KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semua aset milik Mayor Teddy terlampir dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang dirilis pada Rabu (15/1/2025).

Mayor Teddy merupakan salah satu dari 124 pejabat Kabinet Merah Putih yang sudah melaporkan LHKPN.

Lantas, berapa harta kekayaan Mayor Teddy?

Harta kekayaan Mayor Teddy

Menurut data LHKPN, harta kekayaan Mayor Teddy Indra Wijaya yang dilaporkan ke KPK pada 31 Desember 2024 mencapai Rp 15,3 miliar.

Mayoritas harta kekayaannya berupa aset properti atau tanah dan bangunan senilai Rp 8.200.000.000.

Mayor Teddi tercatat memiliki properti di Sragen, Jawa Tengah, Minahasa, Sulawesi Utara, dan Bekasi, Jawa Barat.

Dari total lima aset propertinya, empat di antaranya merupakan hibah dan satu tanah bangunan di Bekasi didapat dari hasil sendiri.

Mayor Teddy juga memiliki tiga mobil, yaitu Toyota Jeep L.C. tahun 2014, Toyota Fortuner tahun 2015, dan Honda CRV tahun 2010. Kendaraan ini merupakan hasil sendiri senilai Rp 1.330.000.000.

Kekayaan Mayor Teddy juga mencakup harta bergerak lainnya senilai Rp 4.680.000.000, serta kas dan setara kas Rp 1.170.000.000.

Seskab tercatat tidak memiliki utang, sehingga harta kekayaannya mencapai Rp 15.380.000.000.

Gaji Mayor Teddy

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) terbaru, Seskab Mayor Teddy memiliki jabatan setingkat ASN eselon II dan bukan setingkat menterti karena posisinya berada di bawah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Hal itu pernah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, sebagaimana diberitakan Kompas.com (23/10/2024).

Artinya, sebagai ASN eselon II, gaji Mayor Teddy mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.

Sebagai informasi, eselon II adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua yang memiliki dua jenjang pangkat, yakni eselon IIA dan eselon IIB dengan golongan tertinggi IV/d dan terendah IV/b.

Mangacu pada PP tersebut, gaji pokok Mayor Teddy sebagai Seskab berkisar antara Rp 3.426.900 hingga Rp 6.114.500.

Selain itu, Seskab juga mendapat tunjangan kinerja sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2018.

Rentang tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet berkisar antara Rp 2.575.000 hingga paling tinggi untuk kelas jabatan 18 sebesar Rp 46.950.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkoordinasi untuk memperkuat proses deradikalisasi guna mengurangi atau menghilangkan paham radikalisme.

Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan fokus pada pelaksanaan deradikalisasi di seluruh tempat, baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun lingkungan masyarakat.

“Konteks yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Nah, dalam dua sasaran yang dilakukan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme dan mantan-mantan narapidana terorisme,” kata Eddy seusai bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Eddy menyebut BNPT telah berkoordinasi dengan Polri, TNI, Kementerian Agama, dan Kemensos dalam rangka melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada para mantan napiter dan korban terorisme.

“Sehingga harapannya ke depan negara hadir dalam konteks melakukan upaya-upaya sesuai dengan cita-cita Bapak Prabowo, baik itu untuk memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan nilai HAM, serta memperkuat toleransi beragama sehingga ke depan Indonesia emas ini akan tercapai dengan baik,” ucap dia.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menambahkan bahwa deradikalisasi ini akan ditujukan kepada para mantan narapidana kasus terorisme dan korban tindakan aksi terorisme.

“Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini, terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi eks-napiter dan korban-korban aksi terorisme,” kata Gus Ipul.

Mensos menjelaskan, sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah banyak eks narapidana maupun korban-korban aksi terorisme yang telah menjalani rehabilitasi oleh Kemensos.

Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan para narapidana kepada keluarga dan lingkungan asal.

Ia menyebutkan, rehabilitasi ini diperlukan supaya mereka bisa kembali hidup berdampingan dengan masyarakat.

“Ini menjadi momen penting bagi kami, Kementerian Sosial dan BNPT, agar ke depan kita bisa lebih memperkuat layanan dan memperkuat program dalam rangka untuk terus memperkuat mereka yang selama ini menjadi eks-napiter maupun korban kekerasan atau korban terorisme,” kata Gus Ipul.

TEPI BARAT, KOMPAS.com - Militer Israel pada Selasa (21/1/2025) mengatakan telah meluncurkan operasi di Jenin, Tepi Barat yang diduduki.

Pasukan tersebut menjalankan tugas dari PM IsraelBenjamin Netanyahu bahwa serangan Israel di Tepi Barat itu bertujuan untuk memberantas terorisme di daerah tersebut.

Kementerian kesehatan Palestina, yang berpusat di Ramallah, mengatakan, operasi tersebut telah menewaskan 10 orang.

Atau hanya beberapa hari setelah gencatan senjata Gaza antara Israel dan kelompok Hamas berlaku, dikutip dari kantor berita AFP pada Rabu (22/1/2025).

Dalam pernyataan bersama, militer dan badan keamanan Shin Bet mengatakan, bersama dengan Polisi Perbatasan Israel, mereka telah meluncurkan operasi yang dijuluki "Tembok Besi" di Jenin.

