Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengungkap bahwa terpidana narkotika calon penerima amnesti Presiden semakin mengerucut. Jumlahnya semakin mengecil hingga sekitar 700 orang.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, terpidana yang berpeluang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto awalnya berjumlah 100.000 orang. Kemudian, jumlah itu turun ke 44.000 orang dan turun lagi ke 19.000 orang.

Supratman menyebut jumlah itu semakin sedikit lantaran jumlah terpidana klaster narkotika yang berpeluang mendapatkan amnesti turut mengecil. Dia menyebut hanya sekitar 700 orang yang dikategorikan sebagai murni pengguna sehingga memenuhi syarat berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (MA).

"Tapi ini baru, belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang," ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Supratman mengaku bahwa pemerintah awalnya menduga calon penerima amnesti akan banyak berasal dari pengguna narkoba. Namun, seiring dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh kementeriannya serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyakaratan (Imipas), jumlahnya justru semakin mengecil ke 700 orang.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa kementeriannya hanya menerima data dari Kementerian Imipas, sebagai lembaga yang mengelola warga binaan.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bakal mengusulkan sebanyak 44.000 orang narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden. Calon penerima amnesti akan melalui tahap asesmen dari Kementerian Imipas sebelum diusulkan kepada Presiden Prabowo.

Pertimbangan pemberian amnesti itu berdasarkan faktor kapasitas di lembaga pemasyarakatan, pertimbangan kemanusiaan serta bagi sejumlah narapidana yang sakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS maupun gangguan kejiwaan.

Beberapa terpidana yang berpeluang mendapatkan amnesti adalah yang dijatuhi pidana atas kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kasus penghinaan Kepala Negara, serta kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, narapidana yang bisa mendapatkan amnesti salah satunya adalah pengguna narkoba.

Hal ini seperti diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Sementara itu, narapidana bandar narkoba tidak akan mendapat amnesti.

"Dalam rangka untuk kepentingan kemanusiaan, amnesti dilakukan kepada narapidana dan anak binaan dengan kriteria," kata Agus dalam rapat kerja Kementerian Imipas dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Selain itu, pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal Pasal Penghinaan terhadap pribadi/pemerintah serta perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Agus menjelaskan bahwa bagi penderita HIV/AIDS bisa mendapatkan amnesti dengan surat dari dokter dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

"Berikutnya, orang dalam gangguan jiwa dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, usia di atas 70 tahun, kemudian disabilitas intelektual, keterbelakangan mental dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan," kata Agus.

"Perempuan hamil dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan, perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah 3 tahun dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir," ucapnya.

Di sisi lain, Agus menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana anak, pemerkosaan, terorisme, dan narkotika kategori bandar.

Diberitakan bahwa pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan bahwa amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) AgusAndrianto menjelaskan, pemberian amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman untuk sekitar 44.000 narapidana merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Overkapasitas lapas merupakan kondisi di mana jumlah penghuni lapas melebihi kapasitas hunian yang tersedia.

"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi overcapacity dan overcrowded," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengeklaim, kebijakan ini merupakan solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi persoalan di dalam lapas.

Selain itu, kebijakan ini juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana supaya bisa berkontribusi kembali secara positif di masyarakat.

Adapun kebijakan pemberian amnesti dilakukan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

"Dalam rangka untuk kepentingan kemanusiaan, dilakukan kepada narapidana dan anak binaan dengan kriteria," kata Agus.

Diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan bahwa amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)Agus Andrianto memastikan, narapidana kasus korupsi, teroris, hingga bandar narkoba tidak akan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

Selain itu, narapidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan pemerkosaan juga tidak masuk daftar yang dipertimbangkan untuk diberi amnesti.

“Ketentuan ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar Pasal 111, 112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2019,” ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2/2025) di Gedung DPR RI.

Dalam rapat pembahasan soal rencana pemberian amnesti itu, Agus juga mengungkapkan adanya narapidana anak kasus tertentu yang dikecualikan.

Kemudian, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup pun tak masuk daftar calon penerima amnesti.

“Anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan. Kemudian pemberian amnesti dikecualikan bagi narapidana yang dihukum seumur hidup dan narapidana mati,” kata Agus.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

Jakarta: Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengusulkan pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana sebagai bagian dari upaya mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan (lapas). Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan amnesti ini juga mencakup narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan gangguan jiwa.

