JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan diri pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pernyataannya pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025), Sugiono menyatakan bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) global.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Sugiono, dalam keterangan pers yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, pada Selasa.

Sugiono menekankan bahwa setiap negara harus menempatkan HAM dalam kebijakan mereka.

Ia juga mengungkapkan beberapa praktik pemenuhan HAM di Indonesia, seperti program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya,” tambah dia.

Lebih lanjut, Sugiono mengungkapkan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya untuk melindungi HAM dan tidak dijadikan alat politik dalam hubungan antarnegara.

Menurutnya, kerja sama dalam bidang HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara.

"Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," ujar dia.

Sebagai informasi, High-Level Segment (HLS) diadakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya.

HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

BENGKULU, KOMPAS.com – Agustam Rahman selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Rifai-Yevri, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seluruh komisioner KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ia menilai lembaga tersebut tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga merugikan keuangan negara.

"MK final memutuskan Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati tumbang serta memerintahkan KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Adapun Rohidin Mersyah dalam Pilgub, kalau dia menang, maka nasibnya sama. Kami berulang kali mengingatkan KPU, Bawaslu agar patuh, namun diabaikan," ujar Agustam dalam wawancara via telepon, Selasa (25/2/2025).

Putusan MK dan Potensi Tindak Pidana

Agustam menegaskan bahwa tidak mematuhi putusan MK merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa diproses secara pidana, perdata, dan administrasi.

Ia merujuk pada putusan MK Nomor 105/2016 halaman 56 yang menyatakan bahwa putusan MK memiliki kekuatan setara dengan Undang-Undang.

"Artinya, berdasarkan putusan ini, aparat penegak hukum dapat memeriksa KPU, Bawaslu, dan jajarannya serta calon yang membangkang pada putusan MK, karena telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah," kata Agustam.

Menurut dia, MK konsisten dengan empat putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa penghitungan masa jabatan kepala daerah tidak dimulai sejak pelantikan, melainkan sejak menjabat secara nyata.

"Oleh karena itu, orang-orang seperti Gusnan serta lembaga yang secara sengaja tidak mematuhi putusan MK terkait cara menghitung kapan dimulainya masa jabatan kepala daerah harus ikut bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara," tegasnya.

Agustam juga meminta KPK segera turun tangan menangani kasus ini tanpa pandang bulu, mengingat besarnya potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

MK Diskualifikasi Gusnan Mulyadi dan Perintahkan PSU

Sebelumnya, MK memutuskan mendiskualifikasi calon Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Keputusan yang dibacakan Hakim MK Suhartoyo pada Senin (24/2/2025) itu menyatakan bahwa Gusnan telah menjabat dua periode sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan.

Selain mendiskualifikasi Gusnan, MK juga memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan.

Gugatan Rifai-Yevri dan Ketentuan Masa Jabatan

Putusan MK ini merupakan hasil gugatan pasangan Rifai Tajudin-Yevri Sudianto, yang kalah dengan selisih 818 suara dari pasangan Gusnan-Ii Sumirat.

Berdasarkan hasil pleno KPU Bengkulu Selatan, Gusnan-Ii memperoleh 37.968 suara, unggul tipis dari Rifai-Yevri yang meraih 37.150 suara.

Kuasa hukum Rifai-Yevri menilai pasangan Gusnan-Ii tidak sah sebagai peserta Pilkada karena bertentangan dengan putusan MK sebelumnya.

"Pasangan Gusnan-Ii Sumirat bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 2 Tahun 2023 dan putusan MK Nomor 129/2024 halaman 68," ujar Agustam.

Ia menjelaskan bahwa putusan MK 129/2024 secara tegas membatalkan Pasal 19e PKPU Nomor 8/2024, yang menghitung masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan.

Dengan putusan ini, KPU harus segera menjadwalkan PSU di Bengkulu Selatan tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi.

