JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turun langsung ke Rempang, Kepulauan Riau, dan mendengar keluh kesah warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) di daerah tersebut.

Mafirion berharap kementerian dapat menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah agar solusi yang adil dapat dicapai.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," kata Mafirion dalam rapat kerja dengan Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Mafirion menilai, sejak didirikan pada Oktober 2025, Kementerian HAM yang dipimpin oleh Pigai belum menunjukkan tindakan nyata dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap, berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan," ujar dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan pihaknya tidak meminta Menteri HAM untuk menentang investor atau perusahaan besar, ataupun mengabaikan dampak ekonomi yang mungkin terjadi.

Namun, dia berharap agar kementerian berperan aktif dalam melindungi hak-hak masyarakat terdampak proyek pembangunan.

"Kami tidak meminta Pak Menteri menyerang PT MEG. Kami ingin Pak Menteri melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan," ujar Mafirion.

Ia pun mengingatkan bahwa permasalahan di Rempang bukan hanya soal investasi atau PSN, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun.

"Pernah enggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, tiba-tiba ada orang datang dan menyuruh kita pindah? Apa itu bisa diterima secara akal sehat?" katanya.

Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan lima tahun terakhir.

Ia mencatat ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional.

"Mainstream human rights itu berkaitan dengan pembangunan. Tapi faktanya, pelanggaran HAM dalam pembangunan dibiayai oleh APBN. Ada 36 kasus melibatkan kepolisian, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, delapan warga dari Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh, Rempang, menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan oleh puluhan pekerja PT MEG.

Empat warga mengalami luka sobek di kepala, satu mengalami patah tangan, satu luka berat, satu terkena anak panah di punggung, dan satu lainnya mengalami luka ringan.

Warga juga melaporkan bahwa para penyerang melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur serta mengancam dengan senjata tajam.

Menurut keterangan sementara kepolisian, penyerangan ini terjadi setelah satu pekerja perusahaan ditahan oleh warga, karena diduga mencopot sejumlah spanduk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City di area posko Kampung Sembulang Hulu pada Selasa (17/12/2024) malam.

Koordinator lapangan keamanan PT MEG untuk Rempang Eco-City, Angga, mengonfirmasi bahwa lebih dari 30 orang dikerahkan ke lokasi.

Namun, puluhan orang itu hanya ditugaskan untuk misi evakuasi rekan mereka yang ditahan warga.

Perusahaan menyebut bahwa kedatangan puluhan orang ke lokasi bertujuan untuk menyelamatkan salah satu pekerja yang ditahan oleh warga selama empat jam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mempersoalkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik sangat cepat menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bersama eks kader PDI-P Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat membacakan permohonan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Bahwa keputusan pimpinan termohon sebagai pimpinan yang baru dilantik sangat cepat dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka karena pimpinan KPK 2024-2029 baru diserahterimakan pada tanggal 20 Desember 2024,” kata Ronny di ruang sidang, Rabu (5/2/2025).

Ronny mengatakan, hanya berselang tiga hari setelah serah terima jabatan dan resmi memimpin KPK, mereka langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menetapkan Hasto sebagai tersangka.

Selain Sprindik, KPK juga langsung menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 23 Desember 2024.

“Termohon dalam menerbitkan Sprindik dan SPDP terhadap pemohon dilakukan dalam waktu yang cepat dan singkat pasca pimpinan termohon mengucapkan sumpah jabatan,” ujar Ronny. “Ini dapat kita lihat dari rentang waktu sejak serah terima jabatan pimpinan KPK pada tanggal 20 Desember 2024 dengan memutuskan adanya dua tindak pidana sekaligus dalam perkara yang diduga melibatkan pemohon,” lanjut Ronny.

Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani," kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.

Menghadapi praperadilan ini, KPK optimistis bisa membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, KPK tidak sembarangan dalam menetapkan status tersangka kepada Hasto.

“Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim. Ibarat kata, ini adalah pembuktian secara formal yang sudah kami siapkan,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno (JS) pada Selasa (5/2/2025) malam.

