MEDAN, KOMPAS.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara, Yuliani Siregar, dilaporkan ke Polda Sumut oleh PT Tun Sewindu atas dugaan perusakan pagar di kawasan hutan lindung di Deli Serdang.

Perusahaan tambak udang itu mengeklaim pagar yang dibongkar merupakan milik mereka.

Menanggapi laporan tersebut, Yuliani menegaskan bahwa tindakannya dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

“Saya kan menegakkan hukum, saya bukan pencuri dan saya tidak ada korupsi. Saya mengamankan lahan negara, kenapa saya mesti takut? Saya tidak menentang hukum,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Yuliani menjelaskan bahwa sebelum pembongkaran, pihaknya telah meminta PT Tun Sewindu untuk membongkar pagar secara mandiri, namun permintaan itu tidak diindahkan.

“Saya sudah benar-benar bertindak sesuai prosedur hukum. Saya sudah cek, itu adalah kawasan hutan lindung. Saya juga sudah perintahkan Kepala Perwakilan Hutan (KPH) wilayah satu untuk berkoordinasi dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, tapi mereka tidak mau membuka sendiri sengnya,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan sikap PT Tun Sewindu yang baru bereaksi setelah pagar dibongkar.

“Pada prinsipnya, silakan saja mau somasi atau buat laporan. Tapi kenapa sebelumnya tidak ada yang keluar, lalu setelah pagar dihancurkan baru dibilang saya menyuruh mencuri seng? Mau buat apa untuk saya, kandang ayam? Itu hanya gurauan saya ke masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pengacara PT Tun Sewindu, Junirwan Kurnia, mengatakan bahwa Yuliani dilaporkan ke Polda Sumut pada Kamis (27/2/2025) dengan nomor laporan STTLP/B/279/II/2025/SPKT/Polda Sumut.

Menurut dia, pagar yang dibongkar adalah milik kliennya, dan tindakan Yuliani dianggap ilegal.

“Jadi saya melaporkan Kadis LHK Sumut dalam kasus pembongkaran ilegal pagar tambak udang PT Tun Sewindu,” ujar Junirwan dalam keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan bahwa lahan yang dipagari memiliki luas 40,08 hektar, yang telah dimiliki kliennya sejak 1982 setelah dibeli dari masyarakat melalui skema ganti rugi. Pada 2022, PT Tun Sewindu baru mengetahui bahwa sekitar 12 persen dari lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

Junirwan mengatakan bahwa kliennya telah mengajukan permohonan agar area tambak dikeluarkan dari kawasan hutan dan diberi kesempatan menyelesaikan perizinan. “Permohonan klien kami telah diterima sebagai subjek hukum dengan skema penyelesaian sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 110 A dan Pasal 110 B,” katanya.

Ia juga mengklaim pihaknya memiliki surat keterangan tanah (SKT) Camat sebagai bukti kepemilikan lahan tambak, serta menyebut pagar sudah terpasang sejak 1988 dan baru diperbarui sebulan terakhir.

Junirwan menyayangkan tindakan Yuliani yang disebutnya mengarahkan masyarakat untuk membongkar pagar.

“Dia menyuruh (membongkar pagar), ada videonya. Nanti itu berkembang karena di situ ada massa. Dia memerintahkan massa mengambil seng itu untuk dibawa pulang. Seng itu jumlahnya ribuan lembar dengan total kerugian sekitar Rp 300 juta,” katanya.

Sebelumnya, warga bersama Dinas LHK Sumut membongkar pagar yang menutupi 48 hektar kawasan hutan lindung di pesisir pantai Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (23/2/2025).

Yuliani yang turun langsung ke lokasi menegaskan bahwa kawasan hutan adalah milik negara.

“Saya langsung sama masyarakat yang membongkarnya. Alasan pembongkaran yang pertama, adanya pengaduan masyarakat. Kedua, itu kawasan hutan lindung, mana ada orang yang bisa memiliki kawasan hutan tanpa izin,” ujarnya.

