JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Patra Zen mengaku, heran kliennya menjadi tersangka pengembangan kasus suap Harun Masiku.

Pasalnya, menurut Patra, nama Hasto tidak ada dalam putusan sidang kasus suap tersebut dengan terpidana beberapa orang lainnya.

Dalam putusan terdakwa atas nama eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan eks kader PDI-P Saeful Bahri tidak disebutkan nama Hasto.

“Yang ada ketika mau pengembangan, maka nama orang itu disebut dalam persidangan,” kata Patra saat ditemui usai sidang praperadilan Hasto melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Patra menyebut, berdasarkan tanggapan dari Tim Biro Hukum KPK dalam sidang, penetapan tersangka Hasto berdasar pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Harun Masiku.

Padahal, hasil penyidikan terkait dengan Harun Masiku sudah diuji di persidangan.

Menurut dia, penjelasan Tim Biro Hukum KPK membuat pihaknya semakin melihat jelas bahwa penetapan tersangka Hasto tidak diawali oleh penyelidikan baru.

“Ini ditetapkan tersangka dulu atau baru dikumpulkan buktinya nih. Kalau tadi kami dengar itu tegas itu. Berarti penetapan pam hasto sebenarnya tidak dilakukan apa? Proses pengumpulan bukti penyelidikan-penyelidikan sebelumnya,” ujar Patra.

Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani," kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan I Sumatera Selatan.

KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Imipas RI) berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengapresiasi peran PLN dalam meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

Adapun, melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi fly ash and bottom ash (FABA).

Agus mengatakan, PLN memiliki produk yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Pasalnya, PLN juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi, seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama (Dirut) PLN untuk membangun balai latihan kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (5/2/2025).

“Ini adalah langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas," katanya dalam siaran pers.

Pada kesempatan itu, Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas.

"Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Darmawan mengatakan, PLN ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Dia menjelaskan, FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

Ke depan, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

Darmawan menegaskan, PLN juga ingin memastikan bahwa pelatihan itu memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan.

“Dengan begitu, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," jelasnya.

KOMPAS.com - Suasana sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Hotman Paris Hutapea dan Razman Arief Nasution berubah menjadi ricuh.

Kericuhan terjadi setelah Razman Nasution dan tim pengacaranya bertindak di luar batas.

Razman Nasution selaku terdakwa dalam persidangan tersebut mengamuk dan terlihat menghampiri Hotman Paris yang tengah memberi kesaksian dalam persidangan.

Bahkan, salah satu tim kuasa hukum Razman Nasution naik ke meja persidangan dan menginjak-injaknya, menciptakan kekacauan yang mengejutkan para pengunjung.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (6/2/2025) ini terekam kamera media dan viral di media sosial.

Menanggapi insiden ini, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Utara untuk segera menindak secara hukum aksi Razman dan tim kuasa hukumnya.

Hotman Paris menilai tindakan Razman dan tim kuasa hukumnya telah menghina marwah pengadilan.

"Tragedi kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang pengacara pakai jubah, naik ke meja persidangan tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, di hadapan publik," kata Hotman Paris melalui unggahan di Instagram-nya, Kamis.

Hotman Paris menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.

"Mohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Utara untuk segera memproses pidana pengacara tersebut karena telah menghina pengadilan di hadapan semua kamera dan pengunjung sidang," lanjutnya.

Penyebab Razman Nasution meluapkan emosi karena meminta majelis hakim untuk menggelar sidang secara terbuka, tetapi tak dikabulkan.

Bahkan, Razman mengatakan ingin sidang digelar terbuka berulang kali sampai menyebut sidang tidak akan berlanjut kalau tidak dikabulkan.

Selain itu, sebelum kericuhan sidang terjadi, Razman juga meminta kepada majelis hakim untuk disediakan layar besar.

Permintaan ini agar Razman bisa menunjukan dan menampilkan bukti-bukti yang ia simpan di flashdisk.

Kericuhan ini membuat Majelis Hakim menskorsing sidang dan Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang.

Sementara, beberapa orang terlihat melerai dan menyelamatkan Hotman Paris yang sempat dihampiri Razman dengan kondisi emosi.

Ricuhnya sidang dengan terdakwa Razman Nasution ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Banyak pihak menilai bahwa sebagai seorang pengacara, tindakan tersebut sangat tidak etis dan dapat mencoreng citra profesi hukum di Indonesia.

