REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebagai lingkungan kerja yang masuk dalam industri Obyek Vital Strategis dibawah Holding BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Defend ID, karyawan PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia / DI (Persero) harus memahami mengenai bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme. Ini sebagai upaya agar karyawan PT Pindad dan PT DI dapat menangkal secara dini terhadap potensi gejala gejala ancaman terorisme di lingkungan kerjanya.

“Seperti kita ketahui bahwa PT Pindad dan PT DI ini adalah masuk dalam Objek Vital Strategis yang harus selalu dijaga terkait dengan sistem keamanannya, sistem keamanan objek vital, kemudian juga bagaimana para pegawai yang mempunyai tugas risiko tinggi ini aman dari potensi-potensi intoleransi dan radikalisme,” ujar Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Mayjen TNI Roedy Widodo, saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di lingkungan Holding BUMN Defend ID bagi keryawan PT Pindad dan PT DI.

Acara yang dihadiri jajaran Direksi dan level, Kepala Divisi, General Manager, dan Junior Manager dan para karyawan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan PT Pindad dan di Auditorium BJ Habibie PT DI, Bandung pada Selasa (19/11/2024) pagi dan sore.

Dikatakan Deputi I BNPT, karyawan PT Pindad dan PT DI ini dirasa sangat penting untuk mendapatkan pembekalan ini termasuk penguatan Wawasan Kebangsaan, dikarenakan karyawan PT Pindad dan PT DI ini adalah awak-awak yang sangat strategis di bidang industri strategis yang sehari harinya dalam rangka mengelola ataupun juga membuat peralatan-peralatan pertahanan yang strategis untuk pertahanan keamanan bangsa ini.

"Karena ancaman itu bisa timbul dari dalam dan dari luar. Yang dari luar tentunya indikasi-indikasi potensi ancaman gangguan dari luar perlu dibenahi ataupun dilakukan assessment terhadap sistem keamanan. Sedangkan yang dari dalam mungkin perlu dilakukan assasment juga kepada para pegawai yang mempunyai tugas khusus di PT Pindad dan PT DI ini," ujar alumni Akmil tahun 1990 ini.

Menurutnya, hal ini perlu diakukan karena karyawan PT Pindad dan PT DI ini mempunyai tugas yang berprioritas tinggi dan sangat sangat berpengaruh terhadap keamanan maupun suatu efek dari potensi-potensi intoleransi, radikalisme dan terorisme yang bisa saja terjadi sewaktu waktiu bilamana mereka lengah.

“Maka dari itu kita perlu melakukan pembekalan, kita lakukan sosialisasi agar secara internal maupun eksternal terbebas dari segala potensi ancaman gangguan hambatan dan juga tantangan yang ada,” ujar mantan Dandim 0603/Lebak ini.

Di dua Perusahaan tersebut Deputi I BNPT menekankan mengenai tentang pentingnya definisi atau pengertian intoleransi, radikalisme dan juga terorisme serta bagaimana ciri-cirinya, hal-hal apa yang perlu diwaspadai dan pentingnya wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan nasional yang tangguh untuk Indonesia

“Ini agar terjadi peningkatan kesadaran, baik mulai dari kesadaran individu untuk meningkatkan ketahanan individu, kemudian kesadaran publik ataupun keluarga, untuk meningkatkan ketahanan publik ataupun keluarga dan kesadaran nasional dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan nasional. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan, melakukan pendeteksian dan penangkalan secara dini terhadap potensi yang ada yang akan terjadi kemudian,” ujarnya.

Dengan pembekalan ini dirinya berharap para karyawan PT Pindadn dan PT DI ini menjadi tangguh dan bisa untuk melakukan pendeteksian secara dini, melakukan penangkalan dan juga melakukan pencegahan.

“Ini sebagai upaya untuk membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan tangguh terhadap segera potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan,” katanya mengakhiri.