Pantauan Kompas.com pada Kamis (21/2/2025) menunjukkan bahwa pagar tersebut memiliki tinggi sekitar 3 meter dan berjarak sekitar 200-300 meter dari tepi pantai. Di dekat lokasi pagar, terdapat plang yang menyatakan bahwa tanah di sekitar lokasi merupakan kawasan hutan negara.

KOMPAS.com - Selama menjalankan puasa Ramadhan 2025, muslim disunahkan untuk melaksanakan sahur.

Sahur adalah aktivitas makan dan minum yang dilakukan sebelum berpuasa dan sebelum datangnya waktu imsak.

Namun, tak jarang beberapa orang melewatkan sahur karena berbagai alasan, seperti kesiangan atau merasa cukup kuat untuk menahan lapar hingga berbuka.

Lantas, apa hukum puasa tidak sahur karena kesiangan?

Hukum puasa tidak sahur

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan muslim yang berpuasa tapi tidak sahur, maka puasanya tetap sah.

"Tidak masalah. Jelas sah," kata dia, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Anwar juga menyampaikan, berpuasa tidak sahur tidak mengurangi pahala puasa.

Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh menyampaikan, dalam menjalani ibadah puasa, hukum melaksanakan sahur adalah sunah muakkadah, yaitu sunah yang sangat dianjurkan atau lebih diutamakan.

"Sahur itu sangat dianjurkan meski hanya sesuap nasi, sepotong roti, sebutir kurma, atau seteguk air," kata dia, dikutip dari Kompas.com (2023).

Dalam hal ini, sahur bukan termasuk rukun puasa sehingga jika seseorang berpuasa tanpa sahur, maka puasanya tetap sah selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

Adapun hal-hal yang membatalkan puasa termasuk makan dan minum, melakukan hubungan badan dengan sengaja dalam rentang waktu puasa, yaitu sejak terbitnya Fajar hingga terbenamnya Matahari.

Disarankan untuk sahur

Meski tidak membatalkan puasa, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Ziyad menganjurkan muslim untuk tetap sahur selama berpuasa bulan Ramadhan 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah Hadits Riwayat Ahmad ketika sahabat Nabi Muhammad SAW mengaku kuat puasa meski tidak sahur.

Saat itu, Rasulullah menganjurkan kepada sahabatnya untuk tetap sahur meski hanya dengan seteguk air.

“Sahur itu berkah, maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat kepada orang-orang yang sahur.” (HR Ahmad).

"Jadi, sangat dianjurkan bagi setiap orang yang berpuasa untuk melakukan sahur meski seseorang merasa sudah kenyang dan kuat untuk berpuasa," ucapnya.

Sahur bisa dilakukan selama belum memasuki waktu subuh dan disunahkan untuk mengakhirinya sebelum waktu imsak.

Waktu imsak adalah 10 menit sebelum memasuki waktu Subuh.

Selama rentang 10 menit antara imsak dan azdan Subuh, muslim masih diperbolehkan untuk sahur, tapi perlu hati-hati agar tetap berhenti saat memasukin waktu Subuh.

Manfaat sahur untuk kesehatan

Menurut tinjauan medis, sahur sebelum berpuasa memiliki dampak baik bagi tubuh, yaitu menyediakan sumber energi, tenaga, dan pemulihan tenaga selama berpuasa.

Dilansir dari laman Um Surabaya, sahur juga mampu mencegah hipoglikemia, yaitu kondisi di mana kadar gula dalam tubuh berada di bawah normal.

Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UM Surabaya Ira Purnamasari mengatakan, glukosa atau gula darah merupakan sumber energi bagi tubuh yang diperoleh dari makanan berkarbohidrat, seperti asi, roti, tepung, dan kentang.

Selain dari makanan, glukosa juga diproduksi secara alami di hati.

Jika Anda melewatkan makan sahur, maka tubuh akan berisiko mengalami hipoglikemia. Kondisi ini terjadi ketika kadar gula dalam darah di bawah 70 mg/dL.

Dampak dari hipoglikemia adalah tubuh mudah lemas saat beraktivitas.

