JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui, selama ini pemerintah Indonesia agak lambat dalam mengimplementasikan ratifikasi konvensi ke dalam aturan yang berlaku.

“Kita ketahui bahwa kita memang agak lambat memperbaiki hukum kita ya, seperti misalnya Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi 2006 sampai sekarang pun belum ada langkah-langkah penyesuaian,” ujar Yusril saat ditemui usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Tetapi, Yusril menegaskan bahwa pemerintah yang saat ini berkomitmen untuk mempercepat proses ratifikasi, termasuk untuk menciptakan peraturan-peraturan hukum baru untuk menghadapi pemberantasan korupsi dan penyuapan.

Salah satu konvensi yang dipertimbangkan pemerintah adalah konvensi anti suap atau bribery yang dijalankan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Maka yang sekarang dilakukan untuk kita mengaksesi konvensi OECD tentang penyuapan ini merupakan suatu langkah penting, yaitu kita lakukan untuk memperkuat sistem nasional melawan kolusi dan khususnya melawan penyuapan,” kata Yusril.

Dia mengatakan, konvensi ini penting karena ada aspek-aspek peristiwa korupsi yang belum diatur dalam hukum Indonesia. Salah satunya tindakan suap dan korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pejabat asing.

“Masih banyak aspek-aspek pemberantasan korupsi, termasuk penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing, itu yang belum di-cover oleh hukum kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, ratifikasi konvensi ini juga menjadi salah satu syarat bagi Indonesia yang hendak bergabung menjadi anggota OECD.

Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan diri sebagai anggota OECD. Salah satu yang disiapkan adalah inisial memorandum.

“Inisial memorandum ini terdiri dari 32 BAB terhadap 239 instrumen hukum yang ada di OECD. Jadi, bagaimana merealign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara.

Inisial memorandum ini ditargetkan selesai pada bulan Maret 2025 sebelum dibawa ke pertemuan Dewan Menteri OECD di Juni 2025.

“Namun, di bulan Maret minggu ketiga akan ada ministerial meeting khusus terkait dengan antikorupsi. Nah, untuk ini mungkin saya berharap tadi Pak Menko Hukum bisa mewakili bersama dengan Ketua KPK karena ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam aksesi ini,” ujar Airlangga.

Dia mengatakan, proses pendaftaran ke OECD ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga sampai tahun.

Untuk mempercepat proses ratifikasi dan implementasi hukum yang berjalan, Airlangga menyebut bahwa Indonesia punya jurus khusus.

“Oleh karena itu beberapa negara memakan waktu yang lebih lama (untuk gabung OECD). Namun kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan, yaitu Omnibus Law,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia bakal mencari peluang untuk bergabung dalam sejumlah organisasi internasional di bidang ekonomi.

Hal ini dikatakannya menjawab kemungkinan posisi Indonesia bergabung BRICS saat tengah menjalani aksesi menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka peluang pembaharuan aturan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing.

“Kalau diperlukan adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang KPK dalam menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh swasta, menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh pejabat asing. Jadi, tentu harus kita perbaharui undang-undang kita sendiri,” ujar Yusril saat ditemui usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril juga menyoroti perihal yurisdiksi KPK yang berwenang untuk memproses kasus hukum yang terjadi di dalam negeri atau kasus-kasus nasional.

Tetapi, KPK saat ini tidak berwenang untuk memproses kasus suap yang dilakukan oleh pejabat asing di luar negeri kepada entitas yang ada di Indonesia.

Untuk itu, menurut Yusril, pemerintah juga membuka peluang untuk merumuskan kembali yurisdiksi KPK dalam menghadapi problematika ini.

“Kemudian, yurisdiksi KPK ini juga perlu kita rumuskan ulang dalam menghadapi peningkatan kerja sama apakah antara KPK dan unit yang sama di negara lain atau memang KPK diperluas yurisdiksinya untuk menjangkau setiap tindak pidana, tidak hanya pidana yang terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di luar negeri,” kata Yusril.

Dalam pembukaan acara workshop hari ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto sempat menyinggung soal ketiadaan dasar hukum untuk memproses kasus-kasus suap dan korupsi yang berkaitan dengan pihak swasta dan pejabat asing.