Sementara dalam sebuah pernyataan yang dirilis tak lama setelah peluncuran operasi tersebut, Netanyahu mengatakan, serangan tersebut bertujuan untuk "memberantas terorisme" di Jenin.

Selain itu juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk melawan Iran. Israel menuduh Iran mengirim senjatanya di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, dan Tepi Barat.

Pemerintah Israel menuduh Iran, yang mendukung kelompok-kelompok bersenjata di seluruh Timur Tengah termasuk Hamas di Gaza, karena berupaya mengirim senjata dan uang kepada kelompok itu di Tepi Barat.

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, petugas tanggap daruratnya merawat tujuh orang yang terluka akibat peluru tajam dan pasukan Israel menghalangi akses mereka ke area tersebut.

"Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan penahanan diri secara maksimal dari pasukan keamanan dan mengatakan, ia merasa prihatin," ungkap wakil juru bicaranya Farhan Haq.

LSM Israel B'Tselem menuduh pemerintah Israel menggunakan gencatan senjata Gaza sebagai alasan dan kesempatan untuk meningkatkan penindasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

"Ini bukan seperti apa gencatan senjata," katanya.

Gubernur Jenin Kamal Abu al-Rub mengatakan kepada AFP, operasi tersebut adalah invasi ke kamp pengungsi.

"Itu terjadi dengan cepat, helikopter Apache di langit dan kendaraan militer Israel di mana-mana," tambahnya.

Juru bicara pasukan keamanan Palestina, Anwar Rajab, mengatakan dalam sebuah pernyataan, pasukan Israel telah menembaki warga sipil dan pasukan keamanan.

Akibatnya, beberapa warga sipil dan sejumlah personel keamanan terluka, salah satunya dalam kondisi kritis.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pencabutan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, dimulai pukul 10.00 WIB, Rabu (22/1/2025).

Hingga pukul 11.00 WIB, proses pencabutan oleh tim gabungan masih berlangsung.

Tim gabungan yang terlibat meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, instansi terkait, dan masyarakat nelayan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menjelaskan, pagar bambu dicabut menggunakan tali yang ditambatkan pada kapal petugas gabungan.

Teknik ini memastikan bambu tercabut hingga ke bagian paling bawah sehingga tidak menyisakan material di laut.

"Bambu yang terkumpul akan dijadikan barang bukti untuk proses hukum. Sisanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan jika diperlukan," ujar Doni.

Pantauan Kompas.com menunjukkan, belum semua bambu terkumpul.

Belasan bilah bambu terlihat mengambang di permukaan air usai pencabutan. Doni memastikan bambu yang tercecer akan segera dikumpulkan.

"Akan diambil nanti. Prosesnya belum selesai," katanya.

Pembongkaran diperkirakan memakan waktu hingga 10 hari. Untuk hari pertama, pemerintah menargetkan pencabutan pagar sepanjang 7 kilometer.

Namun, Doni menambahkan, cuaca di lokasi yang mendung dan gerimis bisa memengaruhi target tersebut.

Doni juga memaparkan, total 2.593 personel gabungan dengan 281 armada dikerahkan untuk pembongkaran.

"KKP mengerahkan 11 armada dengan 450 personel. TNI AL menurunkan 33 armada dan 753 personel. Polair menggunakan 6 armada dengan 80 personel," ujar Doni.

Sementara itu, KPLP menyumbang 2 armada dengan 30 personel. Bakamla mengerahkan 3 armada dan 100 personel. Pemprov Banten mendukung 3 armada dengan 95 personel, serta nelayan mengoperasikan 223 kapal dengan 1.115 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Razman Arif Nasution bereaksi setelah anak Nikita Mirzani berinisial LM (17) dijemput keluarganya di Rumah Sakit Polri pada 17 Januari 2025 lalu.

Razman pun mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan dugaan tindak kekerasan yang dialami oleh LM.

Bersama tim kuasa hukumnya, Razman menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan bukti berupa rekaman suara dan video kepada Komnas HAM.

“Pengaduan tersebut sudah dituangkan, sudah didraft, dan sudah dikoreksi. Kami juga menyerahkan dokumen-dokumen seperti voice note, video, dan lain-lain terkait apa yang kami adukan,” kata Razman saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Razman memastikan bahwa pengaduan tersebut telah diterima oleh Komnas HAM dengan nomor registrasi 03/RAN-LAW FIRM/I/2025.

“Pengaduan ini sudah ada tanda terimanya,” ujar Razman.

Razman berharap laporan ini dapat mendorong Komnas HAM untuk turun tangan langsung menangani masalah tersebut.

“Kenapa kami datang ke sini? Itu juga berdasarkan hasil konsultasi saya dengan beberapa pihak, termasuk pejabat negara, yang menyebutkan bahwa ini termasuk pelanggaran HAM yang dialami saudara LM,” jelas Razman lagi.

Sebelumnya, LM dilaporkan kabur dari sebuah safe house (rumah aman) dan meminta pertolongan kepada Razman.

Namun, situasi ini menimbulkan masalah hingga LM sempat dititipkan di RS Polri Kramat Jati.

