JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, menegaskan belum ada keputusan resmi terkait pembagian hak asuh anak dalam proses perceraian Baim dan Paula Verhoeven.

Fahmi menyatakan Baim selalu terbuka jika Paula ingin bertemu dengan anak-anak mereka. Saat ini, anak-anak bersama Baim.

“Apa yang dimaksud dengan giliran? Tidak ada pembagian seperti itu, nanti pengadilan yang akan memutuskan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jangan jadikan anak sebagai objek. Anak memiliki hak yang harus diberikan,” kata Fahmi usai sidang di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Fahmi juga memastikan tidak ada batasan bagi Paula jika ingin bertemu anak-anaknya.

“Tidak ada batasan, bisa kapan saja, 24 jam. Kalau dia tidak datang, yang salah siapa? Pintu selalu terbuka, silakan datang dan temui anak-anak,” ujar Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi menegaskan keinginan anak harus dihormati, terutama jika mereka tetap ingin bersama Baim.

Memaksakan anak untuk berpindah tempat, apalagi sampai membuat mereka menangis, dinilai tidak baik.

“Anak itu jangan dipaksa. Kalau dia tidak mau, seharusnya dicoba dirayu dengan cara yang baik agar tidak trauma, tidak menangis, dan mau dengan sukarela. Itu yang lebih tepat,” tutur Fahmi.

Ia juga menyayangkan, anak-anak sempat menangis dan tetap ingin bersama Baim.

“Jangan selalu dipaksa, seolah-olah harus diantar ke pihak tertentu. Itu sama saja memaksa anak,” ucap Fahmi.

Menurut Fahmi, sebelumnya Baim sudah mencoba mengantar anaknya, tetapi sang anak justru menangis dan ingin kembali bersamanya.

“Seperti kejadian kemarin, Baim sudah mengantar anaknya, tapi setelah Baim pulang, anaknya menangis dan ingin ikut lagi dengannya. Kasihan kalau anak harus mengalami situasi seperti ini,” tambah Fahmi lagi.

Sebelumnya, Baim Wong dan Paula menjalani sidang perceraian yang kembali digelar hari ini.

Dalam sidang tersebut, Paula menyerahkan 42 bukti berupa dokumen dan bukti elektronik.

Namun, pihak Baim justru mempertanyakan keaslian dari bukti-bukti yang diajukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), memfokuskan perhatian pada keterangan ahli yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan yang berlangsung.

Hal ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Hasto, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan upaya menghalangi penyidikan terkait Harun Masiku, mantan calon legislatif dari PDI-P.

Dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (11/2/2025), KPK mempresentasikan dua ahli hukum pidana, yaitu Erdianto Effendi dari Universitas Riau dan Priya Jatmika dari Universitas Brawijaya.

Kedua ahli ini diminta memberikan penjelasan mengenai prosedur penggeledahan dan penyitaan dalam konteks hukum pidana.

Tim hukum Hasto berusaha menggali lebih dalam mengenai keabsahan tindakan penyitaan oleh penyidik.

Alvon Kurnia Palma, salah satu pengacara, mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan penyitaan barang yang tidak relevan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Ahli dari KPK menjawab bahwa barang tersebut dapat menjadi obyek penyitaan dan relevan dalam konteks pembuktian.

Menanggapi jawaban itu, Alvon kembali menekankan pertanyaannya, menuntut kejelasan mengenai legalitas penyitaan barang yang tidak terkait.

"Apakah tindakan itu sah?" tanyanya dengan tegas.

Jawaban dari ahli menyatakan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan. Alvon kemudian melanjutkan dengan pertanyaan mendalam, menegaskan pentingnya klarifikasi mengenai keabsahan penyitaan tersebut.

Dalam situasi ini, tim hukum KPK menginterupsi dengan meminta agar pertanyaan yang diajukan lebih disampaikan dengan cara yang lebih sopan.

"Kalimatnya enggak enak didengar," kata salah seorang tim hukum KPK.

Hakim tunggal, Djuyamto, segera mengambil alih persidangan dan menilai bahwa diskusi antara tim Hasto dan ahli adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang wajar.

