JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa wacana pemberian pengampunan bagi narapidana, termasuk koruptor, bukanlah isu baru.

Meskipun telah lama menjadi menjadi wacana, rencana tersebut hingga saat ini belum terealisasi.

"Wacana memaafkan koruptor itu kan bukan perkara baru. Itu sudah lama," kata Supratman di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa pengampunan semacam ini pernah dibahas oleh Mahfud MD, mantan Menteri Kehakiman dan HAM pada 2001, yang juga mengusulkan gagasan serupa.

“Beliau pernah menyampaikan hal itu, bahkan mencontohkan apa yang dilakukan oleh negara lain seperti Afrika Selatan,” ujarnya.

Supratman menyayangkan bahwa wacana tersebut disalahartikan oleh sebagian masyarakat, yang akhirnya menjadi viral dan dikaitkan dengan kemungkinan pelanggaran undang-undang oleh Presiden.

“Karena itu, terhadap konteks itu kan kemudian akhirnya menjadi berita yang sangat viral," tambahnya.

"Bahkan ada yang menyatakan, kalau Presiden mengampuni koruptor, Presiden bisa dijerat Pasal 55 KUHAP,” tambahnya.

Meski demikian, Supratman menegaskan bahwa wacana tersebut masih sebatas gagasan dan belum ada keputusan konkret.

“Mungkin ada yang lupa terkait dengan hak konstitusional Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, di mana Pasal 14 UUD memberi hak amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi kepada Presiden untuk semua jenis tindak pidana,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa pengampunan dalam hukum pidana sudah menjadi bagian dari praktik di Indonesia, terutama melalui pendekatan restorative justice.

“Kalau kerugian negara hanya Rp 50 juta atau Rp 100 juta, sementara biaya penanganan perkaranya jauh lebih besar, kan itu tidak efektif," ungkap Supratman.

"Jadi, dalam kasus seperti itu, pendekatan restorative justice sudah diterapkan di beberapa lembaga penegak hukum,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, ada empat kriteria narapidana yang mendapatkan hak untuk pengampunan atau amnesti dari pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan akan memberi amnesti kepada 44.000 narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi.

Kriteria ini sudah dikaji bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ada empat kategori penerima amnesti yang sedang dalam proses asesmen, pertama, yang berkaitan dengan kasus politik di Papua.

Amnesti diberikan kepada individu yang dianggap terlibat makar, tetapi bukan bagian dari gerakan bersenjata.

“Pertama, menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi bukan gerakan bersenjata,” kata Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Lalu, orang dengan kondisi sakit berkepanjangan. Ini termasuk individu dengan gangguan jiwa atau penyakit kronis, seperti HIV/AIDS, yang sulit ditangani di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa ataupun juga karena ada gangguan penyakit yang agak sulit untuk dilakukan penanganan di lapas kita. Terutama yang terkena HIV/AIDS ya,” tambah dia.

Kemudian, terkait dengan kasus pelanggaran undang-undang ITE, khususnya individu yang ditahan atas dasar penghinaan kepada Kepala Negara.

Terakhir, pengguna narkotika dan psikotropika yang dikategorikan sebagai korban.

“Mereka seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara,” ujar dia.

Supratman menyebut, saat ini, proses asesmen sedang berlangsung di bawah koordinasi bersama Kementerian Imipas.

Setelah daftar nama final disusun, data tersebut akan disampaikan kepada Presiden.

“Setelah menerima daftar nama yang masih dalam perkiraan 44.000 itu, Presiden akan menyurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Itu mekanismenya,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menganggap Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sedang melawak karena menyebut koruptor bisa diampuni melalui denda damai.

"Jangan melawak lah, lawakannya terlalu lucu kalau Pak Menkum itu," ujar Boyamin sambil tertawa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Boyamin menjelaskan, denda damai hanya dikenal dalam UU Tindak Pidana Ekonomi.

Ia mencontohkan, denda damai hanya berlaku bagi kasus penyelundupan hingga pemalsuan merek.