Pada 17 Januari 2025, LM akhirnya dijemput oleh keluarganya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, berharap proses sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak berlarut-larut.

Ronny meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengulur-ulur waktu dengan tidak menghadiri persidangan seperti pada Selasa (21/1/2025) kemarin yang merupakan jadwal sidang perdana.

"Seharusnya proses praperadilan ini tidak berlarut-larut dan KPK tidak mengulur-ulur waktu," kata Ronny kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Ketua DPP PDI-P ini menyayangkan KPK tidak hadir pada sidang perdana kemarin yang membuat sidang ditunda hingga 5 Februari 2025.

Padahal, pihak KPK sudah menyatakan di depan publik bahwa mereka siap menghadapi proses praperadilan.

Ronny mengatakan, pihaknya tetap menghormati KPK sebagai lembaga, tetapi juga meminta agar KPK hadir pada sidang-sidang berikutnya.

Ia mengingatkan bahwa konsep praperadilan adalah fast trial atau hak atas pengadilan yang cepat.

Konsep praperadilan digunakan untuk melindungi hak pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan penegak hukum.

"Semoga di sidang berikutnya tidak mangkir lagi agar sejumlah pelanggaran dan bahkan kesewenang-wenangan penyidik KPK dalam menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto sebagai tersangka bisa diuji secara hukum," kata Ronny.

Ia menambahkan, praperadilan diharapkan menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan demokrasi di jalur hukum.

Dalam hal ini, tim hukum Hasto bersikeras mengungkap sejumlah dugaan cacat prosedural yang dilakukan penyidik KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"Begitu banyak kejanggalan yang kami temukan, baik dari aspek waktu, prosedur, maupun substansi, namun sebagian yang menjadi lingkup kewenangan praperadilan akan kami uji di forum tersebut, di antaranya perbuatan sewenang-wenang KPK dalam menerbitkan Sprindik dan SPDP terhadap Mas Hasto serta sejumlah persoalan lainnya," ujar Ronny.

Untuk diketahui, KPK selaku termohon tidak hadir atau pun mengutus tim hukum dalam sidang perdana praperadilan Hasto Kristiyanto, Selasa (21/1/2025) di PN Jaksel.

Absennya KPK membuat Hakim Tunggal PN Jaksel, Djuyamto, memutuskan untuk menunda sidang praperadilan dan melakukan penjadwalan ulang pada 5 Februari 2025.

"Dengan demikian kita tunda pada tanggal 5 dengan agenda memanggil kembali termohon. Sidang ditutup," kata Djuyamto sembari mengetuk palu tanda persetujuan sidang ditunda, Selasa, di ruang sidang utama PN Jaksel.

Adapun gugatan praperadilan diajukan Hasto atas penetapan status tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

KPK beralasan masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan materi terkait gugatan praperadilan Hasto di PN Jaksel.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, proses persiapan itu membuat KPK meminta PN Jaksel menunda sidang perdana praperadilan Hasto yang semestinya digelar pada Selasa.

"Biro Hukum KPK telah mengajukan penundaan sidang praperadilan ke Pengadilan, karena masih harus menyiapkan materi sidang mulai dari ahli, sampai dengan hal administratif lainnya. Yang mana untuk hal tersebut, memerlukan waktu koordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata Tessa dalam keterangan tertulis, Selasa.

PENANGANAN terorisme di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun global, masih menyisakan banyak tantangan yang memerlukan perhatian mendalam.

Dalam langkah yang mengejutkan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengemukakan wacana untuk memulangkan Encep Nurjaman alias Hambali, seorang tokoh militan yang dikenal "sang pejuang" di Jamaah Islamiyah yang saat ini dipenjara di fasilitas militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

Wacana ini muncul di tengah situasi yang belum sepenuhnya tuntas terkait penanganan Jamaah Islamiyah di Indonesia.

Terlebih lagi, ada potensi pemberian wadah organisasi bagi mereka yang telah meninggalkan struktur lama patut dicermati secara seksama.

Pendekatan ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat memberikan ruang bagi transformasi ideologi lama menjadi bentuk baru yang lebih adaptif dan terorganisasi.

Keputusan ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan medan pertarungan ideologis yang bisa mengubah wajah ancaman terorisme di masa depan.

Pada 2024, terjadi dua deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah di kawasan Bogor pada 30 Juni dan di Solo pada 21 Desember.

Sementara itu, di luar negeri, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) berhasil menguasai wilayah Suriah, memaksa Indonesia untuk menghadapi pilihan politik yang semakin rumit, tanpa adanya sikap resmi yang jelas.

Di lapangan, terdapat fakta bahwa beberapa WNI yang awalnya terdaftar sebagai peserta Sasana Jamaah Islamiyah di Suriah, setelah tiba di Idlib, malah bergabung dengan HTS yang hingga saat ini masih digolongkan sebagai kelompok teroris.

Perlu diingat, prioritas Indonesia bukanlah memulangkan warga yang terlibat dengan HTS, tetapi memfokuskan repatriasi pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak, sambil menunggu proses transisi di Suriah, atau mungkin mengambil sikap yang serupa seperti di Afghanistan.