Djuyamto juga mempertanyakan mengapa tim hukum KPK merasa keberatan dengan pertanyaan yang diajukan.

"Mengapa harus ada keluhan? Ahli yang bersangkutan tidak merasa terganggu," ujarnya, diiringi dengan tawa dari para hadirin.

Sumber:KPK Keberatan Cara Kubu Hasto Cecar Ahli, Hakim: Kok Saudara yang Enggak Enak?

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI memberikan tanggapan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh delapan lembaga mitra kerja mereka di bidang hukum.

Mereka memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tetap mengingatkan agar pemotongan anggaran tidak mengganggu pelayanan hukum dan mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan efisiensi agar tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Fraksi PKB hanya menitikberatkan pada program layanan langsung kepada masyarakat, kalau bisa jangan ada pemotongan,” kata Hasbiallah dalam rapat kerja bersama mitra Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Selain itu, dia mengingatkan agar anggaran untuk pembinaan dan pengawasan dalam penegakan hukum tetap dipertahankan.

Hasbiallah juga menyoroti pentingnya program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum.

“Yang penting, jangan sampai penegakan hukum berkurang akibat efisiensi ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo menyebut, total efisiensi di seluruh mitra kerja Komisi III mencapai sekitar Rp 38 triliun.

Dia berharap efisiensi ini tetap dapat meningkatkan kinerja mitra Komisi III di tengah banyak program kerja yang telah dirancang untuk 2025

“Harapannya, efisiensi ini bisa meningkatkan kinerja mitra Komisi III, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Rudianto.

Menurut dia, optimalisasi kinerja lembaga hukum juga bisa membantu menekan kebocoran anggaran negara, terutama di sektor sumber daya alam.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya efisiensi yang dilakukan mitra kerja Komisi III.

Dia menekankan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan oleh seluruh mitra kerja Komisi III, meskipun terjadi pemangkasan anggaran.

“Kami mendorong agar penegakan hukum, pelayanan hukum, serta pelayanan publik tetap harus dioptimalkan,” ujar Bimantoro.

Dia berharap, program-program prioritas yang sudah disusun tetap bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin agar efisiensi ini tetap menghasilkan program yang tepat sasaran, efektif, dan yang paling penting meningkatkan kepercayaan publik terhadap mitra-mitra Komisi III,” ujar Bimantoro.

Sebagai informasi, delapan lembaga di bidang hukum yang menjadi mitra Komisi III terkena kebijakan efisiensi anggaran 2025. Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (12/2/2025).

Adapun lembaga-lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Beberapa dampak efisiensi yang telah diungkapkan antara lain:

1. MA, pemblokiran anggaran Rp 2,28 triliun berdampak pada layanan peradilan, termasuk tunjangan transportasi hakim yang hanya tersedia selama enam bulan.
2. MK, anggaran dipotong dari Rp 611,4 miliar menjadi Rp 385,3 miliar, dengan sisa anggaran yang bisa digunakan hanya Rp 69 miliar.
3. KY mengalami pemotongan Rp 74,7 miliar, sehingga anggaran tersisa Rp 109,8 miliar.
4. Polri mengalami pemangkasan Rp 20,5 triliun dari total anggaran Rp 126,6 triliun.
5. KPK, anggaran dipotong Rp 201 miliar dari total Rp 1,127 triliun.
6. Kejagung mengalami efisiensi Rp 5,4 triliun dari pagu awal Rp 24,2 triliun.
7. BNN, anggarannya dipotong Rp 998 miliar dari total Rp 2,45 triliun.
8. PPATK, pagu anggaran dipotong Rp 109,8 miliar atau 31 persen dari total Rp 354,6 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, memberikan klarifikasi terkait video anak Nikita, LM (17), yang diunggah di media sosial dan menunjukkan LM menangis di pundak seorang pria.

Fahmi menegaskan, ia mengetahui betul siapa pria dalam video tersebut karena ia berada di lokasi saat kejadian berlangsung.

“Dia (LM) ngomong apa? ‘Papi’? Ya sudah, papi. Tapi bukan ayah kandungnya. Saya tahu pasti karena saya ada di situ. Kalau dia memanggil ‘papi’, ya kita ikuti saja,” kata Fahmi saat ditemui di daerah Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai identitas pria dalam video, Fahmi enggan memberikan penjelasan secara rinci.

“Saya tidak bisa menyampaikan lebih jauh,” ujar Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi menolak memberikan detail lebih lanjut karena hal ini menyangkut privasi seseorang.

“Ini terlalu pribadi,” ujar Fahmi singkat.

Fahmi juga menyebutkan, nantinya LM sendiri yang akan memberikan penjelasan kepada awak media.

“Jadi dia akan berbicara, tapi saya tidak tahu teknisnya. Yang jelas, LM sudah siap. Apakah nanti melalui Zoom, bertatap muka langsung dengan Anda, atau melalui testimoni tertulis, saya tidak tahu. Itu nanti akan diputuskan,” tutur Fahmi.

Fahmi juga menyatakan, keputusan untuk berbicara ke media datang dari LM sendiri, bukan permintaan dari Nikita Mirzani.

“Bukan Nikita yang meminta, tapi LM sendiri yang bilang, ’Saya akan speak up',” tambah Fahmi.

Terkait kondisi LM, Fahmi memastikan dalam keadaan baik dan menjalani berbagai kegiatan positif di tempatnya saat ini.

Saat ini LM berada di sebuah tempat yang dinamai rumah istimewa.

“Banyak kegiatan yang dilakukan LM, mulai dari ibadah hingga olahraga. Bahkan dia sempat meminta dibelikan sepatu khusus untuk olahraga. Ada juga beberapa hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan, tapi saya tidak tahu detailnya,” tutur Fahmi.

MATARAM, KOMPAS.com - Polda NTB kembali memeriksa Suhaili Fadhil Thohir terkait penyidikan kasus dugaan penipuan.

Sebelumnya, mantan Bupati Lombok Tengah itu dilaporkan oleh Karina de Vega atas dugaan penipuan yang mencantumkan kerugian sekitar Rp 1,5 miliar.

Terpantau, Suhaili keluar dari ruang pemeriksaan penyidik dengan mengenakan baju abu dan kopiah hitam.

Dia dengan terburu-buru menuju mobil tanpa memberikan tanggapan terkait pemeriksaannya.

Direktur Reserse Kriminal Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengatakan bahwa kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan sedang dalam proses gelar perkara.

"Kalau sudah naik penyidikan berarti ada unsur tindak pidananya," kata Syarif pada Rabu (12/2/2025).

Pihaknya kini melakukan pemeriksaan terhadap Suhaili sebagai saksi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tahap proses penyidikan.

Sementara itu, kuasa hukum Suhaili, Abdul Hanan membantah adanya dugaan penipuan sejumlah Rp 1,5 miliar yang dilaporkan Karina tersebut.

Dia menyebut, persoalannya hanya sebatas pinjam meminjam dengan total Rp 30 juta.

"Apa yang dilaporkan ini tidak benar. Yang jelas memang klien kami hanya meminjam Rp 30 juta," ucap Hanan.

Hanan mengatakan, jika pelapor tersebut meminta kembali pinjaman tersebut, dia mewakili mantan calon wakil gubernur itu dengan siap mengembalikan pinjaman tersebut.

"Pada dasarnya kalau klien kami merasa meminjam uang dan Beliau (Karina) membutuhkan uang ini, klien kami akan mengembalikan, 1x28 jam bahkan saking siapnya. Karena ini pinjam meminjam," katanya.

Saat ditanya tentang inisiatif pengembalian, Hanan mengungkapkan bahwa peminjaman tersebut memiliki tujuan yang lebih dari sekadar pinjam meminjam.

Sebelumnya, Suhaili turut melaporkan Karina ke Polda NTB atas dugaan perusakan mobil sewa dan pencurian terhadap akta tanah.

Hanan sebagai kuasa hukum Suhaili berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti secara hukum terlapor.

"Polda sudah menjawab bahwa laporan itu sudah dialihkan ke Polres Lombok Tengah. Mungkin pertimbangan Polda locus delicti ada di Lombok Tengah," katanya.

DALAM acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) pada 10 Januari lalu, Menlu Sugiono menegaskan, diplomasi Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, dengan Asta Cita sebagai panduan strategis.

Sepertinya baru kali ini seorang Menlu secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa Pancasila dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan diplomasi. Sikap politik yang layak diapresiasi.

Bahwa Asta Cita - visi capres Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024 - dijadikan panduan strategis, itu adalah keniscayaan. Sebab di dalam Asta Cita “memperkokoh ideologi Pancasila” menjadi prioritas pertama.

Alur logikanya jelas: karena prioritas pertama Asta Cita adalah memperkokoh Pancasila, maka kebijakan luar negeri dan diplomasi harus mempedomani nilai-nilai Pancasila.

Justru yang kemudian menjadi pertanyaan: bagaimana memahami Pancasila sebagai dasar dan pedoman diplomasi, baik dalam tataran nilai dan kebijakan maupun dalam praksisnya?

Di dalam Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila dimaknai dalam tiga dimensi: sebagai falsafah, dasar dan ideologi negara.

Sebagai falsafah, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai luhur dan dijadikan pedoman dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam prikehidupan sehari-hari.

Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan sebagai ideologi negara, Pancasila dimaknai sebagai sekumpulan nilai, gagasan, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi arah dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manakala Menlu Sugiono menegaskan Pancasila sebagai landasan diplomasi, serta merta muncul pertanyaan: seberapa pentingkah ideologi dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri?

Dalam perspektif ideologi sebagai seperangkat ide, gagasan dan cita-cita, Pancasila harus menjadi inspirasi semua langkah diplomasi dan kebijakan luar negeri dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Diplomasi mengikuti sabda ideologi. Manakala Menlu Sugiono menyatakan diplomasi Indonesia berlandaskan Pancasila, itu artinya nilai Pancasila harus menjadi “bintang penuntun” dalam penetapan kebijakan luar negeri.

Tatkala nilai Pancasila direfleksikan ke dalam langkah diplomasi dan kebijakan luar negeri, itu artinya Kemlu “mem-Pancasilakan diplomasi”.

Namun, bagaimana benar wujudnya jika Pancasila direflkesikan ke dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri?

Terkait relasi fungsional antara ideologi dan kebijakan luar negeri, pakar hubungan internasional memetakan fungsi ideologi dalam dua lanskap utama: pertama, sebagai “pedoman nilai” untuk memaknai dan mengukur setiap fenomena politik internasional. Kedua, sebagai “instrumen” untuk melakukan tindakan politik terhadap fenomena itu (Sylvan & Majeski, Ideology and Intervention, 2008).

Pertama, sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap isu-isu regional dan global.

Ketika pertama kali memperkenalkan Pancasila di Sidang Umum PBB, New York, 30 September 1960 melalui pidatonya berjudul To Build the World Anew, Bung Karno merumuskan nilai-nilai Pancasila dengan ketuhanan, kemanusiaan/internasionalisme, persatuan/nasionalisme, demokrasi dan keadilan.

Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai nilai yang mendamaikan dan menyatukan dua ideologi dunia yang bersaing kala itu.

Bukan sebagai jalan tengah, tapi “jalan ketiga” yang memuat nilai-nilai pemersatu terhadap dua ideologi yang berseteru. Watak pemersatu dalam Pancasila itulah sebenarnya ruh nasionalisme/persatuan Indonesia.

Bagaimana aktualisasi nilai nasionalisme ini dalam laku diplomasi Indonesia?

Sekedar kilas balik, dalam wacana nasionalisme Indonesia, Bung Karno menggunakan terma “sosio-nasionalisme” (Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I, 2015).

Embrio nasionalisme Bung Karno berurat akar pada anti-kolonialisme. Namun, itu tidak berarti Indonesia mengisolasi diri dari pergaulan internasional.

Bagaimana relasi nasionalisme dan internasionalisme ini, Bung Karno dengan apik menggunakan metafora: “nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sari internasionalisme; dan internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar dalam bumi nasionalisme”.

Dalam dimensi praksis, ini artinya nasionalisme Indonesia diletakkan dalam bingkai ”sosial kemanusiaan”, yaitu nasionalisme berdimensi kemanusiaan, kewajiban moral seperti dititahkan sila kedua (kemanusiaan/internasionalisme) dan ketiga (persatuan/nasionalisme) Pancasila.

Senapas dengan sabda kedua sila ini, manakala Indonesia ingin berperan dalam penyelesaian konflik regional Rusia-Ukraina atau konflik internal berlatar etnik di Myanmar, misalnya, itu adalah panggilan yang menggema dari dalam nurani bangsa.

Watak diplomasi Indonesia dalam pergaulan internasional seperti itu terlanjur dikenal sebagai “bridge builder”, menghubungkan pihak yang berseberangan.

Watak pemersatu seperti itu adalah ruh sosio-nasionalisme Pancasila: mendekatkan yang terbelah, mempersatukan yang terpisah.

Jika watak bridge-builder dan pemersatu terefleksi dalam kiprah pergaulan internasional Indonesia, maka sejatinya Kemlu telah memPancasilakan diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Kedua, Pancasila dapat digunakan sebagai “instrumen” dalam diplomasi Indonesia di pergaulan internasional.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO-PBB) pada Mei 2023 telah menganugerahi pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB berjudul ”To Build the World Anew” 1960 sebagai Warisan Arsip Dunia (Memory of the World).

Anugerah Memory of the World untuk Pancasila sejatinya adalah “asset for diplomacy” bagi Indonesia.

Dengan status itu, publik internasional bisa mempelajari arsip teks pidato Pancasila untuk pengembangan studi terkait pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Arsip pidato tentang Pancasila sudah menjadi milik dunia.

Lantas, bagaimana mengkapitalisasi dokumen sejarah tentang Pancasila itu untuk kepentingan diplomasi Indonesia?

Pada titik inilah sebenarnya Kemlu punya kesempatan untuk mendiplomasikan Pancasila. Diplomasi tidak saja terbatas pada mempromosikan ”benda”, tapi juga ”nilai”.

Tidak saja pada peluang ekonomi, tapi juga nilai yang tersimpul dalam Pancasila, yaitu nilai pemersatu. Nilai pemersatu Pancasila sudah teruji dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Berkat Pancasila-lah, meski menghadapi gonjang-ganjing politik nasional dan global, Indonesia tetap utuh sebagai bangsa dan negara hingga detik ini. Kekuatan nilai pemersatu dalam Pancasila ini yang harus dipromosikan dalam aktifitas diplomasi Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, setelah dunia tidak lagi dihantui ideologi Perang Dingin, sosial-budaya menjadi faktor penting dalam hubungan antarbangsa. Dengan berakhirnya Perang Dingin, faktor budaya tidak saja menjadi penting dalam hubungan antarbangsa, tetapi malah menjadi motor penggerak dalam peningkatan intensitas hubungan internasional (Michael J Mazarr, Culture in International Relations, Global Policy Forum, Spring 1996).

Pandangan Mazarr ini relevan dengan situasi dunia saat ini, di mana konflik berlatar politik-ideologis tergantikan oleh konflik sosial budaya, seperti konflik antaretnik, ras, dan agama.

Ketika kebencian berlatar sosial-budaya marak, maka dibutuhkan saling pengertian. Saling menghormati dan saling mengerti hanya akan tumbuh di masyarakat yang toleran dan moderat.

Toleran, moderat, dan menghargai perbedaan adalah DNA manusia Indonesia, yang telah berurat akar dalam perikehidupan leluhur ratusan tahun lamanya.

Karakter bangsa yang toleran, moderat, dan menghargai keberagaman itu terpatri dalam satu kesatuan nilai Pancasila.

Indonesia dengan Pancasila-nya memiliki kredensial atau kepercayaan sebagai bridge builder untuk ikut membantu negara sahabat yang dilanda konflik etnik dan agama.

Sebagai pedoman nilai, para diplomat harus mampu memPancasilakan diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Sebagai instrumen, mereka pun harus mampu mendiplomasikan Pancasila dengan mempromosikan nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk membantu penyelesaian konflik di berbagai negara.

DALAM acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) pada 10 Januari lalu, Menlu Sugiono menegaskan, diplomasi Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, dengan Asta Cita sebagai panduan strategis.

Sepertinya baru kali ini seorang Menlu secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa Pancasila dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan diplomasi. Sikap politik yang layak diapresiasi.

Bahwa Asta Cita - visi capres Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024 - dijadikan panduan strategis, itu adalah keniscayaan. Sebab di dalam Asta Cita “memperkokoh ideologi Pancasila” menjadi prioritas pertama.

Alur logikanya jelas: karena prioritas pertama Asta Cita adalah memperkokoh Pancasila, maka kebijakan luar negeri dan diplomasi harus mempedomani nilai-nilai Pancasila.

Justru yang kemudian menjadi pertanyaan: bagaimana memahami Pancasila sebagai dasar dan pedoman diplomasi, baik dalam tataran nilai dan kebijakan maupun dalam praksisnya?

Di dalam Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila dimaknai dalam tiga dimensi: sebagai falsafah, dasar dan ideologi negara.

Sebagai falsafah, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai luhur dan dijadikan pedoman dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam prikehidupan sehari-hari.

Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan sebagai ideologi negara, Pancasila dimaknai sebagai sekumpulan nilai, gagasan, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi arah dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manakala Menlu Sugiono menegaskan Pancasila sebagai landasan diplomasi, serta merta muncul pertanyaan: seberapa pentingkah ideologi dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri?

Dalam perspektif ideologi sebagai seperangkat ide, gagasan dan cita-cita, Pancasila harus menjadi inspirasi semua langkah diplomasi dan kebijakan luar negeri dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Diplomasi mengikuti sabda ideologi. Manakala Menlu Sugiono menyatakan diplomasi Indonesia berlandaskan Pancasila, itu artinya nilai Pancasila harus menjadi “bintang penuntun” dalam penetapan kebijakan luar negeri.

Tatkala nilai Pancasila direfleksikan ke dalam langkah diplomasi dan kebijakan luar negeri, itu artinya Kemlu “mem-Pancasilakan diplomasi”.

Namun, bagaimana benar wujudnya jika Pancasila direflkesikan ke dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri?

Terkait relasi fungsional antara ideologi dan kebijakan luar negeri, pakar hubungan internasional memetakan fungsi ideologi dalam dua lanskap utama: pertama, sebagai “pedoman nilai” untuk memaknai dan mengukur setiap fenomena politik internasional. Kedua, sebagai “instrumen” untuk melakukan tindakan politik terhadap fenomena itu (Sylvan & Majeski, Ideology and Intervention, 2008).

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Sopir taksi yang menjadi saksi kunci dalam kasus polisi tembak warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), atas nama Muhammad Haryono alias MH, mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

MH menjadi saksi kunci dari tindakan brutal Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), mantan anggota Polresta Palangka Raya dari Satuan Sabhara, yang menembak warga dua kali ketika dirinya menyopiri mobil milik polisi tersebut pada November 2024 lalu.

Perlindungan ini diberikan setelah MH resmi diterima sebagai Justice Collaborator atau JC untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut.

Pengacara MH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat mengungkapkan, bentuk perlindungan terhadap MH adalah dalam bentuk teknis penahanan.

“Sejak dilimpahkan ke kejaksaan sampai pengadilan, proses penahanan MH tidak boleh berada satu sel dengan tersangka satunya, yakni AKS, itu perlindungan pertama yang diberikan LPSK,” beber Parlin kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Rabu (12/2/2025).

Kemudian, bentuk perlindungan terhadap MH selaku saksi adalah dengan adanya pendampingan, berupa pemantauan hingga proses hukum yang menjerat dirinya sampai selesai.

“LPSK juga akan melakukan penelitian dan rekomendasi atas kasus ini, tetapi proses ini akan berjalan sepanjang sidang nanti,” tutur Parlin.

Parlin mengatakan, dengan ditetapkannya MH sebagai JC tersebut, maka MH sendiri tidak boleh memberikan pernyataan tanpa persetujuan atau izin dari LPSK secara langsung.

“Maka dari itu MH disebut sebagai terlindung oleh LPSK, terlindung dari semua gangguan dalam proses kasus ini berjalan, baik itu dari intervensi, prosesnya, dan lain-lain,” tutur Parlin.

Sementara itu, Tenaga Ahli LPSK Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas, Ali Nur Sahid mengonfirmasi perlindungan LPSK dan status JC terhadap MH.

Dia menyatakan, LPSK memberikan layanan perlindungan pada MH, sebagai saksi pelaku atau JC dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan/atau pembunuhan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

“LPSK menetapkan status JC MH dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Selasa (14/1/2025) lalu,” beber Ali saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Rabu.

Dalam rangka pemenuhan hak JC tersebut, lanjut Ali, LPSK berkoordinasi dengan Polda Kalteng, Polresta Palangka Raya dan Kejari Palangka Raya dalam rangka perkembangan penanganan perkara.

“Koordinasi itu dilakukan dalam upaya sinergi program perlindungan dan pendampingan terhadap terlindung,” pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 40 pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Dari 60 (pegawai honorer), 40 akan hilang, ya karena itu dampak dari efisiensi, dampak dari pemotongan anggaran terhadap LPSK sebesar 62 persen," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Tomy mengatakan, pegawai honorer yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tenaga profesional yang sedang menjalankan program perlindungan berbasis komunitas.

"Sudah tiga tahun berjalan. Nah sekarang ini sebenarnya masuk pada tahap transisi yang mana nanti di program itu akan dilebur pada Biro AKH atau Hukum, Kerja Sama, dan Humas," ungkap Tomy.

Kendati demikian, Tomy mengungkapkan, LPSK masih berdiskusi terkait pegawai honorer yang terancam di PHK akibat efisiensi anggaran.

"Masih dalam diskusi ya karena kan kita sekarang juga mengupayakan, setidaknya jangan 62 persenlah pemotongannya (anggaran)," urainya.

Kompas.com telah menghubungi Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas untuk meminta konfirmasi terkait hal ini. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons.

Sebelumnya, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Susilaningtyas mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia belum tentu membuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibubarkan.

"Belum tentu (Bakamla dibubarkan). Bisa saja Bakamla ditransformasikan, diberikan kewenangan yang lebih luas, kemudian menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menegakkan keamanan laut di luar militer," ucap Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyederhanakan kewenangan penegakan hukum di laut yang selama ini masih tumpang tindih di berbagai instansi.

Saat ini, kewenangan tersebut dimiliki oleh sejumlah lembaga, misalnya Polairud, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Bakamla, Bea Cukai, serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

"Masing-masing punya kewenangan dan sering kali kewenangannya tumpang tindih di laut. Karena itu, perlu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk merapikan semua itu," kata Yusril

Yusril menjelaskan bahwa Sea and Coast Guard Indonesia nantinya akan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk penegakan hukum di laut dengan sifat non-militer.

Sementara itu, aspek pertahanan dan keamanan tetap menjadi ranah TNI AL.

Yusril juga menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini tidak serta-merta menghilangkan Bakamla.

Dalam konsep ini, kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait kelautan tetap menjalankan perannya masing-masing, tetapi tidak dalam konteks penegakkan hukum.

"Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, Bea Cukai tetap pada fungsinya. Tapi dalam law enforcement di laut, itu dikerahkan kepada satu institusi," jelasnya.

Yusril mengatakan, ada berbagai opsi yang bisa dipilih dalam rencana pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia.

Misalnya, lembaga tersebut akan berdiri sendiri, atau berada di bawah institusi yang sudah ada.

"Cuma nanti akan diletakkan di bawah siapa? Apakah di bawah polisi, Angkatan Laut, atau menjadi satu lembaga sendiri? Itu bisa kita kaji melalui studi komparatif dengan negara lain," kata dia.

Namun, Yusril mengakui bahwa lembaga ini juga perlu memiliki akademi khusus untuk melatih kemampuan personel menjaga keamanan laut.

Dengan demikian, petugas yang direkrut memiliki latar belakang dan keahlian yang sesuai dengan tugasnya.

"Seperti tadi dijelaskan di Komisi, nanti harus ada semacam akademi yang melatih orang untuk menjadi petugas keamanan laut. Seperti ada Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Akademi Pemasyarakatan, dan Akademi Imigrasi," ujar Yusril.

Untuk diketahui, rencana pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah bersama DPR.

Menurut rencana, pembentukan institusi ini nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang juga baru akan disiapkan.

SURABAYA, KOMPAS.com - Selebgram Isa Zega kini telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang. Ia terancam hukuman 6 tahun penjara karena diduga mencemarkan nama baik bos MS Glow, Shandy Purnamasari.

Berkas perkara Isa Zega telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan penyerahan tersangka serta barang bukti telah dilakukan oleh Polda Jatim pada Selasa (11/2/2025).

Isa Zega sebelumnya ditahan Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik kepada pelapor, bos MS Glow, Shandy Purnamasari.

Dia disangkakan dengan Pasal 27 huruf A juncto Pasal 45 ayat (4) dengan ancaman hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 400 juta.

Kemudian, dalam pengembangan yang dilakukan kepolisian, Isa Zega juga diduga telah melakukan pemerasan kepada korban.

Sehingga, dia dijerat pasal berlapis.

Atas dugaan pemerasan tersebut, selegram yang dikenal sebagai transgender ini terancam hukuman 6 tahun penjara, yakni melalui Pasal 27B ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE.

“Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar,” kata Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Charles Tampubolon, Selasa malam (11/2/2025).

Dalam kasus dugaan pemerasan, Polda Jatim telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa handphone, flashdisk, dan keterangan saksi.

“Dari evidence ada melalui laboratorium berupa handphone dan flashdisk, serta saksi-saksi lainnya yang menguatkan,” terangnya.

Kini, Isa Zega sedang menunggu waktu persidangan atas kasus yang menyeret dirinya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum artis Baim Wong, Fahmi Bachmid, menanggapi 42 bukti yang diserahkan oleh pihak Paula Verhoeven dalam sidang perceraian mereka.

Sidang ini beragendakan penyampaian bukti yang digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

“Namun, dalam proses pembuktian ini, kami belum bisa melihat bukti aslinya. Dalam hukum, setiap pengajuan bukti harus ada bukti pembanding,” kata Fahmi, Rabu.

“Bukti pembanding itu adalah bukti asal, jadi asal-usul dari bukti tersebut harus bisa dicocokkan dengan yang asli,” tambah Fahmi.

Fahmi menegaskan, pihak Paula harus segera menyerahkan bukti asli yang sesuai dengan 42 bukti yang telah dilampirkan.

“Karena semua bukti ini berupa percakapan WhatsApp, majelis hakim meminta agar ponsel dibawa untuk dicocokkan,” tutur Fahmi.

Pasalnya, kata Fahmi, bukti tersebut akan dicocokkan oleh majelis hakim.

"Sesuai hukum acara, bukti yang diajukan harus bisa diperlihatkan dalam bentuk aslinya. Sebab, yang diserahkan selama ini adalah fotokopi yang telah diberi meterai dan disegel di kantor pos. Maka, aslinya harus dapat ditunjukkan,” tambah Fahmi.

Sebelumnya, pihak Paula Verhoeven, melalui kuasa hukumnya Ainul Yaqin, menyerahkan 42 bukti berupa surat dan bukti elektronik.

“Untuk persidangan hari ini, agendanya adalah penyampaian bukti dari pihak kami, pihak termohon. Hari ini, kami menyampaikan sekitar 42 bukti, baik berupa surat maupun bukti elektronik,” ungkap Ainul Yaqin.

Namun, Ainul menyatakan, ia tidak bisa mengungkapkan isi bukti yang disampaikan oleh Paula, mengingat sidang bersifat tertutup.

“Karena persidangan ini tertutup, kami tidak bisa mengungkapkan secara terbuka. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa bukti elektronik turut dilampirkan,” ucap Ainul.