Melewatkan sahur juga dapat menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi, yang ditandai dengan gejala, seperti mudah lapar, pusing, lemas, sulit berkonsentrasi, pucat, keringat dingin, gemetar, jantung berdebar, dan penurunan kesadaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengharapkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang gugatan praperadilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 3 Maret 2025.

Gugatan ini diajukan oleh kubu Hasto Kristiyanto untuk mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan yang melibatkan eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

"Kami berharap agar teman-teman di KPK siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Pak Hasto Kristiyanto," ungkap Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Ronny menambahkan, tim hukum Sekjen PDI-P telah mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian persidangan gugatan kedua yang diajukan ke PN Jakarta Selatan. Adapun gugatan pertama sebelumnya tidak diterima oleh hakim.

"Seperti yang kita tahu bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami untuk mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan," jelas Ronny.

Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini menjelaskan, timnya melayangkan dua gugatan sekaligus terhadap KPK.

Gugatan pertama terkait status suap sesuai dengan sangkaan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Gugatan kedua berkaitan dengan kasus perintangan penyidikan yang disangkakan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Praperadilan ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP.

"Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan tim hukum, kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto," kata Ronny.

"Apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma, dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan," imbuhnya.

KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bersama para akademisi dan praktisi hukum menyoroti pentingnya sinergi antara penyidik dan penuntut umum guna mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Akademisi dan praktisi menilai, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan adanya pembaruan Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diharapkan mekanisme koordinasi antar-institusi dapat lebih terstruktur, sehingga meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI periode 2016-2020, Andrean H. Poeloengan, menilai bahwa pembaruan KUHAP harus mempertimbangkan keseimbangan antara kewenangan penyidik dan penuntut umum.

“Koordinasi yang lebih erat antara kedua pihak sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas penyelesaian perkara pidana,” ujarnya dalam seminar yang diadakan, Jumat (28/2/2025) di Jakarta.

Sementara itu, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alfitra menjelaskan bahwa sebelum adanya kekuasaan sentral yang berwenang dalam tugas peradilan, penuntutan dilakukan secara perseorangan oleh pihak yang dirugikan.

Model accusatoir murni ini, menurutnya, menyatukan proses pidana dan perdata dalam satu mekanisme.

"Penuntutan kesalahan seseorang menjadi sulit karena yang bersangkutan memperoleh kesempatan menghilangkan barang bukti. Kerap kali tuntutan pidana tidak dilakukan karena adanya rasa takut terhadap pembalasan dendam atau ketidakmampuan mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu, tuntutan pidana kemudian diserahkan kepada badan negara khusus yang disebut Openbaar Ministerie sebagai Penuntut Umum. Sejak saat itu, tuntutan pidana tidak lagi menjadi persoalan pribadi, tetapi menjadi persoalan kepentingan umum," jelas Alfitra.

Di sisi lain, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UMJ, Chairul Huda menegaskan ketidaksetujuannya terhadap gagasan yang menempatkan jaksa sebagai penuntut umum sekaligus penyidik.

Menurutnya, pemisahan tugas antara penyidik dan penuntut umum harus tetap dijaga demi memastikan adanya mekanisme check and balance dalam sistem peradilan pidana.

Chairul Huda juga menjelaskan konsep dominus litis, yang menunjukkan bahwa penuntut umum memonopoli penuntutan dan menjalankannya berdasarkan asas oportunitas. Selain itu, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menyaring perkara sebelum diajukan ke pengadilan.

"Penuntut umum perlu menyaring perkara berdasarkan klasifikasi individu dan kepentingan umum. Yang paling penting dalam proses penuntutan adalah apakah ada kepentingan umum yang harus diperjuangkan. Namanya juga penuntut umum, maka harus melihat kepentingan umum dalam setiap perkara," tegas Chairul.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa konsep dominus litis juga memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Artinya, tidak semua perkara harus dibawa ke persidangan.

"Perkara yang diajukan ke pengadilan mestinya yang memiliki bukti kuat, sehingga tidak terlalu banyak perkara yang menumpuk di pengadilan," tambahnya

KOMPAS.com - Payung Hukum terkait kenaikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru-guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara (Guru Non-ASN) dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta telah terbit.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025.