Hambali, sosok yang menjadi figur sentral dalam jaringan terorisme global, khususnya terkait dengan Jamaah Islamiyah dan al-Qaeda, memainkan peran penting dalam merancang serangkaian serangan besar, termasuk Bom Bali 2002 dan serangan lainnya di Indonesia.

Ia juga diduga terlibat dalam pendanaan serta pelatihan kelompok teroris di kawasan-kawasan konflik seperti Ambon dan Poso.

Penangkapannya dalam operasi gabungan CIA dan Thailand di Ayutthaya pada 14 Agustus 2003, menjadi salah satu momen signifikan dalam upaya internasional untuk memerangi terorisme.

Meski tim penyidik dari kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) sempat diberikan izin untuk memeriksanya di Guantanamo, Hambali tetap tidak dibawa kembali ke Indonesia.

Namun, pertanyaan besar masih menggantung: apakah bahaya yang ditimbulkan oleh pemulangannya lebih besar daripada manfaatnya? Atau justru kita sedang bermain api dengan membuka pintu bagi ideologi teroris yang lebih canggih dan licin?

PENANGANAN terorisme di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun global, masih menyisakan banyak tantangan yang memerlukan perhatian mendalam.

Dalam langkah yang mengejutkan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengemukakan wacana untuk memulangkan Encep Nurjaman alias Hambali, seorang tokoh militan yang dikenal "sang pejuang" di Jamaah Islamiyah yang saat ini dipenjara di fasilitas militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

Wacana ini muncul di tengah situasi yang belum sepenuhnya tuntas terkait penanganan Jamaah Islamiyah di Indonesia.

Terlebih lagi, ada potensi pemberian wadah organisasi bagi mereka yang telah meninggalkan struktur lama patut dicermati secara seksama.

Pendekatan ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat memberikan ruang bagi transformasi ideologi lama menjadi bentuk baru yang lebih adaptif dan terorganisasi.

Keputusan ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan medan pertarungan ideologis yang bisa mengubah wajah ancaman terorisme di masa depan.

Pada 2024, terjadi dua deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah di kawasan Bogor pada 30 Juni dan di Solo pada 21 Desember.

Sementara itu, di luar negeri, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) berhasil menguasai wilayah Suriah, memaksa Indonesia untuk menghadapi pilihan politik yang semakin rumit, tanpa adanya sikap resmi yang jelas.

Di lapangan, terdapat fakta bahwa beberapa WNI yang awalnya terdaftar sebagai peserta Sasana Jamaah Islamiyah di Suriah, setelah tiba di Idlib, malah bergabung dengan HTS yang hingga saat ini masih digolongkan sebagai kelompok teroris.

Perlu diingat, prioritas Indonesia bukanlah memulangkan warga yang terlibat dengan HTS, tetapi memfokuskan repatriasi pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak, sambil menunggu proses transisi di Suriah, atau mungkin mengambil sikap yang serupa seperti di Afghanistan.

Hambali, sosok yang menjadi figur sentral dalam jaringan terorisme global, khususnya terkait dengan Jamaah Islamiyah dan al-Qaeda, memainkan peran penting dalam merancang serangkaian serangan besar, termasuk Bom Bali 2002 dan serangan lainnya di Indonesia.

Ia juga diduga terlibat dalam pendanaan serta pelatihan kelompok teroris di kawasan-kawasan konflik seperti Ambon dan Poso.

Penangkapannya dalam operasi gabungan CIA dan Thailand di Ayutthaya pada 14 Agustus 2003, menjadi salah satu momen signifikan dalam upaya internasional untuk memerangi terorisme.

Meski tim penyidik dari kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) sempat diberikan izin untuk memeriksanya di Guantanamo, Hambali tetap tidak dibawa kembali ke Indonesia.

Namun, pertanyaan besar masih menggantung: apakah bahaya yang ditimbulkan oleh pemulangannya lebih besar daripada manfaatnya? Atau justru kita sedang bermain api dengan membuka pintu bagi ideologi teroris yang lebih canggih dan licin?

Lebih menarik lagi, paspor yang dimiliki oleh Hambali pada saat penangkapannya mencantumkan namanya dan fotonya, namun paspor tersebut bukan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Paspor tersebut tercatat sebagai paspor Spanyol. Berarti negara yang berhak memberikan perlindungan kepadanya adalah Spanyol, bukan Indonesia, meskipun Hambali dilahirkan di Cianjur, Jawa Barat, pada 1964.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ada sejumlah pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan dalam kasus seperti yang dialami oleh Encep Nurjaman alias Hambali.

Menurut peraturan tersebut, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dapat kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain.

Mengingat paspor yang dipegang oleh Hambali diterbitkan oleh Spanyol, hal ini menunjukkan bahwa ia telah memperoleh kewarganegaraan negara lain, yang memunculkan pertanyaan tentang status kewarganegaraannya menurut hukum Indonesia.

Oleh karena itu, keputusan untuk memulangkan Hambali atau tidak harus mempertimbangkan lebih jauh dari sekadar persoalan kemanusiaan, melainkan juga kebijakan keamanan nasional serta komitmen Indonesia dalam perjuangan global melawan terorisme.

