JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi seluruh warga negara, termasuk ekspresi seni.

Hal ini disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, merespons penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/12/2024).

Anis menyebut, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan, Komnas HAM mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran Yos Suprapto, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Sementara, Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi seluruh warga negara, termasuk ekspresi seni.

Hal ini disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, merespons penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/12/2024).

Anis menyebut, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan, Komnas HAM mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran Yos Suprapto, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Sementara, Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Pertama, kami menyesalkan penundaan pameran lukisan tersebut,” ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/12/2024).

Anis menegaskan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

“Untuk itu, sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” kata Anis.

Komnas HAM mendorong agar ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran. Apalagi, ekosistem demokrasi di Indonesia sudah lama dibangun.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran ini, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh Anis.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebuah video viral menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di jalan raya saat sedang macet.

Pengendara motor itu dengan santai melaju di antara mobil-mobil yang terjebak dalam kemacetan. Namun, dalam video yang diunggah melalui akun Instagram Hujat Baper, pengendara motor tersebut akhirnya tertabrak oleh pengendara motor lain yang sedang melaju di sisi kanan jalan.

Kasus seperti ini sebenarnya sering terjadi di jalan raya, di mana pengendara motor melawan arah dan mengganggu kelancaran kendaraan lainnya.

View this post on Instagram

A post shared by Hujat Baper (@hujatbaper)

Lantas bagaimana hukumnya jika menabrak orang atau pengendara motor yang melawan arah?

Pengamat transportasi dan angkutan jalan, Budiyanto, mengatakan, melawan arah merupakan kesalahan dan jika terjadi kecelakaan maka pelakunya dalam kondisi lemah.

"Melawan arah dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan termasuk klasifikasi pelanggaran lalu-lintas. Sedangkan kecelakaan lalu-lintas termasuk dalam klasifikasi kejahatan lalu lintas," kata Budiyanto kepada Kompas.com, Jumat (20/12/2024).

"Seandainya kecelakaan atau penabrak pengguna jalan yang melawan arah karen terjadi kelalaian atau di luar kemampuan pengemudi maka pengguna jalan yag melawan arus pada posisi yang lemah," ujarnya.

Namun di sisi lain kata Budiyanto, tidak boleh ada niat pengendara lain untuk menabrak pengendara motor yang melawan arah.

KOMPAS.com/XENA OLIVIA Sejumlah pengendara motor melawan arah di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024)

Sebab jika dilakukan dengan sengaja maka hal itu akan membawa konsekuensi hukum yang lain.

Budiyanto mengatakan jangan pernah main hakim sendiri. Jika melihat terjadinya pelanggaran, pemakai jalan bisa merekam atau memfoto kejadian untuk bukti.

"Melihat demikian foto dan buatkan vidio untuk dilaporkan kepada petugas kepolisian terdekat untuk ditindak," katanya.

"Pelanggaran dapat didapat karen tertangkap tangan pada waktu pemeriksaan, adanya laporan dari masyarakat atau tertangkap kamera CCTV yang terkoneksi dengan E-TLE," ujarnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Maroko.

Ia terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian karena overstay atau tinggal melebihi batas waktu izin tinggal hingga enam bulan.

Operasi penangkapan dilakukan di wilayah Sleman setelah pihak imigrasi menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai keberadaan WNA tersebut.

Penangkapan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan memastikan penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban masyarakat.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Muhammad Akmal, menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh pihaknya.

"Penindakan terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Yogyakarta," kata Akmal dalam keterangan tertulis pada Senin (23/12/2024).

Setelah diamankan, WNA tersebut langsung dibawa ke kantor imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, WNA asal Maroko tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto, menyatakan bahwa operasi serupa akan terus digiatkan, terutama menjelang musim libur akhir tahun, di mana arus wisatawan asing ke Yogyakarta diperkirakan akan meningkat.

"Kami mengimbau kepada seluruh WNA yang berada di wilayah ini untuk selalu mematuhi peraturan keimigrasian."

"Selain itu, kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui keberadaan WNA yang mencurigakan atau melanggar hukum," ungkap Agung.

Kanwil Kemenkum DIY juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu pengawasan keimigrasian.

Kesadaran bersama ini dianggap penting untuk menjaga lingkungan tetap aman dan tertib, khususnya di wilayah DIY yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional.