“Kemudian, kita juga memahami bahwa aturan-aturan ini belum ada (terkait suap dari swasta), belum secara regulasinya belum tercantum. Belum ada instrumen hukumnya yang mengatur secara jelas dan tegas,” kata Setyo dalam sambutannya.

Setyo mengatakan, ketiadaan dasar hukum ini membuat KPK menjadi korban dalam penanganan sebuah kasus korupsi terkait dengan proses pembelian mesin pesawat.

“Yang jadi masalah adalah kita pernah menjadi korban dalam perkara korupsi di salah satu maskapai,” ujar Setyo.

Dia tidak menjelaskan nasib dari penyidikan kasus ini. Tapi, dalam prosesnya, terbukti kalau maskapai yang bersangkutan melakukan suap untuk memuluskan proses pembelian mesin hingga pesawat.

Setyo berharap, ketiadaan hukum untuk menjerat suap dan korupsi dari pihak swasta dan pejabat asing ini dapat segera terselesaikan.

Salah satunya dengan meratifikasi konvensi anti suap atau bribery yang dijalankan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Kemudian, kami menganggap bahwa ruh atau tujuan dari konvensi ini pastinya adalah bagaimana untuk bisa memberikan sanksi kepada para pelakunya,” kata Setyo.

Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan diri sebagai anggota OECD. Salah satu yang disiapkan adalah inisial memorandum.

“Inisial memorandum ini terdiri dari 32 BAB terhadap 239 instrumen hukum yang ada di OECD. Jadi, bagaimana merealign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Inisial memorandum ini ditargetkan selesai pada bulan Maret 2025 sebelum dibawa ke pertemuan Dewan Menteri OECD di Juni 2025.

“Namun, di bulan Maret minggu ketiga akan ada ministerial meeting khusus terkait dengan antikorupsi. Nah, untuk ini mungkin saya berharap tadi Pak Menko Hukum bisa mewakili bersama dengan Ketua KPK karena ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam aksesi ini,” ujar Airlangga.

Dia mengatakan, proses pendaftaran ke OECD ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga sampai tahun.

Untuk mempercepat proses ratifikasi dan implementasi hukum yang berjalan, Airlangga menyebut bahwa Indonesia punya jurus khusus.

“Oleh karena itu beberapa negara memakan waktu yang lebih lama (untuk gabung OECD). Namun kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan, yaitu Omnibus Law,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Hal ini seiring dengan adanya penggeledahan kantor Ditjen Migas yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, oleh Kejagung pada hari ini, Senin (10/2/2025).

"Kementerian ESDM menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku menyusul adanya kunjungan Kejagung ke kantor Ditjen Migas dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan," ujar Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Ia pun memastikan Kementerian ESDM siap bekerja sama dengan aparat hukum, namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kementerian ESDM menyatakan menghormati apa yang dilakukan oleh aparat hukum dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata dia.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengonfirmasi adanya penggeledahan kantor Ditjen Migas oleh Kejagung. “Infonya begitu,” ujar Harli saat dikonfirmasi wartawan.

Ia mengatakan, proses penggeledahan berlangsung sejak pukul 11.00 WIB.

Namun, saat ditanya secara perinci mengenai kasus apa yang tengah didalami oleh Kejagung, Harli enggan mengungkapkannya. “Kami juga belum ada info. Yang terinfo tadi, di sana ada penggeledahan,” kata dia.

Harli juga belum memastikan apakah Kejagung akan menggelar konferensi pers terkait dengan penggeledahan di Ditjen Migas hari ini. “Saya himpun data dulu,” tegas dia.

SURABAYA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Ia sekaligus mengingatkan para pejabat negara yang masih melakukan korupsi.

"Saya tegaskan di sini, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini," kata Prabowo saat sambutan pada pembukaan Kongres Muslimat NU XVIII di Gedung Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025) sore.

Dia mengatakan, masih ada pejabat yang melakukan korupsi.

Dia juga menyatakan bahwa sudah berulangkali memperingatkan dan mempersilakan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya jika masih ada yang korupsi.

