JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) jika ada yang menggugat aturan tersebut.

Yusril menyatakan, kemungkinan penghapusan ambang batas parlemen dapat terjadi mengingat MK telah menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

"Kalau besok ada yang menguji lagi minta supaya menyatakan bahwa parliamentary threshold bertentangan dengan UUD 1945, ya ada kemungkinan juga MK akan kabulkan sebagai konsekuensi dari pengabulan terhadap presidential threshold," ujar Yusril saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Namun, Yusril menegaskan bahwa prediksinya tersebut hanya bersifat spekulatif.

"Tapi, itu sih hanyaa prediksi saya, seperti apa nanti ya MK yang akan memutuskan," imbuhnya.

Yusril menjelaskan, keputusan terbaru MK terkait ambang batas parlemen, yakni putusan nomor 116/PUU-XXI/2023, lebih kepada permintaan penjelasan.

MK mengakui bahwa ambang batas parlemen merupakan open legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang.

"MK mengakui itu sebagai open legal policy, tapi mempertanyakan dasarnya mengatakan empat persen (ambang batas) itu dari mana," tambahnya.

Ia menekankan, putusan MK mengenai ambang batas pencalonan presiden tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan ambang batas parlemen.

"Pada waktu itu (memutuskan parliamentary threshold), MK tidak seperti putusan (threshold) pilpres. Kalau putusan tentang pilpres (MK) tegas mengatakan bahwa Pasal 222 tentang presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945, karena itu tidak mempunyai hukum mengikat," jelas Yusril.

Sebelumnya, MK pernah mengabulkan sebagian gugatan terkait ambang batas parlemen sebesar empat persen terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Kamis (29/2/2024).

Perkara yang terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ketua Pengurus Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem, Irmalidarti.

Dalam putusannya, MK menyatakan, norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional selama berlaku untuk Pemilu DPR tahun 2024.

Selain itu, MK menyatakan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, asalkan dilakukan perubahan dengan berpedoman pada beberapa syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian, ambang batas empat persen harus diubah sebelum Pemilu serentak tahun 2029, dan akan tetap berlaku di pemilu selanjutnya jika pengaturannya diubah.

SERANG, KOMPAS.com - Sebanyak 40 narapidana dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Serang dipindahkan ke Lapas Tangerang dengan pengawalan ketat petugas.

Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi over kapasitas di Rutan Serang dan untuk mencegah potensi gangguan keamanan.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang, Marthen Butar Butar menjelaskan, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas keamanan.

"Ini langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan di Rutan Serang dan memberikan ruang yang lebih layak bagi para narapidana,” ungkap dia di kantornya, di Serang, Sabtu (18/1/2025).

Marthen menjelaskan, Rutan Serang memiliki kapasitas maksimal sebanyak 274 orang, namun saat ini jumlah penghuni mencapai 573 orang.

Keadaan ini berimbas pada beban kerja petugas yang harus melaksanakan pengawasan ekstra ketat.

Meski demikian, Marthen menegaskan, berbagai program pembinaan tetap harus berjalan.

"Program pembinaan kemandirian, kerohanian, dan jasmani. Semua program ini harus dilakukan di tengah tantangan pengawasan yang kompleks agar keamanan tetap terjaga,” tambah dia.

Proses pemindahan narapidana berlangsung lancar dengan pengawalan ketat dari petugas pemasyarakatan dan Kejaksaan Negeri Serang.

Sebelum dipindahkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi untuk memastikan kelayakannya.

Marthen berharap, pemindahan ini tidak hanya mengurangi tekanan over kapasitas di Rutan Serang, tetapi juga mendukung terciptanya suasana pembinaan yang lebih optimal di Lapas Kelas I Tangerang.

"Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses pembinaan narapidana," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto siap menghadapi praperadilan atas penetapan status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDIP Harun Masiku.

"Kami nilai (praperadilan) ini hak hukum tersangka dalam rangka mencari keadilan. Apalagi merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tahun 2015, penetapan sah tidaknya tersangka menjadi obyek praperadilan," kata Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Ronny mengatakan, pihaknya siap menunjukkan celah-celah kekeliruan KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara tersebut.