"Menkum yang mengatakan denda damai itu semakin salah. Karena denda damai itu hanya dikenal dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, yang di dalamnya penyelundupan, pemalsuan merek, yang sekarang diadopsi di UU Kejaksaan. Itu memang ada denda damai, istilahnya gitu," ujar Boyamin.

Boyamin menegaskan, jika di dalam kasus korupsi, pengembalian kerugian negara tidak akan menghapus pidana si koruptor.

"Kalau korupsi, ya tetap UU Pemberantasan Korupsi Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999, jelas pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana," kata dia.

Sebelumnya, Supratman menyatakan, selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan.

Ia menyebutkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” kata Supratman.

Kendati demikian, ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto bakal bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Supratman menyebutkan, dalam menangani kasus korupsi, pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.

Menurut dia, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," ujar mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menganggap Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sedang melawak karena menyebut koruptor bisa diampuni melalui denda damai.

"Jangan melawak lah, lawakannya terlalu lucu kalau Pak Menkum itu," ujar Boyamin sambil tertawa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Boyamin menjelaskan, denda damai hanya dikenal dalam UU Tindak Pidana Ekonomi.

Ia mencontohkan, denda damai hanya berlaku bagi kasus penyelundupan hingga pemalsuan merek.

"Menkum yang mengatakan denda damai itu semakin salah. Karena denda damai itu hanya dikenal dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, yang di dalamnya penyelundupan, pemalsuan merek, yang sekarang diadopsi di UU Kejaksaan. Itu memang ada denda damai, istilahnya gitu," ujar Boyamin.

Boyamin menegaskan, jika di dalam kasus korupsi, pengembalian kerugian negara tidak akan menghapus pidana si koruptor.

"Kalau korupsi, ya tetap UU Pemberantasan Korupsi Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999, jelas pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana," kata dia.

Sebelumnya, Supratman menyatakan, selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan.

Ia menyebutkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” kata Supratman.

Kendati demikian, ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto bakal bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Supratman menyebutkan, dalam menangani kasus korupsi, pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.

Menurut dia, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," ujar mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Otak pelaku penyiraman air keras terhadap mahasiswi asal Kalimantan Barat di Yogyakarta merupakan mantan pacar korban bernama Belly Villsen. Ia merupakan mahasiswa S2 Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Gregorius Sri Nurhartanto membenarkan bahwa Belly Vilsen terdaftar sebagai mahasiswa S2 Hukum di Atma Jaya.

"Yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa S2 Magister Hukum Atma Jaya," katanya saat dihubungi, Jumat (27/12/2024).

Terkait kasus ini, Sri mengatakan bahwa pihak kampus tetap bertindak dengan memberikan sanksi sesuai dengan kode etik yang berlaku di kampus.

"Kami punya (kampus) kode etik mahasiswa, peraturan akademik, kalau sampai mahasiswa terlibat dalam kasus-kasus kriminal tentu akan ada tingkatan pemberian sanksinya, bahkan kalau perlu sampai dikeluarkan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta," katanya.

Dia menambahkan, Belly baru berkuliah di Atma Jaya semester 1 di Program Magister Hukum Atma Jaya.

"Kalau melihat tahunnya ya dia baru semester satu di Program Magister Hukum ini ya, atau paling sudah, semester dua, karena kan untuk Program Magister bisa masuk di awal tahun akademik atau di pertengahan tahun akademik," kata dia.

Sebelumnya, mahasiswi bernama Natasya disiram air keras oleh seseorang di kosnya saat hendak berangkat ibadah Natal.

Polisi menangkap dua orang pelaku, yakni bekas pacar Natasya yaitu Belly Villsen, dan laki-laki berinisial S alias Satim.

Belly tak terima diputus oleh Natasya, lalu mengunggah lowongan pekerjaan di media sosial Facebook.

Unggahan itu lalu direspons oleh Satim. Keduanya lalu berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp. Untuk menutupi identitasnya, Belly mengaku sebagai perempuan bernama Senlung kepada Satim.

Belly atau Senlung mengarang cerita bahwa suaminya selingkuh dengan wanita lain kepada Satim dan wanita tersebut adalah korban yakni Natasya.