Melalui Persesjen tersebut, guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah akan memperoleh tunjangan sebesar Rp 2 juta setiap bulannya.

Nominal ini naik Rp 500.000 dari aturan sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1,5 juta.

Kriteria guru yang berhak dapat TPG

Besaran tunjangan tersebut berlaku bagi guru non-ASN penerima TPG dan atau TKG yang belum memiliki SK Inpassing atau penyetaraan.

Sementara bagi guru non-ASN yang telah memiliki SK Inpassing akan memperoleh tunjangan setara gaji pokok PNS.

Guru yang berhak memperoleh TPG dan atau TKG adalah guru non-ASN yang memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu juga harus memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG), serta aktif mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki.

Guru yang bersangkutan juga harus memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 jam per minggu.

Input dan pembaruan data guru

Guru yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan wajib menginput dan/atau memperbarui data guru melalui Dapodik secara berkala, dan guru harus memastikan data terinput dengan benar.

Kesalahan dalam penginputan data dan keterlambatan dalam memperbarui data dalam Dapodik akan berakibat tidak lancarnya proses pencairan tunjangan.

Data yang perlu diinput dan/atau diperbarui yakni data terutama mengenai nama lengkap guru, satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian.

Dalam Persesjen itu disebutkan, data guru dalam Dapodik tersebut akan disinkronisasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-TUN).

Jadwal penyaluran tunjangan guru non-ASN

Selanjutnya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) melakukan validasi sebelum dilakukan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK).

Pembayaran tunjangan guru non-ASN akan dibayarkan tiap triwulan. Berikut rinciannya jadwalnya:

1. Pembayaran triwulan I yang dimulai bulan April.
2. Pembayaran triwulan II yang dimulai bulan Juli.
3. Sedangkan pembayaran Triwulan III dimulai pada bulan Oktober.
4. Pembayaran triwulan IV dimulai pada bulan November.

Hasil validasi dan sinkronisasi data tersebut selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah melalui SIM-TUN (TPG) dan SIM-ANTUM (TKG) untuk divalidasi dan disetujui.

Apabila pemerintah daerah sudah menyetujui, Puslapdik akan menetapkan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru non-ASN untuk setiap semester melalui penerbitan SKTP dan SKTK.

Berdasarkan SKTP dan SKTK itulah, Puslapdik, membayarkan/penyalurkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru Non-ASN setiap tiga bulan (triwulan) langsung ke rekening guru.

Untuk membaca lebih lengkap terkait petunjuk teknik pengelolaan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus guru non-ASN bisa melalui tautan ini.

KOMPAS.com - Kuasa hukum Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, Yunihar Arsyad, menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, terkait kesiapan kliennya membayar denda Rp 48 miliar.

Yunihar menilai pernyataan tersebut tidak tepat karena pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai sanksi tersebut.

“Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tugas dan fungsi beliau,” kata Yunihar kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Yunihar, hingga saat ini Arsin, yang masih berada dalam tahanan, belum menerima pemberitahuan resmi terkait sanksi yang dikenakan. Pihaknya justru mengetahui informasi tersebut melalui pemberitaan di media.

“Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa apabila pemberitahuan resmi telah diterima, pihaknya akan segera mendiskusikan langkah hukum yang akan diambil bersama Arsin.

“Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan,” tutur Yunihar.

Menteri KKP: Arsin dan T bertanggung jawab atas pagar laut

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut Arsin dan seorang perangkat desa berinisial T sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa,” kata Sakti.

Menteri KKP juga menyatakan bahwa keduanya telah dijatuhi sanksi administrasi berupa denda Rp 48 miliar.

“Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh pihak Arsin. Yunihar menegaskan bahwa hingga kini kliennya belum menerima pemberitahuan resmi terkait denda tersebut. Ia juga membantah klaim bahwa Arsin telah menyatakan kesediaannya untuk membayar.