Hal ini, kata dia, sesuai dengan putusan MK ketika memutus penetapan tersangka masuk dalam obyek praperadilan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik. Terutama jika dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan.

"Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan mulai menyidangkan perkara praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pada 21 Januari mendatang.

Dalam perkara praperadilan itu, Hasto menggugat status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

“Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025,” kata Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Djuyamto mengatakan, PN Jaksel baru menerima permohonan praperadilan Hasto hari ini dan terdaftar dengan Nomor Perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Ketua PN Jaksel kemudian menunjuk Djuyamto sebagai hakim tunggal yang akan mengadili permohonan tersebut.

“Diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak Termohon yaitu KPK RI,” tutur Djuyamto.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.

Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme PAW.

Selain itu, Hasto juga diduga menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak 2020.

MATARAM, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Muhammad Fadli, mengatakan pihaknya sudah memberikan pelayanan sesuai standar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk terdakwa IWAS alias Agus disabilitas selama ditahan di Lapas.

Hal ini menyusul pernyataan Agus dan kuasa hukumnya yang mengeluhkan fasilitas dan pendamping yang ada di Lapas karena dianggap tidak sesuai dengan yang selama ini disampaikan.

"Kita berikan sesuai standarnya, yang namanya orang tidak puas pasti tidak puas, enggak mungkin dia puas masuk penjara, pasti tidak puas. Kita sudah siapkan standar HAM-nya begini," kata Fadli dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025).

Fadli mengatakan, pihaknya telah menempatkan Agus di dalam sel khusus untuk napi disabilitas dan lansia yang ada di Lapas Lombok Barat.

Di sel disabilitas dan lansia tersebut, sudah terdapat kloset duduk untuk memenuhi kebutuhan napi dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, Lapas juga menunjuk tamping atau tahanan pendamping untuk membantu warga binaan yang sedang sakit atau berkebutuhan khusus.

"Terus khusus si Agus ini karena dia tidak bisa cebok, katanya, di dalam ada tamping yaitu narapidana lain yang kita tugaskan untuk membantu," kata Fadli.

Saat ini, yang menjadi tahanan pendamping Agus adalah tahanan yang kebetulan masih memiliki hubungan keluarga dengan Agus.

"Termasuk si Agus ini, sudah kita tunjuk, kebetulan ada sepupunya di dalam, itu dia kita tunjuk dan dia mau. Jadi kita satukan di dalam kamarnya untuk melayani dia si Agus, dan normal-normal saja selama ini enak-enak saja," kata Fadli.

Fadli menyebutkan ada sejumlah napi di Lapas Lombok Barat yang kondisinya lebih parah dari Agus, seperti menderita stroke dan tidak bisa berjalan.

Di bawah pengawasan petugas Lapas, napi yang sakit tersebut didampingi oleh tamping yang bertugas untuk menolong mereka.

"Kalau dia tidak bisa cebok, kita siapkan pendampingnya, dia tidak bisa jongkok, kita siapkan kloset duduknya, itu sudah mau bagaimana?" kata Fadli.

Lapas juga menyiapkan petugas medis atau perawat yang berjaga selama 24 jam.

"Khusus kamar lansia dan disabilitas, intensitasnya lebih sering karena mereka ada yang sakit, termasuk dia bagaimana buang air besarnya tetap dipantau, per jam perawat datang mengontrol mereka," kata Fadli.

Fadli menyebutkan, saat ini penghuni Lapas Lombok Barat ada sekitar 1.800 napi yang ditempatkan di dalam 90 kamar sel.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual fisik, IWAS alias Agus telah menjalani sidang perdana pada Kamis (16/1/2025).

Selama menjalani proses persidangan, Agus ditahan di Lapas Kuripan Lombok Barat.

Saat ini, tim penasihat hukum Agus tengah mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk pengalihan status penahanan Agus menjadi tahanan rumah.

Agus didakwa melanggar Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, Maulana Yusuf, terdiam saat dicecar Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Moh Ali Makki dan Ali Ruchi.

Dalil yang ditanyakan Saldi adalah upaya mengganti para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi oleh paslon petahana nomor urut 1, Ipuk Fiestiandani, Azwar Anas, dan Mujiono.