"Kalau masih bandel, Jaksa Agung, KPK, BPK, silakan," kata Prabowo.

Dia meminta para koruptor untuk sadar dan menyudahi praktik korupsi. "Mbok sadar, mbok kembalikan yang kau curi, wahai koruptor," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung program efisiensi yang sedang digencarkan oleh pemerintah saat ini.

Ia mengatakan, daripada dibuang-buang untuk jalan ke luar negeri, lebih baik anggaran digunakan untuk masyarakat.

Selain Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir di lokasi yang sama.

Hadir pula Rois Aam Syuriyah PBNU KH Miftahul Akhyar serta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Sejumlah Menteri Negara juga akan hadir dan memberikan materi dalam pleno kongres, seperti Menteri Dikdasmen, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Badan Gizi Nasional, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Kongres digelar selama 6 hari ke depan sampai 15 Februari 2025.

Selain berpusat di Gedung Jatim Expo, kongres juga dipusatkan di Asrama Haji Surabaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mengusulkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengatur bantuan hukum kepada terpidana dalam tingkat peninjauan kembali (PK).

Usulan itu menanggapi bahwa KUHAP saat ini hanya mengatur bantuan hukum yang terbatas pada perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dengan kata lain, bantuan hanya diberikan kepada tersangka hingga terdakwa.

"Jika pada tahap penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan, atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut," kata Anggota KY Joko Sasmito dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2024).

Ia menuturkan bahwa bantuan diberikan karena terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme peninjauan kembali atau PK.

Hal ini juga mempertimbangkan kemampuan para terpidana untuk menyediakan sendiri sang pembela.

"Mengingat tidak semua terpidana memiliki kemampuan untuk menyediakan sendiri penasihat hukumnya," ucap dia.

Ia lalu mencontohkan kasus yang pernah viral pada tahun lalu, yaitu Vina Cirebon.

Dalam kasus itu, terpidana merasa putusan pengadilan telah salah, sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

"Jika tidak ada penasihat hukum yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana seperti mereka," jelasnya.

Sebagai informasi, DPR RI sedang dalam proses penyusunan draf revisi KUHAP dan naskah akademik.

Komisi III DPR menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dapat berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direvisi pada 2022.

"Masa sidang berikutnya, akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Politikus Partai Gerindra ini menilai pengesahan KUHAP penting karena merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil.

Ia menyatakan bahwa KUHP baru mengandung semangat perbaikan revolusioner yang mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam KUHP.

"Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Arif Nasution kecewa dengan langkah Mahkamah Agung (MA) yang meminta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk melaporkan kericuhan yang terjadi di dalam sidang perkara dirinya.

Perintah ini disampaikan MA setelah adanya kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu.

“Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi,” kata Razman di Gedung MA, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Dengan nada tinggi, Razman meluapkan kekecewaan terhadap langkah MA yang memerintahkan PN Jakarta Utara melaporkan peristiwa kericuhan ke polisi.

Razman lantas menyentil kasus eks Pejabat MA yang terlibat kasus suap saat memberi putusan bebas terhadap Ronald Tannur.

“Apakah kalian tidak malu wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum, apakah bapak ibu tidak malu melihat hakim Zarof Rp 1 triliun,” kata Razman sambil terlihat emosi.

“Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tannur, yang ternyata di-OTT Kejaksaan, kalian masih semangat kebersamaan, Ikatan Hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, bobrok, dan bobrok!” ucapnya dengan nada tinggi.

Razman menegaskan, dirinya tidak takut dengan apapun demi perbaikan hukum di Indonesia.

Ia tidak ingin para pengacaranya, M Firdaus Oiwobo ataupun Elida Netti, diseret-seret dalam kericuhan tersebut.

“Kalau ini kalian suruh tangkap, saya, jangan salahkan ini (tepuk Firdaus), jangan salahkan ini (tepuk Elida Netti), saya tangkap! Dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia,” kata Razman.

Adapun Razman, M Firdaus Oiwobo, dan Elida bersama rombongannya menyambangi Gedung Mahkamah Agung pukul 13.32 WIB. Ketiganya tampak mengenakan toga advokat.