“Tidak ada, sekalipun klien kami dalam tahanan, kan ada kami, penasihat hukumnya,” kata Yunihar.

Yunihar juga menyampaikan bahwa jika nantinya ada pemberitahuan resmi, pihaknya akan mengkajinya lebih lanjut sebelum mengambil langkah hukum.

“Jika sudah kami terima, kami akan mengkaji untuk upaya hukum klien kami,” tegasnya.

Ajukan penangguhan penahanan

Di sisi lain, Arsin telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Bareskrim Polri. Yunihar berharap penyidik dapat mempertimbangkan permohonan tersebut.

“Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan, semoga dipertimbangkan penyidik untuk dikabulkan,” katanya.

Menurut Yunihar, alasan utama permohonan ini adalah agar Arsin dapat menjalani bulan Ramadan bersama keluarganya di rumah.

“Bisa menikmati Ramadan di rumah bersama keluarga, itu kalau dikabulkan,” ujarnya.

Saat ini, Arsin masih ditahan di Mabes Polri. Yunihar juga meminta doa agar kliennya tetap sehat dan kuat dalam menghadapi proses hukum. “

Kita doakan semoga beliau selalu sehat, sabar, dan ikhlas menjalani cobaan dan ujian hidupnya, semoga ada hikmah baik baginya di kemudian hari,” tambahnya.

Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB-SHM terkait pembangunan pagar laut di wilayah Tangerang.

Arsin resmi ditahan bersama tiga tersangka lain, yakni Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

“Berdasarkan gelar internal kami, kepada empat tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Senin (24/2/2025).

Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Intan Afrida Rafni, Acep Nazmudin | Editor: Robertus Belarminus, Ihsanuddin)

JAYAPURA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Operasi Damai Kartenz terus mengejar pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yahukimo, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang kabur dari Lapas Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Kepala Satgas Satgas Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengaku telah menerjunkan personelnya untuk mengejar Penihas.

"Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menyatakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo, kabur dari Lapas Wamena sejak Selasa (25/2/2025)," kata Faizal di Jayapura, Sabtu (1/3/2025), seperti dikutip Antara.

Faizal mengatakan, personel yang dikerahkan akan terus mengejar sampai Penihas Heluka ditangkap kembali.

Faizal menjelaskan, Penihas Heluka kabur dari Lapas Wamena bersama enam tahanan lain. Satu tahanan, berinisial WK (28), berhasil ditangkap lagi. Sedangkan enam lainnya, termasuk Penihas melarikan diri.

Para tahanan yang sampai saat ini masih kabur itu yakni Ariel Sonyap alias Koroway bin Sonyap (31), Ferly Wesabla (21), Sergius Asso (20), Rio Elopere (22), dan Nelkz Heluka (24).

Mereka kabur dengan membobol pagar di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong. Mereka lantas memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri.

Penihas Heluka ditangkap pada 19 Mei 2023 karena terlibat dalam pembunuhan terhadap aparat keamanan. Pada 7 Februari 2024, ia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wamena.

PADA tulisan saya sebelumnya, “Danantara, antara Pengorbanan Rakyat dan Ambisi Pemimpin”, saya menyampaikan pada paragraf terakhir bahwa tantangan keterbukaan (transparansi) berupa bagaimana pemerintah menjelaskan keberadaan dan tujuan Danantara kepada masyarakat, serta menjelaskan bagaimana penggunaan dana investasi pemerintah yang berasal dari efisiensi APBN di Danantara.

Sedangkan tantangan akuntabilitas berupa bagaimana kedudukan dan pertanggungjawaban Danantara ditinjau dari segi hukum keuangan negara, siapa yang berwenang melakukan audit, apakah BPK atau KAP, serta jika terjadi kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, apakah diproses sesuai UU Tipikor.

Kemudian beberapa hari berikutnya terdapat penulis lain yang menduga kondisi “Ironi Danantara” kemungkinan tidak dapat diaudit oleh BPK dan tidak tersentuh KPK.

Saya kira berlebihan jika memandang Danantara tidak akan diaudit auditor eksternal dan tersentuh hukum.

