JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, hanya mengundang Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

Ia menyebut, pertemuan itu merupakan silaturahmi dari koalisi yang memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

"Ya silaturahmi KIM, ini satu tahun setelah Pilpres," kata Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2025).

Pernyataan itu sekaligus menjawab alasan Prabowo juga tidak mengundang PDI-P.

Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Pilpres 2024.

"Kan (PDI-P) enggak bagian, eh belum bagian dari KIM," ucap dia.

Sementara itu, terkait konfirmasi kehadiran Megawati dalam HUT Gerindra esok hari, ia mengaku belum mengetahui.

Pasalnya, Presiden ke-5 RI itu tengah dalam lawatan ke luar negeri.

"Yang pasti, lanjutnya, undangan sudah dikirim untuk seluruh ketua umum partai politik dan mantan Presiden. Sepertinya belum (hadir), informasinya beliau masih ada di luar negeri," tutur Prasetyo.

Diketahui, Presiden dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2/2025) hari ini.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB siang nanti.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengonfirmasi pertemuan itu.

Dia menyebut, pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra.

“Iya, diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan. Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” ujar Willy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa seluruh biaya retreat kepala daerah di Magelang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” ujar Prasetyo Hadi di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Dengan demikian, dia meyakini bahwa tidak ada lagi pemerintah daerah yang harus mengeluarkan anggarannya untuk keperluan retreat pada 21-28 Februari mendatang.

“Seharusnya tidak ada (lagi yang mentransfer), semua dari Kemendagri,” kata Prasetyo Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan kepala daerah yang telanjur mentransfer uang orientasi atau retret yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dikembalikan.

Hal itu ditegaskan Bima Arya setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran baru terkait biaya retret kepala daerah yang akan diambil penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ya (akan dikembalikan)," ujar Bima Arya saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (13/2/2025).

Dia lantas menjelaskan, biaya retret ini sepenuhnya ditanggung Kemendagri melalui anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berasal dari APBN.

Menurut Bima Arya, hal itu juga tertuang dalam surat nomor 200.5/692/SJ yang dikeluarkan Kemendagri pada hari ini, Kamis.

Mantan Wali Kota Bogor ini juga menjelaskan, ide awal pembiayaan retret menggunakan sharing APBN dan APBD adalah usulan dari pemerintah daerah kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Usulan tersebut kemudian ditampung dan kepala daerah diminta mengeluarkan uang sejumlah Rp 2.750.000 per hari selama retret berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

“Namun kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri/Tito Karnavian) memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD, tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian," kata Bima Arya.

"Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," ujar Bima Arya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengundang seluruh pimpinan partai politik dan mantan presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra, yang akan berlangsung di Sentul, Bogor, pada Sabtu (15/2/2025).

Namun, hingga saat ini, Gerindra belum menerima konfirmasi kehadiran dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Belum, belum, belum dapat konfirmasi (kehadiran Jokowi). Nanti kami cek," ujar Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Sementara itu, Prasetyo menyatakan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah hadir lebih awal dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang pada hari yang sama.

"Kalau Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini. Silaturahmi yang hari ini," ujar dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengumpulkan para ketua umum dan elite partai politik yang tergabung dalam KIM pada 14 Februari 2025.

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi bagi koalisi yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

"Ya silaturahmi KIM, ini satu tahun setelah Pilpres," kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut juga menjawab alasan mengapa Prabowo tidak mengundang PDI-P, yang diketahui mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat Pilpres 2024.

"Kan (PDI-P) enggak bagian, eh belum bagian dari KIM," ucap dia.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Gerindra yang akan berlangsung pada 15 Februari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengundang seluruh pimpinan partai politik dan mantan presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra, yang akan berlangsung di Sentul, Bogor, pada Sabtu (15/2/2025).

Namun, hingga saat ini, Gerindra belum menerima konfirmasi kehadiran dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Belum, belum, belum dapat konfirmasi (kehadiran Jokowi). Nanti kami cek," ujar Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Sementara itu, Prasetyo menyatakan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah hadir lebih awal dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang pada hari yang sama.

"Kalau Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini. Silaturahmi yang hari ini," ujar dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengumpulkan para ketua umum dan elite partai politik yang tergabung dalam KIM pada 14 Februari 2025.

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi bagi koalisi yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

"Ya silaturahmi KIM, ini satu tahun setelah Pilpres," kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut juga menjawab alasan mengapa Prabowo tidak mengundang PDI-P, yang diketahui mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat Pilpres 2024.