Satim lalu meminta bayaran kepada Belly sebesar Rp 7 juta. Namun, uang itu baru dilunasi setelah aksinya dilakukan.

Satim juga meminta uang operasional dengan total Rp 1,6 juta kepada Belly. Uang tersebut digunakan untuk membeli jaket ojek online, masker, dan air keras di toko kimia di daerah Malioboro.

Saat malam Natal, Belly mendapatkan informasi bahwa korban Natasya berada di kos dan hendak berangkat ibadah Natal. Lalu, menginformasikan kepada eksekutor yaitu Satim.

Satim berangkat ke kos Natasya, dan mengetahui pintu kamar kos Natasya sedikit terbuka. Tanpa basa-basi, Satim lalu masuk dan mengguyur Natasya yang baru saja selesai mandi.

Air keras itu diisikan pada gelas plastik boba yang didobel, lalu disiramkan ke area wajah korban hingga terkena badan, kaki, tangan korban.

Korban lalu berteriak, dan ditolong oleh warga sekitar kos.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung soal penggunaan aparat penegak hukum sebagai alat intimidasi politik.

Ini merupakan kali pertama Hasto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan Hasto disampaikan melalui video yang diterima Kompas.com pada Kamis (26/12/2024).

Ia menegaskan bahwa PDI-P siap menghadapi risiko demi memperjuangkan nilai demokrasi dan supremasi hukum yang berkeadilan.

“Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” ujarnya.

Hasto mengatakan, dirinya dan partainya menghormati keputusan KPK.

Sikap tersebut, sambungnya, adalah wujud ketaatan hukumnya dan para kader PDI-P. Terlebih lagi, sebut Hasto, PDI-P adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

"Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum," ucapnya.

Hasto Tersangka KPK, Ini Respons PDI-P

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, penyidik memiliki bukti keterlibatan Hasto Kristiyanto (HK) dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DTI), dalam kasus dugaan suap yang diberikan eks-caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka Hasto diterbitkan KPK dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Terkait dengan penetapan Hasto menjadi tersangka, PDI-P menilai langkah KPK tersebut bermuatan politis dan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Hasto.

“Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di pengujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” tutur Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy.

Ronny menjelaskan, partainya sedang menyusun langkah hukum untuk membela Hasto Kristiyanto, meskipun belum ada rincian terkait tim atau kemungkinan pengajuan praperadilan.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Tria Sutrisna, Irfan Kamil | Editor: Ihsanuddin, Dani Prabowo)

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sebuah video pernyataan yang diterima Kompas.com pada Kamis (26/12/2024), Hasto menegaskan bahwa PDI-P menghormati langkah yang diambil oleh lembaga antikorupsi tersebut.

“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK,” ujar Hasto.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan partai itu mencerminkan ketaatan terhadap hukum.

Menurut Hasto, PDI-P merupakan partai yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum.

“Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan dirinya telah siap menghadapi risiko dari sikap politiknya, termasuk kemungkinan kriminalisasi.

“Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” kata dia.

KPK sebelumnya menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa lembaganya memiliki bukti keterlibatan Hasto dan orang kepercayaannya dalam pemberian suap oleh mantan calon legislatif PDI-P Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat perintah penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang diterbitkan pada 23 Desember 2024.

Namun, PDI-P menilai langkah KPK itu bernuansa politis dan terkesan dipaksakan.

“Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di pengujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” ujar Ronny, salah satu kader PDI-P.

Ronny juga menyoroti keputusan tegas PDI-P baru-baru ini untuk memecat tiga kader yang dianggap telah merusak demokrasi dan konstitusi.

“Sikap ini jelas menunjukkan keberanian partai dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi,” tambahnya.

Menanggapi situasi ini, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah memastikan bahwa partai telah menyiapkan tim hukum untuk membantu Hasto.

“Tim hukum partai tentu dipersiapkan untuk membela Mas Hasto,” ujar Said melalui pesan singkat pada Selasa (24/12/2024).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Tria Sutrisna | Editor: Ardito Ramadhan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, memberikan remisi khusus kepada narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan pada hari raya Natal 2024.

