JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Hal ini disampaikan Prasetyo menanggpi rencana retret kepala daerah yang digelar di tengah penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian/Lembaga.

“Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo mengatakan, retret kepala daerah penting untuk menyatukan kerja-kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut dia, retret ini bakal menggunakan dana dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar Prasetyo.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 untuk retret.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Januari 2025.

Retret serupa pernah digelar Prabowo dengan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril saat itu.

Kendati begitu, Yusril mengaku, belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.

Demikian juga, dia menyebut, belum mengetahui tempat pelaksanaannya, termasuk soal kemungkinan retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.

KOMPAS.com - Lini masa media sosial X (Twitter) diramaikan dengan tangkapan layar yang disebut berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Kedubes China di Indonesia.

Dalam tangkapan layar surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu**** pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional Indonesia.

Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan, sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat itu disebutkan, bahwa kasus pemerasan WNA China di Bandara Soekarno-Hatta terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan”.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

Kementerian Imigrasi buka suara

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga pemerintah terkait.

Menurutnya, Direktorat Konsuler Kemenlu akan terus membantu dalam menfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes China.

"Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

"Ini mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi bentuk pelanggaran apapun dan memastikan pejabat yang terlibat akan mendapat hukuman.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

KOMPAS.com - Penutupan Kampung Rusia di Bali merupakan langkah tegas pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang tidak mematuhi peraturan di Indonesia.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk memastikan Bali tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan berkualitas.

Deputi Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto menyatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan guna memperlancar penertiban Kampung Rusia.

Menurutnya, Bali adalah salah satu gerbang utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia, sehingga penting untuk menjaga ketertiban dan hukum di wilayah tersebut.

Wilayah yang dikenal sebagai Kampung Rusia di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, Kabupaten Gianyar, telah menjadi sorotan publik karena mendapatkan banyak respons negatif dari warga setempat.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Pemerintah daerah menemukan adanya dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian dan sawah yang dilindungi, yang menjadi alasan utama penutupan kawasan ini.

Bangunan di kawasan tersebut dinilai melanggar Pasal 19 ayat 3 dalam Peraturan Daerah (Perda) Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Selain itu, juga Perda Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Dengan adanya pelanggaran tersebut, pemerintah memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus ini kini sedang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Reserse Kriminal Polda Bali. Hariyanto berharap kejadian serupa tidak akan terulang kembali di masa mendatang.

Ia menegaskan bahwa Bali telah mendapatkan berbagai penghargaan dunia, seperti Destinasi Wisata Terbaik Kedua di Dunia 2025 dari TripAdvisor dan Best Island dari majalah DestinAsian 2024. Oleh karena itu, keamanan dan kualitas pariwisata Bali harus terus dijaga.

Sebagai salah satu destinasi wisata utama bersama Jakarta dan Kepulauan Riau, Bali harus memperketat pengawasan agar dapat mewujudkan pariwisata berkualitas (quality tourism).

Hariyanto menegaskan bahwa wisatawan yang datang harus ikut bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.

Penutupan Kampung Rusia di Bali

Sebelumnya, pada 20 Januari 2025, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Satpol PP telah menutup dan membubarkan Parq Ubud, sebuah apartemen yang dilengkapi ruang kerja, restoran, kafe, dan fasilitas lainnya.

Yohanes Valdi Seriang Ginta Direktur PT PARQ Ubud, berinisial HF (53), berkewarganegaraan Jerman, saat dihadirkan dalam konferensi pers terkait kasus alih fungsi lahan di Gedung Direskrimsus Polda Bali, pada Jumat (24/1/2025. KOMPAS.com/ Yohanes Valdi Seriang Ginta

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali juga telah menetapkan Direktur PT Parq Ubud Partners, berinisial AF (53), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah yang dilindungi di Ubud, Bali pada 24 Januari 2025.

Dengan adanya langkah tegas ini, pemerintah berkomitmen untuk terus menegakkan hukum agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Penegakan aturan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

MADIUN, KOMPAS.com - Tersangka P, pemesan paket petasan yang diduga bom, berstatus narapidana aktif di Lapas Kelas I Madiun.

Tersangka P memesan petasan dalam ukuran besar kepada A untuk dikirim kepada seseorang.