Kedatangan mereka dilakukan untuk meminta MA mengganti Ketua Majelis Hakim perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Razman.

“Kami meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti hakim yang bersangkutan,” ujar Razman.

Razman menuding, Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak netral dalam persidangan.

Oleh sebab itu, dia meminta MA memerintahkan Ketua PN Jakarta Utara untuk mengganti majelis hakim tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka peluang pembaharuan aturan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing.

“Kalau diperlukan adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang KPK dalam menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh swasta, menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh pejabat asing. Jadi, tentu harus kita perbaharui undang-undang kita sendiri,” ujar Yusril saat ditemui usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril juga menyoroti perihal yurisdiksi KPK yang berwenang untuk memproses kasus hukum yang terjadi di dalam negeri atau kasus-kasus nasional.

Tetapi, KPK saat ini tidak berwenang untuk memproses kasus suap yang dilakukan oleh pejabat asing di luar negeri kepada entitas yang ada di Indonesia.

Untuk itu, menurut Yusril, pemerintah juga membuka peluang untuk merumuskan kembali yurisdiksi KPK dalam menghadapi problematika ini.

“Kemudian, yurisdiksi KPK ini juga perlu kita rumuskan ulang dalam menghadapi peningkatan kerja sama apakah antara KPK dan unit yang sama di negara lain atau memang KPK diperluas yurisdiksinya untuk menjangkau setiap tindak pidana, tidak hanya pidana yang terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di luar negeri,” kata Yusril.

Dalam pembukaan acara workshop hari ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto sempat menyinggung soal ketiadaan dasar hukum untuk memproses kasus-kasus suap dan korupsi yang berkaitan dengan pihak swasta dan pejabat asing.

“Kemudian, kita juga memahami bahwa aturan-aturan ini belum ada (terkait suap dari swasta), belum secara regulasinya belum tercantum. Belum ada instrumen hukumnya yang mengatur secara jelas dan tegas,” kata Setyo dalam sambutannya.

Setyo mengatakan, ketiadaan dasar hukum ini membuat KPK menjadi korban dalam penanganan sebuah kasus korupsi terkait dengan proses pembelian mesin pesawat.

“Yang jadi masalah adalah kita pernah menjadi korban dalam perkara korupsi di salah satu maskapai,” ujar Setyo.

Dia tidak menjelaskan nasib dari penyidikan kasus ini. Tapi, dalam prosesnya, terbukti kalau maskapai yang bersangkutan melakukan suap untuk memuluskan proses pembelian mesin hingga pesawat.

Setyo berharap, ketiadaan hukum untuk menjerat suap dan korupsi dari pihak swasta dan pejabat asing ini dapat segera terselesaikan.

Salah satunya dengan meratifikasi konvensi anti suap atau bribery yang dijalankan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Kemudian, kami menganggap bahwa ruh atau tujuan dari konvensi ini pastinya adalah bagaimana untuk bisa memberikan sanksi kepada para pelakunya,” kata Setyo.

Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan diri sebagai anggota OECD. Salah satu yang disiapkan adalah inisial memorandum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui, selama ini pemerintah Indonesia agak lambat dalam mengimplementasikan ratifikasi konvensi ke dalam aturan yang berlaku.

“Kita ketahui bahwa kita memang agak lambat memperbaiki hukum kita ya, seperti misalnya Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi 2006 sampai sekarang pun belum ada langkah-langkah penyesuaian,” ujar Yusril saat ditemui usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Tetapi, Yusril menegaskan bahwa pemerintah yang saat ini berkomitmen untuk mempercepat proses ratifikasi, termasuk untuk menciptakan peraturan-peraturan hukum baru untuk menghadapi pemberantasan korupsi dan penyuapan.

Salah satu konvensi yang dipertimbangkan pemerintah adalah konvensi anti suap atau bribery yang dijalankan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Maka yang sekarang dilakukan untuk kita mengaksesi konvensi OECD tentang penyuapan ini merupakan suatu langkah penting, yaitu kita lakukan untuk memperkuat sistem nasional melawan kolusi dan khususnya melawan penyuapan,” kata Yusril.