"Kan (PDI-P) enggak bagian, eh belum bagian dari KIM," ucap dia.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Gerindra yang akan berlangsung pada 15 Februari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

“Sepertinya iya (di) Golf," ujar Saleh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ketua RW 002 Kelurahan Magersari, Ahmad Syafei. Ia menyebut bahwa kompleks golf tersebut sebagian masuk wilayah Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang.

"Jalan Gatot Subroto di Magersari sepertinya Borobudur Golf. Itu masuk RT 001," katanya.

Seorang pekerja di Borobudur International Golf & Country Club juga membenarkan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia berada di kompleks tempat kerjanya.

Namun, General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, mengaku tidak tahu menahu soal PT Lembah Tidar yang ada di SE Kemendagri itu.

“Nggak tahu, ya. Wong itu (urusan) negara," cetusnya saat ditemui Kompas.com, Kamis (13/2/2025). Haris juga membantah bahwa kompleks golfnya menjadi jalur distribusi logistik untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

Rincian biaya Rp 22 juta

Dalam SE Kemendagri Nomor 200.5/628/SJ, pemerintah daerah diwajibkan membayar Rp 2.750.000 per peserta dikalikan 8 hari, dengan total Rp 22 juta per daerah, yang harus disetorkan ke PT Lembah Tidar Indonesia.

Dana tersebut digunakan untuk keperluan selama retret, meliputi:

• Akomodasi dan konsumsi transportasi dari daerah ke Magelang (PP)
• Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP satu setel
• Sepatu PDL, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi dengan logo daerah
• Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
• Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
• Baju batik atau tenun
• Obat-obatan pribadi

Namun, belakangan terbit Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ per 13 Februari 2025.

Dengan SE terbaru itu, semua biaya tersebut tidak lagi dibebankan kepada APBD daerah, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dana yang sudah terlanjur ditransfer oleh Pemda ke PT Lembah Tidar untuk keperluan retret juga sudah dikembalikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

“Sepertinya iya (di) Golf," ujar Saleh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ketua RW 002 Kelurahan Magersari, Ahmad Syafei. Ia menyebut bahwa kompleks golf tersebut sebagian masuk wilayah Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang.

"Jalan Gatot Subroto di Magersari sepertinya Borobudur Golf. Itu masuk RT 001," katanya.

Seorang pekerja di Borobudur International Golf & Country Club juga membenarkan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia berada di kompleks tempat kerjanya.

Namun, General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, mengaku tidak tahu menahu soal PT Lembah Tidar yang ada di SE Kemendagri itu.

“Nggak tahu, ya. Wong itu (urusan) negara," cetusnya saat ditemui Kompas.com, Kamis (13/2/2025). Haris juga membantah bahwa kompleks golfnya menjadi jalur distribusi logistik untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

Rincian biaya Rp 22 juta

Dalam SE Kemendagri Nomor 200.5/628/SJ, pemerintah daerah diwajibkan membayar Rp 2.750.000 per peserta dikalikan 8 hari, dengan total Rp 22 juta per daerah, yang harus disetorkan ke PT Lembah Tidar Indonesia.

Dana tersebut digunakan untuk keperluan selama retret, meliputi:

• Akomodasi dan konsumsi transportasi dari daerah ke Magelang (PP)
• Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP satu setel
• Sepatu PDL, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi dengan logo daerah
• Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
• Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
• Baju batik atau tenun
• Obat-obatan pribadi

Namun, belakangan terbit Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ per 13 Februari 2025.

Dengan SE terbaru itu, semua biaya tersebut tidak lagi dibebankan kepada APBD daerah, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dana yang sudah terlanjur ditransfer oleh Pemda ke PT Lembah Tidar untuk keperluan retret juga sudah dikembalikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi mengonfirmasi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri pertemuan dengan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) hari ini.

Adapun pertemuan itu diagendakan sehari menjelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke-17, esok hari.

"Pak SBY akan hadir di acara hari ini. Yang hari ini KIM saja," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo mengungkapkan, sebagian ketua umum partai politik bisa hadir pada hari ini.

Namun, sebagian lainnya mengonfirmasi akan hadir besok dalam acara HUT Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.

"Sebagian bisa hadir, sebagian konfirmasinya akan hadir besok di SICC, besok pagi. Sementara ini hampir seluruh Ketua Umum partai (hadir di SICC)," beber Prasetyo.

Tak cuma ketum partai, Prasetyo mengungkapkan, Partai Gerindra juga mengundang mantan Presiden, termasuk Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT besok.

Kendati demikian, ia mengaku belum menerima konfirmasi kehadiran dari keduanya.