Pemberian amnesti diharapkan bisa meringankan beban lapas sekaligus memberikan pertimbangan kemanusiaan. Namun, amnesti tidak akan diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam peredaran narkotika dengan status pengedar atau bandar, yang akan tetap menjalani hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa waktu terakhir amnesti menjadi topik hangat yang dibicarakan. Namun, masih banyak yang belum memahami dengan jelas tentang apa itu amnesti, apa saja syarat-syaratnya, serta contoh-contoh pemberiannya.
Berikut penjelasan lengkap soal amnesti dikutip dari beberapa sumber:

Pengertian amnesti

Amnesti adalah tindakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada individu atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Konsep ini berasal dari bahasa Yunani 'amnestia' yang berarti pernyataan terhadap orang banyak untuk menghilangkan hukuman yang dikenakan atas tindakan pidana tersebut.

Tujuan dari amnesti adalah memberikan kesempatan kedua bagi individu yang sudah menjalani hukuman atau terlibat dalam tindak pidana.

Syarat pemberian amnesti

Pemberian amnesti umumnya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Beberapa syarat yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Tindak Pidana Tertentu: Amnesti hanya diberikan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap tidak terlalu berat atau dapat mempengaruhi stabilitas negara. Untuk kasus narkoba, misalnya, amnesti hanya diberikan kepada narapidana dengan status pengguna, bukan pengedar atau bandar
2. Pertimbangan Kemanusiaan: Pemberian amnesti juga sering dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan, terutama untuk narapidana yang menderita penyakit serius, seperti HIV/AIDS atau gangguan jiwa, yang tidak bisa mendapatkan perawatan yang layak di lapas
3. Proses Pemeriksaan: Pemberian amnesti harus melalui proses pemeriksaan yang ketat oleh pemerintah dan lembaga terkait, untuk memastikan bahwa penerima amnesti memenuhi kriteria yang ditetapkan

Baca juga: 44 Ribu Napi Berpeluang Diberi Amnesti, Prabowo Disebut Setuju

Tujuan amnesti

Amnesti diberikan untuk beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Transisi Demokrasi: Amnesti dapat membantu negara yang sedang beralih menuju sistem demokrasi dengan menghapuskan hukuman terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana selama periode otoritarian sebelumnya
2. Pemeliharaan Perdamaian: Dalam situasi konflik bersenjata, amnesti dapat menjadi bagian dari upaya untuk mengakhiri konflik dan memulihkan perdamaian dengan menghapuskan hukuman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perang atau pemberontaka
3. Rekonsiliasi Nasional: Tindakan amnesti juga dapat mendorong rekonsiliasi antara kelompok-kelompok yang bertikai, memberikan kesempatan bagi individu yang terlibat dalam konflik untuk kembali berkontribusi dalam masyarakat

Dasar hukum amnesti di Indonesia

Amnesti di Indonesia diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti atas pertimbangan tertentu. Selain itu, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 juga mengatur pemberian amnesti, yang menghapuskan segala akibat hukum pidana terhadap individu yang diberikan tindakan tersebut.

Contoh pemberian amnesti

Beberapa contoh pemberian amnesti yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:

1. Pengampunan oleh Presiden Joko Widodo terhadap dosen Universitas Syiahkuala Saiful Mahdi yang terlibat dalam kasus UU ITE pada tahun 2021
2. Pengampunan oleh Presiden Soekarno kepada individu yang terlibat dalam pemberontakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1959
3. Pengampunan oleh Presiden Joko Widodo kepada korban kasus UU ITE pada tahun 2021 yang dirasa tidak adil
4. Pengampunan oleh Presiden Joko Widodo terhadap terpidana kasus narkoba, Muhammad Yusuf, pada tahun 2015.

Pemberian amnesti memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, baik sebagai alat untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas maupun sebagai langkah kemanusiaan untuk individu yang membutuhkan bantuan. Meskipun demikian, pemberian amnesti tidak berlaku untuk semua narapidana dan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Penerapan amnesti juga menunjukkan upaya negara menjaga perdamaian dan stabilitas nasional, sambil memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. (Suchika Julian Putri)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)