Sebanyak 191 warga binaan memperoleh Remisi Khusus (RK) pada hari raya Natal. Enam diantaranya langsung bisa menghirup udara bebas.

"Remisi ini merupakan bentuk apresiasi atas kedisiplinan, komitmen, dan perilaku baik warga binaan selama mengikuti program pembinaan. Kami berharap momen ini menjadi dorongan semangat untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah masa pidana berakhir," ujar Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Fonika Affandi melalui keterangan resmi, Rabu (25/12/2024).

Fonika mengungkap, pemberian remisi Natal kepada warga binaan bukan sekedar penghargaan, namun, menjadi pengingat pentingnya cinta kasih, harapan serta kebersamaan di lingkungan lapas.

"Kami percaya bahwa setiap individu memiliki kesempatan kedua. Natal ini mengajarkan kita semua, baik petugas maupun warga binaan, tentang pentingnya cinta kasih dan harmoni untuk menciptakan suasana yang lebih baik di Lapas," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Registrasi Lapas Kelas I Cipinang, Nur Abimantrana Pamungkas merincikan, 191 narapidana mendapat remisi hari raya Natal.

Lima orang diantaranya langsung bebas dan satu orang lainnya bebas bersyarat.

"Dari total 186 warga binaan yang memperoleh pengurangan masa pidana berupa remisi, lima warga binaan dinyatakan bebas. Selain itu, terdapat satu warga binaan bebas melalui program reintegrasi Pembebasan Bersyarat (PB), sebagai wujud nyata komitmen Lapas Cipinang dalam mendukung reintegrasi sosial bagi warga binaan," jelas Abimantra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengeluarkan edaran terkait pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri untuk menteri, kepala lembaga, hingga pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota.

Lewat edaran bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 itu, perjalanan luar negeri harus seizin Presiden Prabowo Subianto dan jumlah rombongannya pun bakal bakal dibatasi sesuai dengan tujuan dinas luar negeri.

Dikutip dari salinan surat edaran, Kamis (26/12/2024), aturan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, yakni harus melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN).

"PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan prosedur," tulis poin nomor 4 dalam surat edaran, Kamis.

Tercatat, ada sejumlah prosedur dalam pengajuan izin, di antaranya permohonan perjalanan dinas luar negeri diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum rencana tanggal keberangkatan.

Kemudian, pengajuan berkas permohonan dinas luar negeri wajib dilengkapi sejumlah dokumen, yakni kerangka acuan kerja yang memuat informasi mengenai urgensi kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya dan manfaat, serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan.

Lalu, konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal atau agenda kegiatan, maupun rundown yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri; serta korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan dinas dengan perwakilan pemerintah pada negara yang dituju.

Pelaku perjalanan dinas luar negeri juga harus melampirkan keterangan pembiayaan, khususnya bagi kegiatan dinas yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi, maupun sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor.

Begitu pula perlu melampirkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri untuk dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan perjanjian tugas belajar bagi kegiatan dinas luar negeri dalam rangka mengikuti pendidikan gelar.

Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para menteri/wakil menteri/pimpinan lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan dengan permohonan persetujuan tim pendamping substansi maupun non-substansi, dan permohonan persetujuan Menteri Ad Interim, khusus bagi penugasan PDLN menteri.

"Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kepulangan," jelas surat edaran.

Selanjutnya, PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden yang hasil kongkretnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

"Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan presiden, maka saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan," sebut SE.

Sebagai informasi, kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas.], berikut daftarnya:

1. Tugas belajar program diploma/sarjana/master/doktoral/post-doktoral: sesuai permohonan.

2. Kurir diplomatik/tenaga ahli Indonesia penelitian/pengumandahan/detasering: sesuai permohonan.

3. Misi olahraga: sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping.

4. Kunjungan presiden/wakil presiden: sesuai arahan Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri.

5. Kunjungan menteri/pimpinan lembaga: sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.

6. Misi kemanusiaan: sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.

7. Forum internasional lintas kementerian/lembaga: sesuai rekomendasi instansi penjuru.

8. Pembinaan/pengawasan/inspeksi/factory acceptance test: 3 orang.

9. Perbantuan teknis/misi khusus bidang pengamanan: 4 orang.

10. Pameran/promosi/misi kebudayaan/misi pariwisata/misi dagang/misi investasi: 5 orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitas.