Kapolres Madiun AKBP Muhammad Zainur Rofik, yang dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (1/2/2025) membenarkan bahwa tersangka P merupakan narapidana yang masih aktif menjadi warga binaan Lapas Kelas I Madiun.

“Iya (tersangka P) saat ini sedang menjalani hukuman di lapas (Lapas Kelas I Madiun),” kata Rofik.

Rofik mengatakan, saat diperiksa, tersangka P mengaku nekat memesan petasan berukuran jumbo lantaran sakit hati ke orang yang akan dikiriminya paket itu.

“Sesuai keterangan (tersangka P) karena (tersangka P) sakit hati,” ujar Rofik.

Ditanya mengenai orang yang akan menerima empat petasan jumbo itu, Rofik menyatakan bahwa penyidik masih mendalaminya. “Ini yang sementara kami dalami,” ucapnya.

Menyoal bagaimana tersangka P yang menjadi narapidana bisa memesan paket petasan jumbo, Rofik tidak menjawabnya.

Untuk kepentingan penyidikan, dua tersangka, yakni P dan A ditahan.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penemuan paket empat petasan jumbo yang dikira bom di depan exit Tol Madiun.

Dua tersangka berperan sebagai orang yang menyuruh dan pembuat paket yang ternyata berisi empat petasan jumbo tersebut.

Petasan tersebut sempat dikira bom. Benda mencurigakan yang dicurigai bom ini dimusnahkan oleh Tim Gegana Satbrimobda Polda Jatim di Kawasan Hutan Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

MADIUN, KOMPAS.com - Tersangka P, pemesan paket petasan yang diduga bom, berstatus narapidana aktif di Lapas Kelas I Madiun.

Tersangka P memesan petasan dalam ukuran besar kepada A untuk dikirim kepada seseorang.

Kapolres Madiun AKBP Muhammad Zainur Rofik, yang dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (1/2/2025) membenarkan bahwa tersangka P merupakan narapidana yang masih aktif menjadi warga binaan Lapas Kelas I Madiun.

“Iya (tersangka P) saat ini sedang menjalani hukuman di lapas (Lapas Kelas I Madiun),” kata Rofik.

Rofik mengatakan, saat diperiksa, tersangka P mengaku nekat memesan petasan berukuran jumbo lantaran sakit hati ke orang yang akan dikiriminya paket itu.

“Sesuai keterangan (tersangka P) karena (tersangka P) sakit hati,” ujar Rofik.

Ditanya mengenai orang yang akan menerima empat petasan jumbo itu, Rofik menyatakan bahwa penyidik masih mendalaminya. “Ini yang sementara kami dalami,” ucapnya.

Menyoal bagaimana tersangka P yang menjadi narapidana bisa memesan paket petasan jumbo, Rofik tidak menjawabnya.

Untuk kepentingan penyidikan, dua tersangka, yakni P dan A ditahan.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penemuan paket empat petasan jumbo yang dikira bom di depan exit Tol Madiun.

Dua tersangka berperan sebagai orang yang menyuruh dan pembuat paket yang ternyata berisi empat petasan jumbo tersebut.

Petasan tersebut sempat dikira bom. Benda mencurigakan yang dicurigai bom ini dimusnahkan oleh Tim Gegana Satbrimobda Polda Jatim di Kawasan Hutan Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Hal ini disampaikan Prasetyo menanggpi rencana retret kepala daerah yang digelar di tengah penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian/Lembaga.

“Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo mengatakan, retret kepala daerah penting untuk menyatukan kerja-kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut dia, retret ini bakal menggunakan dana dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar Prasetyo.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 untuk retret.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Januari 2025.

Retret serupa pernah digelar Prabowo dengan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril saat itu.

Kendati begitu, Yusril mengaku, belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.

Demikian juga, dia menyebut, belum mengetahui tempat pelaksanaannya, termasuk soal kemungkinan retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Berawal dari iseng mengisi waktu luang di sela-sela kesibukan, tiga aparat penegak hukum asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat membentuk band dengan nama Servanda.

Ketiga aparat penegak hukum tersebut yaitu Deni Hanggara alias Deni HGR, vokalis, yang berprofesi sebagai advokat.

Kemudian, Irfan Fitriadi Akbar, basis sekaligus leader band, yang juga merupakan aparatur peradilan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya, Roni Herdiansyah, gitaris, yang bertugas sebagai anggota Polri di Reskrim PPA Polres Sumedang.