"Di halaman 7 permohonan itu begini, bahwa selisih perolehan suara pemohon paslon nomor 1 tersebut dikarenakan antara lain terdapat dugaan TSM berupa: Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana melalui panitia seleksi jabatan tinggi pratama telah melakukan proses pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon sebelum masa jabatan dalam pengumuman blablabla... dan seterusnya. Anda jawab nggak ini?" tanya Saldi dalam sidang perkara Pilbup Banyuwangi 2024 di Gedung MK, Jumat (17/1/2025).

"Kami jawab yang kami sampaikan, Yang Mulia," ujar Maulana Yusuf.

"Apa jawabnya?" kata Saldi lagi.

Maulana kemudian hanya menyebut dalil pemohon adalah dugaan sengketa administrasi, tanpa menjelaskan apakah hal tersebut melanggar sesuai tuduhan atau tidak melanggar sehingga KPU meloloskan administrasinya.

"Tapi kan harus dijelaskan, tau nggak Anda?" tutur Saldi.

Nada bicara Saldi kemudian meninggi dan menanyakan apakah lawyer KPU Banyuwangi ini memahami perkara yang ia tangani.

"Anda baca nggak putusan MK, semua hal bisa dipersoalkan di sini, Anda harus tahu itu. Kita sudah putus berkali-kali, di MK itu tidak hanya angka, itu termasuk ini bisa dipersoalkan, makanya apa jawaban Anda terkait dengan ini. Jangan hanya mengatakan sengketa administrasi," kata Saldi.

Kuasa hukum tersebut terdiam, suasana hening di ruang sidang hingga Saldi kembali bertanya.

"Nggak ada penjelasan itu? Biar nanti saya tanya ke Bawaslu, sudah Anda lanjut ke Petitum saja," katanya.

"Baik, Yang Mulia," imbuh kuasa hukum KPU Banyuwangi.

Dalam petitum yang diinginkan oleh KPU, agar MK menerima eksepsi termohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Setelah dibacakan petitum, Saldi Isra kemudian kembali menanyakan perihal dalil gugatan pemohon.

Dalil ini kemudian dijawab oleh pihak terkait, atau kuasa hukum paslon nomor urut 1, yang menyebut pergantian pejabat sesuai dengan aturan yang berlaku karena telah mendapat surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga memberikan keterangan terkait dalil tersebut, yang diwakili oleh Adrianus Yansen Pale.

Pale menyebut dalil pemohon termasuk dalam hal penggantian pejabat 6 bulan sebelum pemilihan yang pada pokoknya tidak ada temuan.

"Berkenaan dengan semua dalil permohonan a quo, tidak satupun terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran maupun permohonan sengketa yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi," ucap Pale.

BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum keluarga tersangka Nanang Irawan alias Nanang "Gimbal", Stifan Heriyanto, kecewa tak bisa bertemu istri Sandy Permana, Ade Andriani, saat mendatangi rumahnya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/1/2025).

Stifan mengaku, pihaknya sebelumnya telah memberi tahu Ade bahwa istri Nanang, Yulianti, akan menemuinya untuk menyampaikan permintaan maaf.

Akan tetapi, Ade tak ada di rumah ketika Yulianti tiba di kediamannya.

"Kami sangat menyayangkan karena sebelumnya kita sudah informasikan bahwa kita akan hadir dan datang hari ini jam sekian, sudah disampaikan. Sebelumnya ada (istri korban) sudah tahu, tapi enggak ada, keluar, enggak tahulah," kata Stifan usai mendampingi Yulianti menyampaikan permintaan maaf ke keluarga Sandy Permana, Jumat.

Stifan mengaku tak puas lantaran tak bisa bertemu dengan Ade untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Terlepas itu semua, Stifan memaklumi suasana kebatinan Ade apabila belum bisa bertemu keluarga Nanang.

Ia pun berharap Ade tetap bisa memaafkan keluarga Nanang kendati belum bisa bertatap muka langsung.

"Yang jelas istri dari pelaku Pak Nanang Gimbal sudah melakukan komunikasi dan meminta permohonan maaf, semoga si harapannya dimaafkan," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, Yulianti mendatangi kediaman Sandy Permana di Perumahan TNI/Polri, RT 05/RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/1/2025) pukul 14.40 WIB.