Diketahui, sidang yang berujung ricuh itu merupakan sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Razman Nasution yang berawal dari laporan Hotman Paris.

Penetapan tersangka terhadap Razman berdasarkan laporan yang dibuat Hotman Paris yang terdaftar dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022.

Penetapan tersangka terhadap Razman adalah buntut dari laporan Hotman terhadap mantan asistennya, Iqlima Kim dan pengacara Iqlima saat itu, Razman Arif Nasution.

Hotman melaporkan Razman tertanggal 10 Mei 2022, atas dugaan pencemaran nama baik karena menyebut Hotman Paris melakukan pelecehan seksual kepada asistennya.

View this post on Instagram

A post shared by Dr. Hotman Paris SH M.Hum (@hotmanparisofficial)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum selebgram Isa Zega, Pitra Romadoni, mengungkap adanya komunikasi antara dirinya dan kliennya yang saat ini tengah ditahan.

Pitra bahkan menyebut, Isa Zega sempat menerima pesan dari beberapa orang, namun ia enggan mengungkap isi pesan tersebut.

“Dia berpesan kepada saya kemarin, ada beberapa orang yang menghubunginya,” kata Pitra saat ditemui di kantor Komisi Yudisial, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Namun, Pitra tidak ingin membeberkan isi pesan tersebut lebih lanjut.

“Karena itu sifatnya sangat pribadi, saya rasa tidak perlu disampaikan. Nanti akan saya pertimbangkan apakah perlu saya ungkap atau tidak,” tambah Pitra.

Saat ditanya apakah ada ancaman dalam komunikasi yang diterima Isa Zega, Pitra memilih untuk tidak memberikan detail.

“Kalau soal ancaman, terus terang dia memang merasa terancam karena ditahan. Hak-haknya terancam, dia tidak bisa bebas, tidak bisa menjalankan aktivitasnya, termasuk mencari nafkah,” tutur Pitra.

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Isa Zega telah melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait kasus yang menjeratnya.

Menurut Pitra, Isa Zega seharusnya tidak perlu ditahan, karena kasus dugaan pencemaran nama baik ini tergolong dalam tindak pidana ringan.

Adapun gugatan tersebut telah didaftarkan dengan nomor 04/Pid.Pra/2025/PN.Surabaya, dan sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari 2025.

Sebagai informasi, Isa Zega resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Isa Zega ditahan saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

TUBAN, KOMPAS.com - Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tuban, Jawa Timur, meninggal akibat terserang penyakit tuberkulosis (TBC), dan henti jantung.

Warga binaan tersebut bernama Barno (52), asal Margorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, narapidana kasus pencurian dengan vonis 1,6 bulan penjara.

Kepala Lapas Kelas II B Tuban, Edi Kuhen membenarkan terkait beredarnya kabar adanya warga binaan kasus pencurian yang meninggal di Lapas.

Warga binaan tersebut diketahui sejak awal masuk menjadi tahanan sudah menderita penyakit TBC, dan sering sakit-sakitan.

"Korban beberapa kali kami rawat dalam ruang khusus," kata Edi Kuhen kepada Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (5/2/2025), petugas Lapas membawanya ke RSUD dr Koesma Tuban, lantaran korban tidak sadarkan diri dan ditemukan bercak darah pada bajunya.

Setibanya di rumah sakit, tim medis menginformasikan korban sudah meninggal dengan diagnosis mengalami henti jantung.

"Diagnosanya korban mengalami henti jantung karena penyakit paru," ujar dia.

Selanjutnya, jenazah warga binaan tersebut diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampungnya.

Direktur RSUD dr Koesma Tuban, dr Masyhudi menjelaskan, korban diantarkan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) oleh petugas Lapas dalam keadaan sudah tak sadarkan diri dan mengalami pendarahan.

"Penyebabnya kemungkinan jantung dan darah tinggi," kata Masyhudi.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendeportasi Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial MX pada 5 Februari 2025.

Tindakan deportasi ini setelah MX mengganggu ketertiban umum di villa sekitar kawasan objek wisata Watu Paris, Kabupaten Gunungkidul.

"Sebelum dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, kami lakukan langkah pendalaman yang komprehensif terhadap laporan yang kami terima," ujar Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Tedy Riyandi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/02/2025).