“Inilah Indonesia sekarang. Bukan berarti kita melupakan dulu. Kita pernah punya satu proyek politik yang bernama Reformasi. Tetapi kita juga harus berhenti meromantisasi bahwa sesuatu itu harus berjalan berkesinambungan. Kita harus berada dalam koridor Reformasi, mungkin namanya sudah bukan itu.” - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro.

TULISAN Suwarno Wisetrotomo di Harian Kompas (12 Februari 2025) berjudul "Represi Oposisi" memancing polemik, khususnya soal era “pasca-Reformasi”.

Istilah “pasca-Reformasi” itu dipersoalkan Jan Aritonang dalam Surat Kepada Redaksi juga di Harian Kompas, 18 Februari 2024. Bagi Aritonang, saat ini masih era Reformasi. Belum pasca-Reformasi.

Suwarno mempersilakan para ahli untuk menentukan apakah bangsa ini masih di era Reformasi atau sudah masuk ke era pasca-Reformasi.

Reformasi 1998 adalah gerakan masyarakat untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Gerakan Reformasi memuncak dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Bangsa ini memasuki era baru. Era liberalisasi politik. Liberalisasi pers. Konstitusi diubah dan menghadirkan kembali rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Polri dipisahkan dari ABRI. Dwifungsi ABRI dihentikan. Korupsi ditempatkan sebagai musuh bersama. Otonomi daerah diterapkan. Namun, tuntutan Reformasi itu kini telah dinormalisasi.

Seperempat abad sudah, terhitung sejak 1998, Indonesia masuk pada era Reformasi. Sebuah era yang diidam-idamkan rakyat pada saat Orde Baru.

Era di mana demokrasi diharap benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama itu, berbagai lembaga telah dibentuk sebagai jawaban atas tuntutan Reformasi. Sederet kebijakan juga lahir menggenapi sistem bernegara Indonesia yang memang masih perlu penyempurnaan di sana-sini.

Sayangnya, semangat Reformasi saat ini tak lagi menyala-nyala di masa awal 2000-an. Bahkan enam tuntutan Reformasi yang dulu diserukan dan dipenuhi, kini satu per satu mulai diingkari.

Misalnya, dihapusnya dwifungsi ABRI kini muncul dengan format multifungsi TNI, otonomi daerah yang dulu diupayakan kini kembali resentralisasi dengan adanya UU Cipta Kerja, dan sebagainya.

KPK yang dahulu begitu garang karena independensinya telah dikembalikan berada dalam cakupan kekuasaan eksekutif.

Lantas, apakah benar demokrasi hasil perjuangan Reformasi telah mati di negeri ini?

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro memiliki pandangan tersendiri.

Nike yang juga turut memperjuangkan Reformasi 1998, menganggap saat ini Indonesia harus mulai mengubah sikap.

Tak cukup hanya mengenang Reformasi sebagai perjuangan, tapi juga menyadari bahwa saat ini kondisinya sangat jauh berbeda dari kondisi ideal yang dicita-citakan dulu.

“Saat ini ada begitu banyak perbedaan, gap, dari apa yang diharapkan di masa Reformasi dengan apa yang saat ini kita temui, dalam bidang ekonomi, hak asasi, penegakan hukum,” kata Nike saat berbincang dengan saya di "Back to BDM", kanal Youtube pribadi saya.

Nike melihat dalam 10 tahun terakhir, normalisasi terhadap hal yang bertentangan dengan semangat Reformasi telah berlangsung. Misalnya, pengabaian hak asasi, melemahnya semangat antikorupsi, dan sebagainya.

Namun, semua itu bisa juga terjadi akibat berubahnya tantangan zaman. Jika dulu, musuh bersama yang harus ditumpas adalah kekuasaan absolut dan sentralistik, kemudian partai politik sangat terbatas.

Kini tantangan kita sebagai bangsa Indonesia sudah berubah. Sebut saja adanya sistem multipartai, pemilihan umum langsung, hingga liberalisasi ekonomi.

“Perubahan itu menyebabkan perpolitikan Indonesia dan juga cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan enggak bisa dilihat sama seperti pada tahun ’98,” kata Nike.