Menggunakan pakaian serba hitam dan masker putih, Yulianti datang didampingi tim kuasa hukumnya.

Sejumlah warga yang mengetahui kedatangan Yulianti bersama tim kuasa hukum pun langsung ikut merapat ke rumah Sandy.

Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandy Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah.

Yulianti hanya diterima ibu Sandy Permana, Noki, dan sejumlah anggota keluarga lain. Ia mendapat sambutan hangat.

Yulianti bersama Noki pun duduk bersebelahan di lantai ruang tamu yang berlaskan karpet.

Tak lama, Yulianti bersimpuh di hadapan Noki, menyampaikan permintaan maaf atas tindakan suaminya menghilangkan nyawa Sandy.

Permintaan maaf itu disampaikan Yulianti sembari mencium tangan Noki. Terdengar suara perempuan tersebut bergetar menahan tangis.

"Saya mau minta maaf ke keluarga korban karena kemarin saya empat hari dibawa polisi, baru dipulangin kemarin hari Rabu," ujar Yulianti.

KOMPAS.com - Terdakwa kasus pelecehan seksual, IWAS atau Agus disabilitas resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat sejak Kamis (9/1/2025).

Akan tetapi, baru-baru ini penasihat hukumnya, Donny A Sheyoputra membeberkan bahwa selama di dalam penjara kliennya tidak mendapatkan fasilitas yang layak.

"Agus mengatakan sudah terjadi luka, iritasi, gatal-gatal pada bagian kulit tubuh dia tertentu, karena merasa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai bagi dia yang seorang disabilitas," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Dia menambahkan, Agus juga tidak mendapat pendamping khusus untuk mengurus orang difabel.

Lantas, bagaimana aturan penjara untuk narapidana penyandang disabilitas di Indonesia?

Lapas wajib menyediakan fasilitas khusus difabel

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dona Budi Kharisma menjelaskan, hak keperdataan penyandang disabilitas tetap harus dilindungi meski berstatus narapidana.

Pemenuhan hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Karena itu, dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Rutan dan Lapas memberikan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas.

"Artinya, Undang-Undang Disabilitas dan Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan kewajiban kepada lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan layanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas," papar Dona, saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Dengan demikian dalam kasus Agus disabilitas, lanjutnya, sudah menjadi kewajiban Lapas untuk memberikan perlakuan khusus seperti menyediakan pelayanan serta fasilitas untuk memenuhi keperdataan narapidana.

Dalam proses peradilan, sebagai penyandang disabilitas Agus juga berhak mendapatkan akomodasi yang layak.

"(Diatur) dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan," tambahnya.

Mengacu pada pasal tersebut, akomodasi yang layak terdiri atas:

• Pelayanan
• Sarana dan prasarana

Dona menerangkan, akomodasi pelayanan dapat berupa penyediaan petugas pendamping disabilitas.

Sementara, sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas.

"Misalkan dalam kasus Agus yang memiliki hambatan dalam mengurus diri sendiri, maka paling tidak Lapas dapat menyediakan ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas," pungkasnya.

Bagaimana kalau Lapas tidak menyediakan fasilitas khusus difabel?

Dona melanjutkan, meski merupakan kewajiban, tetapi penyediaan sarana dan prasarana di Lapas harus memperhatikan kemampuan keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 39 Tahun 2020, yaitu:

"Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Masih mengacu pada PP di atas, pemerintah pusat dan daerah bisa mengalokasikan dana bantuan hukum untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan.

Artinya, kata Dona, tidak ada sanksi bagi Lapas yang belum mampu menyediakan fasilitas tersebut karena sifatnya tergantung kemampuan negara.

"Namun, setidaknya atau minimal, ada petugas pendamping disabilitas dan adanya ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas," tuturnya.

Dalam kasus Agus, menurutnya, tidak ada pilihan seperti dipindahkan ke Lapas lain, karena Indonesia belum memiliki Lapas khusus disabilitas.

"Solusinya ya adanya akomodasi yang layak tadi, tapi sekali lagi harus memperhatikan keuangan negara," imbuhnya.

Agus bisa dititipkan ke instansi penegak hukum lain

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengiyakan pernyataan Dona terkait kewajiban Lapas menyediakan fasilitas khusus disabilitas.