Sementara itu Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengungkapkan bahwa, sebagai Perusahaan yang memproduksi peralatan-peralatan yang strategis alat peralatan pertahanan dan keamanan, maka perlu bagi pihaknya untuk membekali karyawannya dari berbagai potensi ancaman terorisme.

“Dengan jumlah karyawan yang relatif cukup banyak kurang lebih hampir 2.500-an yang tersebar di Pindad Bandung maupun di Malang tentunya kami sangat memerlukan pemahaman-pemahaman atau sosialisasi seperti yang akan disampaikan oleh BNPT. Karena kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa dikatakan unsur-unsur radikalisme yang masuk,” ucap Abraham Mose.

Dirinya mendorong ke semua karyawan yang hadir untuk bisa memahami dan menyebarluaskan ke materi yang disampikan BNPT untuk ditularkan ke bawahan, ditularkan ke keluarga bahwa inilah pemahaman pemahaman intoleransi, radikalisme yang dianggap menyalahi dan perlunya karyawan menjaga bersama keutuhan NKRI

“Mudah-mudahan pemahaman-pemahaman yang disampaikan Deputi I BNPT ini dapat implementasikan dan berbuah hasil yang baik buat seluruh karyawan Pindad,” ujarnya mengakhiri.

Sementara itu Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT DI, Megy Sismadani mengatakan bahwa, radikalisme dan terorisme merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam kedaulatan ideologi bangsa dan keamanan negara serta merusak mental generasi muda.

“Terhadap tindak terorisme ini kita harus berhati-hati ketika menerima dan proses informasi yang didapatkan terutama informasi yang berkaitan dengan penyebaran ideologi ekstrim yang dapat membahayakan keamanan nasional,” ujarnya.

Dirinya berharap sosialisasi yang diberikan BNPT ini dapat dipahami oleh seluruh karyawan yang hadir baik offline maupun online dan dapat disebarluaskan kepada seluruh saudara dan rekan-rekan lainnya dan memberikan pemahaman bahwa melawan teroris adalah menyelamatkan peradaban yaitu dengan tidak mudah terhasut oleh paham radikal yang berujung pada tindak terorisme

“Nanti kami akan sampaikan sharing terkait materi-materi dari BNPT dan kami akan terus me-refresh mengingatkan kepada karyawan terkait bagaimana untuk menghindari terorisme intoleransi dan mengingatkan karyawan untuk mengetahui ciri-ciri barangkali ada keluarga atau tetangga yang terpapar untuk segera melaporkan kepada pihak terkait,” ujar Megy mengakhiri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah melakukan langkah proaktif untuk memberikan perlindungan kepada warga Desa Cinta Adil Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Mereka menjadi korban penyerangan anggota TNI Batalyon Armed 2/Kilap Sumagan.

Peristiwa itu menewaskan seorang pria berinisial RB (61 tahun). Namun belum ada korban yang mengajukan perlindungan ke LPSK.

"Tim LPSK yang melakukan Langkah proaktif hingga kini belum mendeteksi adanya ancaman dari pihak tertentu terhadap para korban dan keluarga," kata Ketua LPSK Achmadi, Sabtu (16/11/2024).

LPSK sudah menyampaikan kepada keluarga RB mengenai program perlindungan berikut mekanisme permohonannya.

“Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban belum ingin mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK karena masih dalam suasana berduka,” kata Achmadi.

Selain itu, LPSK sampai saat ini memastikan belum adanya ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang terafiliasi dengan peristiwa penyerangan tersebut.

“LPSK masih menunggu pengajuan permohonan perlindungan dari mereka (korban dan keluarga),” ujar Achmadi.

Sebelumnya, Tim LPSK dari Kantor Perwakilan Medan sudah melakukan penjangkauan ke lokasi pada 13 November 2024 dan melakukan koordinasi dengan Kapolsek Biru-Biru. Dari penjangkauan yang dilakukan, diperoleh informasi sebanyak 10 warga mengalami luka berat dan ringan. Korban dirawat di RS Sembiring dan RS Putri Hijau dengan biaya ditanggung Kodam I BB. Tersisa 3 orang yang masih dirawat, sementara korban lainnya sudah kembali ke kediaman masing-masing.