“Inilah Indonesia yang sekarang, bukan berarti kita melupakan dulu kita pernah punya satu proyek politik yang bernama Reformasi, tetapi kita juga harus berhenti meromantisasi bahwa sesuatu itu harus berjalan berkesinambungan, kita harus berada dalam koridor Reformasi, mungkin namanya sudah bukan itu,” ujarnya.

Apapun namanya, Nike mengumpamakan Indonesia adalah proyek panjang tak berkesudahan, tiap masa memiliki bagian berbeda yang harus dikerjakan dan diselesaikan hingga menghasilkan sesuatu yang baik.

Untuk saat ini, tantangan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah sulitnya mendapatkan penghidupan layak di Tanah Air, khususnya dihadapi oleh generasi muda.

Para pemuda merasa kesulitan mencari pekerjaan layak, lapangan kerja sempit, upah rendah, pendidikan mahal, kencangnya nepotisme dalam dunia kerja, dan sebagainya.

Semua tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang seolah tak pernah memihak pada kelompok mereka.

Perasaan itu kemudian diwujudkan dalam aksi yang sepekan ke belakang dilakukan mahasiswa dan pemuda, yakni demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap", juga tagar di media sosial berbunyi "Kabur Aja Dulu".

Pertama, soal "Indonesia Gelap", Nike melihatnya sebagai gejala positif bagi demokrasi. Pemerintahan yang baru berjalan rupanya mendapat kritik dari publik, itu berarti ada pengawasan dan perhatian yang diarahkan kepada para pengelola negara.

Dan hal-hal semacam ini adalah ekspresi murni warga negara yang harus dilindungi, tak boleh dibungkam, apalagi dilawan.

“Pembatasan terhadap ekspresi kritis semacam ini justru akan membahayakan pemerintah ke depan, karena pemerintah tidak mendapatkan warning dari warga negaranya sendiri mengenai tantangan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Apakah itu ancaman pekerjaan, akses terhadap pendidikan, maupun masa depan secara umum,” jelas wanita kelahiran Medan, Sumatera Utara itu.

Ia mencoba membandingkan bagaimana kondisi pemerintahan Joko Widodo ketika itu yang minim kritik. Kritik yang disampaikan pun dengan cara yang lebih halus.

Hal itu menyebabkan demokrasi dalam bahasa Nike tidak sungguh-sungguh tumbuh, tidak dapat tubuh dengan baik.

Kedua, adalah tagar "Kabur Aja Dulu" di berbagai media sosial, terutama X. Tagar itu digunakan para pemuda untuk mengekspresikan keinginan mereka mendapatkan penghidupan lebih layak dengan pergi sementara ke negara lain, karena lagi-lagi Indonesia dianggap tak menjadi tempat aman dan nyaman bagi masa depan mereka.

Sejumlah perwakilan dari pihak pemerintah juga terpantau sudah merespons tagar yang satu itu. Ada yang meresponnya dengan positif, ada juga yang bernada negatif.

Tanpa mengesampingkan respons positif atau negatif tersebut, Nike lebih mementingkan adanya tindak lanjut yang lebih konkret dari pemerintah yang bisa menjawab keresahan para generasi muda.

Persoalan semacam ini bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Di negara lain, hal serupa sudah terjadi sejak lama dan kerap disebut dengan istilah “Brain Drain“.

“Itu adalah situasi di mana generasi muda ataupun generasi orang-orang terdidik di satu negara memilih untuk pindah ke luar negeri dan berkarier, bahkan berkehidupan di luar negeri, karena kesempatan di dalam negerinya sendiri tidak ada. Sementara dia memiliki kompetensi yang luar biasa atau kompetensi yang banyak untuk bisa berprestasi, bekerja, dan menghasilkan hal-hal yang positif,” jelas Nike.

Misalnya, pemuda India yang ramai-ramai bekerja ke Silicon Valley, San Francisco, Amerika Serikat untuk mendapatkan pekerjaan layak sesuai kemampuannya.