Dia mengatakan, konvensi ini penting karena ada aspek-aspek peristiwa korupsi yang belum diatur dalam hukum Indonesia. Salah satunya tindakan suap dan korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pejabat asing.

“Masih banyak aspek-aspek pemberantasan korupsi, termasuk penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing, itu yang belum di-cover oleh hukum kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, ratifikasi konvensi ini juga menjadi salah satu syarat bagi Indonesia yang hendak bergabung menjadi anggota OECD.

Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan diri sebagai anggota OECD. Salah satu yang disiapkan adalah inisial memorandum.

“Inisial memorandum ini terdiri dari 32 BAB terhadap 239 instrumen hukum yang ada di OECD. Jadi, bagaimana merealign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara.

Inisial memorandum ini ditargetkan selesai pada bulan Maret 2025 sebelum dibawa ke pertemuan Dewan Menteri OECD di Juni 2025.

“Namun, di bulan Maret minggu ketiga akan ada ministerial meeting khusus terkait dengan antikorupsi. Nah, untuk ini mungkin saya berharap tadi Pak Menko Hukum bisa mewakili bersama dengan Ketua KPK karena ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam aksesi ini,” ujar Airlangga.

Dia mengatakan, proses pendaftaran ke OECD ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga sampai tahun.

Untuk mempercepat proses ratifikasi dan implementasi hukum yang berjalan, Airlangga menyebut bahwa Indonesia punya jurus khusus.

“Oleh karena itu beberapa negara memakan waktu yang lebih lama (untuk gabung OECD). Namun kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan, yaitu Omnibus Law,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia bakal mencari peluang untuk bergabung dalam sejumlah organisasi internasional di bidang ekonomi.

Hal ini dikatakannya menjawab kemungkinan posisi Indonesia bergabung BRICS saat tengah menjalani aksesi menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa upaya bergabungnya Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memiliki peran penting untuk menuju visi Indonesia Emas tahun 2045.

“Upaya Indonesia bergabung dengan OECD berperan penting mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Yusril saat memberikan sambutan pada acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pemerintah Indonesia perlu secara aktif ikut membangun mekanisme kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional.

Hal ini termasuk dalam hal mendukung sumber daya, informasi, dan praktik terbaik untuk membantu terpenuhinya target-target ekonomi dan pembangunan secara nasional.

Masuknya Indonesia dalam keanggotaan OECD akan menjadi peluang sekaligus tantangan.

Keanggotaan ini dapat dilihat sebagai insentif pelaksanaan domestik, terutama dalam hal menuju negara demokrasi yang berkualitas serta tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

“Aksesi pada konvensi OECD, anti-bribery, atau konvensi anti-penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional memang merupakan langkah penting menuju keanggotaan OECD,” lanjut Yusril.

Aksesi konvensi anti-suap OECD ini bukan hanya kepentingan teknis untuk menjadi anggota OECD, tetapi juga menjadi bukti dan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan suap.

“Sungguh, kita semua sangat menyadari bahwa kolusi dan penyuapan adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial, menghancurkan integritas institusi publik, dan menghalangi pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Yusril.

Untuk menghadapi hal ini, hukum dan sistem peradilan perlu diperkuat demi memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta transparan.

“Indonesia sangat berkomitmen untuk menghapuskan praktik korupsi dan penyuapan dari berbagai sektor, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat swasta,” tegas Yusril.

Konvensi anti-suap OECD mengatur kewajiban setiap negara anggota untuk mengkriminalisasi tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing, serta menetapkan perangkat penegakan hukum dan pencegahannya.

Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis internasional yang setara, transparan, dan memastikan kebijakan ekonomi global yang adil.

“Ruh dari konvensi ini adalah memastikan bahwa pelaku bisnis internasional dapat berkompetisi secara adil tanpa adanya praktik penyuapan,” kata Yusril lagi.

Dia menegaskan bahwa Indonesia sendiri terus melakukan pembaruan legislasi dan aturan anti-korupsi untuk menjawab tantangan baru dalam praktik korupsi dan penyuapan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pemulangan pekerja migran Indonesia yang divonis hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.

