CIBINONG, KOMPAS.com - Pihak Armor Toreador merasa keberatan dengan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Cut Intan Nabila.

Kuasa hukum Armor, Irwansyah, menyebut tuntutan tersebut tidak sesuai dengan pasal yang disangkakan.

"Kalau pertimbangan kami, Pasal 44 ayat 2 enggak masuk itu sama sekali," kata Irwansyah saat ditemui usai sidang di PN Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Menurut Irwansyah, Cut Intan Nabila masih baik-baik saja setelah peristiwa pemukulan terjadi.

Hal itu dibuktikan dengan Cut Intan yang masih bisa mengunggah video hingga pergi ke rumah sakit tanpa bantuan orang lain.

"Yang paling jelas adalah kami keberatan dengan video yang di-share Intan, CCTV, dan visum dijadikan barang bukti karena itu menurut kami tidak sah," kata Irwansyah.

Irwansyah bahkan menyebut video CCTV yang digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut adalah hasil rekayasa.

Selain itu, hasil visum Cut Intan Nabila juga diragukan keasliannya karena diambil oleh staf rumah sakit biasa, bukan dokter.

"Video itu editan, CCTV itu editan, visum itu dikeluarkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan hukum. Jadi kami khawatir terjadinya konflik obligasi," ujar Irwansyah.

Sebagai informasi, JPU menuntut Armor Toreador dengan hukuman 6 tahun penjara atas perbuatannya terhadap Cut Intan Nabila.

Pihak Armor Toreador akan mengajukan pleidoi atas ketidakpuasannya terhadap tuntutan tersebut.

Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa, 24 Desember 2024, di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada masalah komunikasi dari pemerintah dalam proyek strategis nasional (PSN) food estate di Papua Selatan sehingga menuai kritik dari warga setempat.

"Menjadi akar masalah utama itu adalah masalah komunikasi atau masalah dialog antara pihak pemerintah sebagai pelaksana proyek strategis nasional dengan masyarakat," Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Sebab itu, Komnas HAM berupaya melakukan komunikasi dengan pihak terkait, baik pemerintah pusat, provinsi, hingga warga terdampak proyek tersebut.

Komnas HAM mendorong adanya dialog agar hak masyarakat adat setempat bisa dihormati dan dipenuhi, serta proyek PSN tetap terlaksana.

"Harapan kami tentunya proyek PSN ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," imbuhnya.

Prabianto juga mengatakan, potensi konflik antara warga dan pengembangan food estate sangat besar.

Pasalnya, luas proyek lumbung pangan itu akan menggunakan lahan seluas 2 juta hektar.

"Khususnya di Merauke memang agak sedikit rawan, karena kita tahu bahwa lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ketahanan pangan atau food estate cukup luas," ujarnya.

Pemerintah sendiri telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional, dan bukan merupakan program investasi dari proyek swasta.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.

Rizal mengatakan, program strategis nasional pembangunan 1 juta hektar sawah murni bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pedalaman Papua, khususnya di Merauke, Papua Selatan.

“Program strategis nasional dilakukan di Merauke karena pemerintah melihat Merauke memiliki potensi yang luar biasa dalam sumber daya pertaniannya. Lahannya luas dan datar, subur, airnya juga melimpah, cuaca juga sangat mendukung untuk budidaya padi sepanjang tahun,” kata dia.

Menurut Rizal, program cetak sawah 1 juta hektar di Merauke akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, akan terbangun infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas umum dan sosial mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten yang memadai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat adanya potensi penghilangan hak tanah warga di Papua Selatan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan food estate seluas 2 juta hektar.

Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan masalah penghilangan hak atas tanah ini bisa terjadi karena luasan proyek yang begitu besar.

"Hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat setempat akan kehilangan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka," kata Prabianto dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024).

Ia menjelaskan, sudah ada respons negatif dari masyarakat terhadap proyek tersebut, termasuk adanya wacana mendatangkan transmigrasi ke wilayah PSN food estate yang akan dibangun.

"Salah satu pengaduan yang diterima Komnas HAM terkait dengan proyek strategis nasional di Papua Selatan adalah masalah status lahan yang akan digunakan. Kita tahu bahwa pemerintah telah mencadangkan untuk membangun PSN ketahanan pangan di Merauke dengan menggunakan lahan kurang lebih 2 juta hektar," ujar dia.