"Khusus bagi korban yang menderita luka-luka, langkah proaktif LPSK terus berkoordinasi dengan Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan dan pihak rumah sakit," ujar Achmadi.

LPSK juga berkomunikasi dengan kepala desa dalam menjangkau seluruh korban serta melakukan wawancara dan penggalian informasi. Perlindungan melalui upaya proaktif ini dilakukan LPSK sebagaimana Pasal 29 ayat 2 UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan," ujar Achmadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka pintu lebar-lebar bagi saksi kasus judi online (judol) untuk meminta perlindungan. Sebab keterangan mereka diharapkan dapat membongkar perkara judol.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo atas pengungkapan kasus judol yang menjerat oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). "LPSK siap memberikan perlindungan jika ada saksi maupun pelaku yang berniat menjadi justice collaborator (saksi pelaku)," kata Antonius di Jakarta pada Kamis (14/11/2024).

Antonius meyakini peran Saksi Pelaku akan sangat membantu tugas penyidik untuk mengungkap aktor besar di belakang kasus judol. Saksi Pelaku dimaksud bisa berasal dari pegawai Komdigi sendiri untuk kasus yang baru saja diungkap pihak kepolisian.

Namun, Antonius menyebut tidak tertutup kemungkinan Saksi Pelaku adalah para pegawai judol yang telah tertangkap sebelumnya, dan mau membantu penegak hukum. "Caranya dengan memberikan keterangan untuk mengungkap bandar besar dari judi online," ujar Antonius.

Secara kewenangan, Antonius menjelaskan LPSK diberi mandat untuk melindungi saksi/ korban. Salah satunya dengan memberi hak kerahasiaan identitas. Kerahasiaan identitas merupakan cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi.

"Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di Rumah Aman," ujar Antonius.

Merahasiakan identitas saksi, sampai saat ini, diakui Antonius, masih menjadi “pekerjaan rumah” bersama para Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membangun kesamaan pemahaman. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan.

Maka, Antonius berpesan, regulasi mengenai kerahasiaan identitas harusnya diperluas tidak hanya saksi/korban yang berhubungan dengan anak dan kasus terorisme namun juga saksi/ korban tindak pidana yang masif dan merugikan banyak orang.

“Sudah saatnya APH serempak dapat melindungi kerahasiaan saksi yang mengungkap kasus,” ucap Antonius.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan penonaktifan terhadap sebelas pegawai yang telah ditahan oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online (judol). Keputusan ini diklaim langkah awal dari Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi.

Pasca mencuatnya kasus ini, Kemkomdigi memelototi transaksi pegawainya guna mencegah keterlibatan dalam judol. Guna menunjang pengawasan ini, Kemkomdigi bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberantasan judol. Rizky Suryarandika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra merespons keterangan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perkara Sisminbakum pada 2010.

"Keterangan Boyamin di Mahkamah Konstitusi itu ada benarnya, namun ada pula salahnya. Bahwa saya ditetapkan tersangka oleh Kejagung yang dipimpin Jaksa Agung Hendarman Supandji, itu betul adanya," kata Yusril kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).

Ketika dinyatakan sebagai tersangka, Yusril mempersoalkan keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Yusril lantas melakukan pengujian materiil atas UU Kejaksaan ke MK tentang masa jabatan Jaksa Agung. Yusril menilai Jaksa Agung Hendarman telah habis masa jabatannya bersamaan dengan habisnya masa jabatan Presiden SBY periode pertama bersamaan dengan seluruh anggota Kabinet.

Dalam masa jabatan Presiden SBY yang kedua, Hendarman tidak pernah diangkat dengan Keppres baru sebagai Jaksa Agung dan juga tidak pernah dilantik. Dengan demikian saya berpendapat Hendarman bukanlah Jaksa Agung dan tidak sah bertindak sebagai Jaksa Agung.