Prioritas ini, kata dia, didahulukan dibandingkan kasus lain, seperti wacana pemulangan terpidana predator seksual Reynhard Sinaga atau pelaku Bom Bali 2002, Hambali.

“Jadi, kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi,” ujar Yusril saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan, saat ini, di Arab Saudi dan Malaysia, ada banyak kasus pekerja migran yang telah divonis dengan pidana mati.

“Di Arab Saudi ada, di Malaysia saja ada lebih dari 50 warga Indonesia yang dipidana mati. Dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia,” lanjut dia.

Yusril menegaskan, upaya pemulangan TKI yang divonis mati ini juga sudah sempat dibicarakan dengan Duta Besar Arab Saudi ketika berkunjung ke kantornya.

“Menjadi sangat penting, karena memang mereka ini TKI, bekerja di luar negeri kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati, dan itu perlu segera kita selesaikan,” tegas Yusril.

Diberitakan, Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris, pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria dalam kurun waktu sekitar dua setengah tahun.

Hakim memutuskan bahwa Reynhard harus menjalani setidaknya 30 tahun hukuman sebelum bisa mengajukan pengampunan.

Belakangan, Reynhard mengalami serangan dari narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam keselamatannya.

Penyerang tersebut kini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Manchester.

Adapun Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam upaya membahas kemungkinan pemulangan Reynhard ke Tanah Air.

SEMARANG, KOMPAS.com – Kasus kaburnya narapidana kasus korupsi dan pencucian uang dari Lapas Kedungpane Semarang menjadi perhatian serius Ombudsman Jawa Tengah.

Insiden ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan.

Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, menegaskan bahwa kasus yang menyeret nama narapidana Agus Hartono ini telah menjadi perhatian khalayak luas.

"Harus dilakukan pemeriksaan kepada seluruh jajaran dan petugas Lapas Kedungpane," kata Siti saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).

Menurut dia, petugas yang terbukti lalai atau terlibat dalam peristiwa ini harus dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Peristiwa tersebut telah menggerus kepercayaan publik," ujarnya.

Jika tidak ditangani secara serius, insiden ini akan semakin memperburuk citra penegakan hukum di Jawa Tengah.

"Semakin memperburuk wajah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi," tambahnya.

Agus Hartono Sudah Dipindahkan ke Nusakambangan

Diketahui, Agus Hartono merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang, yang dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun oleh Kompas.com menyebutkan bahwa Agus keluar dari lapas saat membeli makanan di sebuah restoran tanpa izin, hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kepala Lapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa insiden kaburnya narapidana korupsi ini terjadi sebelum dirinya menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," ujar Mardi, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terbukti terlibat dalam kelalaian ini telah dijatuhi tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa proses penegakan hukum hingga penguatan regulasi yang diatur kementeriannya tidak terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang terjadi.

“Enggak (terganggu). Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita, kami kerjakan tanpa banyak anggaran,” ujar Yusril saat ditemui usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril menjelaskan bahwa anggaran kementerian yang dipimpinnya lebih kecil jika dibandingkan dengan kementerian koordinator yang lain.

“Kalau kemenko saya itu anggarannya, iya, memang sangat kecil sekali,” katanya.

Namun, Yusril berharap apa yang dikerjakan kementeriannya juga tidak akan menggunakan banyak anggaran.

“Tapi banyak sekali hal-hal yang kami kerjakan, itu tidak memerlukan banyak biaya sebenarnya, karena moga rapat-rapat koordinasi dan sebagainya, itu tidak memerlukan biaya,” kata Yusril lagi.

Anggaran yang disetujui untuk Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mencapai Rp 325 miliar.

Diketahui, beberapa langkah telah dilakukan kementerian/lembaga demi efisiensi anggaran, seperti membatasi penggunaan lampu di siang hari, membatasi pemakaian AC, serta mengurangi penggunaan air.

Sementara itu, efisiensi anggaran dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Instruksi tersebut ditandatangani Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025 sebagai bagian dari langkah pengendalian belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.