Naypyitaw -

Otoritas junta militer Myanmar memberikan amnesti massal dalam rangka perayaan tahun baru di negara terisolasi tersebut. Nyaris 5.000 tahanan akan dibebaskan dari berbagai penjara oleh junta Myanmar.

Kelompok hak-hak sipil setempat, seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025), mengatakan junta Myanmar telah menangkap ribuan demonstran dan aktivis sejak kudeta militer tahun 2021, yang menghapuskan kekuasaan pemerintahan demokrasi dan menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara multipihak.

Amnesti yang merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman terhadap sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, secara rutin diumumkan untuk memperingati hari libur nasional atau festival keagamaan Buddha di Myanmar.

Namun sebagian besar tahanan politik terkemuka, termasuk pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, masih ditahan.

Junta militer Myanmar dalam pernyataannya pada Kamis (17/4) mengumumkan bahwa sebanyak 4.893 tahanan akan diberi pengampunan "untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara, untuk ketenangan pikiran rakyat, dan atas dasar belas kasih".

Untuk menyampaikan "kebaikan hati negara", sebut junta Myanmar, otoritas junta juga mengatakan sejumlah tahanan lainnya akan dikurangi hukumannya hingga seperenam dari total hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Pengurangan hukum ini tidak berlaku bagi tahanan yang melakukan pelanggaran serius.

Pelanggaran hukum serius yang masuk pengecualian mencakup perkumpulan yang melanggar hukum dan terorisme, serta pembunuhan dan pemerkosaan.

Disebutkan juga oleh junta Myanmar bahwa ada 13 warga negara asing (WNA) yang akan diampuni dan dideportasi ke negara asal mereka masing-masing. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal rincian identitas atau kejahatan yang dilakukan para WNA itu.

Simak juga Video: Menteri Imipas: Koruptor hingga Teroris Tak Dapat Amnesti dari Prabowo

Pada Kamis (17/4) pagi, seorang jurnalis AFP melihat kerumunan keluarga berkumpul di luar penjara Insein Yangon, bersiap untuk menyambut anggota keluarga tercinta mereka yang dibebaskan dari penjara.

Pengumuman amnesti massal itu disampaikan ketika pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dilaporkan akan melakukan perjalanan ke luar negeri, yang jarang dilakukan, ke Bangkok untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang kini memimpin blok ASEAN.

Pertemuan itu disebut akan membahas soal keselamatan tim kemanusiaan Malaysia yang dikirimkan ke Myanmar setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang negara tersebut bulan lalu.

Simak juga Video: Menteri Imipas: Koruptor hingga Teroris Tak Dapat Amnesti dari Prabowo

(nvc/idh)

NAYPYITAW, KOMPAS.com - Pemerintah militer Myanmar mengumumkan rencana untuk membebaskan 5.864 tahanan, termasuk 180 warga asing.

Ini dilakukan sebuah amnesti yang menandai hari kemerdekaan negara tersebut. Pengumuman ini disampaikan oleh media negara pada Sabtu (4/1/2025).

Sejak kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021, Myanmar telah dilanda kekacauan.

Militer menggulingkan pemerintahan sipil yang terpilih dan secara brutal menekan protes pro-demokrasi, yang memicu pemberontakan bersenjata di seluruh negeri.

Junta militer mengklaim akan mengadakan pemilihan umum tahun ini, namun rencana tersebut telah dikecam secara luas oleh kelompok oposisi sebagai sebuah tipuan.

Di antara mereka yang masih dipenjara oleh junta adalah mantan pemimpin negara, Aung San Suu Kyi, yang merupakan peraih Nobel.

Wanita berusia 79 tahun ini sedang menjalani hukuman 27 tahun terkait 14 tuduhan kriminal, mulai dari provokasi hingga penipuan pemilu dan korupsi.

Menurut pengacara, Suu Kyi membantah semua tuduhan tersebut.

Amnesti ini diharapkan dapat memberikan sedikit harapan bagi keluarga para tahanan, meskipun banyak yang skeptis terhadap niat junta dan masa depan demokrasi di Myanmar.

Naypyidaw: Junta Myanmar berencana membebaskan 5.864 tahanan, termasuk 180 warga negara asing, di bawah amnesti yang menandai hari kemerdekaan di negara Asia Tenggara tersebut, lapor media pemerintah pada Sabtu, 4 Januari 2025.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak awal 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan dengan kekerasan menekan protes pro-demokrasi, yang memicu pemberontakan bersenjata di seluruh negeri.

Mengutip dari The Straits Times, junta Myanmar mengaku akan mengadakan pemilu pada 2025, tetapi rencana itu telah dikecam secara luas oleh kelompok oposisi sebagai sebuah tipuan.
Di antara mereka yang masih dipenjara oleh junta Myanmar adalah mantan pemimpin sipil negara itu, peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Perempuan berusia 79 tahun itu menjalani hukuman 27 tahun terkait 14 tuntutan pidana, mulai dari penghasutan dan penipuan pemilu hingga korupsi. Suu Kyi membantah semua tuduhan itu, menurut pengacaranya.

Baca juga: Sekutu Dekat Aung San Suu Kyi Meninggal di Tahanan Junta Myanmar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com,JAKARTA - Pemerintah militer Myanmar mengumumkan pembebasan 5.864 tahanan, termasuk 180 warga asing, melalui amnesti khusus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, Sabtu (4/12/2024).

MengutipReuters,Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak awal 2021. Hal ini terjadi ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan menekan protes pro-demokrasi, sehingga memicu pemberontakan bersenjata di seluruh negeri.

Junta militer berencana menggelar pemilu tahun ini, tetapi langkah tersebut dikecam luas oleh kelompok oposisi sebagai sandiwara politik.

Sementara itu, mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, tetap mendekam di penjara. Pemenang Nobel Perdamaian berusia 79 tahun itu menjalani hukuman 27 tahun atas 14 dakwaan, termasuk hasutan, kecurangan pemilu, dan korupsi.Suu Kyi membantah semua tuduhan tersebut, menurut pernyataan kuasa hukumnya.

Sebagai informasi, pada 4 Januari 2024, Myanmar memperingati ulang tahun kemerdekaan negara ke-77.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken memberikan ucapan hari kemerdekaan kepada sang Negeri Seribu Pagoda tersebut.

Dalam pesannya, ia menyerukan agar kekerasan yang terjadi di Myanmar dapat dihentikan, termasuk membebaskan semua orang yang ditahan.

“Kami terus menyerukan kepada rezim militer untuk mengakhiri kekerasannya, membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil dan sewenang-wenang, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan mendukung kembalinya negara ini ke jalur demokrasi yang inklusif,” tuturnya, dikutip dari laman resmi Departemen Luar Negeri AS.