"Karena jaksa itu merupakan suatu kesatuan, maka ketika Jaksa Agungnya tidak sah, maka segala keputusan seluruh jajarannya juga adalah tidak sah, termasuk menetapkan saya sebagai tersangka tindak pidana," ujar Yusril.

Persoalan sah tidaknya Jaksa Agung itu dibawa Yusril ke MK untuk menguji berapa lama masa jabatan Jaksa Agung. MK memutuskan Yusril mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara. MK mengabulkan sebagian permohonan Yusril. Yaitu jabatan Jaksa Agung adalah lima tahun, diangkat dan diberhentikan bersamaan dengan berakhirnya jabatan seluruh anggota Kabinet.

"Konsekuensinya, jabatan Hendarman sudah berakhir tanggal 20 Oktober 2009 bersamaan dengan berakhirnya jabatan Presiden SBY," ujar Yusril.

Namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Boyamin Saiman, MK menolak permohonan Yusril untuk menyatakan penetapannya sebagai tersangka adalah tidak sah. Putusan MK yang saat itu dipimpin Mahfud MD tidak berlaku retroaktif, tetapi berlaku sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

"Maka, segala tindakan dan putusan Hendarman sebelum adanya Putusan MK tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Maka penetapan saya sebagai tersangka tetap sah. Jadi tidak benar apa yang dikatakan Boyamin saya 'lolos' dari status sebagai tersangka akibat ketidaksahan Jaksa Agung," ujar Yusril.

Perkara Sisminbakum jalan terus di pengadilan, meski Hendarman diberhentikan Presiden SBY sebagai tindak lanjut Putusan MK dan digantikan oleh Basrief Arief. Perkembangan selanjutnya adalah Mahkamah Agung (dalam putusan tingkat kasasi) menyatakan kasus Sisminbakum bukanlah korupsi. Perbuatan yang didakwakan kepada Prof Romli Atmasasmita dkk memang ada, tetapi bukan tindak pidana. Sehingga MA melepaskan Prof Romli dkk dari segala tuntutan hukum (onslag).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengajukan program Rp 100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal HAM sehingga institusinya memerlukan anggaran sekitar Rp 8,3 triliun. Angka itu diambil dengan perkiraan jumlah desa mencapai 83 ribu lebih.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di perdesaan, kami siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp 8,3 triliun," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik, jumlah desa atau kelurahan menurut provinsi pada 2023 mencapai 83.971 lokasi. Data tersebut terakhir diperbarui pada Februari 2024.

Pigai mengatakan, sudah memiliki tim di lapangan sebanyak 1.007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program HAM agar langsung menyentuh masyarakat. "Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah," katanya.

Mantan komisioner Komnas HAM tersebut juga mengajukan penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Penambahan tersebut merupakan imbas dari perubahan struktur dan organisasi kementerian.

Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian HAM bertambah 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang sehingga membutuhkan sekitar Rp 1 triliun untuk gaji dan tunjangan. Pigai menjelaskan, untuk program Rp 100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian HAM sudah membutuhkan lebih dari Rp 9 triliun.

"Belum lagi untuk program-program yang lebih dari 100-200 program saya siapkan. Kalau pimpinan (DPR) berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," kata Pigai. Oleh karena itu, menurut dia, usulan penambahan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM adalah hal yang realistis.

Sebelumnya, Menham Natalius Pigai mengungkapkan ,akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik. Mantan anggota Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp 20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Hal itu tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Adapun anggaran Kementerian HAM pada 2024 adalah sebesar Rp 64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sebelum dipecah menjadi tiga kementerian teknis dan satu kementerian koordinator.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto mengatakan, PT Pindad (Persero) ditargetkan pemerintah untuk memproduksi 5.000 unit mobil Maung dalam 100 hari kerja. Menurut dia, mobil tersebut bakal menjadi kendaraan dinas pejabat Kabinet Merah Putih hingga eselon satu di instansi pemerintah.