Agung berharap tindakan tegas ini dapat memberikan pesan kuat kepada WNA lainnya agar tidak mengabaikan aturan yang berlaku.

Ia juga mengharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang melibatkan WNA kepada pihak berwenang.

"Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci sukses pengawasan keimigrasian."

"Kami akan terus berkomitmen menjaga Yogyakarta tetap menjadi wilayah yang aman dan istimewa bagi seluruh warganya maupun para tamu asing," tutup Agung.

Operasi keimigrasian ini menunjukkan keseriusan jajaran Imigrasi di DIY dalam menegakkan aturan dan menjaga keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata sekaligus tempat tinggal yang aman dan nyaman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana (napi). Hal itu disampaikan Menteri HukumSupratman Andi Agtas.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas. Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

Namun, Supratman mengaku, masih akan memastikan jumlah pasti napi yang akan mendapatkan amnesti dari Presiden.

Alasan di balik kebijakan amnesti

Aspek kemanusiaan menjadi alasan utama di balik kebijakan ini. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemberian amnesti didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” kata Pigai dilansir dari Antaranews, Minggu (15/12/2024).

Pigai menjelaskan, napi yang akan mendapat amnesti sebagian besar adalah pengguna narkotika, pelanggar UU ITE, dan tahanan politik. Hal ini terkait dengan semangat menghormati hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan kebutuhan medis.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Artinya, Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” ujarnya.

Kategori narapidana yang mendapat amnesti

Supratman menegaskan bahwa amnesti hanya berlaku untuk narapidana dengan kriteria tertentu.

Pengguna narkoba dengan pemakaian di bawah 1 gram, pelanggar UU ITE terkait penghinaan kepala negara, pengidap penyakit berkepanjangan, serta beberapa tahanan kasus Papua yang tidak bersenjata termasuk dalam kategori ini.

Namun, pengedar dan bandar narkoba dikecualikan dari kebijakan ini.

“Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang berstatus pengedar, apalagi bandar,” ujar Supratman.

Diberitakan Kompas.com pada 8 September 2022, amnesti pada praktiknya hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana politik dikutip dari prosiding Semnaskum (Seminar Nasional Hukum) 2022.

Kendati demikian, pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemberian amnesti mulai mengalami perluasan dan dapat dilakukan kepada pelaku tindak pidana umum.

Apakah amnesti akan mengatasi overkapasitas penjara?

Selain alasan kemanusiaan. tujuan utama pemberian amnesti adalah mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Supratman mengatakan bahwa lapas di Indonesia sudah sangat penuh, terutama oleh tahanan pengguna narkotika. Dengan amnesti ini, kapasitas penjara diharapkan berkurang hingga 30 persen.

Presiden Prabowo juga menyarankan agar narapidana usia produktif yang dibebaskan dapat dilatih untuk berkontribusi dalam program nasional, seperti swasembada pangan dan komponen cadangan.

Respons DPR dan pengamat

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik usulan pemberian amnesti tersebut. Dia menyatakan bahwa DPR siap membahas pemberian amnesti meskipun sedang dalam masa reses.

“Jadi ini sebuah praktik baik yang sangat luar biasa dan kami di DPR menunggu surat dari pemerintah karena kami sudah berkomunikasi dengan Pak Menkum, Supratman Andi Agtas,” ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 17 Desember 2024.

Willy juga sepakat dengan pemerintah untuk memberikan amnseti kepada pengguna narkotika. Sebab, dalam pandangannya, pengguna narkotika sebaiknya memang tidak dipenjara tapi direhabilitasi.

“Kemudian apa yang menjadi problem kita adalah overload selama ini, jadi ketika Pak Presiden menginisiasi, memberikan amnesti untuk 44.000 dengan kategori psikotropika, narkotika, yang mengkonsumsi, habis itu politik, ITE, itu suatu terobosan yang luar biasa,” katanya.

Namun, pengamat dari ICJR, Maidina Rahmawati, mengingatkan bahwa proses pemberian amnesti harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Kami menyerukan proses ini harus dilakukan berbasis kebijakan yang bisa diakses publik untuk dinilai dan dikritisi,” kata Maidina dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

Maidina mengatakan, teknis pemberian amnesti harus dirumuskan dalam peraturan untuk menjamin standardisasi pelaksanaan penilaian dan pemberian amnesti, sampai dengan diusulkan ke Presiden dan dipertimbangkan oleh DPR.