Satu keputusan keliru saja dapat menjadi preseden buruk, menciptakan celah bagi lahirnya ancaman baru yang lebih berbahaya dan terorganisasi.

Sebagai negara yang masih terbelenggu oleh ancaman terorisme dalam berbagai bentuknya, kita perlu merenung pada kisah Abu Bakar Ba'asyir, yang juga merupakan sahabat dekat Hambali.

Setelah dibebaskan, tanda-tanda ketidaksetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai terlihat.

Pada 7 Januari 2024, ABB bersama Said Sungkar—adik dari almarhum Abdullah Sungkar yang pernah menjadi mitra strategis ABB dalam mendirikan jaringan Islam radikal di Asia Tenggara—serta Afif Abdul Majid, tokoh senior Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), mengajukan permintaan fatwa yang mengandung ideologi kuat: Kewajiban Menegakkan Daulah Islamiyah.

Pertanyaan mengenai apakah semangat ideologis Hambali masih tetap utuh setelah sekian lama ataukah telah mengalami perubahan, menjadi sangat krusial dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Ideologi yang telah membentuk setiap tindakan dan keputusannya di masa lalu berpotensi tetap mengakar kuat, terutama dalam konteks terorisme yang sering kali mengandalkan doktrin-doktrin ideologis yang tahan lama dan sulit dipadamkan.

Jika semangat ideologis Hambali tetap tak tergoyahkan, ancaman yang ia bawa, bersama kelompok-kelompok yang pernah ia pimpin, bisa saja muncul kembali, meskipun dalam bentuk berbeda, dengan dinamika yang lebih kompleks.

Kita juga tidak bisa serta merta menyamakan kasus terorisme dengan kasus-kasus pidana lainnya, seperti yang ditangani oleh Menko Kumham Imipas.

Misalnya, dalam kasus terpidana mati narkoba seperti Mary Jane di Filipina atau lima terpidana Bali Nine di Australia. Begitu pula dalam hal pemindahan terpidana mati narkotika berkebangsaan Perancis, Serge Areski Atlaoui.

Kasus-kasus ini umumnya lebih terkait dengan aspek pidana yang lebih berfokus pada hukum positif dan prosedural.

Sementara terorisme melibatkan aspek ideologi yang jauh lebih mendalam dan berpotensi membahayakan keamanan jangka panjang.

Dalam konteks hukum Indonesia, salah satu argumen yang sering diajukan adalah kedaluwarsa penuntutan, mengingat bahwa tindak pidana Hambali terjadi lebih dari dua dekade yang lalu.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHP, ada ketentuan mengenai preskripsi penuntutan pidana yang berlaku setelah jangka waktu tertentu, yang bervariasi sesuai dengan beratnya tindak pidana.

Dalam hal ini, masa kedaluwarsa penuntutan adalah 20 tahun atau lebih. Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktiknya, jika ada perubahan hukum atau ketentuan khusus, masa kedaluwarsa bisa diperpanjang atau ada pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, seperti halnya dengan kasus terorisme yang melibatkan ancaman terhadap keamanan negara.

Aspek hukum bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam kasus Hambali. Aspek ideologi harus tetap mendapat perhatian serius.

Dalam dunia terorisme, ada doktrin “perjuangan terus-menerus” (al-jihâd al-mustamir), yang menanamkan keyakinan bahwa perlawanan harus terus berlangsung tanpa henti, bahkan setelah mereka bebas.

Ini juga terbukti dalam kasus ABB, yang meski telah dibebaskan, tetap menunjukkan semangat ideologis yang tak kunjung padam.

Meskipun ada narapidana terorisme yang, setelah dibebaskan melalui mekanisme hukum, bertaubat dan berkontribusi dalam proses deradikalisasi, seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau memberikan pemahaman tentang kontra-radikalisasi, mereka semua menjalani proses multi-assessment yang ketat.

Proses multi-assessment ini, yang dinilai bukan hanya faktor psikologis dan sosial, tetapi juga aspek ideologis, yang mana harus diterapkan pada Hambali jika ia dipulangkan.

Walaupun, seperti yang kita ketahui, meskipun seseorang menjalani evaluasi mendalam, tidak ada jaminan bahwa ideologi terorisme yang pernah dipegang akan benar-benar luntur.

Oleh karena itu, penanganan terhadap Hambali memerlukan pendekatan komprehensif, yang tidak hanya mengandalkan logika hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek ideologis yang berpotensi membahayakan keamanan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengacara Razman Arif Nasution bersama tim kuasa hukumnya terlihat menyambangi kantor Komnas HAM yang terletak di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Kedatangan Razman bertujuan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM terhadap anak Nikita Mirzani yang berinisial LM (17).

Peristiwa ini bermula ketika LM kabur dari rumah aman dan meminta bantuan Razman.

Razman pun akhirnya membantu LM yang saat itu menuju Polres Metro Jakarta Selatan.

Namun, upaya Razman membantu LM justru berujung pada perseteruan dengan Nikita Mirzani hingga keduanya terlibat cekcok.

