JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan transfer narapidana ke luar negeri sebanyak tiga kali sepanjang 2024.

Pemindahan dilakukan terhadap narapidana asal Australia, Filipina, dan Perancis setelah Indonesia menjalin kesepakatan dengan negara-negara tersebut.

“Tahun 2024 telah dilaksanakan tiga kali practical agreement dengan pemerintah Australia, Filipina, dan Perancis,” ujar Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Dari tiga kali kesepakatan tersebut, kata Agus, terdapat tujuh narapidana berstatus warga negara asing (WNA) yang dipindahkan ke negeri asalnya.

“Lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Perancis,” jelas Agus.

Adapun lima orang yang dipulangkan ke Australia itu adalah narapidana kasus “Bali Nine”. Mereka dipindahkan pada 16 Desember 2024.

Sedangkan satu orang yang dipulangkan ke Filipina adalah terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso.

Agus menegaskan bahwa kesepakatan pemulangan narapidana berstatus WNA ini dilakukan atas dasar kemanusiaan.

Di samping itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat.

“Upaya ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan hal ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, serta berdasarkan asas resiprokal di antara kedua negara,” kata Agus. “

Selain itu, hal ini juga demi kepentingan Indonesia melindungi warga negara Indonesia yang menjadi tahanan di luar negeri,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto untuk memindahkan tempat penahanan koleganya, Ricky Ham Pagawak, ke Papua.

Ricky merupakan mantan Bupati Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, yang menjadi narapidana kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Saat ini, Ricky tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kami punya satu teman, Ricky Ham Pagawak, yang sudah menyampaikan surat untuk mohon bisa dipindahkan ke Lapas Jayapura demi kemanusiaan, agar mereka bisa berkomunikasi dengan keluarganya," kata Tonny Tesar dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Impas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Tonny lantas meminta Kementerian Imigrasi tidak hanya memperhatikan nasib narapidana luar yang tengah menjalani hukuman di Indonesia.

Dia menekankan, masih banyak napi di Indonesia yang ditahan jauh dari tempat asalnya.

Dia pun mencontohkan beberapa pejabat Papua yang terjerat kasus hukum, seperti eks Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan eks Bupati Biak Thomas Ondi.

"Para pejabat di Papua ketika korupsi ada di Sukamiskin, ada di Makassar. Jadi kami mohon supaya transfer narapidana (jangan hanya) dari luar ke dalam, tapi kami berharap di dalam juga (diperhatikan)," kata Tonny.

"Kalau yang dulu ada di Sukamiskin sudah bebas, sudah kembali, tapi kami prihatin, mereka tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga cukup lama," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, divonis 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketua Majelis Hakim Jahoras Siringo-ringo mengatakan Ricky Ham Pagawak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tiga tindak pidana yakni suap, gratifikasi, dan TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo menjalani diskusi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai buntut dari kasusnya dengan pencipta lagu Ari Bias.

Agnez menyatakan, kedatangannya bertujuan untuk berdiskusi sekaligus memperdalam pemahamannya tentang Undang-Undang Hak Cipta.

“Sebenarnya, tujuannya untuk belajar. Apa sih sebenarnya Undang-Undang itu? Karena saya sebagai warga negara Indonesia tentu ingin taat pada hukum. Saya berdiri bersama Undang-Undang,” kata Agnez dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Agnez mengaku sempat kebingungan dengan kasus yang menimpanya.

Oleh karena itu, ia berharap diskusi ini dapat membantunya memahami Undang-Undang Hak Cipta dengan lebih baik.

“Tapi sayangnya, mungkin karena kasus yang teman-teman juga tahu, akhirnya membuat kebingungan. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk penyanyi lain dan pencipta lagu di Indonesia,” ungkap Agnez.

Ia menilai pertemuan ini sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kesadaran hukum.

“Oleh karena itu, saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk sama-sama belajar, duduk bersama, mendengar, dan lebih sadar hukum,” tambah Agnez.

Dalam kesempatan tersebut, Agnez juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri Hukum yang telah bersedia berdiskusi dengannya.

“Jadi sebenarnya ini memang percakapan atau diskusi yang saya jalankan bersama Pak Menteri. Terima kasih banyak, Pak, sudah menerima dan bertemu,” ucap Agnez.

Sebelumnya, Agnez Mo terlibat sengketa dengan Ari Bias terkait royalti musik.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pada 30 Januari 2025 bahwa Agnez terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam putusan tersebut, Agnez diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo menyambangi Kementerian Hukum di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Kedatangan Agnez merupakan buntut dari kisruh royalti musik antara dirinya dengan pencipta lagu, Ari Bias.