Deni mengatakan, pada awalnya, Servanda terbentuk untuk menyalurkan hobi bermusik dan mengisi waktu luang.

Namun, seiring waktu, berkembang lebih serius dan mulai menciptakan karya-karya musik bergenre pop-rock alternatif.

"Awalnya, kami itu hanya bermain musik untuk bersenang-senang. Tapi, seiring waktu mulai menciptakan lagu yang ternyata banyak disukai. Hingga akhirnya, mulai diseriusi dan terbentuklah Servanda pada 17 Juni 2024," ujar Deni kepada Kompas.com di Sumedang, Sabtu (1/2/2025).

Asal mula nama Servanda

Deni menuturkan, filosofi nama Servanda sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu Pacta Sunt Servanda yang artinya Harus Ditepati.

"Karena profesi kami bidang hukum, jadi kami mengambil nama ini. Pacta Sunt Servanda, atau asas hukum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan," tutur dia.

Deni menyebutkan, sejak terbentuk, kini Servanda Band telah merilis sebanyak 11 lagu.

Dari 11 lagu tersebut, lagu berjudul Titik Balik, terpilih menjadi original soundtrack (OST) film Titik Balik, yang diproduksi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Film Titik Balik sendiri merupakan film pendek berdurasi 30 menit yang bercerita tentang seorang hakim.

Film yang dijadwalkan akan tayang pada 23-24 Febuari 2025 ini juga akan diikutsertakan di berbagai ajang Festival Film Pendek.

"Nah ternyata, setelah semua tentang film ini dikupas oleh KompasTV, kami (Servanda Band). Jadi, semakin dikenal karena banyak yang suka dengan lagu Titik Balik di film itu," tutur Deni.

Mengetahui hal tersebut, Deni mengaku bangga karena karya-karya musik yang dihasilkan Servanda Band bisa dinikmati oleh lebih banyak orang.

"Selain berterima kasih kepada KompasTV, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Darmoko Yuti Witanto, Kepala Pusdiklat di Mahkamah Agung, karena telah memilih lagu kami menjadi original soundtrack film Titik Balik itu," kata Deni.

Deni berharap, film Titik Balik nantinya sukses dan karya-karya Servanda Band bisa menjangkau lebih banyak lagi pencinta musik, khususnya di tanah air.

GAZA, KOMPAS.com - Penyeberangan perbatasan Rafah Gaza dengan Mesir bakal dibuka kembali pada Sabtu (1/2/2025) besok usai pertukaran sandera dan tahanan dilaksanakan.

Hal itu berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza, seorang pejabat Hamas dan sumber yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan kepada AFP.

Diketahui, penyeberangan Rafah merupakan titik masuk penting bagi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza sebelum militer Israel merebut sisi Palestina pada Mei.

Sejak saat itu, pintu gerbang tersebut ditutup, yang menuai kecaman berulang kali dari Mesir dan negara-negara lain serta dari organisasi-organisasi bantuan.

"Para mediator memberi tahu Hamas tentang persetujuan Israel untuk membuka penyeberangan Rafah besok, Sabtu, setelah selesainya pertukaran tahanan gelombang keempat," kata pejabat Hamas.

Menurutnya, evakuasi korban luka akan dilakukan di penyeberangan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera.

Kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, kelompok pertama orang sakit akan meninggalkan wilayah itu untuk dirawat di Mesir pada Sabtu.

Senin lalu, Uni Eropa setuju untuk memulai kembali misi pemantauannya di perlintasan Rafah, dengan 18 personel UE dan lokal termasuk satu detasemen keamanan polisi dari Italia, Spanyol, dan Perancis.

"Misi tersebut diluncurkan atas permintaan Israel dan Otoritas Palestina, dengan dukungan penuh dari Mesir," kata pemerintah Italia dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut juga mengatakan, tujuan utamanya adalah untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi transit harian hingga 300 orang yang terluka dan sakit.

Israel dan Hamas akan melaksanakan pertukaran sandera-tahanan terbaru mereka pada Sabtu sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025 antara Israel dan Hamas.