Silicon Valley dikenal sebagai kota kecil di San Francisco yang menjadi rumah dari perusahaan-perusahaan besar di bidang media sosial dan teknologi komunikasi.

Sementara di Indonesia, "Brain Drain" baru terjadi saat ini setelah ramai-ramai disuarakan oleh kelompok muda yang datang dari kelas menengah.

“Kalau kelas, maaf, ekonomi bawah, dia enggak perlu bicara kabur aja dulu, dia harus cari makan, dia menjadi pekerja migran atau dia menjadi apapun, dia harus berpikir mengenai cari kerja. Untuk kelas menengah dia bisa membuat diskursus begitu (kabur aja dulu),” kata Nike.

Keresahan yang menggelayuti generasi muda kita sebenarnya tidak jauh dari rasa sulit memenuhi kebutuhan dasar seorang manusia dewasa.

Mulai dari mendapatkan pendidikan yang baik, pekerjaan mapan, upah layak, jaminan sosial yang jelas, dan sebagainya.

Semua itu sesungguhnya juga masuk dalam ranah Komnas HAM, karena ada hak asasi sebagai seorang manusia yang tidak mampu dipenuhi oleh negara.

Nike pun tak memungkiri fakta tersebut. Ia bahkan menyebutkan ada satu penelitian yang menyebut generasi muda saat ini akan kesulitan memiliki rumah sendiri, karena sistem kerja yang mengedepankan fleksibilitas meningkat tajam.

Hal itu menyebabkan seseorang kesulitan mendapatkan jaminan kerja dan penghidupan yang berkelanjutan.

“Karier seseorang, pekerjaan seseorang itu belum tentu sustainable dari sejak dia mulai menjadi, misalnya, katakan sarjana, hingga usia pensiun. Orang harus dihadapkan pada ancaman-ancaman kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, dan tidak adanya jaminan sosial,” jelas Nike.

Terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah saat ini yang menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran untuk jaminan kesehatan.

Padahal sebelumnya Negara telah hadir dan mencoba membangun sistem jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Jaminam Sosial Nasional.

“Ini adalah bentuk ancaman terhadap hak ekonomi-sosial yang bisa jadi terartikulasi menjadi kegelisahan, bahwa jangan-jangan kita memang enggak bisa mengandalkan hidup kita dengan hidup dan berkarya di dalam negeri sendiri,” ujarnya.

PADANG, KOMPAS.com - Calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Anggit Kurniawan Nasution, berencana mengadukan tindakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Langkah ini diambil untuk mencari keadilan dan kepastian hukum terkait putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta mendiskualifikasi dirinya.

Menurut kuasa hukum Anggit dari Kantor Hukum Lawfirm Soni Wijaya & Partners, Soni Wijaya, permasalahan mengenai kewajiban mengumumkan status terpidana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) hanya untuk pasangan calon yang divonis pidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun.

"Klien kami diberikan hak oleh UU untuk tidak mengumumkan status terpidananya, sehingga vonis diskualifikasi adalah bentuk kesewenangan dan kezaliman yang dilakukan oleh Majelis Hakim MK," ujar Soni saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Soni juga mengkritik keputusan Majelis Hakim MK yang memutuskan memerintahkan KPU setempat untuk menggelar PSU. Menurutnya, itu adalah tindakan yang tidak elok dan bijaksana.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut dapat menciptakan preseden buruk yang mengacaukan kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah.

"Karena hal yang diatur oleh UU 'tidak perlu diumumkan', yang artinya adalah hak konstitusional yang diberikan UU itu sendiri terhadap klien kami malah dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membatalkan suara hampir seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman," tambahnya.

Lebih lanjut, Soni menegaskan bahwa Majelis Hakim MK tidak berhak melarang Anggit untuk mengikuti proses PSU, mengingat kliennya tidak melanggar prosedur administratif.

Ia menekankan bahwa secara hukum, tidak pernah ada putusan pengadilan yang mencabut hak konstitusional Anggit untuk memilih dan dipilih.