ICJR juga mengkritisi rencana menjadikan narapidana usia produktif sebagai tenaga kerja tanpa jaminan upah. Sebab, dinilai berpotensi eksploitatif jika tidak diatur dengan baik.

Selain itu, ICJR menyerukan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dengan dekriminalisasi pengguna narkotika.

Menurut dia, pengguna narkotika dalam jumlah tertentu harus merupakan domain intervensi lembaga kesehatan, bukan aparat penegak hukum.

Kemudian, dengan adanya rencana amnesti untuk napi penghina Presiden, maka kriminalisasi penghinaan Presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru juga harus dihapuskan.

Sementara itu, Maidina mengatakan, amnesti tidak bisa serta merta diberlakukan bagi napi yang sakit. Sebab, harus dipertimbangkan juga tindak pidana yang dilakukan.

"Jika narapidana yang melakukan tindak pidana umum tertentu yang memang adalah perbuatan pidana dengan korban teridentifikasi, maka yang lebih tetap diberlakukan terhadap narapidana tersebut adalah Grasi atau pengampunan presiden, bukan penghapusan pidana lewat amnesti," ujarnya.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, amnesti diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Merujuk Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, pemberian amnesti akan menghapus semua akibat hukum pidana terhadap orang atau kelompok yang diberi amnesti. Sehingga, kesalahan dari orang atau kelompok yang diberi amnesti juga hilang.

Kemudian, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR RI dalam memberikan amnesti. Hal itu diatur dalam Pasal 71 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur wewenang DPR.

Pasal tersebut berbunyi, "Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi”.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mengatakan, aparat kepolisian perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam lembaganya.

Reformasi ini menurutnya penting untuk memastikan bahwa kepolisian tidak lagi "trigger happy" atau mudah menarik pelatuk pistol.

"Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya: menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang," ujar Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Sabtu (21/12/2024).

Yenny mengungkapkan, salah satu keputusan terbesar Gus Dur dalam menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Langkah ini, menurut Yenny, bukanlah keputusan yang mudah, mengingat pada masa Orde Baru, kepolisian dan TNI berada dalam satu komando, yang menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan serta represi terhadap masyarakat.

"Gus Dur dengan kejernihan pikirannya, memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas," tegasnya.

Yenny juga memberikan apresiasi terhadap TNI yang telah belajar dari kesalahan masa lalu dan kini menerapkan disiplin diri yang kuat agar tidak terlibat dalam politik praktis.

Bahkan, menurut Yenny, pemilihan Presiden Prabowo Subianto yang terpilih melalui mekanisme demokrasi adalah bukti bahwa TNI kini lebih berhati-hati dalam hal politik.

Namun, fenomena yang berbeda terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru kini menjadi ancaman bagi masyarakat.

Yenny menyebutkan beberapa kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian, seperti peristiwa di SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, serta pembunuhan seorang warga di Palangkaraya.

"Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian," ujarnya.

Amnesty Internasional mencatat bahwa pada 2024 terdapat 116 kasus yang melibatkan polisi, dengan 29 di antaranya berupa pembunuhan di luar hukum dan 26 kasus lainnya terkait penyiksaan dan tindakan kejam. Selain itu, Kontras mencatat 645 kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian.

Yenny mengajak semua orang untuk merasakan sejenak apa yang dirasakan Gus Dur ketika ia melihat ketidakadilan, kebrutalan, serta masyarakat yang terabaikan dan tertindas.

"Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan—mereka yang suaranya tak didengar, yang hak-haknya diinjak-injak. Apakah kita akan diam begitu saja? Apakah kita akan membiarkan mereka terus berada dalam kesulitan?" tandasnya.

Haul Ke-15 Gus Dur bertemakan "Menajamkan Nurani, Membela yang Lemah" dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa, Zawawi Imron, Mahfud MD, KH Musthofa Bisri (Mustasyar PBNU), Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.

Terlihat juga Gubernur DKI terpilih Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno, Wakil Bupati Cianjur terpilih Ramzi. Penyanyi Yuni Shara, Krisdayanti, Ketua KPU RI Afifuddin, mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin, KH Husein Muhammad.

Haul ke-15 Gus Dur diharapkan menjadi momen untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Gus Dur serta mempererat silaturahmi antar masyarakat dari berbagai latar belakang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap seniman Yos Suprapto atas penundaan pameran tunggalnya di Galeri Nasional.

“Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan Yos Suprapto sebagai korbannya,” ujar pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, saat konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Pelanggaran HAM ini terlihat dari adanya pelarangan terhadap sejumlah lukisan Yos Suprapto yang seharusnya diperlihatkan kepada publik.

“Karya seni yang akan ditampilkan oleh seniman Yos Suprapto bukanlah bentuk ekspresi yang dapat dibatasi menurut instrumen hak asasi manusia internasional, melainkan merupakan bentuk ekspresi yang sah,” kata Alif.

LBH menilai Galeri Nasional tidak menyampaikan alasan yang rasional untuk menunda pameran Yos Suprapto serta melarang sejumlah lukisan untuk dipajang.

Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, kebebasan berpendapat memang dapat dibatasi, tetapi pembatasan harus dilakukan secara ketat dan sesuai prosedur yang ada.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik, pembatasan ini bisa dilakukan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan dan moral masyarakat.

Pelarangan yang dialami Yos dinilai menjadi suatu represi atas hak untuk berekspresi dan berpendapat.

LBH menilai negara punya andil dan berperan aktif dalam melakukan represi terhadap Yos.

Hal ini terlihat dari keterlibatan pejabat publik, dalam kasus ini, Direktur Galeri Nasional yang merupakan pejabat dari badan publik di bawah Museum dan Cagar Budaya yang berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan.

“Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) kepada pihak penyelenggara acara, Wamenbud seakan-akan resisten terhadap berjalannya pameran dan menganggap salah satu karya dalam lukisan adalah bentuk tindakan asusila,” lanjut Alif.

LBH mendesak agar Komnas HAM bertindak untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dalam kasus ini.

Sebelumnya diberitakan, seniman Yos Suprapto mengungkapkan bahwa pameran tunggalnya yang sedianya dijadwalkan digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan, bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Yos berpendapat kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

SOLO, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, mengupayakan pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana terorisme (napiter) yang terafiliasi dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Hal ini disampaikanya setelah acara puncak Deklarasi dan Sosialisasi Pembubaran Organisasi JI dan Ikrar Kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Kota Solo, Sabtu (21/12/2024).

"Tentunya kita akan terus pembebasan bersyarat. Kami akan lakukan koordinasi ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakan serta Menteri Hukum," kata Komjen Pol Eddy Hartono.

Dia menekankan, pembebasan bersyarat ini akan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Akan terus sesuai syarat, apa yang menjadi keuntungan. Akan percepatan ke depannya, proses untuk kembali NKRI bagi mantan Jamaah Islamiyah yang di dalam (lapas) maupun di luar bersatu untuk berkontribusi untuk generasi bangsa," jelas.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan, bubarnya JI sebagai momentum untuk memperkuat bangsa lebih biak.

"Bersama-sama saling menjaga dan gabung untuk memperkuat dalam prosesnya kita bersama-sama saling meningatkan dan pendampingan dengan stakeholder terkait," kata Listyo Sigit.

"Tentunya keikhlasan bersama dan singeritas semangat bersama. Bersama-sama saling mengingatkan untuk negara lebih baik," jelasnya.

Bukti pembubaran organisasi terlarang ini, dengan membuka akses 92 pondok pesantren yang sebelumnya terafiliasi dengan JI untuk dievaluasi Kementerian Agama.

Lalu, menyerahkan berbagai alat dan senjata, termasuk senjata api, puluhan kilogram bahan peledak, dan berbagai logistik lainnya.

Kemudian, berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan servis AC dan pembentukan kelompok tani di Subang, Jawa Barat, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan sektor swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com – Seniman Yos Suprapto berencana menempuh jalur hukum untuk mendapatkan akses ke ruang pameran di Galeri Nasional Indonesia, tempat karya-karyanya saat ini tersimpan.

Ia mengaku tidak bisa masuk ke ruang pameran sejak Kamis (19/12/2024) malam.

“Kalau seandainya masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya, dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya saja tidak bisa masuk,” kata Yos saat konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

"Untuk itu lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu," lanjut dia.

Sebelum menempuh langkah hukum, Yos menyatakan akan lebih dulu berdialog dengan pihak Galeri Nasional dan Museum Cagar Budaya untuk membahas kelanjutan pamerannya.

Namun, jika karyanya tetap disensor, ia lebih memilih membatalkan pameran dan membawa pulang lukisannya ke Yogyakarta.

“Kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan tetap dikunci dengan alasan apa pun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam censorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran,” ujarnya.

