BATAM, KOMPAS.com - Kapolresta Barelang Batam, Kepulauan Riau, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu menegaskan tidak boleh ada intervensi dalam penegakan hukum, buntut kasus penyerangan yang dilakukan puluhan orang diduga pekerja PT Makmur Elok Graha (MEG) terhadap warga pulau Rempang pada 18 Desember 2024.

Hal ini sekaligus menjawab pernyataan anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, yang mempertanyakan alasan kepolisian menetapkan tiga warga pulau Rempang atas nama Siti Hawa atau Nek Awe (67), Abu Bakar (54), dan Sani Rio (37) dengan pasal 333 KUHP sebagai tersangka perampasan kemerdekaan.

Senada dengan pernyataan ini, Kapolresta Barelang juga membantah adanya informasi mengenai pencabutan status tersangka dalam tiga laporan perkara yang saat ini tengah ditangani.

"Jadi informasi bahwa keberadaan atau status tersangka bisa dicabut tidak ada. Supremasi hukum tidak bisa diintervensi, masyarakat diberi edukasi untuk mengikuti proses yang berlangsung. Siapa berbuat apa dan bertanggung jawab," tegasnya saat ditemui di Polresta Barelang, Jumat (7/2/2025) siang.

Mengenai tiga laporan dalam bentrok yang terjadi di Rempang, Heribertus menyebut telah menahan dua karyawan PT MEG berdasarkan dua laporan yang dilakukan oleh warga.

Sementara satu laporan kepolisian lain dilakukan oleh korban yang datang dari pihak perusahaan.

Dalam laporan ini, korban dari pihak perusahaan dijelaskan meminta adanya keadilan hukum, dikarenakan luka yang dialaminya dan harus mendapat perawatan intensif selama beberapa hari di rumah sakit.

"Untuk laporan yang membuat warga sebagai pihak dipersangkakan, dilakukan oleh korban yang merupakan pegawai PT MEG. Dalam peristiwa lalu, dirinya merasa terancam sehingga minta keadilan hukum," sebutnya.

Selain itu, penetapan tersangka terhadap ketiga warga pulau Rempang ini juga didukung bukti video, yang menunjukkan situasi korban dalam keadaan terikat dan pingsan, serta dikerumuni oleh masyarakat.

Pada video yang dimaksud, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi ketiga warga yang dipersangkakan, berdasarkan hasil forensik di laboratorium dan keterangan saksi ahli.

"Video yang kami maksud itu asli, telah diperiksa di laboratorium dan saksi ahli. Dalam video ini menunjukkan satu pria yang merupakan korban, dalam keadaan terikat, tergeletak di tanah dan pingsan serta dikerumuni oleh masyarakat," jelasnya.

Heribertus menegaskan, pemeriksaan terhadap ketiga warga juga disebut guna mencari tahu pelaku atau orang yang menangkap dan membuat korban dalam keadaan seperti yang terlihat di video.

Kepolisian sendiri akan kembali menjadwalkan pemeriksaan lanjutan kepada ketiga warga yang saat ini telah menyandang status tersangka, namun tidak berada di dalam tahanan Polresta Barelang.

Dalam pemeriksaan awal, ketiga warga yang mendapat pendampingan hukum disebut bungkam saat ditanyakan mengenai pihak pertama yang menahan korban.

Namun, mereka menyebut alasan menahan korban agar pihak perusahaan menyepakati dan dapat segera angkat kaki dari pulau Rempang.

"Untuk itu, pemeriksaan akan kembali dilanjutkan, kami ingin mencari tahu siapa yang sebenarnya menangkap dan membawa korban dalam keadaan demikian. Sementara ini tidak dilakukan penahanan, asal ketiga tersangka tetap kooperatif, tidak melarikan diri, dan komunikatif," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri ikut menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang isu strategis darurat keselamatan transportasi jalan raya.

Agenda itu digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Lt. 2 Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Gambir, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dibahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) hingga menyebabkan korban jiwa.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ada 12 lembaga yang berkumpul membahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas dan jalan.

“Salah satunya karena kendaraan ODOL yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat,” ucap Slamet, mengutip dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (7/2/2025).