"Belum dapat konfirmasi (dari Pak Jokowi), nanti kami cek. (Undangan) sudah (dikirim). Sepertinya belum, informasinya beliau masih ada di luar negeri (kalau Bu Mega)," jelas Prasetyo.

Diketahui, Presiden dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2/2025) hari ini.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB siang nanti.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengonfirmasi pertemuan itu.

Dia menyebut, pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra.

“Iya, diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan. Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” ujar Willy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/2/2025).

BRUSSELS, KOMPAS.com - Puluhan ribu warga Belgia turun ke jalan, Kamis (13/2/2025), untuk menentang rencana reformasi pensiun pemerintahan yang baru. Kamis kemarin merupakan hari pertama dari aksi mogok massal yang direncakan beberapa hari dan dampaknya membuat lalu lintas udara di negara itu terhenti.

Polisi setempat menyebutkan di platform media sosial X bahwa 60.000 orang telah bergabung dalam aksi mogok massal di Brussels.

Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di luar markas besar partai MR yang berhaluan liberal tengah-kanan (liberal center-right), bagian dari koalisi pemerintah. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air. Media lokal juga melaporkan bentrokan serupa terjadi di markas anggota koalisi lainnya, Les Engages, sebuah partai demokrat-Kristen.

Sejumlah saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa para pengunjuk rasa menyalakan kembang api.

Bandara Brussels membatalkan 430 penerbangan hari Kamis, kata seorang juru bicara bandara itu. Dia menambahkan, gangguan pada sektor lalu lintas udara hanya akan berlangsung satu hari.

Para pengunjuk rasa membentangkan poster-poster dengan slogan-slogan seperti "Kami bukan lemon". Beberapa di antaranya memasang plakat yang menampilkan frasa Latin, sebagai sindiran terhadap kecenderungan perdana menteri yang baru, Bart De Wever, yang dikenal gemar mengutip ungkapan bahasa Latin.

Aksi mogot kerja tersebut juga diperkirakan akan mengganggu transportasi umum dan layanan pos, sementara petugas pemadam kebakaran dan personel militer juga ikut serta dalam protes tersebut.

Berdasarkan reformasi pensiun yang direncanakan itu, orang yang bekerja melewati usia pensiun dengan masa kerja 35 tahun akan diberi insentif, sementara mereka yang pensiun dini tetapi belum mencapai 35 tahun masa kerja akan dikenakan penalti. Sistem baru itu kurang menguntungkan bagi pekerja berpenghasilan rendah dibandingkan sistem yang lama, yang memberikan pembayaran sekaligus berdasarkan lama masa kerja.

Pemerintahan nasionalis Flemish yang dipimpin Bart De Wever dilantik pada 3 Februari, setelah delapan bulan negosiasi yang menghasilkan koalisi lima partai yang mencakup partai sayap kanan, partai berhaluan tengah, dan partai sosialis, Vooruit.

Serikat buruh sosialis sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka akan mengadakan aksi mogok massal jika Vooruit bergabung dengan pemerintahan yang didominasi partai sayap kanan-tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Ekonomi dan Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 17 saksi terkait kasus penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, Evelin Dohar Hutagalung.

“Sudah 15 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan dalam penanganan perkara aquo,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi pada Jumat (14/2/2025).

Namun, pemeriksaan ke-15 saksi tersebut belum termasuk Evelin dan suaminya yang berinisial JK.

Pasalnya, keduanya tidak hadir dalam panggilan polisi yang dijadwalkan untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Jumat ini.

Penyidik telah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari kuasa hukum Evelin, Haposan Hutagalung.

“(Suratnya berisi) permohonan penundaan permintaan keterangan dikarenakan adanya schedule pekerjaan yang sudah terjadwal sebelumnya,” ungkap Ade Safri.

Dalam surat permohonan tersebut, Evelin berjanji akan hadir di Polda Metro Jaya dan memberikan keterangan kepada penyidik pada Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, Arif Nugroho melaporkan Evelin Dohar Hutagalung ke Polda Metro Jaya pada Senin (27/1/2025).

Laporan polisi yang dibuat oleh kuasa hukum Arif, Pahala Manurung, berkaitan dengan dugaan penipuan, penggelapan, dan TPPU dari hasil penjualan mobil Lamborghini.

Pada April 2024, Evelin meminta Arif untuk menjual mobil Lamborghini guna mengurus perkara yang menjerat kliennya itu, yakni dugaan pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur terhadap seorang perempuan berinisial FA (16).

“Kemudian, korban (AN) meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban (AN) terlebih dahulu sebesar Rp 3,5 miliar,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi pada Kamis (30/1/2025).