11. Pelatihan/training/studi tiru: 10 orang.

12. Studi banding/benchmarking/seminar/simposium/workshop/konferensi: 3 orang.

13. Sidang/dialog/pertemuan bilateral, regional, multilateral, internasional/penjajakan kerja sama: 5 orang. Jika bentuk kegiatannya terdapat working group, maka dapat ditugaskan 2 orang per working group yang merupakan bagian dari delegasi utama berasal dari lintas organisasi.

14. Seremonial/penganugerahan/penghargaan/penandatanganan: 3 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengeluarkan edaran terkait pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri untuk menteri, kepala lembaga, hingga pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota.

Lewat edaran bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 itu, perjalanan luar negeri harus seizin Presiden Prabowo Subianto dan jumlah rombongannya pun bakal bakal dibatasi sesuai dengan tujuan dinas luar negeri.

Dikutip dari salinan surat edaran, Kamis (26/12/2024), aturan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, yakni harus melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN).

"PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan prosedur," tulis poin nomor 4 dalam surat edaran, Kamis.

Tercatat, ada sejumlah prosedur dalam pengajuan izin, di antaranya permohonan perjalanan dinas luar negeri diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum rencana tanggal keberangkatan.

Kemudian, pengajuan berkas permohonan dinas luar negeri wajib dilengkapi sejumlah dokumen, yakni kerangka acuan kerja yang memuat informasi mengenai urgensi kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya dan manfaat, serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan.

Lalu, konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal atau agenda kegiatan, maupun rundown yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri; serta korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan dinas dengan perwakilan pemerintah pada negara yang dituju.

Pelaku perjalanan dinas luar negeri juga harus melampirkan keterangan pembiayaan, khususnya bagi kegiatan dinas yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi, maupun sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor.

Begitu pula perlu melampirkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri untuk dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan perjanjian tugas belajar bagi kegiatan dinas luar negeri dalam rangka mengikuti pendidikan gelar.

Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para menteri/wakil menteri/pimpinan lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan dengan permohonan persetujuan tim pendamping substansi maupun non-substansi, dan permohonan persetujuan Menteri Ad Interim, khusus bagi penugasan PDLN menteri.

"Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kepulangan," jelas surat edaran.

Selanjutnya, PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden yang hasil kongkretnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

"Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan presiden, maka saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan," sebut SE.

Sebagai informasi, kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas.], berikut daftarnya:

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperketat izin perjalanan dinas luar negeri bagi kementerian, lembaga, daerah, dan instansi pemerintah.

Instruksi yang tertuang dalam Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini, untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," tulis Surat Edaran tersebut, dikutip Kamis (26/12/2024).

SHUTTERSTOCK/WIBISONO.ARI Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN), pegawai negeri sipil (PNS) anggota Korpri

Kemudian,yang diutamakan adalah yang memiliki urgensi substantif dan menghasilkan manfaatnyata bagi kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Terakhir, kegiatan perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas untuk memastikan efisiensi anggaran

Adapun rincian jumlah peserta kegiatan perjalanan dinas luar negeri terbaru, sebagai berikut.

• Kegiatan tugas belajar program diploma/sarjana/master/doktoral/post-doktoral: Jumlah peserta maksimal sesuai permohonan.
• Kegiatan kurir diplomatik/tenaga ahli Indonesia/penelitian/pengumandahan/detasering: Jumlah peserta maksimal sesuai permohonan.
• Kegiatan misi olahraga: Jumlah peserta maksimal sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping.
• Kegiatan kunjungan Presiden/Wakil Presiden: Jumlah peserta maksimal sesuai arahan Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Imigrasi mencegah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yasonna Hamonangan Laoly ke luar negeri.