Agnez mengatakan, dalam pertemuannya dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, ia berdiskusi sekaligus belajar lebih dalam mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

“Sebetulnya memang percakapan atau diskusi dengan Pak Menteri, terima kasih banget sudah menerima dan bertemu. Tujuannya untuk belajar tentang apa sih Undang-Undang itu, karena saya sebagai warga negara Indonesia ingin taat kepada hukum,” kata Agnez dalam jumpa pers, Rabu.

Agnez mengaku kebingungan dengan kasus yang sedang dihadapinya saat ini.

“Tapi sayangnya, mungkin karena kasusnya yang semua tahu, jadi ada kebingungan, bukan hanya untuk saya tapi juga untuk penyanyi dan pencipta lagu di Indonesia,” tutur Agnez.

Menurut dia, pertemuan ini sangat berharga karena dapat menjadi ajang diskusi dan meningkatkan kesadaran mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

“Oleh karena itu, saya pikir ini kesempatan yang baik untuk duduk bersama, mendengarkan, dan memahami hukum yang berlaku. Kadang kita hanya membaca headline soal Undang-Undang, tapi ternyata isinya tidak seperti yang kita bayangkan,” ucap Agnez.

Ia juga berbagi pengalamannya selama menjadi bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat selama 12 tahun.

"Kami hanya berdiskusi dan berbagi pengalaman, termasuk bagaimana sistem di Amerika. Saya sendiri sudah menjadi bagian dari LMK di sana selama 12 tahun. Semoga ini bisa membantu agar tidak ada salah tafsir ke depannya,” tambah Agnez.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pada 30 Januari 2025 bahwa Agnez Mo terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam putusan tersebut, Agnez diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo menyambangi Kementerian Hukum di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Kedatangan Agnez merupakan buntut dari kisruh royalti musik antara dirinya dengan pencipta lagu "Bilang Saja", Ari Bias.

Agnez mengatakan, dalam pertemuannya dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, ia berdiskusi sekaligus belajar lebih dalam mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

“Sebetulnya memang percakapan atau diskusi dengan Pak Menteri, terima kasih banget sudah menerima dan bertemu. Tujuannya untuk belajar tentang apa sih Undang-Undang itu, karena saya sebagai warga negara Indonesia ingin taat kepada hukum,” kata Agnez dalam jumpa pers, Rabu.

Agnez mengaku kebingungan dengan kasus yang sedang dihadapinya saat ini.

“Tapi sayangnya, mungkin karena kasusnya yang semua tahu, jadi ada kebingungan, bukan hanya untuk saya tapi juga untuk penyanyi dan pencipta lagu di Indonesia,” tutur Agnez.

Menurut dia, pertemuan ini sangat berharga karena dapat menjadi ajang diskusi dan meningkatkan kesadaran mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

“Oleh karena itu, saya pikir ini kesempatan yang baik untuk duduk bersama, mendengarkan, dan memahami hukum yang berlaku. Kadang kita hanya membaca headline soal Undang-Undang, tapi ternyata isinya tidak seperti yang kita bayangkan,” ucap Agnez.

Ia juga berbagi pengalamannya selama menjadi bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat selama 12 tahun.

"Kami hanya berdiskusi dan berbagi pengalaman, termasuk bagaimana sistem di Amerika. Saya sendiri sudah menjadi bagian dari LMK di sana selama 12 tahun. Semoga ini bisa membantu agar tidak ada salah tafsir ke depannya,” tambah Agnez.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pada 30 Januari 2025 bahwa Agnez Mo kalah dari gugatan Ari Bias.

Dalam putusan tersebut, Agnez diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Denda itu dibayar Agnez karena menyanyikan lagu "Bilang Saja" ciptaan Ari Bias dalam tiga acara berbeda dan tanpa membayar royalti.

Pihak penyelenggara acara juga turut tergugat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, narapidana yang bisa mendapatkan amnesti salah satunya adalah pengguna narkoba.

Hal ini seperti diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Sementara itu, narapidana bandar narkoba tidak akan mendapat amnesti.