Kelompok bersenjata di Gaza mulai membebaskan sandera sejak gencatan senjata mulai berlaku. Sejauh ini, 15 sandera Israel telah diserahkan kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

Para sandera yang akan dibebaskan pada Sabtu adalah Yarden Bibas, Keith Seigel, yang juga memiliki kewarganegaraan AS, dan Ofer Kalderon, yang juga memegang kewarganegaraan Perancis, menurut kelompok kampanye Israel.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 90 tahanan, sembilan di antaranya menjalani hukuman seumur hidup, kata kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina.

MEDAN, KOMPAS.com - Kepala Staf Resimen (Kasmen) Arhanud-2/SSM, Letkol Arip Budi Cahyono, menegaskan bahwa prajurit yang merusak warung di Desa Durin Simbelang, Kabupaten Deli Serdang, akan diproses hukum meskipun korban tidak membuat laporan ke Polisi Militer (POM).

“Bukan berarti bapak tidak melaporkan ke POM, anggota saya tidak diproses. Semuanya diproses hukum. Karena apa pun ceritanya, itu adalah suatu kesalahan,” kata Arip saat mengikuti mediasi dengan para korban di Kantor Pemerintah Desa Durin Simbelang pada Kamis (30/1/2025).

Arip menyampaikan bahwa para anggota yang terlibat masih dimintai keterangan terkait insiden perusakan warung, mobil, hingga sepeda motor warga.

Ia menegaskan bahwa para prajurit tersebut bergerak di luar kendali.

“Jadi bukan bapak tak melaporkan ke POM, terus prajurit tidak melanggar. Prajurit kalau salah, ya salah. Kalau melanggar, ya melanggar, karena bergerak di luar kendali pimpinan atau pun atasan,” ucap Arip.

Ia pun menyampaikan permohonan maafnya terkait insiden perusakan itu.

Dia berjanji pihaknya akan mengganti seluruh kerugian dari warga.

Alhasil, kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai.

Sebelumnya diberitakan bahwa sebelum insiden perusakan itu, ada seorang prajurit Arhanud-2 bernama Praka Darma Saputra Lubis yang dikeroyok sejumlah pemuda di sekitar warung.

Terkait kronologinya, Dody menjelaskan bahwa mulanya Praka Darma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung pada Rabu (29/1/2025).

Ia berpapasan dengan tiga pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing.

Para pemuda itu menggeber-geber motornya ke arah Praka Darma.

Alhasil, Praka Darma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga.

Para pemuda itu duduk di warung dan Praka Darma menghampiri.

"Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya sekitar 10 orang melakukan pengeroyokan," kata Dody dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Kamis (30/1/2025).

"Karena kalah jumlah dan terkena pukulan kayu pada bagian wajah dan punggung, yang bersangkutan (Praka Darma) lari ke kebun sawit dan bersembunyi," tambahnya.

Praka Darma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp anggota Resimen Arhanud.

Tak lama, puluhan prajurit datang ke warung dan terjadi insiden perusakan.

Akibatnya, satu warung, satu mobil, dan tiga sepeda motor warga rusak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menghukum PT Rayon Utama Makmur (RUM) membayar kerugian materiil karena dinilai terbukti melakukan pencemaran lingkungan di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Putusan itu diambil majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Hamdi dengan anggota Hakim Agung Maria Anna Samiyati dan Hakim Agung Lucas Prakoso atas perkara Nomor 4441 K/Pdt/2024 yang diajukan warga atas nama Sarmi dan Slamet Riyanto mewakili 183 anggota kelompok.

Gugatan tersebut masuk dalam kategori class action (perwakilan kelas).

“Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Mengadili sendiri: mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian,” sebagaimana dikutip dari situs resmi Badan Peradilan Umum (Badilum) MA, Jumat (31/1/2025).

Berdasarkan catatan Kompas.com, PT RUM merupakan perusahaan yang memproduksi serat rayon. Perusahaan ini berada di bawah payung PT Sritex Tbk dan beroperasi pada Oktober 2017.

Namun, perusahaan itu memicu gejolak di masyarakat karena operasionalnya memicu bau busuk dan mencemari lingkungan. Warga terdampak mengalami pusing, mual, hingga pingsan.

Eskalasi konflik itu bahkan memicu demonstrasi besar-besaran di Sukoharjo.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, Hakim Agung Hamdi dan anggotanya menyatakan PT RUM melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

MA juga menghukum PT RUM membayar ganti kerugian materiil yang dialami penggugat beserta kelompok yang diwakili.