Yos mengungkapkan kekecewaannya karena pameran yang seharusnya dibuka untuk publik sejak Kamis malam justru terkunci. Bahkan tamu undangan yang hadir tidak dapat menyaksikan karyanya.

“Orang saya seorang senimannya saja, masuk ke dalam ruang di mana saya menaruh karya-karya saya, itu saya tidak bisa. Ini sejak tanggal 19 Desember malam hari, bukan tanggal 20 ya,” tegasnya.

Penundaan pameran oleh Galeri Nasional

Ketua Tim Museum dan Galeri Indonesian Heritage Agency (IHA), Zamrud Setya Negara, menjelaskan bahwa pameran ditunda hingga Yos dan kurator pameran, Suwarno, dapat mencapai kesepakatan.

“Menunda (pameran) dengan syarat silakan dibenahi dulu komunikasi dengan kurator,” kata Zamrud pada Jumat (20/12/2024).

Zamrud menegaskan, setiap pameran di Galeri Nasional harus melibatkan kurator yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan karya yang ditampilkan.

Dalam kasus ini, terjadi perbedaan pendapat antara Yos dan Suwarno.

“Kurator dalam proses kerja profesionalnya pasti punya ruang yang tidak bisa diintervensi. Namanya, profesionalisme,” ujarnya.

Galeri Nasional menyatakan tidak memberikan arahan kepada Suwarno terkait lukisan mana saja yang layak dipamerkan, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kurator sesuai dengan profesionalisme mereka.

PADANG, KOMPAS.com - Suasana haru menyelimuti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Suliki, Sumatera Barat, pada Sabtu (21/12/2024) saat warga binaan memperingati Hari Ibu ke-96 dengan membasuh kaki sang ibu.

Prosesi ini berlangsung di halaman Lapas Suliki dan dihadiri sepuluh warga binaan yang masih memiliki ibu.

Isak tangis para ibu menggema saat anak-anak mereka dengan telaten membasuh kaki mereka, menciptakan momen emosional yang mengingatkan akan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu.

Suasana semakin syahdu dengan iringan musik dan pembacaan puisi yang menyentuh hati.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, Kamesworo menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ibu Nasional yang ke-96.

"Kegiatan ini yang kedua kami selenggarakan, kita undang para ibu warga binaan dan tradisi basuh kaki Ibu sebagai wujud pembinaan di Lapas Suliki. Memuliakan, menghormati perjuangan para ibu ketika membesarkan anaknya," ungkap Kamesworo kepada Kompas.com.

Prosesi dimulai dengan menyuapi para ibu, yang mengingatkan warga binaan akan masa kecil mereka saat dirawat oleh ibu.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan basuh kaki, di mana petugas Lapas menyiapkan baskom berisi air untuk membersihkan kaki ibu mereka.

Kamesworo berharap tradisi basuh kaki ini dapat memperkuat hubungan antara ibu dan anak, serta membantu warga binaan untuk lebih baik ke depannya.

"Kasih sayang ibu sepanjang masa, sebagai penguat warga binaan menjalani hukuman di lapas dan benar-benar berubah ke arah yang lebih baik lagi," ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi program pembinaan karakter yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang antara ibu dan anak.

Banyak warga binaan yang berjanji untuk benar-benar berubah ke arah yang lebih baik setelah menjalani prosesi ini.

Salah seorang ibu warga binaan, Fitma, mengungkapkan rasa syukurnya atas kegiatan tersebut.

"Saya bersyukur kegiatan ini membuat saya haru dan memaafkan kesalahan anak saya. Saya berdoa semoga lebih baik ketika bebas nanti," kata Fitma.

Dengan demikian, prosesi basuh kaki ibu di Lapas Suliki tidak hanya menjadi momen emosional, tetapi juga sarana untuk memperkuat ikatan kasih sayang antara ibu dan anak, serta mendorong warga binaan untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa memaafkan koruptor secara bersyarat dilarang hukum.

“Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena Pasal 55 KUHP,” kata Mahfud saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2024).

“Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? Menghalangi penegakan hukum, ikut serta atau membiarkan korupsi padahal dia bisa ini (melaporkan),“ imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden RI meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.

Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Presiden menyatakan mungkin saja para koruptor itu akan dimaafkan.

Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," ujar Presiden dalam YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).

Presiden melanjutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan diam-diam supaya tidak ketahuan pihak lain.

"Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," kata dia.