"Dalam rangka untuk kepentingan kemanusiaan, amnesti dilakukan kepada narapidana dan anak binaan dengan kriteria," kata Agus dalam rapat kerja Kementerian Imipas dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Selain itu, pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal Pasal Penghinaan terhadap pribadi/pemerintah serta perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Agus menjelaskan bahwa bagi penderita HIV/AIDS bisa mendapatkan amnesti dengan surat dari dokter dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

"Berikutnya, orang dalam gangguan jiwa dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, usia di atas 70 tahun, kemudian disabilitas intelektual, keterbelakangan mental dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan," kata Agus.

"Perempuan hamil dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan, perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah 3 tahun dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir," ucapnya.

Di sisi lain, Agus menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana anak, pemerkosaan, terorisme, dan narkotika kategori bandar.

Diberitakan bahwa pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan bahwa amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 19.337 narapidana dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal untuk mendapatkan amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 44.495 warga binaan yang dilakukan bersama Kementerian Hukum RI.

“Dari hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 warga binaan pemasyarakatan yang lolos verifikasi,” ujar Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebutkan, dari jumlah tersebut, narapidana yang termasuk dalam kategori pengguna narkotika berjumlah 18.038 orang.

Rinciannya, sebanyak 2.591 orang terjerat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, 15.447 orang merupakan kategori pengguna narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SE MA) Nomor 04 Tahun 2010.

“Namun, jumlah ini akan kami telaah kembali, mengingat SE MA Nomor 04 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti. Sedangkan yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai,” kata Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa terdapat 382 narapidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang lolos verifikasi dan asesmen penerima amnesti.

Dari jumlah itu, lima orang merupakan narapidana yang tersangkut pasal penghinaan terhadap pribadi, pemerintah, atau perbedaan pandangan politik.

Sementara 377 orang lainnya terjerat pasal lain dalam UU ITE.

Kategori lain yang lolos verifikasi dan asesmen meliputi 270 narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus serta yang mengalami sakit berkepanjangan. “Kemudian orang dengan gejala kejiwaan 73 orang, lansia di atas 70 tahun sebanyak 110 orang, disabilitas dua orang, perempuan hamil enam orang, dan perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang,” ungkap Agus.

Kementerian Imigrasi juga mencatat ada 409 anak binaan serta 10 narapidana kasus makar yang masuk dalam daftar penerima amnesti setelah proses verifikasi dan validasi bersama Kementerian Hukum.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) AgusAndrianto menjelaskan, pemberian amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman untuk sekitar 44.000 narapidana merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Overkapasitas lapas merupakan kondisi di mana jumlah penghuni lapas melebihi kapasitas hunian yang tersedia.

"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi overcapacity dan overcrowded," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengeklaim, kebijakan ini merupakan solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi persoalan di dalam lapas.

Selain itu, kebijakan ini juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana supaya bisa berkontribusi kembali secara positif di masyarakat.

Adapun kebijakan pemberian amnesti dilakukan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

"Dalam rangka untuk kepentingan kemanusiaan, dilakukan kepada narapidana dan anak binaan dengan kriteria," kata Agus.

Diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan bahwa amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)Agus Andrianto memastikan, narapidana kasus korupsi, teroris, hingga bandar narkoba tidak akan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

Selain itu, narapidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan pemerkosaan juga tidak masuk daftar yang dipertimbangkan untuk diberi amnesti.

“Ketentuan ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar Pasal 111, 112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2019,” ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2/2025) di Gedung DPR RI.

Dalam rapat pembahasan soal rencana pemberian amnesti itu, Agus juga mengungkapkan adanya narapidana anak kasus tertentu yang dikecualikan.

Kemudian, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup pun tak masuk daftar calon penerima amnesti.

“Anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan. Kemudian pemberian amnesti dikecualikan bagi narapidana yang dihukum seumur hidup dan narapidana mati,” kata Agus.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan permintaan maaf saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Prabowo mengatakan, selama ini ia menganggap menegakkan hukum adalah hal yang mudah dilakukan.

"Maaf, saya seumur hidup saya memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana, saya pelaku, kadang-kadang kami pelaku, kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan," kata Prabowo, Rabu.

Namun, karena diundang dalam agenda laporan tahunan MA, ia akhirnya sadar betapa berat beban yang dipikul oleh para hakim.

Sebab, selain menangani, hakim perlu mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara.

"Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban Bapak-bapak Ibu-ibu para hakim," ujar Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan itu menambahkan, negara tanpa sistem hukum adalah negara yang gagal, tidak bisa berhasil, dan tidak berguna bagi rakyat.

Menurut dia, kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya tergantung apakah negara itu bisa menegakkan hukum.