Ganti rugi itu meliputi pembelian masker untuk mengurangi bau busuk akibat operasional PT RUM Rp 277.500.000, ganti rugi pembelian obat-obatan untuk mengurangi dampak fisik intensitas bau berkepanjangan Rp 222.000.000.

“Akan didistribusikan kepada Para Penggugat dan Anggota Kelompok oleh Tim pendistribusian ganti kerugian dengan cara meminta Para Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok,” bunyi putusan tersebut.

Selain itu, PT RUM juga dihukum memulihkan hak warga pada keadaan semula dengan menyusun rencana pemulihan dengan isi dan substansi sebagaimana diatur pasal 55 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Rencana pemulihan itu harus disetujui dan diawasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk meniadakan bau busuk, memasang dan atau memperbaiki pengolahan limbah udara dan cair.

“Memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran udara dan pencemaran air,” bunyi putusan tersebut.

Adapun kasasi ini menganulir putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Semarang yang membatalkan putusan PN Sukoharjo.

Majelis hakim tinggi yang dipimpin Bambang Haruji itu mengabulkan eksepsi PT RUM dan menyatakan gugatan provisi warga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyebut, dalil-dalil yang diajukan perusahaan media sosial TikTok Ltd melawan warga Bandung, Jawa Barat, Fenfiana Saputra dalam sengketa gugatan merek terbantahkan dan tak berdasar hukum.

Adapun TikTok Ltd menggugat Fenfiana secara perdata karena pengusaha pakaian itu menggunakan merek “Tik Tok” sebagai brand produk baju anak, dewasa, topi, dan lainnya.

Hal ini membuat TikTok Ltd yang ingin memiliki hak merek pada kelas 25, yang meliputi pakaian anak hingga dewasa, ditolak Kementerian Hukum.

"Permohonan Penggugat agar Merek TIK TOK dengan Nomor Pendaftaran IDM000193975 untuk seluruh jenis barang yang terdaftar di Kelas 25 atas nama Fenfiana Saputra tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dan menyatakan hapus atau menghapuskan Merek TIK TOK dengan Nomor Pendaftaran IDM000193975 untuk seluruh jenis barang yang terdaftar di Kelas 25 atas nama Fenfiana Saputra dari Daftar Umum Merek beserta segala konsekuensi hukumnya, adalah tidak berdasar dan beralaskan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Buyung Dwikora sebagaimana dikutip dari salinan putusan sidang yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak," tambah Hakim.

Dalam petitumnya, platform buatan China itu menyebut merek Tik Tok Fenfiana tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan selama lima tahun berturut-turut.

Dalil ini diajukan dengan hasil survei perusahaan market survey, PT Berlian Delta Plansearch, yang melakukan survei di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Mereka mengeklaim telah mengunjungi para penjual di kota-kota itu dan mengidentifikasi apakah barang yang terdaftar dengan merek Tik Tok Fenfiana di kelas 25 pernah dijual, dilihat, dan didengar para penjual selama lima tahun terakhir berturut-turut.

“(Hasil survei menyatakan) bahwa merek Tik Tok tergugat tidak pernah digunakan dalam kegiatan perdagangan." Pihak TikTok Ltd juga mempersoalkan merek Tik Tok Fenfiana tidak dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Mereka kemudian meminta hakim menghapus merek Tik Tok Fenfiana dari Daftar Umum Merek beserta segala konsekuensi hukumnya.

“Menghukum tergugat (Fenfiana) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,” bunyi petitum TikTok Ltd.

Dalil TikTok Ltd Tak Berdasar Hukum

Setelah memeriksa berbagai saksi dan bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim PN Jakpus menilai dalil TikTok Ltd tidak berdasar hukum.

Dalam pertimbangannya, Fenfiana dinilai bisa membuktikan bahwa merek Tik Tok masih digunakan pada baju bayi yang diproduksi perusahaannya, CV Indomas Triputra Garment, melalui toko-toko yang menjadi rekanan.

“Di samping itu juga, setelah dilakukan penelusuran, produk tersebut diperdagangkan melalui platform online,” kata Hakim Buyung dalam pertimbangannya.