"Jadi jelas Majelis Hakim MK telah melanggar UU tentang hak konstitusional klien kami," tegas Soni.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mendiskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, karena terbukti tidak jujur mengenai statusnya sebagai mantan terpidana kasus penipuan.

Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Mara Ondak dan Desrizal, dalam perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.

PADANG, KOMPAS.com - Calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Anggit Kurniawan Nasution, menyatakan keberatan atas amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan perselisihan hasil pemilu Pilkada Pasaman 2024.

Menurut kuasa hukum Anggit dari Kantor Hukum Lawfirm Soni Wijaya & Partners, Soni Wijaya, putusan yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan mendiskualifikasi kliennya tidak elok dan bijaksana.

"Majelis Hakim MK telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara PHPU Aquo," kata Soni yang dihubungi Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Menurut Soni, MK tidak berhak mengadili permasalahan administratif prosedural yang seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada masa tahapan penyelenggaraan Pilkada karena merupakan kewenangan PTUN.

"Permasalahan administratif prosedural seharusnya dianggap telah lampau waktu dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan para paslon peserta Pilkada terhadap paslon lainnya apabila pada tahapan ini tidak ada keberatan atau gugatan," jelas Soni.

Soni mencontohkan kasus di Pilpres 2024 lalu, di mana putusan MK pada gugatan Pilpres terdahulu menunjukkan bahwa Paslon 01 dan Paslon 03 tidak menyatakan keberatan atas permasalahan proses prosedural administratif dari diterimanya pencalonan cawapres Gibran Rakabuming oleh KPU.

Karena dianggap lampau waktu, maka Paslon 01 dan 03 dianggap telah melewatkan kesempatannya untuk mengajukan keberatan atas prosedur administratif tersebut.

"Sehingga putusan MK ini bertentangan dan bertolak belakang dengan putusan MK Aquo," jelas Soni.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mendiskualifikasi calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Anggit Kurniawan Nasution, karena terbukti tidak jujur mengenai statusnya sebagai mantan terpidana kasus penipuan.

Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Mara Ondak dan Desrizal, dalam perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Danantara, Rosan Roeslani, memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tetap harus patuh pada ketentuan hukum di Indonesia.

Hal ini merespons anggapan sejumlah pihak yang menyebut Danantara tidak dapat diperiksa atau diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena mengadopsi ketentuan Undang-Undang atau UU BUMN.

"Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Terlebih, Danantara akan diawasi oleh banyak pihak;

bahkan, kata Rosan, Danantara akan menjadi badan yang paling banyak diawasi.

Tidak hanya itu, Rosan dan seluruh jajaran BPI Danantara juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Presiden tentu akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan badan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," ucapnya.

Saat meluncurkan Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengakui ada pihak yang meragukan keberhasilan Danantara.

Menurutnya, keraguan itu wajar mengingat ini pertama kalinya Indonesia memiliki badan pengelola investasi dengan nilai besar.

Transparansi pengelolaan tentu akan menjadi perhatian utama.

"Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya," kata Prabowo, Senin (24/2/2025).

Pemerintah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun.

Pada tahap awal, investasi awal Danantara mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun.

Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran pemerintah.

Prabowo menegaskan BPI Danantara harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan diawasi secara ketat.

Danantara tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai aset nasional yang menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan.

"(Danantara) harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," tuturnya.

Sebagai informasi, salah satu pihak yang menyatakan Danantara tidak diperiksa KPK dan BPK ialah Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam.

Piter menuturkan, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK," kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," tambah dia.

Danantara, lanjutnya, akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara.

Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," kata Piter.

JAKARTA, KOMPAS.com – Artis peran Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys.

Kabarnya, Nikita Mirzani akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada hari ini, Senin (24/2/2025), di Polda Metro Jaya.

Awalnya, informasi mengenai pemeriksaan ini disampaikan oleh Nikita melalui siaran langsung di TikTok.

