JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan membuka data 44.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Supratman menyatakan, data narapidana tersebut dibuka ke muka publik agar ada kontrol dari masyarakat.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imigrasi datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Kendati demikian, Supratman masih menunggu data 44.000 narapidana tersebut dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi).

Ia akan berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi Agus Andrianto terkait data narapidana tersebut.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imigrasi soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi," ujar Supratman.

Supratman menambahkan, tidak ada target dalam menyelesaikan data 44.000 narapidana tersebut, karena Kementerian Imigrasi yang bertugas melakukan asesmen.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa Kementerian Hukum akan meneliti data yang diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan menyerahkannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," ucap Supratman.

Sebelumnya, Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas.

Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Putusan MK tersebut membuka lebar kandidat capres dan cawapres pada Pilpres 2029 mendatang.

Namun Supratman berpendapat, pasangan capres dan cawapres tetap membutuhkan dukungan kuat dari Parlemen.

"Kalau itu sudah pasti (harus dapat dukungan kuat dari Parlemen). Pasti semua calon presiden ataupun presiden menginginkan dukungan yang kuat kepada parlemen," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Kumham, Imipras, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2024).

Supratman mengatakan, dukungan kuat dari Parlemen itu dibutuhkan pasangan capres dan cawapres karena program, regulasi, dan pembiayaan akan disetujui bersama DPR.

"Karena kalau tidak, maka tentu program-programnya, baik itu menyangkut soal pembiayaan, karena kan APBN kita disetujui bersama-sama dengan DPR, termasuk regulasi dalam bentuk undang-undang. Karena itu, dukungan politik di parlemen pasti sangat dibutuhkan," ujarnya.

Supratman pun memastikan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) nantinya berpedoman pada lima poin rekayasa konstitusional atau constitutional engineering yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan, sudah meminta Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) untuk mengkaji putusan MK tersebut untuk segera dibahas bersama DPR RI.

"Yang satu, tidak boleh rekayasa konstitusional itu disahkan kepada perolehan suara ataupun kursi. Kan itu intinya tuh. Nah karena itu pasti ini akan dipenuhi," ucap dia.

Diberitakan, MK memberikan lima poin pedoman rekayasa konstitusional atau constitutional engineering, menyusul dihapusnya ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, mengatakan pedoman untuk melakukan rekayasa konstitusional dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam merevisi UU Pemilu agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membeludak.

"Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi presidensial Indonesia," kata Saldi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta pada Kamis (2/1/2025), dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, kata dia, pembentuk undang-undang, dalam merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional dengan memperhatikan sejumlah hal yaitu:

1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
2. Pengusulan pasangan capres-cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.
3. Dalam mengusulkan pasangan capres-cawapres, parpol peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan parpol tersebut tidak menyebabkan dominasi, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih.
4. Parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan capres-cawapres dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.
5. Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan membuka data 44.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Supratman menyatakan, data narapidana tersebut dibuka ke muka publik agar ada kontrol dari masyarakat.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imigrasi datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Kendati demikian, Supratman masih menunggu data 44.000 narapidana tersebut dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi).

Ia akan berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi Agus Andrianto terkait data narapidana tersebut.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imigrasi soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi," ujar Supratman.

Supratman menambahkan, tidak ada target dalam menyelesaikan data 44.000 narapidana tersebut, karena Kementerian Imigrasi yang bertugas melakukan asesmen.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa Kementerian Hukum akan meneliti data yang diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan menyerahkannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," ucap Supratman.

Sebelumnya, Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas.

Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas masih menunggu data 44.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ia mengaaku akan berkomunikasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto terkait data narapidana tersebut.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum tidak memiliki target dalam menyelesaikan data 44.000 narapidana tersebut karena Kementerian Imipas yang bertugas melakukan asesmen.

Ia menuturkan, Kementerian Hukum akan meneliti data yang diberikan Kementerian Imipas dan menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," ujar Supratman.

Politikus Partai Gerindra ini berjanji akan membuka data narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," ucap Supratman.

Sebelumnya, Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas.

Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Supratman memastikan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berpedoman pada lima poin rekayasa konstitusional atau constitutional engineering yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang satu, tidak boleh rekayasa konstitusional itu disahkan kepada perolehan suara ataupun kursi. Kan itu intinya tuh. Nah karena itu pasti ini akan dipenuhi," kata Supratman saat ditemui di Graha Pengayoman Kementerian Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Supratman sudah meminta Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) untuk mengkaji putusan MK tersebut untuk segera dibahas bersama DPR RI.

"Saya lagi minta Dirjen PP baru kemarin saya perintahkan untuk segera kaji, kemudian itu kita akan bicarakan bersama dengan DPR," ujarnya.

Supratman mengatakan, dalam revisi UU Pemilu tidak menutup kemungkinan pemerintah dan DPR akan membahas soal seluruh parpol bisa mengusulkan capres dan cawapres.

Selain itu, ia berpendapat capres dan cawapres seharusnya pasangan yang mendapatkan dukungan yang kuat dari Parlemen.

"Karena kalau tidak, maka tentu program-programnya baik itu menyangkut soal pembiayaan, karena kan APBN kita disetujui bersama-sama dengan DPR, termasuk regulasi dalam bentuk undang-undang. Karena itu, dukungan politik di parlemen pasti sangat dibutuhkan," ucap dia.

Diberitakan, MK memberi lima poin pedoman rekayasa konstitusional atau constitutional engineering, menyusul dihapusnya ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, mengatakan pedoman untuk melakukan rekayasa konstitusional dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam merevisi UU Pemilu agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membludak.

"Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi presidensial Indonesia," kata Saldi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta pada Kamis (2/1/2/2025), dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, kata dia, pembentuk undang-undang, dalam merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional dengan memperhatikan sejumlah hal.

Berikut ini adalah lima poin pedoman dari Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan presiden usai MK hapus presidential threshold:

1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
2. Pengusulan pasangan capres-cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.
3. Dalam mengusulkan pasangan capres-cawapres, parpol peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan parpol tersebut tidak menyebabkan dominasi, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih.
4. Parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan capres-cawapres dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.
5. Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua menyebut, kasus kekerasan terhadap anak AS (5) di indekos, Gang Soter, Perum Organda, Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua yang dilaporkan ke Polresta Kota Jayapura pada Jumat (3/1/2024) memenuhi unsur penyiksaan.

Hal ini dikatakan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey, saat melakukan pemantauan terhadap korban di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Jayapura, pada Senin (6/1/2024) malam.

"Kami sudah lakukan pemantauan terhadap kasus ini dan memang kasus yang menimpa anak AS ini memenuhi unsur penganiayaan," katanya.

Frits mengaku prihatin terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh kedua orangtua angkat korban berinisial NS (36) dan JY (36) tersebut.

Tak hanya memantau korban, kata Frits, Komnas HAM Papua bertemu dengan tersangka (NS) di Ruang Tahanan Mapolresta Kota Jayapura.

"Menurut pelaku, penyiksaan ini terjadi berulang-ulang kali dalam kurun waktu agak panjang," katanya.

Tersangka NS menceritakan mengenai penyiksaan yang dilakukannya terhadap korban.

Ia mengaku penyiksaan ini dilakukan dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi oleh minuman keras (miras) atau obat-obatan.

"Dengan pengakuan tersangka, maka kasus ini kami menilai sudah memenuhi unsur penyiksaan," ujarnya.

Tersangka NS mengakui perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.

NS mengeklaim bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan bentuk kedisiplinan terhadap korban.

Bagi Komnas HAM Papua, menurut Frits, pengakuan yang disampaikan oleh tersangka tidak masuk akal.

"Contohnya sebenarnya masalah sepele seperti saat tersangka pulang kerja, anak kandungnya mengadu bahwa korban melemparnya. Hal itu langsung memicu tersangka untuk melakukan penganiayaan," katanya.

Oleh karena itu, bagi Frits, alasan seperti ini tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap anak kecil (balita).