WNA asal China inisial MX tiba di Indonesia pada 23 Januari 2025 dengan Visa Kunjungan. Saat menginap di villa sekitar objek wisata Watu Paris, Gunungkidul, MX menganggu ketertiban umum dengan mencopot pakaiannya, merusak meja dan merusak cendela.

Polsek Purwosari yang mendapat laporan dari masyarakat lantas mengamankan MX. Setelah itu Polsek Purwosari menyerahkan Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial MX ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada 30 Januari 2025.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta kemudian melakukan pemeriksaan terhadap MX.

Hasil pemeriksaan diputuskan MX dikenakan tindakan administratif Keimigrasian beupa deportasi dan masuk ke dalam daftar penangkalan sesuai Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Tedy menuturkan, langkah-langkah pendalaman yang dilakukan antara lain pemeriksaan intensif para pihak, penyusunan berita acara dan koordinasi dengan aparat terkait serta Ditjen Imigrasi Pusat.

"Sehingga Kami memiliki cukup bukti dalam memutuskan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum," ucapnya.

Proses deportasi Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial MX berjalan dengan lancar. Tim Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta membawa MX ke Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah itu tim mendampingi MX dalam proses check-in dan penyelesaian administrasi deportasi di Kantor Riksa III Imigrasi Soekarno Hatta.

MX kemudian diterbangkan ke Xiamen, Tiongkok, sebelum melanjutkan penerbangan domestik ke Wuhan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Seorang narapidana kasus korupsi dan pencucian uang dikabarkan sempat kabur dari Lapas Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang dihimpun, napi tersebut berinisial AH alias Agus Hartono.

Yang bersangkutan keluar dari lapas tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Saat dikonfirmasi, Kasipenkum Kejati Jawa Tengah Arfan Triono membenarkan kejadian tersebut.

Namun, pihaknya enggan menyebut secara spesifik nama tahanan yang kabur itu.

"Pertengahan Januari (kabur)," kata Arfan, Kamis (6/2/2025).

Jejak Agus Hartono

Dia menyebutkan, peristiwa yang diduga menyeret nama narapidana kasus korupsi Agus Hartono itu sudah terjadi cukup lama.

"Sudah lama itu," tambahnya.

Untuk diketahui, Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis (22/12/2025).

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu Agus Hartono duduk di kursi 41B.

KOMPAS.com - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blitar kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus menyelundupkan pil dobel L melalui makanan olahan kering tempe.

Ini merupakan kasus kedua dalam kurun waktu kurang dari dua bulan.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Romi Novitrion, mengungkapkan bahwa metode penyelundupan dengan menyisipkan narkoba dalam masakan kering tempe telah dilakukan dua kali dalam periode yang singkat.

"Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, kami sudah dua kali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus sama, yaitu dicampur dalam masakan kering tempe," ujar Romi pada Kamis (6/2/2025).

Kasus pertama terjadi pada awal Januari 2025. Saat itu seorang warga binaan menerima kiriman masakan kering tempe yang diduga telah dicampur dengan pil dobel L.

Dalam kasus tersebut, makanan tersebut masih dalam bentuk utuh sebelum dikemas di dalam LP.

"Pada kasus pertama ini, masakan kering tempenya belum dikemas bulat kecil seperti pada kasus kedua. Masakan kering tempenya masih utuh, lalu dikemas di LP. Tapi, kami berhasil menggagalkannya," jelas Romi.

Sementara itu, kasus kedua yang terjadi pada Selasa (4/2/2025) lebih terorganisir.

Kiriman masakan kering tempe yang diduga dicampur pil dobel L sudah dikemas dalam bentuk bulat kecil di dalam plastik.

"Kasus yang kedua ini, kering tempenya sudah dikemas bulat kecil dalam plastik," tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa paket tersebut ditujukan untuk seorang warga binaan berinisial S, yang merupakan narapidana kasus narkoba di LP Blitar.

Menurut pengakuan S, masakan kering tempe tersebut merupakan kiriman dari istrinya.

Sebelumnya, istri S menerima titipan bubuk dari seseorang berinisial B, yang memintanya mencampurkan bubuk tersebut ke dalam masakan kering tempe sebelum dikirim ke LP Blitar.

Setelah dikirim, makanan tersebut diterima S dalam bentuk bulatan kecil yang telah dikemas dalam plastik.

Petugas menemukan puluhan kemasan kecil berisi kering tempe yang diduga sudah dicampur dengan pil dobel L.