"Ya, sama fasilitasnya dengan masyarakat di luar Lapas, artinya ada fasilitas tertentu untuk para napi disabilitas, yang pasti haknya untuk tetap hidup harus dijamin oleh negara meskipun di dalam Lapas," kata Fickar kepada Kompas.com, Kamis.

Karena bersifat wajib, dalam kasus ini Agus bisa dititipkan ke instansi penegak hukum yang memiliki tempat penahanan disertai fasilitas khusus disabilitas.

Akan tetapi, dia menambahkan, narapidana penyandang disabilitas tetap diperlakukan sama seperti narapidana lainnya, kecuali jika memiliki masalah mental.

"Tidak ada perlakuan berbeda, perbedaannya sesuai dengan kecacatannya. Kalau cacat mental lain lagi itu bahkan bisa dilepaskan pelaku dari hukuman sebagaimana Pasal 44 KUHP," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan, turis Arab Saudi berinisial MA yang ditangkap karena memukul marbut masjid di Bogor, bakal dideportasi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, pihak imigrasi memeriksa kelengkapan dokumen MA dan menemukan bahwa ia telah overstay di Indonesia.

"Kami lakukan deportasi karena melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu overstay, dan Pasal 75 karena mengganggu ketertiban umum," kata Yuldi, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta.

Pihaknya melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor menangkap MA, pada Jumat (17/1/2025).

Penangkapan ini dilakukan setelah MA diduga melakukan pemukulan terhadap marbut Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, pada Minggu (12/1/2025).

"Alhamdulillah, kami dapat mengamankan warga negara Arab Saudi tersebut di sebuah vila yang berada di Cisarua, Bogor," kata Yuldi.

Yuldi mengatakan, insiden tersebut terjadi setelah MA menolak untuk melepas alas kaki saat memasuki area suci Masjid Al Muqsit.

Teguran dari marbot masjid berujung pada tindakan kekerasan.

"Tim penyidik menindaklanjuti laporan dari pelapor yang merasa dianiaya, bekerja sama dengan pihak Polsek Cisarua untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan," ujar dia.

Dalam perkembangan terbaru, Yuldi menyatakan bahwa MA dan marbot masjid bernama Rohmat, telah sepakat untuk berdamai.

"Karena Pak Rohmat tidak mau permasalahan ini diperpanjang dan WNA asal Saudi Arabia pun sudah meminta maaf kepada Pak Rohmat," ucap dia.

Sebelumnya, perkelahian antara MA dan marbot masjid ini menjadi viral di media sosial pada Senin (13/1/2025).

Tampak dalam video yang beredar kedua pihak terlibat dalam baku hantam di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, pada Minggu (12/1/2025) sore sekitar pukul 17.50 WIB.

Dari penelusuran Kompas.com, peristiwa ini bermula saat seorang WNA asal Arab Saudi masuk ke teras masjid tanpa melepas sandal.

Menurut Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa, saat itu marbut masjid yang juga bertugas sebagai petugas kebersihan, yang akrab disapa Pak Jenggot, segera menegur MA agar melepas sepatunya.

Namun, teguran itu tidak diindahkan. Sebaliknya, WNA tersebut malah mendorong Pak Jenggot, yang kemudian memicu cekcok antara keduanya.

Tak lama setelahnya, WNA itu melepaskan tendangan, yang memicu keributan lebih lanjut dan akhirnya berujung pada baku hantam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan, turis Arab Saudi berinisial MA yang ditangkap karena memukul marbut masjid di Bogor, bakal dideportasi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, pihak imigrasi memeriksa kelengkapan dokumen MA dan menemukan bahwa ia telah overstay di Indonesia.

"Kami lakukan deportasi karena melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu overstay, dan Pasal 75 karena mengganggu ketertiban umum," kata Yuldi, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta.

Pihaknya melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor menangkap MA, pada Jumat (17/1/2025).

Penangkapan ini dilakukan setelah MA diduga melakukan pemukulan terhadap marbut Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, pada Minggu (12/1/2025).

"Alhamdulillah, kami dapat mengamankan warga negara Arab Saudi tersebut di sebuah vila yang berada di Cisarua, Bogor," kata Yuldi.