Slamet mengatakan, dari 12 lembaga yang sudah dikumpulkan, berupaya untuk mencari penyebab dan solusinya untuk dibahas lebih mendetail dan lebih serius pada pertemuan selanjutnya.

“Semuanya harus mulai menyadari hampir 26.000 nyawa melayang di tahun 2024 di jalan, ini menjadi perhatian kita semua mulai kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan,” ucap Slamet.

Tangkapan layar Ilustrasi truk pengangkut galon

Slamet mengatakan, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di sektor hilir, yakni dengan penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari upaya Korlantas Polri terus menambah jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kita mencoba memulai dari hulu, dari mulai kendaraan itu mengangkut barang, kemudian keluar dari kawasan, gudang ataupun pelabuhan, untuk diangkut ke suatu tempat yang dituju, kemudian pendidikan pelatihan dan kualitas pengemudi,” ucap Slamet.

Sementara di hilir, Slamet mengatakan, petugas perlu melakukan penindakan hukum dengan memberdayakan kamera ETLE yang sudah mencapai 1.760 kamera.

Dok. Jasa Marga Jasa Marga menggelar operasi truk ODOL di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 72 A Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

“Kami akan optimalkan terus, 2025 ini akan kita tambah lagi, termasuk kamera yang wide motion untuk mengukur tingkat loading atau berat kendaraan tersebut, penegakkan hukum dengan ETLE dan manual untuk keamanan dan keselamatan kita semua,” ucap Slemet.

Slamet juga mengatakan, jumlah kecelakaan pada tahun 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. Adapun jumlah korban kecelakaan didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sekaligus tulang punggung keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga kemungkinan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, apabila disetujui pemulangannya ke Indonesia oleh pemerintah Inggris.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximum security dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Antara News.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya.

Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Menko menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Baru-baru ini, Reynhard diserang oleh narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam hidupnya. Adapun narapidana yang menyerang Reynhard itu kini sedang diadili oleh Pengadilan Manchester.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri ikut menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang isu strategis darurat keselamatan transportasi jalan raya.

Agenda itu digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Lt. 2 Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Gambir, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dibahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) hingga menyebabkan korban jiwa.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ada 12 lembaga yang berkumpul membahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas dan jalan.

“Salah satunya karena kendaraan ODOL yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat,” ucap Slamet, mengutip dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (7/2/2025).

Slamet mengatakan, dari 12 lembaga yang sudah dikumpulkan, berupaya untuk mencari penyebab dan solusinya untuk dibahas lebih mendetail dan lebih serius pada pertemuan selanjutnya.

“Semuanya harus mulai menyadari hampir 26.000 nyawa melayang di tahun 2024 di jalan, ini menjadi perhatian kita semua mulai kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan,” ucap Slamet.

Tangkapan layar Ilustrasi truk pengangkut galon

Slamet mengatakan, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di sektor hilir, yakni dengan penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari upaya Korlantas Polri terus menambah jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kita mencoba memulai dari hulu, dari mulai kendaraan itu mengangkut barang, kemudian keluar dari kawasan, gudang ataupun pelabuhan, untuk diangkut ke suatu tempat yang dituju, kemudian pendidikan pelatihan dan kualitas pengemudi,” ucap Slamet.

Sementara di hilir, Slamet mengatakan, petugas perlu melakukan penindakan hukum dengan memberdayakan kamera ETLE yang sudah mencapai 1.760 kamera.

Dok. Jasa Marga Jasa Marga menggelar operasi truk ODOL di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 72 A Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

“Kami akan optimalkan terus, 2025 ini akan kita tambah lagi, termasuk kamera yang wide motion untuk mengukur tingkat loading atau berat kendaraan tersebut, penegakkan hukum dengan ETLE dan manual untuk keamanan dan keselamatan kita semua,” ucap Slemet.

Slamet juga mengatakan, jumlah kecelakaan pada tahun 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. Adapun jumlah korban kecelakaan didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sekaligus tulang punggung keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri ikut menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang isu strategis darurat keselamatan transportasi jalan raya.