Terlebih, hukum adalah jaminan keadilan.

"Dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara, karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Saya dengar laporan ketua MA dan saya ingin sampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia," tandas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih menghitung restitusi atau ganti rugi yang diajukan anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman dan saksi Ramli.

Proses ini dilakukan untuk menghitung semua kerugian yang dialami korban kasus penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak.

"Restitusi sedang diproses dengan menghitung segala kerugian, komponen-komponen yang tentunya tadi mulai disampaikan ya," ungkap Wakil Ketua LPSK, Sri Nur Herawati di Pengadilan Militer II-08, Selasa (18/2/2025).

Sri Nur Herawati menambahkan bahwa dampak dari kasus penembakan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban.

"Kerugian ini tidak hanya berhenti pada meninggalnya almarhum tetapi juga berdampak pada pembiayaan pendidikan terhadap keluarga yang lain," jelasnya.

LPSK juga telah berkomunikasi dengan Oditur Militer mengenai restitusi yang diajukan oleh anak korban dan saksi Ramli.

"Saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan Oditur Militer, bahwa kita akan mengajukan restitusi dan Pak Oditur menyampaikan dipersilahkan untuk melakukan penghitungan restitusi tersebut," kata Sri Nur Herawati.

Sebelumnya, bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak pada 2 Januari 2025. Penembakan tersebut dilakukan oleh anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Dalam peristiwa yang sama, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga menjadi korban.

Atas tindakan mereka, Bambang Apri Atmojo dan Akbar Adli dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

Mereka dikenakan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Sementara itu, Rafsin Hermawan didakwa dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan jo Pasal 55 tentang penyertaan tindak pidana ayat (1) ke-1 KUHP, yang juga dikenakan kepada Bambang dan Akbar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa terkait kasus suap dan perintangan penyidikan pada Kamis, (20/2/2025).

Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap agar politikus PDI-P itu mematuhi proses hukum.

"Semoga HK (Hasto Kristiyanto) patuh hukum," kata Setyo saat dihubungi, Rabu (19/2/2025).

Setyo juga mengatakan, gugatan praperadilan yang kembali dilayangkan Hasto akan direspons oleh Tim biro hukum KPK.

"Permohonan praperadilan, pasti direspons secara normatif oleh KPK melalui Biro Hukum," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, tidak ada aturan yang melarang tersangka korupsi untuk kembali mengajukan praperadilan setelah sebelumnya tidak diterima pengadilan.

Dia juga mengatakan, tidak ada aturan yang mengatur larangan KPK memanggil dan meminta keterangan bahkan penahanan tersangka, selama proses praperadilan berjalan.

"Tidak ada juga UU (undang-undang) yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli ataupun tersangka, bahkan menahan tersangka pada saat proses praperadilan pun tidak dilarang," kata Johanis saat dihubungi, Rabu.

"Kecuali ada Putusan Hakim yang menetapkan dan menyatakan menghentikan proses penyidikan sampai dengan putusan praperadilan diucapkan dalam persidangan," ujarnya lagi.

Sebelumnya, KPK diminta tidak memeriksa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap dan obstruction of justice perkara eks kader PDI-P Harun Masiku sampai ada putusan praperadilan.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy, dalam jumpa pers di kantor PDI-P, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).

"Kami minta pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan praperadilan menguji sah tidaknya status tersangka Mas Hasto. Agar proses ini berkeadilan, kami meminta agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya putusan pengadilan praperadilan," ujar Ronny, Selasa.

Ronny mengatakan, pemanggilan kedua terhadap Hasto dilayangkan KPK pada hari yang sama dengan mereka mengajukan kembali gugatan praperadilan atas status tersangka Hasto..

Ronny juga menyayangkan KPK yang malah ingin memeriksa Hasto, padahal Sekjen PDI-P itu sudah mengajukan gugatan praperadilan.

"Kami sangat menyayangkan di mana hari Senin tanggal 17 (Februari), PN Jaksel (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) sudah mengumumkan akan dilaksanakan praperadilan pada 3 Maret, tapi di hari yang sama penyidik KPK mengirim panggilan," katanya.

Sebelumnya, KPK mengatakan, sudah mengirimkan surat panggilan kedua untuk Hasto Kristiyanto.

Hasto dijadwalkan untuk diperiksa penyidik KPK pada Kamis, 20 Februari 2025.

"Sudah (kirim surat panggilan). Hari Kamis (Hasto jadwal Hasto diperiksa)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).