Tidak hanya itu, Fenfiana juga menghadirkan bukti fisik berwujud baju anak-anak merek Tik Tok, faktur penjualan, resi pengiriman, dan nota penerimaan pakaian bayi hingga Laporan Pengeluaran Barang Per Customer sejak 2017 sampai 2024.

Hakim menilai, dalil itu diperkuat keterangan sejumlah saksi bahwa merek CV Indomas Triputra Garment memproduksi baju merek Tik Tok, Fen Fi, Happy Boy, Tra Lala, dan Celico sejak kurun 2001 atau 2002.

“Pada saat masih dipimpin ayah tergugat dan sekarang merek Tik Tok masih dipakai oleh tergugat,” kata Hakim Buyung.

Adapun hasil survei PT Berlian Delta Plansearch, kata majelis hakim, dilakukan dengan mendatangi toko di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar dengan jumlah 977 responden.

Sementara, Fenfiana menyatakan produknya diperdagangkan ke Toko Muara Agung dan Toko Apollo di Jakarta serta UD Ernawati di Surabaya.

“Majelis Hakim melihat bahwa toko-toko tersebut tidak termasuk dalam responden yang disurvei, dengan demikian wajar jika toko-toko yang dijadikan responden dalam survei pasar tersebut tidak mengetahui atau tidak menggunakan merek Tik Tok milik tergugat,” ujar Hakim Buyung.

Adapun masalah SNI tidak masuk dalam syarat untuk mendapatkan hak atas merek pakaian.

Karena dalil-dalil itu terbantahkan, maka argumentasi TikTok Ltd tidak berdasar hukum.

“Tidak berdasar dan beralasan hukum,” tutur Hakim Buyung.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipercepat.

Dia berpandangan bahwa revisi KUHAP mendesak dilakukan agar selaras dengan perkembangan hukum saat ini.

"Kita ketahui hukum acara kita sudah berusia 44 tahun sejak 1981, dan terdapat 12 norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, KUHP yang baru akan berlaku pada Januari 2026, tetapi hukum acara kita masih belum berubah," ujar Rudianto di Gedung DPR RI, Jumat (31/1/2025).

Rudianto pun menyoroti konsep restorative justice yang kini diterapkan oleh berbagai institusi kepolisian dan kejaksaan.

Menurut dia, perlu ada aturan yang jelas mengenai kewenangan masing-masing lembaga dalam menerapkan konsep tersebut.

"Konsep restorative justice ini sekarang banyak kita dengar. Polisi punya konsepnya sendiri, jaksa juga punya, hakim pun demikian. Namun, kewenangan ini saling dikritisi dan belum diatur dalam hukum acara kita. Ini yang penting untuk dibahas," kata Rudianto.

Selain itu, dia juga menekankan perlunya mekanisme kontrol terhadap proses penyidikan hingga penuntutan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dengan begitu, revisi KUHAP harus memastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi dalam setiap tahap proses hukum.

“Ini semua yang menurut saya concern kita supaya hak-hak warga negara, apakah dia terperiksa, terlapor, bisa dilindungi tidak semena-mena,” ujar Rudianto.

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR menargetkan KUHAP baru dapat berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direvisi pada 2022.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, komisinya akan menyelesaikan penyusunan draf revisi KUHAP dan naskah akademiknya pada masa sidang DPR ini.

"Masa sidang berikutnya, akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," kata Habiburokhman dalam keterangannya pada 22 Januari 2025.

Politikus Partai Gerindra ini menilai pengesahan KUHAP penting karena merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil.

Dia menyatakan bahwa KUHP baru mengandung semangat perbaikan revolusioner yang mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam KUHP.

"Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata Habiburokhman.

Menurut dia, selama ini masukan yang paling banyak terhadap KUHAP adalah agar institusi penahanan diperbaiki.

"Jadi, tidak gampang bagi penyidik untuk menahan orang. Diusulkan ada semacam mekanisme praperadilan aktif, di mana semua perkara harus diperiksa dahulu oleh hakim praperadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah bisa dilakukan penahanan atau tidak," ujar Habiburokhman.

Hal lain yang akan dibahas dalam RUU KUHAP mengenai bagaimana implementasi hak-hak tersangka, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, dan hak mendapatkan perawatan kesehatan.

"Kami akan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam penyerapan aspirasi terkait penyusunan RUU KUHAP ini," katanya.