Praktik yang terjadi pada “Kekayaan Negara Dipisahkan” pada BUMN, bahkan status penyertaan modal negara (PMN) sekalipun, tetap saja harus diaudit, meskipun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Nantinya hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) akan disupervisi oleh BPK sebagai satu-satunya lembaga audit eksternal yang berwenang mengaudit seluruh lingkup atau domain keuangan negara yang ditentukan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003.

Lingkup keuangan negara dalam pasal 2 UU Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003) sangat luas, hingga kekayaan yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan pemerintah (pasal 2 huruf i UU Keuangan Negara).

Badan-badan independen sekalipun seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya dalam pengelolaan kekayaannya tunduk pada ketentuan UU Keuangan Negara.

Badan-badan yang dibentuk dengan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah adalah badan yang dibentuk dengan fasilitas negara.

Badan tersebut tidak akan berdiri jika tidak didirikan oleh perundang-undangan. Perundang-undangan pembentuk badan tersebut adalah bentuk fasilitas dari pemerintah. Termasuk BUMN dan Danantara yang dibentuk dengan UU BUMN yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2025).

Apalagi Danantara sebagiannya berupa investasi pemerintah, baik menggunakan mekanisme kekayaan dipisahkan (KND) maupun penyertaan modal negara (PMN).

Sehingga merupakan lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara.

Konsolidasi kekayaan BUMN di bawah Danantara juga merupakan kekayaan dipisahkan sebagaimana statusnya pada awalnya saat pendirian BUMN yang digabungkan dalam superholding Danantara.

Laporan keuangan BUMN dan anak perusahaannya menjadi suplemen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sehingga, Danantara sebagai superholding BUMN merupakan BUMN juga. Dengan demikian, pelaporan keuangan, audit, dan pertanggungjawaban di depan hukum juga sama.

Soal pertanggungjawaban di depan hukum ini, ada satu hal yang mengganjal, yaitu prinsip business judgement rule, yang diadopsi di UU Nomor 1 Tahun 2025 atau UU BUMN perubahan ketiga.

Prinsip tersebut seolah menjadi pembebas bagi dewan direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas dari tuntutan hukum.

Sepanjang dewan direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas mampu membuktikan bahwa kerugian yang dialami perusahaan tidak membawa keuntungan pribadi serta telah melalui keputusan bisnis yang profesional, maka dibebaskan dari persoalan delik pidana korupsi dan persoalan pertanggungjawaban di depan RUPS.

Bahkan sebelumnya pernah terjadi Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Karen Agustiawan, Mantan Dirut PT Pertamina (Persero), dan dinyatakan bebas dengan pertimbangan hakim mengutip prinsip business judgement rule. Padahal saat itu, prinsip tersebut belum diadopsi oleh UU BUMN.

Audit Danantara

Kita kembali ke soal audit Danantara. Lantas siapa yang menunjuk Kantor Akuntan Publik? Komite audit menunjuk KAP yang mengaudit BUMN. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris, dan dewan komisaris ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah melalui RUPS.

Apakah BPK dapat mengambil alih audit terhadap BUMN? Sesuai UU Keuangan Negara, BPK bisa mengambil alih audit terhadap BUMN, apabila BPK tidak meyakini integritas kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh komite audit.

Semua pertanyaan tersebut, terjawab di UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa Danantara termasuk keuangan negara. Sehingga tidak akan bisa lepas dari semua hal yang mengatur keuangan negara termasuk soal audit.

Sengketa antara BPK dan Mahkamah Agung pun soal biaya perkara, akhirnya Mahkamah Agung berbesar hati untuk mempersilakan BPK mengaudit biaya perkara.

BPK memandang biaya perkara adalah domain keuangan negara sesuai UU Keuangan Negara, sehingga harus diaudit oleh BPK.

Soal sengketa kelembagaan, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, semua sengketa kelembagaan diselesaikan oleh presiden.

Sehingga apabila suatu saat Danantara pun bersengketa dengan BPK atau Kementerian BUMN ataupun Kementerian Keuangan, akan diselesaikan di meja presiden.

