulangan terorisme yang tepat sasaran, berdampak, dan berkelanjutan.

Hal tersebut ditujukan bagi seluruh komponen negara baik pusat maupun daerah serta unsur masyarakat sipil yang aktif mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme yang sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menindaklanjuti permohonan perlindungan dalam peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan berat oleh oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Insiden yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan belasan warga mengalami luka-luka itu terjadi pada Jumat, 8 November 2024.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Sri Suparyati bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan pun telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses ini meliputi penelaahan, pengumpulan data dan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

Penelaahan LPSK mengungkap bahwa insiden bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka serius, termasuk luka robek di kepala dan tangan.

Berdasar kesaksian warga, ada juga pembacokan, pemukulan, dan perusakan rumah-rumah warga selama serangan berlangsung.

Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan beberapa oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

LPSK memastikan seluruh permohonan perlindungan yang diterima akan melalui proses penelaahan komprehensif sebelum diputuskan.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," kata Sri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, membantah kliennya ingin rujuk dari Paula Verhoeven.

Kata Fahmi, Baim-lah yang menggugat cerai Paula Verhoeven.

"Saat ini, sekali lagi saya sampaikan ya yang mengajukan gugatan cerai itu adalah Muhammad Ibrahim. Jadi mustahil dia ingin melakukan yang selama ini damainya ditolak, ingin damai, ingin rujuk. Itu semua mustahil," ujar Fahmi di PA Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Fahmi menegaskan bahwa Baim ingin bercerai dari Paula Verhoeven.

Fahmi menyebut keputusan Baim sudah bulat ingin menceraikan Paula.

"Jadi kalau Baim ingin rujuk tinggal cabut gugatan, selesai. Supaya jangan ada kalimat yang selama ini Baim ingin rujuk karena gugatannya seperti itu yang mengajukan gugatan adalah Baim. Artinya kapan saja Baim bisa mencabut gugatan sebelum putusan," ucap Fahmi Bachmid.

Fahmi mengatakan, dalam mediasi awal antara Baim dan Paula tidak terjadi kesepakatan.

Namun, kesepakatan yang tidak terjadi itu karena perihal anak-anak, bukan soal perceraian. Sebab Paula pun menyetujui perceraian ini.

"Di dalam perdamaian tidak terjadi kesepakatan, tapi bukan kesepakatan terkait perceraian tapi kesepakatan terhadap anak," kata Fahmi.

Di kesempatan yang sama, Baim Wong berharap proses perceraiannya segera selesai.

Baim Wong ingin berpisah dengan Paula secara baik-baik saja.

"Iyalah (segera selesai) dan pengin selesai baik-baik. Dari awal kita mau selesaikan baik-baik. Ingat semua ini sudah ada perdamaian dan sudah diiyakan oleh pihaknya Paula, jadi ketika berbicara sudah ada (omongan cerai) tapi materi (cerai) tidak disepakati," tutur Baim Wong.

Sebagai informasi, Baim Wong mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024.

Baim menduga Paula berselingkuh. Permohonan talak cerai sutradara film Lembayung itu teregister dengan nomor perkara 3477/Pdt.G/2024/PA.JS per 8 Oktober 2024.

Namun belakangan Paula membantah ia berselingkuh dari Baim Wong.

Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018. Keduanya dikaruniai dua anak laki-laki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkapkan, pemerintah bakal mereformasi peraturan perundang-undangan terkait narkotika.

Eddy menyebutkan, Undang-Undang (UU) Narkotika bakal direvisi dengan memadukan aspek kesehatan dan hukum pidaha.

“Ya itulah, ini akan kita reformasi dengan Undang-Undang Narkotika. Lalu betul-betul ini perpaduan dua hal, ya, yaitu kesehatan dan hukum pidana,” kata Eddy usai acara diskusi publik di kawasan Glodok, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Eddy menjelaskan, lewat reformasi perundang-undangan tersebut, pemerintah berpandangan bahwa pengguna narkotika yang benar-benar hanya pengguna tidak perlu dipidana.

“Sehingga dalam pandangan kita ke depan, untuk pengguna, pure pengguna, itu sudah tidak lagi sanksi pidana, tapi sanksi pada tindakan,” kata Eddy.

Ia menyebutkan, tindakan yang dimaksud dapat berupa rehabilitasi atau penilaian dari tim asesmen.

Guru besar hukum piadan Universitas Gadjah Mada ini menekankan pentingnya penyempurnaan Undang-Undang Narkotika yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Eddy mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk dipertimbangkan, didengar, dan dijelaskan dalam proses pembentukan undang-undang.