Agenda itu digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Lt. 2 Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Gambir, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dibahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) hingga menyebabkan korban jiwa.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ada 12 lembaga yang berkumpul membahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas dan jalan.

“Salah satunya karena kendaraan ODOL yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat,” ucap Slamet, mengutip dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (7/2/2025).

Slamet mengatakan, dari 12 lembaga yang sudah dikumpulkan, berupaya untuk mencari penyebab dan solusinya untuk dibahas lebih mendetail dan lebih serius pada pertemuan selanjutnya.

“Semuanya harus mulai menyadari hampir 26.000 nyawa melayang di tahun 2024 di jalan, ini menjadi perhatian kita semua mulai kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan,” ucap Slamet.

Tangkapan layar Ilustrasi truk pengangkut galon

Slamet mengatakan, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di sektor hilir, yakni dengan penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari upaya Korlantas Polri terus menambah jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kita mencoba memulai dari hulu, dari mulai kendaraan itu mengangkut barang, kemudian keluar dari kawasan, gudang ataupun pelabuhan, untuk diangkut ke suatu tempat yang dituju, kemudian pendidikan pelatihan dan kualitas pengemudi,” ucap Slamet.

Sementara di hilir, Slamet mengatakan, petugas perlu melakukan penindakan hukum dengan memberdayakan kamera ETLE yang sudah mencapai 1.760 kamera.

Dok. Jasa Marga Jasa Marga menggelar operasi truk ODOL di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 72 A Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

“Kami akan optimalkan terus, 2025 ini akan kita tambah lagi, termasuk kamera yang wide motion untuk mengukur tingkat loading atau berat kendaraan tersebut, penegakkan hukum dengan ETLE dan manual untuk keamanan dan keselamatan kita semua,” ucap Slemet.

Slamet juga mengatakan, jumlah kecelakaan pada tahun 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. Adapun jumlah korban kecelakaan didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sekaligus tulang punggung keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berbicara mengenai betapa banyaknya orang yang mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama (NU).

Sebab, menurut Yahya, selama ini NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung demi mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya.

Hal tersebut disampaikan Yahya dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) malam.

"Selama ini kan NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung melawan kekuatan-kekuatan yang lain untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya," ujar Yahya.

"Sampai kemarin itu orang yang ditanyakan, menteri yang NU itu berapa? Pak Prabowo saja nanya, 'ternyata banyak juga orang NU yang jadi menteri'. Ini NU ini diimajinasikan sebagai kekuatan politik untuk merebut kekuasaan," sambungnya.

Yahya mengungkapkan, dirinya saja selama ini diminta banyak orang untuk mengambil kesempatan melakukan konsolidasi, mengingat statusnya sebagai Ketum PBNU.

Dia membeberkan, orang-orang itu menyuruhnya untuk berkonsolidasi demi bisa maju sebagai capres atau cawapres.

"Dan ini sejak awal seperti itu, sejak lama seperti itu. Sejak lama," ucapnya.

Yahya menyatakan, sampai saat ini, siapapun yang mendapat jabatan, entah itu menteri ataupun kepala daerah, pasti akan mengaku sebagai NU.

"Yang enggak ngaku NU cuma karena enggak mungkin saja. Kayak kalau Sekjen Muhammadiyah ngaku NU, kan enggak mungkin. Jadi makanya dia enggak ngaku," kata Yahya.

Sementara pejabat lain yang masih memungkinkan untuk mengaku sebagai NU, Yahya yakin mereka pasti akan berkoar-koar NU.

Dia lantas menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang mengaku NU setelah mendapat jabatan.

"Tapi yang lain yang masih mungkin ngaku NU, dia akan bilang NU. Wong Natalius Pigai saja bilang 'saya NU'," tukas Yahya disambut tawa hadirin.

"Imajinasi NU sebagai sumber daya politik. Ini sebetulnya dalam jangka panjang, bukan hanya tidak menguntungkan bagi NU, tapi juga berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Reynhard Sinaga kemungkinan akan ditempatkan di Lapas Nusakambangan, bila pemulangannya disetujui pemerintah Inggris.