Sepanjang itikad baik presiden masih bisa diharapkan, maka Danantara masih dapat dikendalikan sesuai undang-undang.

Danantara tersentuh hukum pidana korupsi

Dalam konteks tindak pidana korupsi, domainnya malah diperluas lagi oleh UU Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001), yaitu UU Tipikor memperluas kerugian tidak hanya pada domain keuangan negara, tapi dapat juga pada domain perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sehingga kerugian perekonomian negara dapat dimasukkan dalam unsur tindak pidana korupsi, sepanjang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Oleh karena itu, kekhawatiran banyak pihak bahwa Danantara tidak dapat diaudit dan tidak tersentuh hukum rasa-rasanya harus direduksi.

Kita tetap optimistis Danantara bisa diaudit oleh BPK dan tersentuh hukum tindak pidana korupsi.

Apalagi Danantara membentuk susunan pengawasan dan pengendalian yang cukup baik, dengan dibentuknya dewan pengawas yang memasukkan semua elemen masyarakat termasuk mantan presiden. Semoga masih ada banyak harapan baik di negara ini.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menyebut pihaknya bakal mendiskusikan langkah hukum yang akan diambil setelah menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait denda Rp 48 miliar.

Namun, hingga saat ini, Arsin yang berada dalam tahanan disebut belum mendapatkan informasi resmi apa pun terkait perkara tersebut.

"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan," kata Yunihar, kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Pihaknya baru mengetahui perkembangan terbaru mengenai kasus ini dari pemberitaan di media, bukan dari pihak yang berwenang.

"Sampai hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita," kata dia.

Oleh sebab itu, terkait pernyataan yang menyebut kliennya siap untuk membayar denda Rp 48 miliar itu dinilai tidak benar.

Namun, pihaknya menghormati kewenangan KKP dalam menangani perkara ini.

"Pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dan anak buahnya yang berinisial T terbukti sebagai pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini diungkap Sakti saat memaparkan hasil investigasi soal pemilik pagar laut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Sakti, dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Sakti mengatakan, kedua pelaku disanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

Menurut dia, Arsin dan T juga sudah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menyatakan bahwa kliennya belum menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait denda Rp 48 Miliar.

Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin mendapat denda Rp 48 miliar karena membuat pagar laut di perairan Tangerang, Banten

Menurut Yunihar, hingga saat ini, pihaknya hanya mengetahui informasi terbaru mengenai kasus tersebut dari pemberitaan di media, bukan dari pemberitahuan resmi pemerintah.

"Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita," ujar Yunihar kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Oleh karena itu, menurut Yunihar, pernyataan yang menyebut kliennya siap untuk membayar denda Rp 48 Miliar itu dinilai tidak benar.

"Pernyataan Menteri KP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau," katanya.

Lebih lanjut, Yunihar menegaskan bahwa pihaknya baru akan mengambil langkah hukum setelah menerima pemberitahuan resmi dari KKP.

Dia juga memastikan bahwa setiap perkembangan kasus akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Arsin, yang saat ini masih berada dalam tahanan.

"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa Arsin dan anak buahnya yang berinisial T terbukti sebagai pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini diungkap Sakti saat memaparkan hasil investigasi soal pemilik pagar laut dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Sakti.

Dia mengatakan, kedua pelaku disanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

Dalam kesempatan itu, Sakti juga menyebut bahwa Arsin dan T juga sudah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut.

"Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu, kemudian juga ada pernyataan," ujarnya.

Sakti menjelaskan bahwa keterlibatan dua pelaku terkait pagar laut Tangerang diungkap setelah melalui proses yang panjang.

Saat ditanya soal adanya dalang di balik Kades Kohod, Sakti mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media," katanya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilainya tidak tepat terkait kesiapan kliennya untuk membayar denda Rp 48 miliar.

Yunihar menilai, pernyataan tersebut keliru dan mengaku pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai perkara tersebut.

"Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau," ujar Yunihar, kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Yunihar, kliennya, Arsin, yang saat ini berada dalam tahanan, belum mendapatkan informasi resmi terkait pernyataan yang disampaikan Menteri KKP.

Pihaknya justru mengetahui perkembangan tersebut dari pemberitaan di media.

"Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita," kata Yunihar.

Ia menegaskan bahwa apabila pemberitahuan resmi telah diterima, pihaknya akan segera mendiskusikan langkah hukum yang akan diambil bersama kliennya.

"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan," tutur Yunihar.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dan anak buahnya yang berinisial T terbukti sebagai pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini diungkap Sakti saat memaparkan hasil investigasi soal pemilik pagar laut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Sakti, dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Sakti mengatakan, kedua pelaku disanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

Menurut dia, Arsin dan T juga sudah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut.

"Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, angkat bicara soal polemik antara PT Pertamina Patra Niaga dan Kejaksaan Agung yang saling bantah terkait dugaan isu Pertamax oplosan.

Bambang menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Dia pun meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi sebelum ada hasil penyelidikan resmi yang membuktikannya.

"Bagi kami, kita hormati proses hukum. Dan ini kan Kejaksaan Agung tengah melakukan pendalaman. Nah, kita tentu biarkan proses ini berjalan," ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (28/2/2025).

"Karena terus terang, apa yang terjadi kan kita jangan menduga-duga. Biar proses yang memang menjadi bagian dari penyidikan menjalankan tugasnya, sehingga kita akan nanti (mengetahui) seterang-terangnya seperti apa," lanjutnya.

Menurut Bambang, saat ini yang terpenting adalah memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan, tanpa adanya spekulasi yang dapat memperkeruh situasi atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Bambang juga menekankan bahwa Komisi XII DPR akan tetap fokus pada aspek ketersediaan dan kualitas bahan bakar yang beredar di masyarakat.

"Saya pikir tidak perlu meng-counter atau mengomentari proses hukum yang sedang berjalan. Yang kami ingin pastikan adalah ketersediaan, penyaluran, dan kemudian kualitas itu terjaga," tegasnya.

“Yang jelas bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan rasa tenang. Jangan pula nanti menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax.

Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.

“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi RON 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).

“Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/2/2025), PT Pertamina Patra Niaga menanggapi mencuatnya isu Pertamax oplosan usai kasus korupsi itu di perusahaannya terungkap.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan tidak ada praktik pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam proses pengadaan dan distribusi BBM.

“Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, izin kami memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya soal kualitas BBM RON 90 dan RON 92,” kata Ega dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu.

“Kami berkomitmen dan kami berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92, yang RON 90 sesuai dengan RON 90,” sambungnya.

Namun, Ega mengakui adanya proses tambahan aditif pada BBM jenis Pertamax.

Hanya saja, dia menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti terjadi pengoplosan dengan Pertalite.

“Di Patra Niaga, kita terima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax, kita tambahan aditif. Jadi, di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna,” katanya.

Menurut Ega, proses ini merupakan praktik umum dalam industri minyak untuk meningkatkan kualitas produk.

“Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang umum dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Ketika kita menambahkan proses blending ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai daripada produk tersebut,” ujarnya.

Beberapa jam setelah rapat selesai, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung membantah pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang mengeklaim bahwa tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite.

"Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 (Pertalite) atau di bawahnya 88 di-blending dengan 92 (Pertamax). Jadi RON dengan RON sebagaimana yang sampaikan tadi," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, di Kantor Kejagung, Rabu (26/2/2025).

Abdul Qohar menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti.

Dugaan pengoplosan itu pun ditemukan berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik.

“Jadi hasil penyidikan, tadi saya sampaikan itu. RON 90 atau di bawahnya itu tadi fakta yang ada, dari keterangan saksi RON 88 di-blending dengan 92. Dan dipasarkan seharga 92," katanya.

Untuk memperkuat alat bukti yang dimiliki, Kejagung pun akan meminta ahli untuk meneliti temuan-temuan tersebut.

“Nanti ahli yang meneliti. Tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu," ujar Qohar.