Larangan ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan dugaan suap perkara pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.

Kasus tersebut melibatkan eks kader PDI-P Harun Masiku yang masih berstatus sebagai buronan sejak 2020.

Pernah copot Dirjen Imigrasi imbas kasus Harun Masiku

Menilik ke belakang, pada 2020, Yasonna Laoly pernah mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie.

Saat itu, Yasonna masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pencopotan tersebut buntut dari kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Yasonna mengeklaim, pencopotan Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron Harun Masiku.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti," ujarnya saat itu, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Sebelumnya, pada 16 Januari 2020, Yasonna mengungkapkan Harun Masiku masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020.

Namun, pada 22 Januari 2020, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

Adanya informasi dari Imigrasi mengundang anggapan bahwa Yasonna Laoly telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.

Hingga pada 23 Januari 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya pun melaporkan Menkumham Yasonna Laoly ke KPK.

Kemenkumham klaim ada keterlambatan informasi

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Ronny Sompie memberikan keterangan pers terkait surat pencekalan Rizieq Shihab di Jakarta, Selasa (12/11/2019). Dalam keterangan pers tersebut Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM mengatakan belum pernah menerbitkan surat pencekalan terhadap Rizieq Shihab karena pemerintah tidak mempunyai hak untuk menangkal WNI kembali ke Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

Menanggapi, Ronny Sompie mengeklaim telah menyampaikan informasi dengan benar dan tidak merekayasa data lalu lintas penerbangan.

Dia juga membantah anggapan yang menyebut Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan informasi keliru.

Menurut Ronny, penjelasan yang disampaikan Yasonna berasal dari data Ditjen Imigrasi per 13 Januari 2020.

Saat itu, Ditjen Imigrasi baru mencatat Harun Masiku terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020).

Kedatangan Harun pada Selasa (7/1/2020), kata Ronny, tak tercatat diduga karena perubahan sistem di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah menelusuri rekaman CCTV bandara, Imigrasi akhirnya dapat memastikan Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.

"Data yang beliau (Yasonna) berikan itu adalah data dari hasil kajian Ditjen Imigrasi tanpa rekayasa juga tanpa arahan Menkumham untuk merekayasa data tersebut," kata Ronny, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/1/2020).

Di sisi lain, Yasonna membentuk tim independen guna memeriksa kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut diisi oleh Direktorat Siber Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Ombudsman.

Yasonna pun menyebutkan, dengan Ronny Sompie yang tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan dapat terlaksana dengan baik.

"Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay (informasi), mengapa data itu tersimpan di PC bandara terminal 2," papar Yasonna pada 2020.

Yasonna diperiksa KPK sebagai saksi

Pekan lalu, Yasonna diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI-P dan eks Menteri Hukum dan HAM.

Dalam kapasitas sebagai mantan Menkumham, dia diperiksa terkait perpindahan Harun Masiku ke luar dan dalam negeri.

Sementara, dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDI-P, dia mengaku dimintai keterangan terkait surat permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai penetapan calon legislatif (caleg) yang meninggal dunia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Yasonna mengatakan, fatwa tentang Putusan Nomor 57 P/HUM/2019 tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan caleg yang sudah meninggal.

Menurut dia, MA juga sudah membalas surat yang dikirimkan DPP PDI-P dan memberikan pertimbangan hukum.

"Mahkamah Agung membalas fatwa itu dengan pertimbangan hukum soal diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih," kata Yasonna pada Rabu (18/12/2024), dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

Sementara itu, permintaan pencegahan Yasonna Laoly ke keluar negeri tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024, dan berlaku selama enam bulan.

Selain Yasonna Laoly, KPK juga mencegah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ke luar negeri, menyusul penetapan statusnya menjadi tersangka pada Selasa (24/12/2024).

"Larangan bepergian ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

(Sumber: Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo, Rakhmat Nur Hakim, Ardito Ramadhan | Editor: Kristian Erdianto, Diamanty Meiliana)