Yuldi mengatakan, insiden tersebut terjadi setelah MA menolak untuk melepas alas kaki saat memasuki area suci Masjid Al Muqsit.

Teguran dari marbot masjid berujung pada tindakan kekerasan.

"Tim penyidik menindaklanjuti laporan dari pelapor yang merasa dianiaya, bekerja sama dengan pihak Polsek Cisarua untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan," ujar dia.

Dalam perkembangan terbaru, Yuldi menyatakan bahwa MA dan marbot masjid bernama Rohmat, telah sepakat untuk berdamai.

"Karena Pak Rohmat tidak mau permasalahan ini diperpanjang dan WNA asal Saudi Arabia pun sudah meminta maaf kepada Pak Rohmat," ucap dia.

Sebelumnya, perkelahian antara MA dan marbot masjid ini menjadi viral di media sosial pada Senin (13/1/2025).

Tampak dalam video yang beredar kedua pihak terlibat dalam baku hantam di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, pada Minggu (12/1/2025) sore sekitar pukul 17.50 WIB.

Dari penelusuran Kompas.com, peristiwa ini bermula saat seorang WNA asal Arab Saudi masuk ke teras masjid tanpa melepas sandal.

Menurut Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa, saat itu marbut masjid yang juga bertugas sebagai petugas kebersihan, yang akrab disapa Pak Jenggot, segera menegur MA agar melepas sepatunya.

Namun, teguran itu tidak diindahkan. Sebaliknya, WNA tersebut malah mendorong Pak Jenggot, yang kemudian memicu cekcok antara keduanya.

Tak lama setelahnya, WNA itu melepaskan tendangan, yang memicu keributan lebih lanjut dan akhirnya berujung pada baku hantam.

KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor berhasil menangkap MA (39), warga negara Arab Saudi, yang menjadi buron setelah melakukan pemukulan terhadap seorang marbut Masjid Al Muqsith di Cisarua, Bogor.

Penangkapan ini dilakukan Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas pada Selasa (14/01/2025) di sebuah vila di Desa Batu Layang, Cisarua.

Insiden pemukulan tersebut terjadi pada Minggu (12/01/2025) dan sempat viral di media sosial.

Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ruhiyat M. Tolib, kejadian bermula saat MA menolak melepas alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid, meskipun telah diperingatkan oleh petugas Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Keributan pun terjadi, hingga MA memukul seorang marbut bernama Rohmat.

“Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV,” ujar Ruhiyat.

Ruhiyat juga menyampaikan bahwa pihak DKM Al-Muqsith dan korban telah melakukan pendekatan restorative justice dengan memaafkan pelaku, sambil berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Pelaku terbukti overstay

Selain melakukan kekerasan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa MA telah tinggal di Indonesia secara ilegal (overstay) sejak 8 Januari 2025.

Ia masuk menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) pada 10 Desember 2024, namun tidak memperpanjang izin tinggalnya.

“MA melanggar Pasal 78 Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dapat dikenakan denda Rp1.000.000 per hari. Ia juga melanggar Pasal 75 UU Keimigrasian karena telah mengganggu ketertiban umum,” ungkap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, dikutip dari rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (17/01/2025).

Sanksi administratif keimigrasian yang bisa dijatuhkan meliputi deportasi, penangkalan, hingga pembatalan izin tinggal.

“Kami meminta masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan WNA di sekitar tempat tinggal mereka,” tambah Yuldi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa penangkapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum di Indonesia.

“Kami mengingatkan seluruh warga negara asing (WNA) di Indonesia untuk mematuhi hukum dan norma sosial yang berlaku. Pengawasan akan terus diperkuat, dan sinergi dengan aparat hukum akan diperluas,” tegas Agus.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengabulkan permohonan Muhammad Haryono (MH), sopir taksi yang juga menjadi saksi kunci dan tersangka dalam kasus penembakan yang mengakibatkan kematian seorang warga di Kalimantan Tengah, untuk menjadi justice collaborator (JC).

Haryono ditetapkan sebagai tersangka bersama Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), anggota polisi, dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyebabkan tewasnya Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin.

Insiden tersebut terjadi pada 27 November di Jalan Tjilik Riwut, Trans Kalimantan, Km 38.

Saat itu, Haryono mengemudikan mobil yang ditembaki oleh Brigadir Anton.