Menurut Prabianto, kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek tersebut menjadi akar masalah.

"Kita khawatir akan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh pelaksanaan dari proyek strategis ini," kata dia.

Pemerintah sendiri telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional, dan bukan merupakan program investasi dari proyek swasta.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.

Rizal mengatakan, program strategis nasional pembangunan 1 juta hektar sawah murni bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pedalaman Papua, khususnya di Merauke, Papua Selatan.

“Program strategis nasional dilakukan di Merauke karena pemerintah melihat Merauke memiliki potensi yang luar biasa dalam sumber daya pertaniannya. Lahannya luas dan datar, subur, airnya juga melimpah, cuaca juga sangat mendukung untuk budidaya padi sepanjang tahun,” kata dia.

Menurut Rizal, program cetak sawah 1 juta hektar di Merauke akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, akan terbangun infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas umum dan sosial mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten yang memadai.

TANGERANG, KOMPAS.com - Terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso dipastikan tidak bisa merayakan Natal bersama keluarganya meski telah dipulangkan ke Filipina.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram yang menyebut status Mary Jane tetap jadi narapidana meski sudah Filipina.

“Seperti yang saya sampaikan, ini adalah pemindahan narapidana. Mary Jane tetap akan dimasukkan ke penjara yang ada di Filipina dan melanjutkan proses hukum di sana,” ujar I Nyoman Gede Surya Mataram di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Selasa (17/12/2024).

Adapun untuk proses hukumnya, Nyoman menyebutkan bahwa hal itu disesuaikan dengan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Filipina lewat surat serah terima narapidana.

"Untuk proses hukumnya setelah ini diserahkan kepada pemerintah Filipina sesuai dengan perjanjian antarnegara,” kata dia.

Sebelumnya, Mary Jane sempat menyampaikan harapannya untuk merayakan natal bersama keluarganya di Filipina.

Namun, Nyoman memastikan bahwa harapan tersebut tidak berkaitan dengan kebebasan hukum.

“Pemindahan ini bukan berarti dia bebas. Ini adalah bagian dari proses hukum yang tetap harus dijalani. Mary Jane tidak akan merayakan Natal di rumah, melainkan tetap berada dalam pengawasan hukum di Filipina,” ucap dia.

Awal mula kasus Mary Jane Veloso

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lumpur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada. Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Ketika koper yang dibawanya melewati pemeriksaan sinar-x, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecokelatan dalam suatu kemasan.

Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil berisi 2,6 kilogram serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan I.

Anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY akhirnya menahan Mary Jane di Rutan Sleman untuk diproses hukum.

Meski mengaku tidak tahu menahu soal isi dari kemasan tersebut, Mary Jane dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada saat itu, Mary Jane mengaku terkendala komunikasi selama menjalani proses hukum. Dia yang kala itu belum bisa berbahasa Indonesia diberi pendampingan penerjemah yang masih mahasiswa.

"Waktu sidang saya selfie-selfie di ruang tahanan, saya sama sekali dak tahu saat itu saya di antara hidup dan mati. Sekarang saya tahu karena bisa bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris saya terbatas," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id (8/1/2023).

Seusai divonis mati, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetapi upayanya selalu gagal.

Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo juga sempat menolak permohonan grasi Mary Jane pada 2014. Mary Jane pun dua kali masuk dalam daftar terpidana mati yang harus dieksekusi pada Januari dan April 2025.

Namun, pada saat akan dieksekusi pada 29 April 2015 di Nusakambangan, Jawa Tengah, hukuman mati Mary Jane ditunda.

Penundaan eksekusi ini menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Setelah itu, Mary Jane ditahan di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

TANGERANG, KOMPAS.com - Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram memastikan status Mary Jane tetap sebagai narapidana meski sudah dipulangkan ke negara asalnya.

Dia mengatakan bahwa Mary Jane akan menjalani hukuman di penjara yang ada di sana ketika tiba di Filipina.

“Statusnya masih narapidana, dan nanti di Filipina dia akan dimasukkan ke penjara yang sesuai dengan aturan di sana. Proses hukumnya selanjutnya akan ditentukan oleh pemerintah Filipina,” ujar I Nyoman Gede Surya Mataram di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Selasa (17/12/2024).