Penggeledahan ini disebut merupakan bagian dari penyidikan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung no.8 RT.10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto pada Rabu (5/2/2025).

Rita Widyasari diketahui mendapatkan gratifikasi berupa uang sebesar 3,3 hingga 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton hasil tambang batubara dari perusahaan tambang di wilayah tersebut.

KPK menduga hasil gratifikasi tersebut mengalir ke berbagai pihak, termasuk yang kini sedang dalam penyelidikan.

Tessa Mahardika menegaskan bahwa penggeledahan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait perkara gratifikasi RW.

Apa Kaitan Japto dengan Kasus Rita?

Namun, KPK belum mengungkap peran Japto Soerjosoemarno dalam kasus yang menjerat Rita tersebut.

Tessa hanya kembali menyebut bahwa penggeledahan di rumah Japto terkait kasus Rita.

"Belum bisa diungkap saat ini (peran Japto Soerjosoemarno). Dasar geledahnya sama, menggunakan sprindik gratifikasi RW," ujar Tessa.

Apa Saja Barang yang Disita KPK dari Rumah Japto Soerjosoemarno?

Dalam penggeledahan di rumah Japto Soerjosoemarno tersebut, KPK menyita berbagai barang yang dianggap relevan dengan penyidikan kasus. Barang-barang yang disita meliputi:

1. 11 unit mobil
2. Uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas)
3. Dokumen-dokumen penting
4. Barang bukti elektronik (BBE).

"11 ranmor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," ujar Tessa.

Penyitaan ini dilakukan untuk melacak aliran uang hasil gratifikasi yang diterima oleh Rita Widyasari dari perusahaan tambang.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa uang hasil gratifikasi dari tambang batubara tersebut kemungkinan mengalir ke banyak pihak yang kini sedang dalam proses pendalaman oleh penyidik.

“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” kata Asep.

Bagaimana Kelanjutan Kasus Ini?

KPK menyebut, masih terus menelusuri aliran uang hasil gratifikasi Rita Widyasari hingga ke pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengusaha tambang Said Amin (SA) yang sudah diperiksa sebelumnya.

"Beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” kata Asep.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mempertanyakan sikap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terhadap berbagai isu yang diduga berkaitan pelanggaran HAM, termasuk polemik pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi.

Dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Kementerian HAM, politikus PDI-P itu menilai bahwa Natalius Pigai belum menunjukan kinerja yang jelas setelah lebih dari 100 hari menjabat.

Padahal, Siti mengaku bahwa dirinya memiliki harapan besar terhadap Pigai yang selama ini dikenal sebagai pegiat HAM. Namun, dia merasa kecewa karena belum melihat tindakan konkret.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah.

Siti juga menyinggung anggaran Kementerian HAM yang diajukan sebesar Rp 20 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan yang terlihat sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Udang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti Aisyah juga menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk konflik di Rempang dan pembangunan pagar laut di Tangerang serta Bekasi.

Dia mempertanyakan mengapa Natalius Pigai tidak terlihat dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti Aisyah.

Lebih lanjut, dia berharap Natalius Pigai dapat kembali menunjukkan sikap kritis dan memberikan solusi konkret, seperti yang dilakukan saat menjadi Komisioner Komnas HAM.

"Kami ingin Pak Pigai yang dulu. Mungkin ada kendala, mungkin ada gesekan, tetapi kami ingin melihat solusi yang lebih baik dari Kementerian HAM," ujar Siti Aisyah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turun langsung ke Rempang, Kepulauan Riau, dan mendengar keluh kesah warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) di daerah tersebut.

Mafirion berharap kementerian dapat menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah agar solusi yang adil dapat dicapai.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," kata Mafirion dalam rapat kerja dengan Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Mafirion menilai, sejak didirikan pada Oktober 2025, Kementerian HAM yang dipimpin oleh Pigai belum menunjukkan tindakan nyata dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap, berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan," ujar dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan pihaknya tidak meminta Menteri HAM untuk menentang investor atau perusahaan besar, ataupun mengabaikan dampak ekonomi yang mungkin terjadi.