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto saat memperagakan adegan-adegan rekonstruksi kasus penembakan yang dilakukan olehnya. Rekonstruksi digelar di Markas Polda Kalteng, Palangka Raya, Senin (6/1/2025).

Setelah kejadian, pada 10 Desember 2024, Haryono melaporkan tindakan Brigadir Anton ke Polresta Palangka Raya.

Namun, ia justru ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat, kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK agar kliennya dapat menjadi JC untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut.

Setelah hampir satu bulan, LPSK menyetujui permohonan Haryono untuk menjadi JC. "Kami sudah konfirmasi melalui aplikasi perpesanan kepada pihak LPSK, memang permohonan kami disetujui, namun kami belum menerima hasil pertimbangan detail dari LPSK," ungkap Parlin dalam konfirmasi via telepon pada Jumat (17/1/2025).

Parlin juga menyebutkan bahwa mereka telah menerima hasil penelaahan dari LPSK yang menyetujui permohonan Haryono sebagai JC.

Namun, mereka masih menunggu keputusan terkait permohonan lain, yaitu pemindahan Haryono ke sel khusus untuk menjamin keamanannya.

"Ada permohonan lain selain JC, yakni pemindahan MH ke tahanan khusus, agar dia lebih aman dan tidak ada intervensi, namun kami belum dapat keputusan ini," tuturnya.

Parlin mengungkapkan bahwa hasil sidang LPSK telah keluar dan menyatakan bahwa Haryono resmi menjadi JC dalam kasus ini sejak Selasa (14/1/2025).

Ia menegaskan bahwa Haryono berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. "Dengan JC ini, artinya MH adalah orang yang jujur dan terbuka, sehingga tidak pantas untuk dihukum seberat-beratnya," tegas Parlin.

Menurut Parlin, kasus ini terungkap berkat inisiatif Haryono yang melaporkan tindakan Brigadir Anton kepada pihak berwajib.

"MH akan membongkar semua yang dia ketahui, terkait perbuatan yang dilakukan oleh AKS dan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban BA," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra dan kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Muhammad Sahwan tiba-tiba membahas legenda sepakbola Brazil, Ricardo Izecson dos Santos Leite atau lebih dikenal dengan Ricardo Kaka.

Momen jenaka ini terlihat saat Sahwan membacakan jawaban atas tudingan Bupati Pandeglang Irna Narulita ikut memberikan dukungan kepada adik iparnya Dewi Setiani yang mencalonkan diri sebagai bupati Pandeglang pada pilbup 2024.

"Bupati aktif Pandegelang yang merupakan kaka ipar calon bupati nomor urut 2," kata Sahwan dalam sidang jawaban termohon yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Itu Kaka atau kakak? Kalau Kaka itu nama pemain sepakbola," kata Saldi memotong penjelasan Sahwan.

"Kakak, Yang Mulia," kata Sahwan menjawab.

Saldi melanjutkan membahas gelandang serang Ricardo Kaka dengan bertanya apakah kuasa hukum mengetahui sosok legenda AC Milan itu.

"Kalau Kaka itu tahu enggak Anda? pemain sepakbola dulu dari AC Milan," tutur Saldi.

"Tahu, Yang Mulia," kata Sahwan sambil tersenyum.

Saldi kemudian menerka-nerka nomor punggung Kaka saat masih bermain untuk AC Milan. Namun dia lupa.

"Nomor berapa nomor punggungnya saya lupa," katanya.

Ucapan Saldi disambut Sahwan dengan menyebut angka "22".

Mendengar angka 22, Saldi memberikan pujian kepada Sahwan karena mengenal lebih baik sosok Kaka dan sama-sama hobi sepakbola.

"Ah Anda lebih pintar dibanding saya, hehe. Sama-sama hobi sepakbola kita kalau begitu. Lanjut," katanya.

Dalam perkara ini, KPU membantah keterlibatan Bupati Pandeglang Irna dalam kemenangan cagub-cawagub nomor urut 2 Dewi Setiani-Iing Andri Supriadi.

Dalam petitumnya, KPU meminta MK mengabulkan eksepsi mereka dan menolak permohonan paslon upati dan wakil bupati nomor urut 1 Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya.