“The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom.” – John Locke (Two Treatises of Government)

SESUAI dengan ungkapan John Locke di atas, hukum seharusnya tidak mengekang kebebasan individu, tetapi melindungi dan memperluasnya.

Dalam konteks ini, regulasi yang mengatur kehidupan pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu dikaji agar tidak berlebihan dan tetap menjunjung hak serta profesionalitas pegawai.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada tugas kedinasan, tetapi juga pada perilaku dalam kehidupan pribadi mereka.

Regulasi yang berlaku memungkinkan pemberian sanksi administratif terhadap PNS yang mengalami masalah keluarga, seperti perceraian atau konflik rumah tangga.

Kebijakan ini diterapkan dengan alasan PNS merupakan representasi negara yang harus menjaga citra dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah ingin memastikan bahwa konflik pribadi pegawai tidak mengganggu pelayanan publik serta menegakkan standar etika dan moralitas di lingkungan birokrasi.

Namun, penerapan sanksi administratif menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak semua konflik keluarga berdampak pada kinerja individu.

Selain itu, kebijakan ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang lebih besar bagi PNS yang sedang menghadapi kesulitan pribadi.

Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan PNS yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) justru berisiko mendapatkan sanksi atau hambatan dalam kariernya.

Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta menunjukkan perlunya regulasi yang lebih manusiawi dan profesional.

Adil dan Profesional

Dalam perspektif filsafat hukum, regulasi terhadap PNS seharusnya mengutamakan asas profesionalitas.

Teori hukum alam yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas (divinitas) dan John Locke (kontraktual) menegaskan bahwa hukum harus berlandaskan moralitas universal.

Menghukum seseorang atas dasar masalah pribadi yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan alamiah.

Dengan demikian, regulasi yang mengaitkan kehidupan pribadi sebagai indikator kinerja perlu dikaji ulang.

Selain itu, pemikiran Immanuel Kant menegaskan bahwa individu harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat bagi kepentingan negara.

Jika seorang PNS menghadapi masalah keluarga, solusi yang lebih manusiawi adalah memberikan dukungan, bukan sanksi yang semakin memperburuk keadaan.

Di negara-negara maju, sistem birokrasi telah berkembang dengan menyediakan layanan konseling dan bantuan psikologis bagi pegawai yang mengalami kesulitan pribadi, bukan justru menghukum mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesejahteraan pegawai lebih efektif dalam menjaga profesionalitas birokrasi.

Dari perspektif hukum positif yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (dari jalur utilitarian) dan terutama John Austin (dari jalur positivisme legal), aturan hukum harus bersifat rasional dan objektif.

Sanksi administratif terhadap PNS seharusnya hanya diberikan jika pelanggaran yang dilakukan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi mereka dalam pemerintahan.

Jika regulasi terlalu mengontrol kehidupan pribadi, hal ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi melanggar hak dasar pegawai sebagai individu yang memiliki otonomi dalam kehidupan pribadinya.

Selain aspek hukum, faktor psikologi kerja juga harus dipertimbangkan. Tekanan akibat regulasi yang terlalu mengontrol kehidupan pribadi dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan produktivitas pegawai.

Seorang PNS yang menghadapi perceraian atau konflik rumah tangga seharusnya diberikan akses ke dukungan psikologis agar tetap dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Dengan demikian, kebijakan yang lebih adaptif akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.

Berdasarkan kajian di atas, regulasi yang mengatur sanksi administratif terhadap PNS karena masalah keluarga perlu dikaji ulang.

Negara harus berperan sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang memperberat beban individu yang tengah mengalami kesulitan pribadi.

Reformasi regulasi harus berorientasi pada prinsip profesionalitas, kesejahteraan pegawai, dan keadilan sosial.

Jika suatu permasalahan keluarga tidak berdampak pada kinerja, pendekatan yang digunakan seharusnya adalah pendampingan dan dukungan psikologis, bukan sanksi administratif.

Dengan demikian, sistem birokrasi dapat lebih humanis dan berorientasi pada solusi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga meningkatkan efektivitas layanan publik secara keseluruhan.

Hal ini penting tidak hanya untuk kepentingan PNS, tetapi juga bagi kredibilitas sistem birokrasi di Indonesia.

Dengan aturan lebih adaptif, birokrasi tidak hanya lebih profesional, tetapi juga lebih responsif terhadap realitas sosial pegawainya.

Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan lebih fleksibel dan berkeadilan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan humanis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, setelah fungsi dasar infrastruktur di lokasi tersebut selesai dibangun.

Hal tersebut Pras sampaikan saat ditanya apakah Prabowo akan pindah ke IKN pada tahun 2028, mengingat pemerintah menargetkan pembangunan IKN selesai di tahun tersebut.

"Insya Allah, ya kalau memang sudah selesai, sudah siap fungsi-fungsi dasar minimalnya sudah terbangun, ya sudah siap untuk pindah kantor di IKN," kata Prasetyo, kepada Kompas.com, pada Kamis (13/2/2025).

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan IKN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Ia menekankan bahwa pembangunan IKN mencakup gedung-gedung untuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang ditargetkan selesai pada tahun 2028.

"Eksekutifnya kan malah memang prioritas utama dengan Istana Presiden sudah dibangun, perumahan menteri sudah dibangun, perumahan ASN, apartemen ASN sudah dibangun. Kan begitu," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan akan dilakukan pada 2028 sebagaimana target Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Bahlil saat ditanya awak media perihal anggaran pembangunan IKN yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) akan menghadapi proses hukum usai kalah dari gugatan praperadilan.

KPK berpegangan pada komitmen Hasto dan kuasa hukumnya untuk menjalani seluruh proses hukum dalam perkara suap dan perintangan penyidikan tersebut.

"Penyidik masih menilai bahwa saudara HK akan dapat menghadapi bagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau maupun melalui penasihat hukumnya, salah satunya adalah melalui proses praperadilan ini dan meyakini bahwa yang bersangkutan akan menjalani prosesnya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Tessa mengatakan, selama penanganan kasus Hasto, penyidik telah beberapa kali menghadapi tantangan, salah satunya gugatan praperadilan.

Ia mengatakan, gugatan praperadilan tersebut merupakan salah satu contoh bahwa Hasto menjalani proses hukumnya.

"Sebagaimana rekan-rekan ketahui dan sudah ikuti proses perjalanan perkara ini ya bahwa baik KPK maupun khususnya Satgas yang menangani, penyidik yang menangani perkara tersebut juga sudah beberapa kali diuji," ujarnya.

"Bahkan, yang terakhir kalau saya tidak salah adanya gugatan kepada penyidik yang menangani perkara tersebut, KPK akan tetap terus menghadapi, karena itu dilakukan secara konstitusional oleh tersangka HK," ucap dia.

Sebelumnya, Hakim tunggal Djuyamto tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas,” kata Hakim Djuyamto, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rapidin Simbolon, menyoroti dampak pemangkasan anggaran BNPT terhadap keamanan nasional.

Dia menilai, anggaran BNPT seharusnya tetap berada di angka Rp 600 miliar untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman terorisme.

“Ini di dalam relaksasi anggaran, yang saya lihat tadi BNPT. Ini masalah kedaulatan negara. Saya berpendapat, dari Rp 600 miliar, diefisiensi hampir Rp 200, jadi Rp 400 miliar lebih. Saya berpendapat ini harus tetap 600 miliar,” ujar Rapidin, dalam rapat bersama mitra kerja Komisi XIII, pada Kamis (13/2/2025).

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak terlambat bertindak dalam menghadapi ancaman terorisme karena keterbatasan anggaran yang diterapkan.

“Karena ini menjaga kedaulatan negara. Jangan nanti sudah terjadi serangan bom dan sebagainya, kita kalang kabut,” kata Rapidin.

Diberitakan sebelumnya, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT, Eddy Hartono, menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

MATARAM, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa organisasi profesi kedokteran idealnya hanya satu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Yusril saat membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke XXXII di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2/2025).

"Profesi kedokteran sebagai suatu profesi seyogianya hanya satu organisasi," kata Yusril.

Ia mengatakan, IDI merupakan organisasi profesi yang berbeda dengan organisasi masyarakat (ormas), perkumpulan, yayasan, maupun partai politik (parpol).

Yusril menambahkan, sampai saat ini belum ada undang-undang tentang organisasi profesi.

"Saya kira tugas pemerintah dalam periode sekarang ini merancang organisasi profesi dan pembentukan organisasi profesi sebenarnya memang harus dilakukan dengan undang-undang, idealnya seperti itu," kata Yusril.

Menurut Yusril, harus ada undang-undang yang mengatur pembentukan organisasi profesi karena organisasi profesi akan menjalankan sebagian fungsi-fungsi negara.

"Alangkah baiknya jika ke depan kita memikirkan organisasi profesi akan seperti itu karena dia akan menjalankan sebagian fungsi negara," kata Yusril.

Menurut Yusril, meski masalah kesehatan adalah tanggung jawab negara, tetapi negara memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian dan profesi di bidangnya yang tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran.

IDI dalam hal ini adalah mitra strategis pemerintah yang dibutuhkan untuk membantu menjaga ketahanan nasional.

Pemerintah berkeinginan untuk menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI dan sebanyak mungkin tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan IDI.

Kalaupun ada perbedaan, kata Yusril, tentu akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk kepentingan bersama.

"Kalau kita bicara idealnya, dokter itu terhimpun dalam organisasi profesi, bukan terhimpun di dalam ormas. Kalau ormas, siapa saja bisa bikin ormas. Tapi kalau organisasi profesi kan hanya orang yang mempunyai latar belakang profesi," kata Yusril.

Yusril mengatakan, IDI sebagai salah satu organisasi profesi berperan untuk mengeluarkan rekomendasi praktik dokter, melakukan pengawasan, mengembangkan pendidikan dokter, dan menerapkan sanksi.

Terkait dualisme organisasi kedokteran, Yusril mengatakan pemerintah secara persuasif berupaya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut.

"Jadi kita bicara yang ideal sambil menunggu yang ideal itu tercapai. Kalau ada perbedaan-perbedaan, maka pemerintah berusaha untuk menjembatani supaya akhirnya kita betul mempunyai organisasi profesi di bidang kedokteran yang kuat dan akan menjadi mitra negara dalam menyelesaikan persoalan kesehatan yang kita hadapi bersama," kata Yusril.

"Pemerintah sebenarnya berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu sampai saatnya nanti kita mempunyai organisasi profesi kedokteran yang harapan kita, mudah-mudahan disepakati hanya satu organisasi profesi," ujar Yusril.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Kartenz membawa anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bernama Okoni Siep alias Nikson Matuan ke Polda Papua pada Kamis (13/2/2025) untuk ditindak secara hukum.

Petugas membawa Okoni Siep dari Posko Satgas Operasi Damai Kartenz pada pukul 08.15 WIT. Ia dikawal oleh tim investigasi yang dipimpin oleh Kasubsatgas Investigasi Operasi Damai Kartenz, Komisaris Polisi Suheriadi, bersama Inspektur Polisi Satu (Iptu) Kamaruddin serta dua anggota lainnya.

Okoni Siep dibawa ke Jayapura melalui pesawat dari Bandara Udara Elelim di Yalimo.

Kepala Operasi Damai Kartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, mengatakan langkah ini merupakan bukti keseriusan aparat dalam memberantas aktivitas KKB di Papua.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Faizal menegaskan, setiap anggota KKB akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus melakukan operasi intensif guna menekan pergerakan KKB di berbagai daerah rawan yang ada di tanah Papua,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan tetap bekerja sama dengan aparat dalam menjaga situasi kamtibmas di Papua.

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat agar mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian serta tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memperkeruh situasi keamanan.

"Kami meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita bohong atau propaganda yang sengaja disebarkan untuk memprovokasi. Percayakan proses hukum kepada kepolisian, karena setiap tindakan akan diproses secara profesional dan transparan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Anggota KKB Okoni Siep alias Nikson Matuan ditangkap di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, pada Minggu (2/2/2025).

MATARAM, KOMPAS.com - Rosiady Sayuti, mantan Sekretaris Daerah NTB periode 2016-2019 ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Ia ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Centre (NCC).

"Penahanan dilakukan di Lapas Praya Lombok Tengah," kata Ketua Tim Penyidik Pidsus Kejati NTB, Hindra AS, Kamis (13/2/2025).

Terpisah, Kejati NTB telah menahan mantan Direktur PT Lombok Plaza inisial DS alias Doli pada Selasa, 7 Januari 2025.

Doli sebagai tersangka utama dalam kasus pemanfaatan lahan NCC tersebut.

Kini, Doli ditahan di Lapas IIA Kuripan Lombok Barat.

Hindra mengungkapkan, mantan Sekda itu ditahan di Lapas IIB Praya Lombok Tengah untuk mengantisipasi adanya pertukaran informasi.

"Tersangka kita tahan 20 hari ke depan," ujarnya.

Dalam kasus ini, Rosiady diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat terkait pemanfaatan pembangunan NCC.

Hindra menyampaikan, sesuai rencana anggaran pembangunan, seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda) menerima Rp 12 miliar.

Dalam pelaksanaannya, Pemda hanya menerima Rp 6,5 miliar dalam perjanjian Bangun Guna Serah dengan PT Lombok Plaza.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap tidak ada pengurangan hak pegawai imbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Harapannya tidak ada pengurangan terhadap hak-hak kepegawaian para staf LPSK," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, LPSK belum menentukan nasib 40 pegawai honorer yang terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Intinya bahwa kami sedang membahas soal efisiensi anggaran yang terbaru (secara lebih teknis ya)," kata dia.

Sebelumnya, Sebanyak 40 pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Dari 60 (pegawai honorer), 40 akan hilang, ya karena itu dampak dari efisiensi, dampak dari pemotongan anggaran terhadap LPSK sebesar 62 persen," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Pegawai honorer yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tenaga profesional yang sedang menjalankan program perlindungan berbasis komunitas.

"Sudah tiga tahun berjalan. Nah sekarang ini sebenarnya masuk pada tahap transisi yang mana nanti di program itu akan dilebur pada Biro AKH atau Hukum, Kerja Sama, dan Humas," ungkap Tomy.

Kendati demikian, LPSK masih berdiskusi terkait pegawai honorer yang terancam di PHK akibat efisiensi anggaran.

"Masih dalam diskusi ya karena kan kita sekarang juga mengupayakan, setidaknya jangan 62 persenlah pemotongannya (anggaran)," kata dia.

MATARAM, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mendorong rancangan undang-undang yang mengatur tentang organisasi profesi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Yusril usai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke XXXII di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2/2025).

Yusril mengatakan, saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang organisasi profesi.

"Saya kira tugas pemerintah dalam periode sekarang ini merancang organisasi profesi dan pembentukan organisasi profesi sebenarnya memang harus dilakukan dengan undang-undang, idealnya seperti itu," kata Yusril usai membuka acara Muktamar IDI di Mataram, Kamis (13/2/2025).

Yusril menegaskan bahwa organisasi profesi berbeda dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), perkumpulan, maupun partai politik (parpol).

Menurut Yusril, seharusnya kegiatan profesi diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang dan pembentukan organisasi profesi harus dilakukan dengan undang-undang.

"Alangkah baiknya jika ke depan kita memikirkan organisasi profesi akan seperti itu karena dia akan menjalankan sebagian fungsi negara," kata Yusril.

Menurut Yusril, meski masalah kesehatan adalah tanggung jawab negara, tetapi negara memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian dan profesi di bidangnya yang tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran.

IDI dalam hal ini adalah mitra strategis pemerintah yang dibutuhkan untuk membantu menjaga ketahanan nasional.

"Pemerintah berkeinginan untuk menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI dan sebanyak mungkin tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan IDI, dan kalaupun ada tentu akan kita selesaikan dengan cara musyawarah untuk kepentingan kita bersama," kata Yusril.

Muktamar IDI ke XXXII resmi dibuka oleh Menteri Yusril Ihza Mahendra, ditandai dengan pemukulan gendang beleq (alat musik tradisional Lombok).

Muktamar ini dihadiri lebih dari 1.500 dokter anggota IDI dari seluruh Indonesia sebagai utusan dan delegasi.

Muktamar IDI ke XXXII di Kota Mataram akan berlangsung mulai 12-15 Februari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto kecewa dengan putusan hakim yang tidak menerima gugatan praperadilan yang dilayangkan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

Ketua Tim Hukum, Todung Mulya Lubis, menilai putusan hakim terhadap gugatan mereka sebagai bentuk pembodohan.

Pasalnya, hakim hanya mengabulkan eksepsi atau keberatan KPK terhadap gugatan mereka yang mempersoalkan dua penetapan tersangka dalam satu gugatan praperadilan.

“Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan seksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima,” kata Todung saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

“Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa praperadilan itu tidak diterima,” ucapnya.

Menurut Todung, putusan praperadilan yang dijatuhkan hakim Djuyamto sebagai kesalahan hukum atau miscarriage of justice.

“Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK karena sangat telanjang di depan mata kita pelanggaran itu dilakukan,” kata Todung.

“Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini,” imbuhnya.

Sementara itu, tim hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail, mempertanyakan dasar hukum yang melarang pemohon menguji status tersangka di dua tindak pidana berbeda.

Terlebih dalam pertimbangan putusan ini, Djuyamto hanya mengabulkan eksepsi atau bantahan KPK terhadap permohonan kubu Hasto yang menggugat dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam satu permohonan praperadilan.

“Saya kira pertanyaan pokok yang sebenarnya harus kita ajukan kepada hakim tunggal ini adalah apakah di dalam proses praperadilan itu ada larangan yang secara hukum bisa melarang orang menguji dua penetapan tersangka dalam satu permohonan?” kata Maqdir.

JAKARTA, KOMPAS.com- Penyanyi Marcell Siahaan diam-diam menunjukkan bahwa dirinya juga seorang sarjana hukum, usai Ahmad Dhani terang-terangan menyebut dirinya bukan sarjana hukum usai ikut bersuara terkait royalti hak cipta.

Marcell tak membalas dengan membuat unggahan atau banyak bicara. Marcell memilih mengumumkan latar belakang pendidikan yang sebelumnya dijadikan bahan untuk Ahmad Dhani menyindirnya.

"Sarjana Hukum yang bersuara lumayan, berkepribadian ngangenin dan bercita-cita jadi drummer sungguhan," demikian tertulis dalam bio Instagram Marcell.

Marcell diketahui lulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Meskipun tak berkiprah di dunia hukum, dengan latar belakang pendidikannya, Marcell pernah mengatakan keinginan untuk melindungi karya-karya para musisi.

Saat kasus Agnez MO dan Ari Bias ramai dibicarakan, Marcell sempat ikut mengutarakan pandangannya.

Menurutnya, ada perbedaan antara izin dan pemungutan royalti yang harus dipahami.

"Nah antara pemberian izin dan pembayaran atau pemungutan royalti sebagai imbal balik atas izin yang diberikan adalah dua hal yang berbeda, ini yang harus kita sama-sama pahami," kata Marcell Siahaan di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025), dikutip dari Tribunnews.

"Kalaupun AM memang harus bayar, sekali lagi kalaupun, nilai yang wajib dibayarkan AM hanya yang sesuai tarif royalti melalui LMKN yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri, yaitu 2 persen dari hasil tiket terjual," jelasnya.

Namun hal itu sepertinya menarik perhatian Ahmad Dhani yang selama ini vokal memperjuangkan hak para pencipta lagu untuk mendapat royalti atas performing rights.

Dhani kemudian mengunggah tangkapan layar artikel tentang pernyataan Marcell terkait kasus Ari Bias dan Marcell.

Dalam unggahan pesan WhatsApp itu terdapat pesan yang mengomentari artikel tersebut.

"Inilah yang kusebut mereka yang merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim," demikian isi pesan itu.

"Jika belum S3, belum bisa jadi saksi ahli," tulis Dhani dikutip dari akun @ahmaddhaniofficial.

Ahmad Dhani bahkan membandingkan dengan sikap Once yang seorang lulusan sarjana hukum mengikuti larangan tanpa berbelit.

“Sarjana Hukum, bukan. Once aja yg S1 HUKUM UI Gak berani nyanyi Lagu2 DEWA19 lagi,” tulis Ahmad Dhani kemudian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto terlihat mengenakan batik gringsing “tolak bala” dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Diketahui, Hasto menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

Pantauan Kompas.com di lokasi, tim hukum Sekjen PDI-P tiba di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan pada pukul 15.58 WIB.

Mereka langsung duduk di posisi kiri sebagai pihak pemohon.

Kepada awak media, tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyampaikan bahwa mereka kompak mengenakan batik gringsing.

“Batik gringsing tolak bala,” kata Ronny.

Ada sembilan orang tim hukum yang hadir dalam sidang ini.

Mereka di antaranya adalah Ronny Talapessy, Todung Mulya Lubis, Patra M Zen, dan Alvon Kurnia Palma.

Tidak lama berselang, tujuh orang tim biro hukum KPK hadir dalam ruang persidangan.

Lantas, tim hukum Hasto pun menghampiri kubu Komisi Antirasuah untuk bersalaman.

Setelahnya, hakim tunggal Djuyamto masuk ruang sidang dan membuka persidangan dengan agenda pembacaan putusan.