"Peristiwa ini harus diproses hukum secara tuntas dan dipublikasikan, sehingga menjadi pelajaran untuk menghentikan praktik-praktik kekerasan terhadap anak," ucapnya.

"Proses hukum adalah pilihan yang tepat," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Frits menyerahkan sekardus mainan kepada korban sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi trauma yang dialami.

“Kami berharap mainan ini bisa memberikan keceriaan dan sedikit meringankan beban mental korban,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaku sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon.

Aturan ini resmi diundangkan pada 24 Desember 2024 dan menjadi tonggak baru dalam memberikan kepastian hukum terkait implementasi teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) di Indonesia.

"Kami mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lengkap dan panduan yang jelas bagi pelaku usaha untuk mendukung implementasi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon sebagai solusi dekarbonisasi yang andal dan berkelanjutan," ujar Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Menurut Marjolijn, teknologi ini tidak hanya membantu Indonesia mencapai target Net Zero Emission tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan investasi di sektor teknologi bersih.

"Indonesia memiliki formasi geologi strategis, seperti akuifer asin dan reservoir migas yang telah habis, untuk menyimpan karbon dioksida (CO?) secara aman," tambahnya.

Kementerian ESDM mencatat, potensi kapasitas penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 8 gigaton CO? di reservoir migas dan 400 gigaton di akuifer asin. Potensi ini diharapkan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon regional.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Carbon Capture and Storage, Dr. Belladonna Troxylon Maulianda, menyebut regulasi ini menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam memimpin implementasi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di Asia Tenggara.

"Aturan ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih tetapi juga membuka peluang investasi lebih besar dalam teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Manfaatnya akan dirasakan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi," ujarnya.

Selain memperkuat dasar hukum, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024 juga melengkapi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 yang lebih dahulu mengatur teknis pelaksanaan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Aturan ini mencakup panduan penyelenggaraan, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), hingga pengawasan kegiatan pascaoperasi.

Pemerintah juga menjalin kerja sama lintas negara, seperti dengan Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, untuk mempercepat pengembangan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon di Asia Tenggara.

Sebagai informasi, teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau CCS memungkinkan penangkapan karbon dari sumber emisi, seperti kilang, petrokimia, dan pembangkit listrik, untuk kemudian disimpan secara aman.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia memenuhi Nationally Determined Contributions (NDC) yang disampaikan dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP29).

NAYPYITAW, KOMPAS.com - Pemerintah militer Myanmar mengumumkan rencana untuk membebaskan 5.864 tahanan, termasuk 180 warga asing.

Ini dilakukan sebuah amnesti yang menandai hari kemerdekaan negara tersebut. Pengumuman ini disampaikan oleh media negara pada Sabtu (4/1/2025).

Sejak kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021, Myanmar telah dilanda kekacauan.

Militer menggulingkan pemerintahan sipil yang terpilih dan secara brutal menekan protes pro-demokrasi, yang memicu pemberontakan bersenjata di seluruh negeri.

Junta militer mengklaim akan mengadakan pemilihan umum tahun ini, namun rencana tersebut telah dikecam secara luas oleh kelompok oposisi sebagai sebuah tipuan.

Di antara mereka yang masih dipenjara oleh junta adalah mantan pemimpin negara, Aung San Suu Kyi, yang merupakan peraih Nobel.

Wanita berusia 79 tahun ini sedang menjalani hukuman 27 tahun terkait 14 tuduhan kriminal, mulai dari provokasi hingga penipuan pemilu dan korupsi.

Menurut pengacara, Suu Kyi membantah semua tuduhan tersebut.

Amnesti ini diharapkan dapat memberikan sedikit harapan bagi keluarga para tahanan, meskipun banyak yang skeptis terhadap niat junta dan masa depan demokrasi di Myanmar.

KOMPAS.com -Manchester City menorehkan kemenangan beruntun di Premier League setelah mengalahkan tamu mereka, West Ham United, 4-1 di Stadion Etihad.

Pertandingan Man City Vs West Ham merupakan laga lanjutan Liga Inggris yang bergulir pada Sabtu (4/1/2025).