Namun, dia berharap agar kementerian berperan aktif dalam melindungi hak-hak masyarakat terdampak proyek pembangunan.

"Kami tidak meminta Pak Menteri menyerang PT MEG. Kami ingin Pak Menteri melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan," ujar Mafirion.

Ia pun mengingatkan bahwa permasalahan di Rempang bukan hanya soal investasi atau PSN, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun.

"Pernah enggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, tiba-tiba ada orang datang dan menyuruh kita pindah? Apa itu bisa diterima secara akal sehat?" katanya.

Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan lima tahun terakhir.

Ia mencatat ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional.

"Mainstream human rights itu berkaitan dengan pembangunan. Tapi faktanya, pelanggaran HAM dalam pembangunan dibiayai oleh APBN. Ada 36 kasus melibatkan kepolisian, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, delapan warga dari Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh, Rempang, menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan oleh puluhan pekerja PT MEG.

Empat warga mengalami luka sobek di kepala, satu mengalami patah tangan, satu luka berat, satu terkena anak panah di punggung, dan satu lainnya mengalami luka ringan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeklaim bahwa selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada warga yang dijerat UU ITE dan dipenjara karena menghina pimpinan atau pejabat negara.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujar Pigai, dalam rapat kerja antara Kementerian HAM bersama Komisi XIII DPR RI, pada Rabu (5/2/202).

Pigai berpandangan bahwa kondisi ini menunjukkan kebebasan berekspresi di Indonesia tetap terjaga.

Dia juga menilai dinamika demokrasi saat ini berjalan dengan baik.

Menurut Pigai, setiap pihak, baik masyarakat, oposisi, partai politik, aktivis, maupun organisasi masyarakat, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya.

"Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, maupun para aktor politik dan civil society," ujar dia.

Pigai juga menekankan bahwa pemerintah tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam berkumpul dan berorganisasi.

Dia mencontohkan sikap pemerintah yang tidak ikut campur dalam pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, bahkan saat Pilkada.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," ungkap Pigai.

Pigai kemudian menyoroti hasil berbagai kontestasi politik yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin terbuka.

"Banyak juga oposisi menang di mana-mana, oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas. Semua anak bangsa bertarung. Saya kira ini adalah sebuah prestasi," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan segera memutuskan permohonan perlindungan yang diajukan tujuh orang pemohon dalam kasus penembakan bos rental di Rest Area Tol Tangerang-Merak KM 45.

"Ini sudah diujung penelaahan sampai akhir dan sudah mau selesai. Kita tinggal satu hal lagi berkaitan dengan penghitungan restitusi," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias di kantornya, Rabu (5/1/2025).

Susilaningtias mengungkapkan, kini pihaknya sedang melakukan wawancara kepada keluarga korban berkaitan penghitungan restitusi.

"Kami akan memutuskan minggu depan, karena minggu depan akan dimulai sidang pertama, jadi harus secepat mungkin memutuskan," tutur Susilaningtias.

"Nanti keluarga saksi dan korban atau keluarga korban yang mengajukan permohonan perlindungan ini bisa didampingi oleh LPSK ketika bersidang," sambungnya.

Susilaningtias menyampaikan, sidang perdana kasus penembakan bos rental akan dilakukan pada Senin (10/2/2025).

Dalam sidang nanti, tujuh saksi dan korban mengajukan sejumlah permohonan, salah satunya perlindungan fisik serta medis.

"Mereka mengajukan permohonan perlindungan di persidangan, kemudian pemenuhan hak prosedural atau pendamping, restitusi, korban luka mengajukan restitusi, bantuan medis, kemudian ada juga bantuan pemilihan psikologi," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, kasus ini berawal dari penggelapan mobil rental milik Ilyas Abdurrahman hingga akhirnya para tersangka dapat menguasai mobil tersebut.