“Oleh karena itu, semakin banyak forum dialog publik dan masukan dari berbagai pihak, semakin besar peluang undang-undang tersebut diterima secara sosial oleh masyarakat,” kata dia.

MEDAN, KOMPAS.com – Kodam I/Bukit Barisan (BB) memastikan dua prajurit TNI yang terlibat dalam kasus penyelundupan sisik trenggiling di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, akan diproses hukum.

Hal ini disampaikan oleh Letnan Jenderal Muchammad Hasan setelah serah terima jabatan kepada Pangdam I/BB yang baru, Mayor Jenderal Rio Firdianto, di Kodam I/BB, Selasa (3/12/2024).

"Sepengetahuan saya, hingga hari ini proses hukum masih berlanjut. Kami akan menindaklanjuti," ujar Hasan.

Hasan menegaskan, tidak akan menutupi kasus ini.

"Kita sangat transparan. Semua persoalan hukum yang melibatkan prajurit Kodam I/BB akan diproses. Sudah ada komunikasi dengan Komnas HAM dan LPSK, dan semua telah dijelaskan," katanya.

Kasus ini melibatkan dua prajurit TNI berinisial MIH dan LNS yang sebelumnya ditangkap Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera bersama pelaku lainnya. Barang bukti berupa sisik trenggiling seberat 1,2 ton juga telah diamankan.

Mayor Jenderal Rio Firdianto, Pangdam I/BB yang baru, berkomitmen melanjutkan visi pendahulunya.

"Visi kami adalah menjadikan Kodam I/BB sebagai satuan yang disiplin, profesional, tangguh, responsif, dan dicintai rakyat," kata Rio.

Dia menambahkan bahwa pelaksanaan tugas akan dilakukan dengan sinergi bersama satuan tetangga, instansi terkait, dan masyarakat di wilayah Kodam I/BB.

Diberitakan sebelumnya, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera mengamankan empat pelaku penyelundupan sisik trenggiling.

Selain dua prajurit TNI, pelaku lainnya adalah warga sipil berinisial AS dan seorang anggota Polri berinisial AHS.

KOMPAS.com - Berita Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan komunis memuncaki darftar Populer Global kali ini.

Di bawahnya, ada berita Pengadilan Vietnam memastikan hukuman mati untuk Truong My Lan, taipan properti yang melakukan penipuan 27 miliar dollar AS (Rp 430,13 triliun).

Berita di kanal Global Kompas.com yang paling banyak dibaca selanjutnya, yakni memuat cara Arab Saudi mengubah padang pasir menjadi tanah subur.

Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkuman daftar Populer Global edisi Selasa (3/12/2024) hingga Rabu (4/12/2024) pagi yang dapat Anda simak:

1. Korea Selatan Umumkan Darurat Militer

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) mengumumkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan komunis.

Pengumuman darurat militer ini dilakukan di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan undang-undang anggaran.

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara... Dengan ini saya mengumumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip dari kantor berita AFP.

Baca selengkapnya di sini

2. Vietnam Pastikan Hukuman Mati untuk Taipan Properti yang Lakukan Penipuan Rp 430 Triliun

Pengadilan Vietnam pada Selasa (3/12/2024) memastikan hukuman mati untuk Truong My Lan, taipan properti yang melakukan penipuan 27 miliar dollar AS (Rp 430,13 triliun).

Lan (68) pada awal tahun ini divonis hukuman mati karena menggelapkan uang dari Saigon Commercial Bank (SCB), yang menurut jaksa ia kendalikan.

Dia sempat mengajukan banding atas putusan tersebut dalam sidang selama sebulan, tetapi pengadilan Ho Chi Minh City menutuskan bahwa tak ada dasar untuk mengurangi hukuman mati Lan.

Baca selengkapnya di sini

3. Menilik Cara Arab Saudi Ubah Padang Pasir Jadi Tanah Subur

Arab Saudi menjadi tuan rumah konferensi COP16 United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) mengenai kekeringan dan penggurunan papda pekan ini.

Topik itu faktanya terasa dekat dengan negara Teluk tersebut, yang para pejabatnya telah menyatakan mereka memiliki tujuan ingin memulihkan 40 juta hektare lahan yang terdegradasi.

Namun, meski Arab Saudi adalah investor utama dalam teknologi iklim, negara tersebut tidak meninggalkan eksplorasi minyaknya yang sudah berlangsung lama.

Baca selengkapnya di sini

4. Diburu 2 Hari, Beruang yang Acak-acak Supermarket Ditangkap dan Dibunuh

Setelah diburu selama dua hari, seekor beruang yang mengacak-acak supermarket di Jepang berhasil ditangkap dan dibunuh.