Reynhard merupakan warga negara Indonesia yang menjadi terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual di negara tersebut.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximum security dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril di Jakarta, Kamis (6/2/2025), melansir Antara.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya.

Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Yusril menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Kasusnya terungkap pada Juni 2017 ketika salah satu korbannya tersadar saat tengah diserang dan berhasil melawan Reynhard.

Polisi kemudian menemukan bukti video kejahatan Reynhard di ponselnya, yang menunjukkan ratusan kasus pemerkosaan terhadap pria dalam kondisi tak sadar.

Hingga kini, kasus Reynhard tetap menjadi salah satu kasus kejahatan seksual terbesar dalam sejarah Inggris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtyas menyebut, efisiensi anggaran dinilai sangat berdampak pada kualitas perlindungan untuk saksi dan korban.

Susilaningtyas menyampaikan, anggaran LPSK yang sebelumnya mencapai Rp 229 miliar kini dipangkas sebanyak 62 persen sehingga menjadi Rp 85 miliar pada 2025.

"Dengan anggaran segitu, untuk perlindungan saksi dan korban memang berkonsekuensi kepada kualitas perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Menurut Susilaningtyas, LPSK mulai merasakan dampak dari keterbatasan anggaran tersebut sejak Januari 2025. Beberapa layanan utama, di antaranya bantuan medis, psikologis, dan perlindungan fisik bagi korban harus dikurangi.

"Sebenarnya, secara prinsip kami mendukung upaya efisiensi anggaran ini. Tetapi konsekuensinya, LPSK tidak bisa bekerja secara maksimal," kata dia.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi keterbatasan dana, LPSK melakukan berbagai langkah penghematan di sektor operasional.

Beberapa langkah yang diterapkan antara lain pengurangan penggunaan listrik, air, internet, serta pembatasan kendaraan operasional.

"Termasuk kendaraan operasional itu juga kami minimalkan karena itu akan berpengaruh terhadap perlindungan," jelas dia.

Kini, pihaknya tengah menghitung dan menyiapkan pola efisiensi agar layanan perlindungan tetap berjalan meskipun dengan sumber daya terbatas.

"Jadi hal-hal demikian sedang kami hitung dan sedang kami persiapkan pola penghematannya seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cumanya memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

Selain itu, adanya efisiensi anggaran juga membuat LPSK harus lebih selektif dalam mengambil serta menangani kasus.

Pada 2024, tercatat LPSK telah menerima 10.217 permohonan perlindungan, tetapi dengan anggaran yang sekarang sudah terbatas, yaitu Rp 85 miliar, maka banyak permohonan yang terancam tidak dapat diproses.

"Kami enggak bisa menyetop orang untuk mengajukan permohonan, yang susahnya di situ. Makanya kami membatasi saja bahwa misalnya kalau selama ini mungkin dihubungi 24 jam, sekarang jam kerja, misalnya jam 16.00 WIB selesai, lebih dari itu, kami enggak bisa terima," jelas dia.

Dengan dengan adanya keterbatasan anggaran, maka LPSK berupaya melakukan efisiensi dengan memangkas pengeluaran operasional, seperti listrik, internet, dan penggunaan kendaraan dinas.

"Kami melakukan penghematan listrik, kemudian penggunaan air, internet, itu akan dikurangi sekali. Jadi itu opsi yang akan kami lakukan," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 85 miliar untuk operasional tahun 2025.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas mengatakan, jumlah tersebut dinilai tidak mencukupi untuk menjalankan fungsi perlindungan bagi saksi dan korban.

"Memang Rp 85 miliar ini enggak bisa mencukupi operasional kami gitu. Maksud operasional adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Susilaningtyas menjelaskan, efisiensi anggaran yang sudah dirasakan sejak Januari 2025 itu sangat berdampak pada kualitas perlindungan yang diberikan LPSK.

Menurutnya, anggaran yang terbatas membuat para pegawai di LPSK tidak bisa bekerja secara maksimal.

"Sebenarnya kalau secara prinsip, kami mendukung upaya efisiensi anggaran ini. Tetapi konsekuensinya, LPSK tidak bisa bekerja secara maksimal," kata dia.