“Senin kita akan BAP sebagai tersangka. Jadi, Senin buat teman-teman wartawan yang mau datang, silakan,” kata Nikita dalam siaran langsung tersebut.

Namun, dalam siaran langsung terbarunya, Nikita menyatakan berhalangan hadir karena ada pekerjaan.

“Yang pasti, utamakan kerjaan dulu karena mau Lebaran. Pasti kan para pekerja atau pegawai itu pada minta THR. Kalau THR Lebaran kan ngasihnya harus full, jadi kerja dulu biar bisa kasih THR,” ucap Nikita.

“Memang enggak datang, memang ada syuting hari ini. Sudah dijadwalkan sejak Januari, jadwalnya sudah masuk,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi kembali kepada Fahmi Bachmid, kuasa hukum Nikita, ia memberikan jawaban.

“Enggak, kalau saya enggak ada di sana berarti enggak ada apa-apa. Kuncinya tuh aku, kalau aku ada, berarti ada pemeriksaan, kalau enggak ada, berarti enggak ada. Ngapain capek-capek,” kata Fahmi saat dihubungi wartawan, Senin.

Lebih lanjut, pihak kepolisian juga belum memberikan konfirmasi terkait pemeriksaan Nikita Mirzani hari ini.

Diketahui, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Februari 2025.

Kabar mengenai status tersangka Nikita Mirzani disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.

“Benar, saudari NM dan saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara,” kata Ade Ary.

Nikita dilaporkan oleh dokter Reza Gladys ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam laporan yang dibuat pada Selasa (3/12/2024), Nikita Mirzani disebut menjelek-jelekkan nama baik serta produk milik Reza saat melakukan siaran langsung di TikTok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menyebut lembaga investasi tersebut tetap bisa diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengungkapkan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.

"Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, BPK juga memiliki kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

Dengan demikian, BPK punya kewenangan megaudit Danantara.

"BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan," ucapnya.

Rosan menambahkan, Danantara akan banyak diawasi oleh berbagai pihak.

"Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," tegasnya.

Diketahui, Danantara sudah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Prabowo dalam pidatonya pun menyampaikan bahwa Danantara dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

Selain itu, Prabowo ingin menekankan bahwa Danantara harus dikelola secara transparan.

"Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun," kata Prabowo dalam paparan pidatonya.

Prabowo menyebut, pengelolaan yang transparan menjadi penting untuk memastikan Danantara dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya.

"Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," ujar dia.

KUPANG, KOMPAS.com - Aparat Kepolisian Resor Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua pria berinisial LDDRM dan DYSG karena terlibat kasus penganiayaan.

Keduanya ditangkap karena menganiaya Sergei Yoseph Sale Gegu, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (Stikum) Prof Dr Yohanis Usfunan.

"Dua pelaku sudah ditangkap dan ditahan kemarin," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Komisaris Besar Polisi Hendry Novika Chandra kepada Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Hendry menuturkan, kasus itu bermula saat korban pergi membeli lauk di warung yang lokasinya melewati tempat duduk para pelaku.

Setelah kembali ke kampus dan memarkir kendaraannya di halaman kampus, korban dipanggil oleh DYSG untuk keluar ke depan pagar, tetapi korban menolak.

Tak lama kemudian, LDDRM bersama beberapa temannya datang dan terlibat keributan di dalam halaman kampus.

DYSG langsung menghampiri korban dan memukul pipi kiri serta dahi korban dengan kepalan tangan kanan.

Sementara itu, LDDRM juga memukul pipi kiri dan dada korban.

Keributan akhirnya bubar setelah para kakak tingkat korban berbicara dengan kelompok pelaku agar tidak melanjutkan pertikaian.

Kemudian, korban bersama kakak tingkatnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kupang Tengah.

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Polres Kupang menetapkan LDDRM dan DYSG sebagai tersangka dengan Pasal 170 Ayat (1) Subsider Pasal 351 Ayat (1) Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang lain.

"Kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan," ujar dia.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan adanya keterlibatan pihak lain dalam kejadian ini.

SEMARANG, KOMPAS.com – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang bekerja sama dengan Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan cara yang tidak biasa.