Namun, uang hasil penjualan mobil Lamborghini tersebut tidak kunjung diterima Arif, dan mobil itu pun tidak dikembalikan. Oleh karena itu, Arif melaporkan Evelin ke Polda Metro Jaya.

Evelin merupakan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo saat kedua tersangka tersebut menghadapi kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur.

Dua kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yakni Subdit Resmob (pembunuhan) dan Subdit PPA (persetubuhan anak di bawah umur).

Laporan kepolisian terkait dua kasus ini tercatat dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel (pembunuhan) dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel (persetubuhan anak di bawah umur).

Selain itu, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo juga terlibat dalam kasus kepemilikan senjata api yang saat ini tengah dalam proses penyidikan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Nomor laporan polisi untuk kasus ini tercatat dengan nomor LP/A/4/IV/2024/SPKT/Sar Reskrim/Polres Metro Jaksel/PMJ, tertanggal 23 April 2024.

Di sisi lain, lima mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan terlibat dalam dugaan penyuapan karena berusaha menghentikan perkara pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur.

Dalam sidang KKEP yang digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya, tiga polisi dijatuhi vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.

Mereka adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Ahmad Zakaria, dan eks Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana.

Sementara itu, dua anggota polisi lainnya dijatuhi sanksi demosi selama delapan tahun dan diperintahkan untuk tidak lagi bertugas di satuan reserse.

Kedua anggota tersebut adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dan eks Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Novian Dimas.

Semua yang dijatuhi sanksi menyatakan banding atas vonis yang diterima dari majelis hakim KKEP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal praperadilan Djuyamto dinilai belum menguji sah atau tidaknya status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan oleh tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, yang menjelaskan putusan tidak diterimanya praperadilan melawan Komisi Antirasuah oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tersebut.

Diketahui, Hasto menggugat Komisi Antirasuah lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Mengenai sah atau tidaknya status tersangka belum diuji karena belum masuk pokok perkara,” kata Ronny kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Ronny menegaskan, putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim bukan ditolak.

Hanya saja, ada syarat formal yang dianggap hakim belum terpenuhi.

“Yang perlu diklarifikasi adalah putusan hakim ini tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan kami,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu.

“Putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan praperadilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat,” ucapnya.

Ronny menjelaskan, Hakim tunggal praperadilan Djuyamto memiliki penilaian bahwa mempersoalkan dua surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadikan Sekjen PDI-P menjadi tersangka KPK dipermasalahkan dalam satu gugatan praperadilan tidak sesuai hukum acara.

“Karena ada penggabungan dua sprindik terkait dugaan suap dan obstruction of justice. Namun menurut kami, sesungguhnya hal ini tidak menjadi masalah karena objeknya sama, tersangkanya sama,” kata Ronny.

Namun demikian, tim hukum Hasto menegaskan, mereka menghormati putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim tunggal praperadilan tersebut.

“Tapi kami menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut,” kata Ronny.

Dia menambahkan bahwa pertimbangan hakim dalam keputusan praperadilan ini belum mengacu pada obyek pengujian penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI-P oleh KPK.

Oleh sebab itu, kata Ronny, tim hukum PDI-P akan segera memutuskan apakah akan mengajukan permohonan praperadilan baru berdasarkan putusan hakim tersebut.

“Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan bahwa ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan ditolak.

Diketahui, Hasto menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

Ronny mengatakan tim hukum PDI-P akan segera memutuskan apakah akan mengajukan permohonan praperadilan baru berdasarkan putusan hakim tersebut.

“Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan bahwa ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak,” katanya kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Ronny menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam keputusan praperadilan ini belum mengacu pada objek pengujian penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI-P oleh KPK.

“Mengenai sah atau tidaknya status tersangka belum diuji karena belum masuk pokok perkara,” katanya.

Ronny menegaskan, putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim karena ada syarat formil yang dianggap hakim belum terpenuhi.

“Yang perlu diklarifikasi adalah putusan hakim ini tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan kami,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu.

“Putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan praperadilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat,” ucapnya.

Ronny menjelaskan, Hakim tunggal praperadilan Djuyamto memiliki penilaian bahwa mempersoalkan dua surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadikan Sekjen PDI-P menjadi tersangka KPK dalam satu gugatan praperadilan tidak sesuai hukum acara.

“Karena ada penggabungan dua sprindik terkait dugaan suap dan obstruction of justice. Namun menurut kami sesungguhnya hal ini tidak menjadi masalah karena objeknya sama, tersangkanya sama,” kata Ronny.

Namun demikian, tim hukum Hasto menegaskan, mereka menghormati putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim tunggal praperadilan tersebut.

“Tapi kami menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut,” kata Ronny.