Rencananya, barang tersebut akan diperjualbelikan di dalam LP dengan harga Rp 40.000 per kemasan.

Dengan munculnya dua kasus penyelundupan narkoba dalam waktu singkat, pihak LP Blitar akan memperketat pengawasan terhadap kiriman makanan bagi warga binaan.

Salah satu langkah yang akan diambil adalah melarang pengiriman makanan olahan kering tempe ke dalam LP.

"Ke depan, kami melarang pengiriman makanan kering tempe kepada warga binaan. Karena khawatir disalahgunakan," tegas Romi.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Fakta Penyelundupan Narkoba di Lapas Blitar Dicampur ke Masakan Kering Tempe, Kalapas: 2 Kali ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum selebgram Isa Zega, Pitra Romadoni, menyesalkan keputusan Polda Jawa Timur yang menahan kliennya.

Menurut Pitra, seharusnya Isa Zega tidak perlu ditahan.

Pitra beralasan kasus dugaan pencemaran nama baik tergolong dalam tindak pidana ringan (tipiring).

“Bagaimana pun, kasus ini adalah tindak pidana ringan. Apalagi, ancaman pidananya hanya dua tahun,” kata Pitra saat ditemui di kantor Komisi Yudisial, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya itu, Pitra juga menilai, penahanan terhadap kliennya bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri.

“Terkait penetapan tersangka dan penahanan Isa Zega, sudah jelas. Saya mendapatkan surat dari Pak Kapolri yang menyebutkan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik, apabila tersangka sadar, meminta maaf, atau mengakui kesalahannya, maka tidak perlu dilakukan penahanan,” ujar Pitra.

“Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 huruf i, bahwa jika tersangka dalam kasus pencemaran nama baik sudah menyadari kesalahannya atau meminta maaf, maka penahanan tidak perlu dilakukan,” tambah Pitra.

Sebagai informasi, Isa Zega resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Isa Zega ditahan saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila Arif Rahman menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

Hanya saja, Arif meminta agar penegakan hukum dilakukan secara benar tanpa menyangkut aspek politis.

"Yang penting kan aspek hukumnya, ya jangan lebih kuat aspek politisnya. Kan kita bicara hukum. Pasti kita hormati proses hukum yang berlaku lah," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2025) malam.

Arif mengatakan, Pemuda Pancasila sama sekali tidak tahu dan tak mengerti mengenai kasus yang menyeret Japto.

Apalagi, kata dia, Japto juga bukan pejabat atau penyelenggara negara.

Meski demikian, Arif menyebut pihaknya pun ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi terhadap ketua umum mereka.

"Kita juga sedang coba pengen tahu, apa sih masalahnya. Kan enggak tahu," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno (JS).

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (4/2/2025) malam.

Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya mulai berkomunikasi dengan Pemerintah Inggris soal rencana pemulangan terpidana predator seksual Reynhard Sinaga ke Indonesia.

"Dan dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini," kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah juga akan mendalami mekanisme pemulangan Reyhard Sinaga baik melalui exchange of prisoners atau pertukaran narapidana, dan transfer of prisoners atau pemulangan narapidana.

Sebab, menurut dia, kedua negara sama-sama belum memahami sistem hukum yang berlaku sehingga dibutuhkan pendalaman.

"Nah jadi apakah dengan Inggris itu nantinya akan diputuskan bukan transfer of prisoners, tapi adalah exchange of prisoners, itu akan kami bahas lebih dalam," ujarnya.

Yusril juga mengatakan, pemerintah masih mempelajari rencana pemulangan Reynhard Sinaga. Salah satunya dengan berkoodinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Jadi memang masalah itu sedang kami pelajari, kami sedang dalami, dan juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," katanya.

Tak hanya itu, Yusril mengatakan, keluarga dari Reynhard sudah mendatangi kantor Kemenko Kumham Imipas untuk mengajukan permintaan pemulangan tersebut.

Dia mengatakan, berbagai hal akan dipertimbangkan dalam rencana pemulangan Reynhard Sinaga agar tak menjadi masalah baru.

"Andai kata pemerintah Inggris setuju dia dikembalikan ke Indonesia. Dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakat kita juga tidak mudah," ujar Yusril.

"Itu orang harus dimasukkan ke dalam maksimum security, yang ada untuk itu hanya di Nusa Kambangan. Jadi jangan dianggap kerjaan kita itu jadi ringan, berat juga," katanya lagi.