Seorang pengunjung bernama Hery Supriyanto mencoba menyelundupkan sabu dan ekstasi ke dalam lapas dengan cara menyembunyikannya di dalam anusnya.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso, mengungkapkan bahwa keberhasilan pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen yang diterima pihaknya.

“Kami mendapatkan laporan adanya upaya penyelundupan narkoba yang akan dilakukan seorang pengunjung saat membesuk warga binaan Nursila Adi Jaya,” kata dia saat dikonfirmasi, Senin (24/2/2025).

Hery diketahui berkunjung ke Lapas Kelas I Semarang pada Rabu, 12 Februari 2025, sekitar pukul 10.15 WIB. Saat itu, petugas melakukan pemeriksaan intensif terhadapnya.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 29,17 gram sabu dan 3,04 gram ekstasi yang telah dihancurkan dan disembunyikan di dalam anusnya.

“Kedua orang tersebut, baik pengunjung maupun WBP yang menerima barang terlarang tersebut, langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Mardi.

Mardi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba.

“Ini bukti nyata bahwa kami tidak memberi celah sedikit pun bagi peredaran narkoba. Kami akan terus memperketat pengawasan dan bersinergi dengan aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Kades Kohod, Tangerang, Arsin bin Asip, Yunihar, memastikan kliennya koperatif dalam menjalani pemeriksaan terkait penetapan Arsin sebagai tersangka kasus pagar laut.

“Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan bahwa kami koperatif ya,” kata Yunihar di Bareskrim Polri, Senin (24/2/2025).

“Kita ikuti aturan dan mekanisme yang ada,” tambah Yunihar.

Kades Kohod tiba di Bareskrim Polri pada Senin (24/2/2025) pukul 13.09 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya.

Arsin datang dengan menggunakan kemeja hitam, topi hitam, dan masker putih.

Dia berjalan menuju gedung Bareskrim didampingi oleh pengacaranya.

Kades Kohod tak mengeluarkan sepatah katapun.

Bahkan ketika ditanya wartawan apakah dirinya siap untuk ditahan, ia bungkam dan terus berjalan ke ruang penyidik.

“(Apa saja yang dibawa, Pak?) Bawa diri,” lanjut kuasa hukum Kades Kohod.

Kedatangan Kades Kohod tersebut memenuhi panggilan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri terkait dengan penetapan Arsin sebagai tersangka.

Arsin sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, hasil gelar perkara menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ujar Djuhandhani, Selasa lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Imigrasi Aceh mengajukan usulan untuk menyediakan pulau khusus sebagai solusi penampungan bagi pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke wilayah tersebut.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2/2025), Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Aceh, Novianto Sulaksono, mengatakan, saat ini terdapat empat kamp pengungsian di Aceh yang menampung pengungsi Rohingya.

"Yang pertama, penampungan eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan jumlah 93 orang. Kemudian di Aceh Timur sebanyak 376 orang. Selanjutnya di Desa Kule, Pidie, sebanyak 59 orang, serta di Desa Minaraya, Pidie, dengan jumlah 576 orang," ujar Novianto, di Gedung DPR RI, Senin (24/2/2024).

Namun, kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh belakangan ini memicu reaksi penolakan dari masyarakat setempat.

Novianto mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan penolakan tersebut.

"Masyarakat merasa resah karena ada beberapa perilaku pengungsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam," ungkap dia.

Selain itu, Novianto juga menyebutkan adanya misinformasi yang beredar di masyarakat yang memperburuk sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya.

"Ada indikasi penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi yang memperkeruh situasi," kata Novianto.

Dia menginventarisasi beberapa permasalahan yang muncul akibat keberadaan pengungsi, seperti kasus pelecehan di antara sesama pengungsi, indikasi perdagangan manusia, dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal.

Sebagai solusi, Novianto mengusulkan agar pengungsi Rohingya dapat ditempatkan di negara ketiga atau dipulangkan secara sukarela.

"Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," ujar dia.