"Untuk program itu (produksi) 10 ribu ke depan. Untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut," kata Putranto setelah menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan, mobil yang semula merupakan kendaraan taktis untuk prajurit itu kini sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 70 persen. "Yang 30 persen itu (komponen) dari Korea, Mercy (Mercedes), SsangYong, kerangka dasar, mesin, sama kerangka," kata Anto.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, anggota kabinet akan menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (Persero). Dia menjelaskan, semangat yang ingin digelorakan Presiden Prabowo Subianto adalah Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Sejumlah menteri pun ramai-ramai menyatakan siap jika diperintahkan menggunakan Pindad Maung untuk aktivitas dinas sehari-hari, mulai dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Islam dan Pancasila Universitas Muhammadiyah Jakarta (PSIP UMJ) bersama Matsushita Gobel Foundation menggelar Launching serta Bedah Buku karya Nasihin Masha berjudul "PRAKSIS PANCASILA: Pengamalan Ideologi di Perusahaan Gobel" pada Kamis, (24/10/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kasman Singodimedjo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Rektor UMJ Prof. Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si., Yudi Latif, Ph.D., dan Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D.

Dekan FISIP UMJ Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan, bedah buku tersebut menjadi suatu kebanggaan dan menjadi pengayaan bagi para dosen serta mahasiswa.

Ia berharap, mahasiswa FISIP UMJ dapat berkunjung ke perusahaan Gobel agar mengetahui lebih jauh terkait indikator-indikator pengamalan Pancasila di suatu perusahaan atau institusi.

Sementara itu, Anggota DPR RI sekaligus Penerus Grup Gobel Dr. (H.C.) Rachmad Gobel mengatakan buku yang ditulis Nasihin menjelaskan pengamalan-pengamalan Pancasila yang dilakukan Perusahaan Globel dalam menjabarkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan setiap harinya.

"Bagi saya, Pancasila adalah bagaimana melibatkan masyarakat, baik karyawan, pedagang, petani dan sebagainya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya saat diwawancara awak media seusai menjadi Keynote Speech.

Ia mengutarakan, pekerja juga harus mendapatkan pendidikan dan pemahaman terkait pentingnya menguasi teknologi, disiplin, dedikasi, komitmen, integritas dan sebagainya agar bisa bersaing di berbagai kondisi.

Menurutnya, perusahaan dan SDM perlu menguasai teknologi agar dapat melakukan tindakan tepat ketika terjadi kondisi genting seperti perang.

Ia berharap, buku tersebut dapat memotivasi anak-anak muda yang hidup di era globalisasi agar tidak lupa dengan nilai-nilai Pancasila. "Kalau kita lupa, maka negara besar ini akan semakin lemah," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ma'mun menyatakan buku ini memiliki pesan-pesan substansif yang mencoba untuk menghadirkan nilai-nilai Pancasila pada wilayah praktik.

Menurutnya, buku tersebut dapat menjadi tamparan bagi elite politik Indonesia yang selama ini menjadikan Pancasila sebatas jargon yang hanya didiskusikan saja. Sementara dalam penerapan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa hasilnya nihil atau gagal.

Ma'mun berharap, mahasiswa UMJ dapat banyak belajar dari Dr. Thayeb Mohammad Gobel selaku pendiri dari National Gobel dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di perusahaannya.

Bedah Buku yang dipandu oleh Direktur PSIP UMJ. Djoni Gunanto, M.Si., ini turut dihadiri Nasihin Masha, Gubenur Akademi Bela Negara Partai NasDem IGK Manila, pimpinan dan dosen FISIP UMJ, serta tamu undangan lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik M Qodari menjelaskan proses penunjukannya sebagai wakil Kepala Staf Presiden (KSP). Qodari menerangkan, ia dikabari tim Presiden Prabowo Subianto untuk datang dalam acara pembekalan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pekan lalu.