Razman mengatakan bahwa niatnya membantu LM dilandasi keprihatinan terhadap masalah yang dialami anak tersebut.

Setelah perseteruan itu, LM akhirnya dipindahkan ke RS Polri untuk pemulihan kondisi psikologisnya.

Razman yang mendampingi LM saat itu mengaku mengetahui kondisi LM secara mendalam.

Namun, Razman merasa kecolongan ketika LM ternyata telah dijemput keluarganya, termasuk bude-nya, pada 17 Januari 2025 tanpa sepengetahuannya.

Razman menyebut ada hal janggal saat proses penjemputan LM oleh keluarganya.

“Kok tiba-tiba kemarin dapat informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan diserahkan kepada pengacaranya dan keluarganya, yaitu bude-nya,” ujar Razman saat ditemui di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Menurut Razman, selama LM berada di RS Polri, ia yang membujuk LM agar bersedia tinggal di sana.

“Bersama-sama ke Rumah Sakit Polri, saya mengantarnya ke ruangannya. Saya diminta tolong untuk meyakinkan LM agar mau menetap. Bahkan, saya memperbaiki kabel TV-nya, menunjukkan isi kulkasnya, dan memastikan kebutuhan pakaiannya akan dibiayai oleh saya dan keluarga,” tutur Razman.

“Maksudnya apa?” tambah Razman.

Berangkat dari situ, Razman memutuskan melaporkan dugaan pelanggaran HAM terhadap LM ke Komnas HAM.

“Saya sudah menyiapkan semua surat laporan. Salah satu poinnya adalah dugaan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Komnas HAM juga memiliki wewenang untuk memeriksa hal ini,” ungkap Razman.

“Tidak terkecuali anak orang lain. Kalau anak tersebut merasa hak asasinya dilanggar dan butuh bantuan, saya akan bergerak untuk itu,” tambah Razman.

Razman mengatakan laporan tersebut telah diterima oleh pihak Komnas HAM dengan nomor registrasi 03/RAN-LAW FIRM/I/2025.

Adapun beberapa poin laporan yang menjadi fokus Razman sebagai berikut:

1. LM Mendapat Perlakuan Buruk Sejak Usia 13 Tahun

Melalui tim kuasa hukum Razman, Rahmat menyebut bahwa LM sering mengalami perlakuan buruk.

“Dalam UU HAM diatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Kami telah menjelaskan bagaimana kondisi LM sejak usia 13 tahun berdasarkan keterangan dari LM sendiri,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, LM mengaku sering mendapat perlakuan buruk dari Nikita Mirzani sejak usia 13 tahun.

2. Ditelantarkan di London

Rahmat menyebut, berdasarkan pengakuan LM, dia ditelantarkan di London dan tidak mendapatkan hak pendidikan.

“Dia tidak dibiayai dan dibiarkan telantar di London. Kondisi ini diceritakan oleh Pak Razman. Kami meminta Komnas HAM untuk segera turun tangan memeriksa ibu kandung LM,” kata Rahmat.

Rahmat juga menyoroti pendidikan LM yang terhenti akibat tidak adanya biaya.

“Pemerintah London mensyaratkan adanya penanggung jawab dan pembiayaan untuk pendidikan, sehingga ia harus dideportasi ke Indonesia,” jelas Rahmat.

Selain itu, keberadaan LM di rumah aman dianggap melanggar haknya untuk belajar.

“Sudah lima sampai enam bulan LM berada di rumah aman, yang sangat membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan,” ungkap Rahmat.

3. Tidak Didampingi Penasihat Hukum

Rahmat juga menegaskan bahwa LM tidak pernah didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan.

“Lolly selalu menyatakan ingin didampingi Pak Razman Nasution, baik sebagai pengasuh maupun penasihat hukumnya,” ujar Rahmat.

Berdasarkan ketiga poin tersebut, pihak Razman mendesak Komnas HAM untuk segera mengambil langkah atas dugaan pelanggaran HAM yang dialami LM.

KOMPAS.com - Sejumlah narapidana lanjut usia (lansia) di Jepang memilih untuk tetap hidup di penjara daripada harus tinggal sendiri dan hidup kesepian setelah bebas.

Seorang petugas di Penjara Wanita Tochigi yang terletak di utara Tokyo, Takayoshi Shiranag mengatakan, beberapa narapidana wanita lansia itu bahkan rela membayar demi tetap menetap di balik jeruji besi itu.

"Bahkan ada orang yang mengatakan mereka akan membayar 20.000 atau 30.000 yen (sekitar Rp 2-3 juta) sebulan untuk tinggal di sini selamanya," kata dia, dikutip dari CNN.

Lapas itu memang menjadi penjara wanita terbesar di Jepang. Sejumlah narapidana lansia terlihat berjalan di sepanjang koridor, beberapa menggunakan alat bantu jalan.

Para pekerja lapas membantu mereka untuk mandi, makan, berjalan, dan minum obat, layaknya petugas di panti jompo.

Hidup di penjara diklaim paling stabil bagi lansia di Jepang

Seorang narapidana bernama Akiyo (81), bukan nama asli, mengaku menjalani kehidupan yang lebih stabil saat berada di dalam penjara.