Adapun untuk proses hukumnya, Nyoman menyebutkan bahwa hal itu disesuaikan dengan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Filipina lewat surat serah terima narapidana.

"Ini adalah bagian dari perjanjian antarnegara. Untuk langkah selanjutnya, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Filipina," jelas dia.

Pemindahan Mary Jane Veloso merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Practical Arrangement atau Pengaturan Praktis antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Kantor Kemenko Kumham Imipias, Jakarta, Jumat 6 Desember 2024 lalu.

Awal mula kasus Mary Jane

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lumpur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada. Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Ketika koper yang dibawanya melewati pemeriksaan sinar-x, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecokelatan dalam suatu kemasan.

Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil berisi 2,6 kilogram serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan I.

Anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY akhirnya menahan Mary Jane di Rutan Sleman untuk diproses hukum.

Meski mengaku tidak tahu menahu soal isi dari kemasan tersebut, Mary Jane dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada saat itu, Mary Jane mengaku terkendala komunikasi selama menjalani proses hukum. Dia yang kala itu belum bisa berbahasa Indonesia diberi pendampingan penerjemah yang masih mahasiswa.

"Waktu sidang saya selfie-selfie di ruang tahanan, saya sama sekali dak tahu saat itu saya di antara hidup dan mati. Sekarang saya tahu karena bisa bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris saya terbatas," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id (8/1/2023).

Seusai divonis mati, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetapi upayanya selalu gagal.

Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo juga sempat menolak permohonan grasi Mary Jane pada 2014. Mary Jane pun dua kali masuk dalam daftar terpidana mati yang harus dieksekusi pada Januari dan April 2025.

Namun, pada saat akan dieksekusi pada 29 April 2015 di Nusakambangan, Jawa Tengah, hukuman mati Mary Jane ditunda.

Penundaan eksekusi ini menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Setelah itu, Mary Jane ditahan di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, membantah bukti dalam sidang cerai dengan Paula Verhoeven merupakan hasil akses data pribadi ilegal.

Kecurigaan ini sebelumnya muncul dari pernyataan kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma, usai sidang pekan lalu.

"Suami istri kok illegal access, emang Baim bukan suaminya? Gitu loh. Itu ada aturannya," ucap Fahmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2024).

"Illegal access itu kalau memang ada larangan, orang tidak punya hak. Diberikan HP, dilihat di depannya, apanya (ilegal)?" imbuh Fahmi.

Yang kedua, Fahmi mengingatkan bahwa yang berhak menilai bukti, menilai saksi bukan pengacara, tetapi majelis hakim.

"Karena pada saat proses pembuktian dikonfrontir, betul tidak ini data dari kamu. Saya enggak perlu teruskan sampai mendalam. Cukup sampai situ, data itu dibenarkan di dalam persidangan. Karena diakui dalam persidangan itu adalah bukti yang sangat sempurna," tuturnya.

Fahmi mengatakan, antara suami dan istri tidak mungkin dianggap akses ilegal.

Adapun pada sidang kali ini Baim menghadirkan tiga saksi fakta dan satu saksi ahli.

Sidang akan dilanjutkan tanggal 8 Januari 2025 masih dengan pemeriksaan satu saksi fakta dan satu saksi ahli dari Baim. Total ada 10 saksi fakta dan tiga saksi ahli.

KOMPAS.com - Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Joko Jumadi menyebutkan Agus (21), tersangka penyandang disabilitas dalam kasus pelecehan seksual di Mataram, akan mendapat ruang khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat.

"Tadi kami sudah memastikan (lapas). Nanti kalau Agus ditahan sudah ada kamar khusus," kata Joko pada Selasa (17/12/2024) dilansir dri Kompas.com. Sebelumnya, Agus merupakan tahanan rumah.

Usai melakukan kunjungan ke Lapas II A Lombok Barat, Joko mengatakan terdapat dua kamar yang aksesibel untuk penyandang disabilitas yang memiliki fasilitas memadai. Awalnya, kedua kamar tersebut khusus untuk lansia.

"Ada dua kamar, menurut kita disabilitas bisa masuk di situ. Terutama untuk bisa aksesibel buat Agus," terang Joko.

Fasilitas Kamar Khusus Agus di Lapas

Joko menyebutkan ada beberapa fasilitas penunjang, yaitu tempat tidur nyaman, mempunyai dua kamar mandi dengan kloset duduk serta jongkok, dan shower.

Fasilitas lainnya, tersangka akan mendapatkan tenaga pendamping dari warga binaan untuk membantu menyiapkan kebutuhan tersangka yang merupakan penyandang disabilitas.

"Di dalam lapas, ada warga binaan yang menjadi pendamping dan memfasilitasi jika yang bersangkutan membutuhkannya," tambah Joko.

Artikel ini telah Tayang di Kompas.com dengan judul: Kasus Pelecehan Seksual, Agus Penyandang Disabilias Dipastikan Dapat Ruangan Khusus di Lapas.

BERITA tentang dua bidan di Yogyakarta yang menjual 66 bayi selama 14 tahun bukan sekadar tragedi kriminal. Ini adalah gambaran rapuhnya moralitas, lemahnya pengawasan hukum, dan ketimpangan sosial yang tak kunjung tuntas.

Publik dikejutkan, tapi pertanyaan lebih dalam muncul: Mengapa praktik seperti ini bisa terjadi begitu lama tanpa terdeteksi?

Modus yang digunakan terkesan sederhana, tapi dampaknya begitu dalam. Orangtua yang terdesak keadaan menitipkan bayi mereka dengan harapan dirawat, tapi bayi itu justru diperjualbelikan.

Harga nyawa manusia dipatok antara Rp 55 juta hingga Rp 85 juta, seolah-olah kehidupan bisa dikalkulasi dalam angka.

Tragedi ini adalah tamparan keras bagi kita semua, khususnya bagi sistem hukum yang longgar, bagi masyarakat yang abai, dan bagi institusi kesehatan yang seharusnya menjadi penjaga kehidupan.

Angka 66 bukan hanya data, itu adalah 66 nyawa, 66 kisah yang dimulai dengan pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Bayi-bayi ini dijual kepada pihak yang “mampu membayar”, sementara orangtua kandungnya mungkin tenggelam dalam keputusasaan ekonomi dan keterbatasan pilihan.

Bidan JE (44) dan DM (77), yang kini dijerat dengan UU Perlindungan Anak, menunjukkan bagaimana sosok yang dipercaya dalam sistem kesehatan justru menodai profesi mereka.

Lebih dari itu, fakta bahwa praktik ini berjalan sejak 2010 tanpa terdeteksi menandakan adanya kelengahan sistemik.

Dalam teori Etika Kewajiban Immanuel Kant, manusia tidak boleh diperlakukan sebagai alat, melainkan sebagai tujuan. Namun, bayi-bayi tak berdosa diperdagangkan seperti komoditas.

Ini bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga terkikisnya nilai moral. Ketika ekonomi menekan, hukum longgar, dan pengawasan minim, moralitas individu diuji.

Sayangnya, dalam kasus ini, kita menyaksikan nilai-nilai kemanusiaan kalah oleh pragmatisme ekonomi.

Pengawasan yang absen, hukum yang berjalan di tempat

Mengapa butuh waktu 14 tahun untuk mengungkap praktik ini? Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016) dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara sudah ada. Namun, hukum tanpa pengawasan adalah janji kosong.

Sistem pengawasan rumah bersalin dan praktik tenaga kesehatan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan izin praktik rumah bersalin.

Selain itu, melakukan audit berkala terhadap layanan kesehatan, khususnya yang beroperasi secara independen. Lalu membangun sistem pelaporan publik yang mudah diakses untuk mencegah praktik ilegal serupa.

Jangan lupa, di balik kasus ini ada orangtua yang menyerahkan bayinya, bukan karena ingin, tapi karena merasa tidak punya pilihan lain. Ini menjadi refleksi ketimpangan sosial yang akut.

Kemiskinan, kurangnya edukasi, dan minimnya akses dukungan bagi keluarga rentan menjadikan situasi ini lahan subur bagi praktik-praktik ilegal.

Pemerintah dan masyarakat perlu bergerak bersama memberikan edukasi tentang perencanaan keluarga dan dukungan psikososial bagi orangtua yang membutuhkan.

Selain itu, perlu membangun mekanisme adopsi legal yang mudah, aman, dan transparan.
Perlu juga menawarkan program ekonomi inklusif yang mengangkat keluarga dari keputusasaan.

Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: Ke mana bayi-bayi ini sekarang? Apa jaminan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan penuh kasih sayang?

Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menelusuri keberadaan mereka serta memastikan hak-hak mereka sebagai manusia tidak diabaikan.

Bayi-bayi ini mungkin tak pernah tahu asal-usul mereka, tapi kita tahu betul bahwa kehidupan mereka dimulai dengan sebuah transaksi. Kejadian ini menjadi tanggung jawab kita semua.

Kasus ini bukan sekadar berita, melainkan refleksi kegagalan bersama dalam menjaga moralitas, hukum, dan keadilan sosial. Ke depan, kita tidak boleh hanya bereaksi, tetapi bergerak memastikan hal ini tidak terulang kembali.

Perdagangan bayi di Yogyakarta bukan hanya ujian bagi hukum, tapi juga bagi kemanusiaan kita: Sejauh mana kita mampu menjaga nilai moralitas di tengah ketimpangan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan, sudah menerbitkan 471 golden visa sejak diresmikan pada Juli 2024 dengan nilai investasi yang masuk sebesar Rp 9 triliun.

Golden visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) dalam waktu lima sampai sepuluh tahun dengan syarat berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang ditentukan.

"Golden visa sebanyak 471 (sejak launching), dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp 9 triliun," kata Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (18/12/2024).

Sementara itu, Imigrasi mencatat sudah menerbitkan 5.162.775 visa selama periode 1 Januari sampai dengan 15 Desember 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.635.858 atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

"Jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630, dan golden visa sebanyak 471," ujarnya.

Golden visa adalah layanan baru yang diluncurkan Presiden Jokowi pada 25 Juli 2024 lalu.

Dalam sambutannya saat meluncurkan, Presiden Jokowi menyatakan mengundang warga dunia untuk berinvestasi hingga berkarya di Indonesia.

Kepala Negara menuturkan, tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus serta stabilitas politik yang terjaga.

Menurut dia, Indonesia yang mampu mencapai hal tersebut harusnya bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan.

Begitu pula menjadi tujuan talent-talent global untuk berkarya sehingga memberikan multiplier effect yang besar.

"Oleh sebab itu kita akan luncurkan layanan golden visa untuk memberi kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia, sehingga dapat menarik lebih banyak good quality travelers, untuk invest weatlh state dan productive weatlh state," tutur dia.

Jika ingin mendapat golden visa, pihak individu asing yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia harus menabung dengan jumlah 350.000 dollar Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan izin tinggal selama lima tahun.

Sementara itu, untuk mendapatkan izin tinggal 10 tahun mereka harus menabung sebesar 700.000 dollar AS.

Jumlah investasi lebih besar berlaku jika pemohon merupakan orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia.

Mereka harus berinvestasi senilai 2,5 juta dollar AS untuk dapat tinggal 5 tahun, dan 5 juta untuk mendapat izin tinggal 10 tahun.

Sementara itu, investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia, harus menanamkan modal sebesar 25 juta dollar AS untuk mendapat golden visa dengan masa tinggal 5 tahun bagi direksi dan komisarisnya; dan investasi sebesar 50 juta dollar AS akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan monitoring terkasi kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Hal ini dikatakan oleh Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan setelah menerima laporan dari istri dan kuasa hukum Tom Lembong, terkait penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong.

“Kami akan memonitoring proses persidangannya, jika persidangannya sudah dimulai,” kata Hari kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

Hari mengatakan, pihaknya juga berharap agar Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial bisa ikut memantau jalannya persidangan pokok perkara nantinya.

“Kami juga berharap Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial ikut memantau jalannya persidangan,” ucap dia.

Hari mengatakan, saat ini laporan Tom Lembong tersebut sedang didiskusikan dengan para komisioner. Namun, dia memastikan bahwa pihaknya tidak bisa mencampuri penyidikan Kejagung.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 91 UU HAM, pihaknya tidak bisa intervensi lebih dalam proses peradilan yang sudah berjalan, seperti praperadilan.

“Kewenangan Komnas HAM di Pasal 91 UU HAM, salah satunya tidak bisa intervensi dalam proses peradilan yang sudah berjalan,” ucapnya.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula.

Tom yang tidak terima dituduh sebagai koruptor mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan. Gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim praperadilan.