Gol-gol Man City dimulai oleh sapuan Vladimir Coufal yang masuk ke gawangnya sendiri, disusul oleh dwigol Erling Haaland (42' dan 55") serta Phil Foden (58').

West Ham hanya bisa membalas sekali lewat gol Nicklas Fullkrug (71').

Ini adalah kali pertama Man City mencatatkan empat gol ke gawang lawan di Premier League setelah kemenangan 4-1 juga saat menjamu Ipswich Town pada 24 Agustus.

Pep Guardiola menurunkan line up sama seperti laga terakhir kontra Leicester. Ini adalah kali pertama Pep tak mengubah susunan pemain dalam dua laga beruntun di semua kompetisi sejak Agustus.

Savinho berperan besar dalam gol pembuka laga pada menit ke-10.

Penyerang asal Brasil tersebut melepas tembakan/umpan silang deras dari sisi kiri penyernagan yang masuk ke gawang West Ham setelah mendapat pantulan.

Premier League akhirnya menetapkan itu sebagai gol bunuh diri Coufal.

Namun, gol kedua Man City jelas milik Erling Haaland yang ia cetak tiga menit sebelum babak pertama berakhir.

Bomber asal Norwegia tersebut menuntaskan umpan silang cantik Savinho dengan tandukan di tiang jauh.

Skor 2-0 menjadi hasil pada penutup babak pertama.

Hanya 10 menit babak kedua berjalan, Erling Haaland kembali menambah gol.

Sang bomber lolos dari jebakan offside untuk menerima umpan Savinho. Dia mengambil sentuhan sekali lalu melepas tembakan cungkil melewati Alphonse Areola.

Ini adalah gol kesembilannya melawan West Ham di Premier League, terbanyak melawan suatu tim di kasta teratas Liga Inggris tersebut.

Tak sampai tiga menit setelah gol Haaland, Phil Foden ikut dalam pesta gol setelah mendapat bola sodoran dari Kevin de Bruyne.

Ini adalah gol kelima Foden sepanjang musim.

Clean sheet Man City kemudian hilang setelah West Ham membalas satu gol pada menit ke-71 lewat aksi penyerang asal Jerman Nicklas Fullkrug memanfaatkan umpan silang Thomas Soucek.

Namun, tak ada lagi gol tercipta dan pasukan Pep Guardiola mengamankan kesemua tiga poin.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi membuka layanan paspor untuk 1.075 orang pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

Imigrasi bakal melayani pembuatan paspor baru dan penggantian paspor di GBK dalam rangka hari jadi ke-75 Imigrasi yang jatuh pada 26 Januari 2025.

“Kuota permohonan paspor di GBK kami buka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor dan
terus dibuka sampai kuotanya habis," kata Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin Hidayawan dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (04/01/2025).

Jenis paspor yang kami terbitkan adalah paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Selain warga Jakarta, masyarakat di seluruh Indonesia juga bisa mengakses layanan Paspor Simpatik di kantor imigrasi terdekat.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Layanan Paspor Simpatik dibuka setiap hari Sabtu setiap pekan selama Januari 2025 hingga 25 Januari 2025 dengan jumlah kuota menyesuaikan kapasitas setiap kantor imigrasi.

Tato menjelaskan, Paspor Simpatik dapat diakses bagi masyarakat yang mendaftarkan permohonan melalui aplikasi M-Paspor maupun datang langsung (walk-in).

Layanan walk-in bakal diutamakan bagi kelompok prioritas, meliputi lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus.

Namun demikian, baik imigrasi di GBK maupun Paspor Simpatik di kantor-kantor imigrasi, tidak melayani permohonan paspor hilang atau rusak.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi membuka layanan paspor untuk 1.075 orang pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

“Kami harap layanan 1.075 paspor di GBK dan Paspor Simpatik di seluruh Indonesia
memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat," kata Tato.

"Untuk warga di daerah-daerah yang ingin mengakses layanan Paspor Simpatik, dapat konfirmasi ke kantor imigrasi terkait mengenai ketersediaan kuota paspor," pungkasnya.