Nenek berambut pendek beruban yang kulitnya dipenuhi bintik-bintik tanda penuaan itu, sedang menjalani hukuman karena mencuri makanan.

"Ada banyak orang baik di penjara ini. Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya," kata dia.

Sehari-hari, para narapidana lansia di Tochigi harus bekerja sebagai buruh pabrik. Namun, pekerjaan itu justru cocok bagi sebagian orang.

Di lapas, mereka mendapat makanan rutin, layanan kesehatan gratis, perawatan orang tua, dan persahabatan yang tidak mereka dapatkan di luar sana.

Bagi Akiyo, kehidupannya di penjara adalah masa hukuman kedua setelah sebelumnya pernah dipenjara saat berusia 60-an tahun karena tuduhan yang sama, yaitu mencuri makanan.

Pada tindak pencurian kedua kalinya, dia mengaku harus hidup dengan uang pensiun yang sangat kecil dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.

Dengan uang sedikit, Akiyo memutuskan untuk mencuri. Dia mengira tindakannya itu merupakan masalah yang kecil.

Di sisi lain, putranya yang berusia 43 tahun mengaku tidak ingin hidup bersamanya.

“Saya harap kamu pergi saja.” kata Akiyo menirukan ucapan anaknya.

Kondisi tersebut membuat Akiyo tidak berpikir panjang terhadap kehidupannya di masa mendatang sehingga memutuskan untuk mencuri.

Narapidana lain, Yoko (51), bukan nama asli, dipenjara atas tuduhan penggunaan narkoba sebanyak 5 kali dalam 25 tahun terakhir.

Menurutnya, setiap kali ia kembali, penghuni lapas penjara tampak semakin menua.

"(Beberapa orang) melakukan hal-hal buruk dengan sengaja dan tertangkap sehingga mereka bisa masuk penjara lagi, jika mereka kehabisan uang," kata Yoko.

Di penjara, para lansia itu tetap mendapatkan perawatan medis gratis jika sakit. Namun, begitu bebas, mereka harus membayar sendiri biaya perawatan rumah sakit.

Oleh sebab itu, sebagian lansia wanita memilih untuk sebisa mungkin tinggal selamanya di lapas.

Lansia di Jepang kesepian dan punya sedikit teman

Data dari The Japan Times menunjukkan, lansia berusia 65 tahun ke atas di Jepang yang mengalami kesepian meningkat menjadi 26,1 persen dari total populasi jika dibandingkan 2018.

Data itu didasarkan pada survei yang dilakukan kepada 2.677 orang berusia 65 tahun ke atas tentang berapa banyak teman yang mereka miliki.

Hasilnya, 46,8 persen responden menjawab bahwa mereka memiliki banyak teman. Dalam survei serupa pada 2018, mereka yang memberikan jawaban tersebut mewakili 72,2 persen responden.

Saat ditanya seberapa sering mereka berbicara dengan orang lain, 72,5 persen mengatakan mereka melakukannya setiap hari. Persentase ini lebih rendah dari 5 tahun sebelumnya.

Sementara, 80,9 persen dari mereka yang tinggal bersama orang lain mengatakan, mereka berbicara dengan orang lain setiap hari.

Hanya 38,9 persen dari mereka yang tinggal sendiri menjawab hal yang sama.

Buku putih yang dirilis Kantor Kabinet dan diserahkan ke parlemen setiap tahun itu memperkirakan, persentase orang berusia 65 tahun ke atas akan mencapai 38,7 persen dari populasi Jepang pada 2070.

Persentase jumlah orang dalam kelompok usia 65 tahun ke atas yang hidup sendiri juga terus meningkat pada 2020.

Menurut laporan tersebut, persentase ini akan meningkat menjadi 26,1 persen dan 29,3 persen, masing-masing, pada 2050.

Saat ditanya seberapa mungkin mereka meninggal sendirian, hampir setengah responden menjawab hal itu sangat mungkin terjadi.

Di 23 distrik di Tokyo, contohnya, jumlah penghuni tunggal berusia 65 tahun ke atas yang ditemukan meninggal di rumah mereka, naik ke angka tertinggi sepanjang masa, yakni 4.868 pada tahun 2022.

MATARAM, KOMPAS.com - Dua terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dipindahkan ke dua lembaga pemasyarakatan yang berbeda.

Pemindahan ini dilakukan, Selasa (21/1/2025) ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat dan Lapas Perempuan Mataram.

"Jadi hari ini resmi kami memindahkan dua orang terdakwa dalam perkara dugaan tipikor pembangunan shelter di NTB," kata Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Greafik Loserte.

Dua terdakwa tersebut adalah AN, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek shelter tsunami, dan AH, yang merupakan Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara tahun 2014.

Keduanya dipindahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Sebelumnya kedua terdakwa ditahan di Rutan C1 KPK Jakarta," tambah Greafik.

Dengan pengawalan dari Kejaksaan Tinggi NTB, kedua terdakwa diangkut menggunakan mobil tahanan dari Bandara Lombok menuju Lapas.