Selanjutnya, Tom melalui kuasa hukumnya meminta Komnas HAM yang Komisi Yudisial untuk membantunya mengawal persidangan pokok perkara.

Sebelumnya, Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 Charles Sitorus sebagai tersangka dalam kasus ini.

MATARAM, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah bersiap menerima tahanan disabilitas, jika nantinya tersangka kasus pelecehan seksual, IWAS alias Agus (21), ditahan di Lapas tersebut.

"Kita di dalam sudah ada ruangan khusus lansia dan disabilitas," kata Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M Fadli usai menerima kunjungan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) bersama tim penyidik Polda NTB dan Kejaksaan NTB, Selasa (17/12/2024).

Fadli menjelaskan, ruangan khusus disabilitas tersebut terdapat tambahan fasilitas kamar mandi yaitu dengan kloset duduk.

Selain itu, pihak Lapas juga akan menambah fasilitas shower mandi, mengingat kondisi Agus yang disabilitas daksa.

"Ada perbedaan fasilitas ya hanya terdapat tambahan kloset duduknya karena memang kebutuhan teman-teman lansia dan disabilitas. Dan mungkin kita tambah karena Agus tidak bisa menggunakan gayung, nanti kita siapkan shower untuk bisa mandi," kata Fadli.

Jika dengan fasilitas yang disediakan lapas tersebut tersangka Agus masih kesulitan, maka akan dibantu oleh warga binaan lain.

"Nanti apabila yang bersangkutan tidak memungkinkan mengurus dirinya sendiri ya kita tugaskan salah satu warga binaan lain untuk membantu," kata Fadli.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, kunjungan KDD dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas di Lapas Lombok Barat jika nantinya tersangka penyandang disabilitas IWAS alias Agus (21) ditahan.

"Salah satu tugas KDD adalah memastikan bahwa nanti seandainya saudara Agus masuk ke Lapas Lombok Barat kesiapan lapas seperti apa, ini yang kami pastikan," kata Joko.

Pantauan Kompas.com, KDD bersama tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB meninjau langsung lokasi lapas khusus disabilitas di Lapas Kelas II A Lombok Barat.

Joko mengatakan, saat ini di Lapas Lombok Barat sudah tersedia dua ruangan khusus untuk terpidana lansia dan disabilitas.

"Alhamdulillah ternyata lapas Lombok Barat menyediakan dua kamar khusus untuk disabilitas dan lansia," kata Joko.

Sebelumnya, Polda NTB menetapkan IWAS alias Agus (21) pria disabilitas asal Mataram sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Hingga saat ini, sudah ada 17 orang yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harun Masiku, mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ternyata sudah tidak lagi dicegah ke luar negeri.

Harun ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2019.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengungkapkan bahwa pihaknya tidak lagi mencegah Harun Masiku untuk bepergian ke luar negeri sejak tahun 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menjelaskan, pencegahan tidak dapat dilakukan lantaran KPK sebagai penegak hukum tidak memperpanjang status pencegahan terhadap Harun Masiku.

"Orang ini (Harun Masiku) tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri," kata Godam dalam konferensi pers mengenai Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Godam menambahkan bahwa status pencegahan Harun Masiku ke luar negeri telah berakhir sejak 13 Januari 2021.

Dengan demikian, Harun Masiku dapat melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM sejak tiga tahun lalu.

Ia juga menyatakan bahwa sejak status pencegahannya berakhir, KPK belum mengajukan permohonan pencegahan baru untuk Harun Masiku.

Bahkan, Imigrasi yang mempertanyakan status Harun Masiku ke KPK pada bulan ini.

"Terakhir komunikasi (dengan KPK) berdasarkan surat dari kita, mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," ucapnya.

Hanya memantau

Godam menegaskan bahwa tanpa permintaan dari aparat penegak hukum, Imigrasi tidak memiliki kewenangan untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri, termasuk Harun Masiku.

Oleh sebab itu, Imigrasi hanya bisa memantau data perjalanan orang. Namun, tidak bisa mencegah seseorang jika tidak dalam status pencegahan.

"Apabila tidak ada permohonan atau permintaan dari instansi terkait, maka kita tidak dapat melakukan pencegahan. Imigrasi tidak bisa mencegah," kata Godam.

Meskipun demikian, Imigrasi berkomitmen untuk menyampaikan informasi kepada KPK jika jejak Harun Masiku terdeteksi.