Ilyas yang mengejar mobil miliknya lantas ditembak oleh prajurit TNI AL yang dipergoki di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Dalam proses penyidikan, Puspomal telah memeriksa 18 saksi yang diduga mengetahui peristiwa tersebut.

Selain itu, sejumlah barang bukti juga telah disita, termasuk mobil Daihatsu Sigra, senjata api jenis pistol yang digunakan pelaku untuk menembak korban, lima butir selongsong, baju korban, serta bukti transfer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM berat sepenuhnya ditangani oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin.

Pigai pun meminta agar pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI menanyakan langsung setiap persoalan penanganan HAM berat kepada wakilnya.

"Jadi tanggung jawab penuh silakan nanti Bapak Ibu Komisi XIII tanya langsung ke Wamen. Soal HAM berat saya perintahkan mendelegasikan Pak Wamen untuk menangani," kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Rabu (5/2/2025).

Namun, Pigai mengeklaim, kebijakan pemerintah terkait penyelesaian kasus HAM berat tidak mengalami perubahan, baik di era Presiden Joko Widodo maupun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Soal HAM berat begini, pemerintah selama Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama, tidak ada beda. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo sama, 12 kasus sama, restitusi korban, rekonsiliasi, dan rehabilitasi juga sama," ujar Pigai.

Lebih lanjut, Pigai memastikan bahwa kebijakan terkait pelanggaran HAM berat akan tetap berlanjut sesuai dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Menurut dia, instruksi presiden (Inpres) dan keputusan presiden (Keppres) baru akan segera diterbitkan untuk menegaskan langkah-langkah pemerintah dalam menangani kasus-kasus HAM berat.

"Inpres dan Keppres akan dikeluarkan dalam waktu dekat dan saya sudah memerintahkan dari dua bulan lalu Wakil Menteri HAM untuk menangani penuh," kata Pigai.

Selain itu, dia juga memastikan program restitusi bagi korban akan tetap berjalan dengan koordinasi bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Pigai mengeklaim bahwa kedua kementerian tersebut telah menyiapkan anggaran dan langkah-langkah teknis dalam penyelesaian kasus HAM berat.

"Untuk restitusi korban tetap akan dilanjutkan dengan Kemensos. Saya sudah melakukan pertemuan dua kali, bahkan Kemensos sudah menyiapkan anggaran. Kemudian juga Kemenkes sudah ada," kata Pigai.

"Hanya tinggal kami hadirkan keputusan presiden dan instruksi presiden. Kita bikin baru, karena 2023 sudah selesai. Jadi kami harus bikin Inpres dan Keppres baru," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus disabilitas.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias menjelaskan, terdapat delapan korban dan satu saksi dalam kasus Agus disabilitas.

"Sejak 23 Januari 2025, perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis," kata Susilaningtias di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Susilaningtias menjelaskan, perlindungan dilakukan LPSK ketika saksi dan korban menghadiri persidangan.

"Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK memberikan pendamping psikologi," ungkap Susilaningtias.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan psikologi sebelum menjalani persidangan sebagai saksi dan korban.

Sementara itu, saksi dan korban tidak mengajukan restitusi kepada LPSK terkait kasus Agus disabilitas.

Sebelumnya diberitakan, Wayan Agus Suartama alias Agus disabilitas (22), terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, menghadapi ancaman hukuman berat.

Pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/1/2025), jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Agus dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

JPU Dina Kurniawati menyebut Agus didakwa melanggar Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain hukuman penjara, Agus juga menghadapi denda sebesar Rp300 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada sejumlah kelompok narapidana berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, rekonsiliasi, dan perdamaian.

Hal ini pun dianggap sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun bangsa yang lebih bermartabat dan menghormati nilai-nilai HAM.

"Amnesti diberikan atas landasan kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia," ujar Natalius, dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2/2025).

Pihaknya bersama Kementerian Hukum sedang melakukan asesmen terhadap sekitar 44.000 narapidana yang berpotensi menerima amnesti.