Terdakwa AH ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, sementara terdakwa AN ditahan di Lapas Perempuan Mataram.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara direncanakan akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Rabu (22/1/2025) dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan kedua tersangka dalam kasus ini, di mana mereka diduga melakukan korupsi dengan cara mengubah desain dan mengurangi spesifikasi shelter.

Akibat tindakan tersebut, shelter menjadi cepat rusak setelah diguncang gempa Lombok dengan magnitudo 6,4 dan 7,0 pada tahun 2018, padahal standar shelter seharusnya dapat bertahan terhadap gempa hingga magnitudo 9.

Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK memperkirakan bahwa kasus korupsi ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 18,4 miliar.

Saat ini, kondisi bangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara tampak terbengkalai, ditumbuhi ilalang, dan sebagian hampir roboh.

Pantauan Kompas.com pada akhir Desember 2024 lalu menunjukkan bahwa warga memanfaatkan lokasi shelter tersebut sebagai tempat menggembala sapi dan kambing.

JOMBANG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur meresmikan berdirinya Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa (21/1/2025).

Keberadaan Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng menjadi langkah awal dari pemerintah untuk menjaga karya-karya yang lahir di pesantren maupun hasil kreasi kalangan pesantren.

Pantauan Kompas.com, peresmian Klinik Kekayaan Intelektual yang dibuka di Pesantren Tebuireng diawali dengan penandatanganan kerjasama antara Pesantren Tebuireng dengan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur.

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Haris Sukamto, selaku Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, serta oleh KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, selaku Pengasuh Pesantren Tebuireng.

Usai penandatangan kerjasama, Gus Kikin bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Ir.Razilu, melakukan pemotongan pita sebagai tanda dibukanya Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan, pesantren sebagai pusat ilmu selama ini telah menghasilkan banyak karya-karya intelektual.

Hanya saja, lanjut dia, tidak banyak karya-karya intelektual maupun hasil kreativitas dan inovasi pesantren yang terlindungi, karena tidak didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.

Salah satu contohnya, ungkap Razilu, yakni nama paten ataupun merek dari Pesantren Tebuireng.

Meski sudah berdiri sejak 125 tahun lalu, nama Pesantren Tebuireng baru mendapatkan pengakuan sebagai kekayaan intelektual karena baru didaftarkan.

“Namanya adalah Pesantren Tebuireng. Walaupun pesantren ini sudah lahir sejak 125 tahun yang lalu, tapi ternyata belum didaftarkan."

"Untung segera didaftarkan dan ini punya nilai yang sangat besar,” kata Razilu di Pesantren Tebuireng, Selasa petang.

Dia menjelaskan, berbagai karya kekayaan intelektual yang lahir di pesantren perlu didaftarkan agar karya-karya yang dilahirkan mendapatkan perlindungan.

Karya-karya intelektual di pesantren, sebut Razilu, sebenarnya sangat banyak. Karya-karya tersebut antara lain berupa hak cipta, desain industri, kreasi seni, maupun merek.

“Ada banyak sekali macam produk dari pesantren, misalnya ada mars, himne. Seperti di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, mereka buat garam."

"Itu adalah produk dari pesantren,” ujar Razilu.

“Intinya adalah, seluruh karya intelektual manusia yang sudah bisa diwujudkan dalam bentuk nyata, bisa dimintakan hak kekayaan intelektualnya,” lanjut dia.

Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menyambut baik dan mengapresiasi langkah Kementerian Hukum yang melakukan terobosan strategis dalam melindungi karya-karya intelektual yang lahir di pesantren.

Ia mengungkapkan, dari masa ke masa, sangat banyak karya-karya intelektual yang lahir di pesantren. Namun, banyak dari karya-karya itu tidak didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.

“Karena memang di Pesantren itu sangat banyak karya-karya intelektual yang selama ini tidak didaftarkan,” kata Gus Kikin.

Menurut Gus Kikin, perkembangan zaman telah banyak mengubah pola pikir manusia.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan terhadap upaya pembajakan dan penyalahgunaan kekayaan intelektual pesantren.

“Zaman leluhur dulu, sifatnya kan ikhlas karena untuk masyarakat, ya dilepas begitu saja. Tetapi masalahnya, sekarang makin banyak orang yang kadang-kadang suka mengaku-ngaku (mengeklaim karya orang lain),” ujar dia.

Gus Kikin berharap, pendirian Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng maupun di pesantren-pesantren lain pada tahap berikutnya dapat mendorong banyak orang untuk berkarya tanpa rasa takut bakal disalahgunakan oleh pihak lain.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, mengatakan klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng memang didirikan guna menjaga dan melindungi semua hasil olah pikir, karya, maupun kreativitas di pesantren.

Keberadaan klinik juga menjadi kepanjangan tangan dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dan Kantor Kementerian Hukum di Jakarta, sehingga setiap orang yang hendak mengurus kekayaan intelektual tidak perlu ke Jakarta.

“Bagi mereka yang telah menghasilkan hak cipta, tidak perlu datang ke Jakarta, mereka tinggal mendaftar melalui klinik ini."

"Para dosen misalnya, yang menghasilkan buku, karya ilmiah, mereka datang ke sini dan tidak perlu datang ke Jakarta karena semuanya berbasis digital, tidak ada lagi cara manual,” ujar dia.