Salah satu dampak terbesar dari pemangkasan anggaran adalah penghentian layanan yang disiapkan LPSK untuk saksi dan korban, di antaranya bantuan layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasinya, pihak LPSK melakukan penghematan listrik, air, internet, serta pengurangan penggunaan kendaraan operasional.

"Termasuk kendaraan operasional itu juga kami minim kan karena itu akan berpengaruh terkait dengan perlindungan," kata dia.

"Jadi hal-hal demikian sedang kami hitung dan sedang kami persiapkan pola penghematannya seperti apa," sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ada 300 terpidana mati yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung.

Pelaksanaan ekskusi ini terganjal hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain. Sebab, mayoritas dari mereka adalah warga negara asing (WNA).

"Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucap Yusril di Jakarta, Kamis (6/2/2025), melansir Antara.

Ia mengaku, terus berkordinasi dengan Kejagung ihwal eksekusi mati ini, terutama terhadap WNA. Apalagi, dalam beberapa waktu ke belakang, ada kebijakan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya.

Misalnya, Mary Jane Veloso yang merupakan warga negara Filipina serta Serge Areski Atlaoui yang berasal dari Prancis.

Sebelum pemulangan mereka, Yusril mengaku telah bersurat kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang menyatakan bahwa pemerintah atas persetujuan dan arahan Presiden Prabowo Subianto akan memulangkan yang bersangkutan ke negaranya, sehingga tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati tersebut.

"Karena pada akhirnya mengenai pertimbangan narapidana dieksekusi mati atau tidak maupun dilakukan transfer of prisoner ke negara asalnya, semuanya merupakan arahan dari Pak Presiden sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Rabu (5/2/2025), mengungkapkan terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati, yang kebanyakan merupakan WNA.

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati tersebut mayoritas merupakan terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Akan tetapi, menurut dia, hukuman tersebut sulit dilaksanakan karena dalam prosesnya harus mempertimbangkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.

"Kami pernah beberapa kali bicara, waktu itu menteri luar negerinya masih Ibu (Retno Marsudi). Dia mengungkapkan kalau mereka masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini. Tolong jangan dahulu, anti kami akan diserangnya nanti," kata Burhannudin.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan nasib warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana di negara lain.

"Jadi, memang saya bilang, capek-capek kami sudah menuntut hukuman mati, tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," ujarnya.

SINGAPURA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Transportasi Singapura, S Iswaran, yang dipenjara tahun lalu karena menghalangi proses hukum dan menerima hadiah yang tidak patut senilai lebih dari 300.000 dolar AS, akan menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah. Lembaga Pemasyarakatan Singapura menyampaikan hal itu dalam sebuah pernyataan, Jumat (7/2/2025).

Iswaran merupakan mantan anggota kabinet pertama yang dipenjara di Singapura setelah persidangan yang menarik perhatian publik di negara kota kaya tersebut, yang terkenal dengan pemerintahannya yang bersih.

Iswaran akan menjalani sisa delapan bulan dari masa hukuman satu tahunnya di rumah dengan syarat-syarat tertentu, termasuk pemantauan penerapan jam malam, sesi konseling dan penggunaan gelang elektronik, kata Lembaga Pemasyarakat Penjara Singapura kepada Reuters.

“Dia telah dinilai cocok untuk ditempatkan dalam skema tersebut, karena dia berisiko rendah untuk kembali melakukan pelanggaran, tidak melakukan pelanggaran institusional apapun selama di penjara, dan memiliki dukungan keluarga yang kuat,” kata pihak Lapas Singapura.

Menurut pernyataan tersebut, narapidana yang memenuhi syarat dipertimbangkan untuk ditahan di rumah ketika mereka telah menjalani setidaknya 14 hari dari masa hukuman penjara yang berdurasi lebih dari empat minggu.

Iswaran pernah menjadi anggota kabinet Singapura selama 13 tahun dan pernah memegang portofolio di perdagangan, komunikasi dan transportasi. Dia mengaku bersalah tahun lalu atas empat tuduhan menerima hadiah yang tidak patut senilai lebih dari 300.000, dan satu tuduhan menghalangi proses hukum.