Jumlah ini masih bisa berubah tergantung hasil verifikasi.

Kepada Komisi XIII, Pigai memaparkan bahwa penerima amnesti meliputi terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat negara.

“Berikutnya, mereka yang sakit berkepanjangan, kemudian lansia, disabilitas, ibu hamil, mereka yang merawat bayi kurang dari tiga tahun, narapidana di bawah umur, dan narapidana politik,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa narapidana politik yang mendapat amnesti tidak hanya berlaku di Papua, tetapi di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.

“Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke. Ini kemungkinan setelah asesmen selesai, dan presiden sudah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti,” ungkap Pigai.

Namun, Pigai memastikan bahwa amnesti tidak akan diberikan kepada narapidana politik di Papua yang terlibat dalam aksi penyerangan menggunakan senjata.

"Kalau mereka yang menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan, yang berbeda ideologi atau keberpihakan, itu bisa mendapat amnesti. Tapi, kalau mereka yang bersenjata, tidak akan diberikan," ujar dia.

Pigai menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan asesmen ketat untuk memastikan kelayakan penerima.

"Misalnya, ada yang kasusnya layak mendapat amnesti, tetapi ternyata dia masih memiliki kasus pidana lain atau sedang dalam proses hukum. Atau ada yang sebentar lagi bebas bersyarat. Ini yang sedang kami verifikasi," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan pihaknya tidak akan gegabah dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap perusahaan, baik nasional maupun multinasional, yang diduga melanggar HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan, kementeriannya memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Namun, ia menekankan, setiap langkah yang diambil harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar tidak berdampak negatif pada stabilitas perusahaan dan perekonomian.

"Khusus tentang strategi bisnis dan HAM, kami diberi kewenangan untuk audit dan memberi sanksi serta punishment kepada perusahaan multinasional dan perusahaan nasional berskala internasional,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2/2025).

“Oleh karena itu, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang. Kalau kami bersuara tanpa melakukan audit, nanti indeks sahamnya jeblok," sambungnya.

Dalam rapat tersebut, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM hanya akan menangani kasus-kasus yang bersifat kasuistik, bukan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan.

"Misalnya, terjadi peristiwa di sebuah perusahaan, pagarnya dirobohkan atau ada warga yang dikriminalisasi. Kami hanya menangani kasusnya saja, tapi tidak akan menangani perusahaan secara utuh," katanya.

Menurut Pigai, jika Kementerian HAM mengaudit dan memberi sanksi kepada sebuah perusahaan untuk seluruh permasalahan yang terjadi, dampaknya bisa sangat besar.

Sanksi tersebut, kata Pigai, dapat berimbas pada kejatuhan harga saham, bahkan memicu pemblokiran akses perusahaan ke perbankan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Begitu kami memberi punishment, bursa saham (perusahaannya) jatuh. Nanti internasional juga akan banned di perbankan, nasional juga dengan OJK banned di perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps," jelasnya.

Atas dasar itu, Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM tidak akan bertindak gegabah dalam menangani dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan.

"Kita ini semua, terutama kami, adalah intelektual. Karena itu, tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menduga penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan setelah Hasto melayangkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.

“Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon patut diduga sebagai proses atas kritik keras pemohon dalam situasi yang ada,” kata Ronny, saat membacakan materi sidang praperadilan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Rabu (5/2/2025).

Ronny mengatakan, Hasto melayangkan kritik keras setelah ada sebaran spanduk yang menyerang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dia bilang, pasca Hasto ditetapkan sebagai tersangka KPK, hiruk pikuk respons masyarakat terhadap kritik yang dilayangkan Sekjen PDI-P itu menjadi hilang dan teralihkan.

“Patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi, yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum serta merupakan pengalihan isu,” kata Ronny.

Dalam perkara ini, Hasto bersama Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Perbuatan saudara HK bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Hasto, bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah, disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.

Terhadap praperadilan ini, KPK optimistis dapat membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.