Perburuan itu berakhir pada Senin (2/12/2024). Sebelumnya, hewan itu menyerang seorang karyawan dan mengais-ngais bagian daging toko sebelum menghindari pihak berwenang selama sekitar 48 jam.

Sebagaimana diberitakan The Independent, beruang itu memasuki toko di Akita pada 30 November dini hari saat 20 karyawan sedang mempersiapkan diri untuk hari itu.

Baca selengkapnya di sini

5. Tensi Menegang, Irak Kerahkan Kendaraan Tempur ke Perbatasan Suriah

Irak pada Senin (2/12/2024) mengerahkan kendaraan tempur lapis baja untuk memperkuat perbatasannya yang panjang dengan Suriah.

Pengerahan ini dilakukan setelah serangan mendadak di Suriah, negara tetangga Irak, oleh pemberontak yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS).

Serangan kilat HTS dan faksi-faksi sekutunya membuat pasukan Pemerintah Suriah kehilangan kendali penuh atas kota terbesar kedua, Aleppo, untuk kali pertama sejak perang saudara dimulai pada 2011.

Baca selengkapnya di sini

KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan telah memutuskan untuk menghentikan kasus politik uang yang melibatkan bagi-bagi amplop.

Bawaslu beralasan bahwa kasus tersebut tidak memiliki cukup bukti meskipun sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh satgas anti-politik uang.

"Tim Sentra Gakkumdu dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sepakat bahwa perkara tersebut belum cukup bukti untuk dilimpahkan ke tahap penyidikan di Polres Pasuruan Kota," ujar Zahid, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Selasa (3/12/2024).

Zahid menambahkan bahwa penghentian penanganan kasus ini melibatkan empat warga dan telah melalui dua tahapan pembahasan.

Pembahasan pertama dilakukan pada Rabu (27/11/2024) oleh Tim Sentra Gakkumdu dan diregister dengan nomor 05/Reg/TM/PB/KAB/16.29/XI/2024.

"Selama pembahasan pertama, kami sudah memanggil para pihak yang dinilai mengetahui kejadian pembagian amplop. Namun, dua kali panggilan tidak ada yang hadir," tuturnya.

Pada pembahasan kedua, Bawaslu menilai praktik bagi-bagi amplop berisi uang pecahan Rp 20.000 yang tertangkap tangan oleh satgas anti politik uang pada Selasa malam (26/11/2024) di Dusun Krandon Lor, Desa Rejoso Kidul, tidak cukup bukti untuk dilanjutkan.

Bawaslu mengaku kesulitan menggali keterangan dari saksi yang tidak hadir serta pengakuan dari empat warga yang terlibat.

"Kami kesulitan menggali keterangan yang menguatkan praktik politik uang karena saksi tidak hadir dan dari pengakuan yang membawa amplop itu belum membagikannya," tambah Zahid.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Bawaslu hanya memiliki waktu lima hari untuk memutuskan status pidana pemilihan apakah dilanjutkan atau tidak.

"Dari keputusan di pembahasan kedua, status dari dugaan perkara politik uang di TKP Rejoso tidak dapat dilanjutkan," tegasnya.

Di sisi lain, Suryono Pane, kuasa hukum pasangan calon nomor 2, Rusdi-Shobih, menilai bahwa penanganan praktik politik uang ini seharusnya bisa ditindaklanjuti.

Ia menegaskan perlunya investigasi yang lebih mendalam agar praktik politik uang tidak terulang.

"Itu alasan klasik saja dari Bawaslu. Seharusnya mereka lebih serius dalam melakukan investigasi. Jelas barang bukti ada. Kasus ini menguap begitu saja," katanya.

Perlu diketahui, praktik politik uang ini mencuat menjelang pemungutan suara pada 27 November 2024.

Saat itu, satgas anti-politik uang dari Polres Pasuruan Kota melakukan patroli dan menangkap tangan warga yang sedang membagikan amplop di Dusun Krandon Lor, Desa Rejoso Kidul, pada Selasa (26/11/2024).

Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan 289 amplop berisi uang pecahan Rp 20.000, dengan total sekitar Rp 5.780.000.

Empat warga yang diamankan terdiri dari tiga relawan yang bertugas membagikan amplop kepada calon pemilih, dan satu orang lainnya yang mengambil uang dari koordinator.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa sebaran uang tersebut berasal dari tim relawan pendukung pasangan calon nomor urut 1, Abdul Mujib Imron - Wardah Nafisah.