Masyarakat yang mengurus paspor di GBK juga dapat berkunjung ke gerai-gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Festival Imigrasi (Imifest).

• Paspor Baru Indonesia Direncanakan Terbit mulai 17 Agustus 2025
• Biaya Pembuatan Paspor Biasa dan Elektronik Terbaru
• Depok Punya Paspor, Berisi Rute Wisata dan Bisa Distempel

Tersedia juga layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter, pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah.

Ditjen Imigrasi juga menggelar Immigration Run (Imirun) yang dapat diikuti oleh masyarakat umum pada hari yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga Ramli (59), korban penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, berencana mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), demi keselamatan Ramli dan keluarganya dalam kasus tersebut.

Adapun Ramli ditembak pelaku saat membantu rekannya sesama pengusaha rental mobil untuk mengejar dan menangkap pelaku pencurian mobil.

Ramli mengalami luka parah usai kejadian itu, sementara rekannya lyas Abdurrahman (48) tewas.

"Saya sedang proses menyiapkan berkas untuk pengajuan LPSK, namun kami belum sampai mengurus langsung ke pihak LPSK," kata anak Ramli, Alfia saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Lanjut Alfia mengatakan, alasan dia dan keluarganya ingin mengajukan perlindungan ke LPSK adalah mencari jaminan keselamatan bagi sang ayah yang sedang berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan dana restitusi yang kemungkinan diajukan oleh keluarga Ramli, Alfia mengatakan belum memikirkan sejauh itu.

"Untuk minta restitusi dana dan lain-lain, kami belum sampai di tahap itu, jadi kamipun masih belum tahu," tambah dia.

Istri Ramli, Anita juga mengonfirmasi bahwa keluarganya bakal mengajukan perlindungan kepada LPSK.

Bahkan, Anita mengatakan bahwa sang anak sedang cukup sibuk untuk mengurus berkas-berkas yang bakal diajukan ke LPSK.

"Iya untuk pendampingan, untuk segala macem. Sekarang dia (Alfia) lagi ngurus surat-surat untuk LPSK," kata Anita saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Diberitakan sebelumnya, terjadi peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1/2025).

Dalam tragedi itu, dua korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman (48) yang mobil rentalnya dicuri oleh pelaku, tewas. Sementara korban lainnya, Ramli (59), mengalami luka tembak di bagian tangan.

Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada empat orang.

"Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan," ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat (3/1/2025).

Keempat pelaku ini mengendarai dua mobil saat terjadinya peristiwa penembakan tersebut yang menyebabkan IA (48) tewas dan RM (60) luka berat.

Polisi juga telah memeriksa tujuh saksi, yakni empat orang yang berada di TKP dan tiga orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pendiriannya dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, atau yang dikenal dengan istilah presidential threshold.

Penghapusan itu tercantum dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 soal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Semua pihak menyambut poisitif putusan MK tersebut. Termasuk, Menteri Koordinator Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

1. Yusril: Pemerintah Hormati Putusan MK yang Batalkan Presidential Threshold

Yusril menegaskan bahwa pemerintah menghormati keputusan MK membatalkan ketentuan presidential threshold.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (3/1/2025).

Dia juga menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, terikat dengan putusan MK tersebut dan tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun.

“Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujarnya.

Setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121, dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan membahas implikasi keputusan tersebut terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," katanya.

Dia memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akademisi, pegiat Pemilu, dan masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

Berita selenngkapnya bisa dibaca di sini.

2. Panglima Benarkan Anggota TNI Terlibat Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area

Berita populer selanjutnya datang dari kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis, 2 Januari 2025.

Dalam tragedi itu, dua korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman (48), tewas, sementara korban lainnya, R (59), mengalami luka tembak di bagian tangan.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil tersebut.

"Betul sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut," kata Panglima TNI saat dikonfirmasi, Jumat.

Panglima Agus juga menyampaikan bahwa pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini.

"Apabila terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal).

"Pelaku sudah diamankan di Puspomal," kata Yusri kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.