Diketahui, Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Dia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reynhard menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire, yang memiliki tingkat keamanan maksimum.

Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat.

Baru-baru ini, Reynhard dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain karena perbuatannya yang mengerikan.

Seperti diberitakan BBC pada Minggu (15/12/2024),Reynhard mengalami luka serius akibat insiden kekerasan yang terjadi di dalam penjara.

"Reynhard sombong dan dibenci secara universal. Dia menjadi target yang jelas di penjara karena kejahatannya yang bejat," ujar seorang sumber kepada wartawan, diberitakan BBC.

Serangan tersebut akhirnya dihentikan oleh petugas penjara sebelum Reynhard Sinaga mengalami luka yang lebih parah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan Kepala Divisi (Kadiv) HAM Sumatra Utara untuk mengecek kondisi rumah seorang warga di Kabupaten Samosir yang terisolasi akibat penggalian parit di sekelilingnya.

"Saya langsung jawab, Bapak Ibu. Sekjen perintahkan Kadiv HAM Sumatra Utara turun besok juga, sudah selesai, Pak," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (5/2).

Perintah itu disampaikan setelah anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara II, Rapidin Simbolon, mengungkapkan permasalahan yang dialami warga tersebut.

"Terima kasih, Pak Menteri. Luar biasa," ujar Rapidin.

Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa turut campur dalam proses hukum jika kasus tersebut berkaitan dengan sengketa lahan.

Sebab, pihaknya hanya dapat memberikan pendampingan dalam aspek HAM.

"Karena itu, Pak Simbolon yang terhormat, kami tidak bisa jika sudah masuk ke pengadilan," ujar Pigai.

Pigai menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin dianggap melakukan intervensi terhadap proses peradilan.

"Jadi kalau sudah di pengadilan, mohon kami jangan dipaksa, karena kami tidak mau dicurigai oleh civil society, tokoh-tokoh demokrasi, parlemen, maupun internasional bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap peradilan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, satu keluarga di tepi Danau Toba seakan terpenjara dan tak bisa keluar rumah lantaran area sekeliling rumahnya dikeruk orang lain menjadi parit.

Peristiwa yang terjadi di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Senin (21/1/2025) diduga disebabkan oleh persoalan warisan.

Pemilik rumah, Darma Sari Ambarita (32) mengungkapkan bahwa awalnya tidak ada parit yang mengelilingi rumahnya, sampai akhirnya dia terlibat konflik dengan pria yang memiliki marga yang sama, berinisial TA.

Darma mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan darah dengan TA.

Namun, TA mengeklaim rumah dan tanah yang ditempati Darma adalah peninggalan ayahnya.

"Rumah yang saya tinggali adalah peninggalan dari orang tua. Di mana rumah ini didirikan pada tahun 1982 dan itu masih disaksikan, proses pembangunannya masih disaksikan oleh orang tua si pelaku (TA)," ujarnya.

"Dan, selama proses pembangunan sampai ke masa hidup orang tua saya dan orang tua si pelaku, itu tidak pernah terjadi yang namanya keributan," sambungnya.

Kepada Darma, TA mengaku mempunyai surat tanah.

Namun, TA hingga kini tidak bisa menunjukkannya.

Sementara itu, Darma juga mengakui bahwa keluarganya tidak memiliki surat atas tanah yang ditempatinya.

"Karena kebetulan ini tanah warisan, bang, surat tanahnya tidak ada. Iya, kalau untuk pengelolaan kita yang saya ketahui 4 generasi lah," kata Darma.

Pada 6 Januari 2025, TA tiba-tiba membuat parit sepanjang 80 meter yang mengelilingi rumah Darma.

“TA dan kawan-kawan beserta rombongannya, membawa satu unit alat berat, ekskavator, dan langsung melakukan penggalian parit yang dalamnya kurang lebih 5 meter," ujar Darma.

Melihat kejadian itu, Darma mengaku telah melapor ke aparat desa dan meminta TA menghentikan aksinya.

"Tapi si pelaku mengatakan, rasanya dia tidak bisa menghentikan kegiatan dan dia siap untuk diproses secara hukum," ujar Darma.

Darma akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Samosir dengan nomor laporan STPL/21/1/2025/SPKT/RES SAMOSIR/SUMUT.