Setelah itu, Qodari mengaku, menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan menjadi wakil KSP. "Setelah itu, tadi malam diumumkan dan hari ini adapelantikan," kata Qodari di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Qodari mengaku, belum berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KSP Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto. Karena itu, ia bakal lapor lebih dulu ke KSP terkait tugas yang akan diembannya. Karena itu, ia ingin agar koordinasi dan sinkronisasi ditingkatkan agar kinerja Kantor Staf Presiden bisa meningkat,

"Saya intinya belum ketemu dan komunikasi dengan Pak Kepala. Saya sementara enggak... Pak Prabowo target banyak. Saya lapor dulu dengan Pak Kepala, saya belum ketemu, nanti dilihat ada perubahan-perubahan," kata Qodari.

Sebelumnya, Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menunjuk Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai kepala staf kepresidenan (KSP). Selain itu, Prabowo juga mengangkat pengamat politik M Qodari sebagai wakil KSP. "M Qodari," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Ahad (20/10/2024) malam WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menunjuk Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai kepala staf kepresidenan (KSP). Selain itu, Prabowo juga mengangkat pengamat politik M Qodari sebagai wakil KSP. "M Qodari," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Ahad (20/10/2024) malam WIB.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa Erick Thohir tetap menjabat menteri BUMN. Erick adalah menteri BUMN periode 2019-2024. Erick bakal mengemban jabatan yang sama periode 2024-2029. "Menteri BUMN, Erick Thohir," ucap Erick memberi gestur hormat kepada Prabowo saat namanya dipanggil.

Sementara itu, Presiden Prabowo membuat keputusan mengejutkan. Prabowo mengangkat Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menjadi sekretaris kabinet (seskab). "Teddy Indra Wijaya, sekretaris kabinet," kata Prabowo

Prabowo saat mengumumkan susunan kabinetnya didampingi Wapres ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. "Kami beri nama kabinet ini, Kabinet Merah Putih," kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menunjuk Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai kepala staf kepresidenan (KSP). Selain itu, Prabowo juga mengangkat pengamat politik M Qodari sebagai wakil KSP. "M Qodari," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Ahad (20/10/2024) malam WIB.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa Erick Thohir tetap menjabat menteri BUMN. Erick adalah menteri BUMN periode 2019-2024. Erick bakal mengemban jabatan yang sama periode 2024-2029. "Menteri BUMN, Erick Thohir," ucap Erick memberi gestur hormat kepada Prabowo saat namanya dipanggil.

Sementara itu, Presiden Prabowo membuat keputusan mengejutkan. Prabowo mengangkat Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menjadi sekretaris kabinet (seskab). "Teddy Indra Wijaya, sekretaris kabinet," kata Prabowo

Prabowo saat mengumumkan susunan kabinetnya didampingi Wapres ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. "Kami beri nama kabinet ini, Kabinet Merah Putih," kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Prabowo Subianto turut memanggil Wakil Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andrianto ke kediaman di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (14/10/2024). Perwira tinggi aktif di kepolisian itu diminta untuk melanjutkan pengabdiannya di kementerian.

Agus usai pertemuan dengan Prabowo mengungkapkan, pertemuan di dalam kediaman presiden ke-8 RI tersebut. Agus mengaku, diminta Prabowo untuk turut membantu pembangunan selama lima tahun pemerintahan mendatang.

"Beliau sampaikan ke saya, sebagai prajurit Bhayangkara (Polri) harus siap mengabdikan diri untuk bangsa," kata Agus di lokasi. Menurut dia, Prabowo pun menyampaikan rencana strategis pembangunan lima tahun mendatang.

Namun ketika ditanya tentang pos kementerian apa yang akan diamanahkan, Agus menolak menjawab. "Saya tidak bisa dipancing-pancing," ujar Agus. Akan tetapi dirinya siap untuk menerima kepercayaan dari Prabowo untuk ditugaskan pada pos pemerintahan manapun. "Saya siap. Semoga saya bisa kerjakan," kata Agus.

Mantan kapolda Sumatra Utara tersebut menjadi satu-satu perwira aktif kepolisian yang dipanggil oleh Prabowo terkait dengan penunjukkan menteri untuk pemerintahan mendatang. Sampai dengan pukul 17.30 WIB, sudah lebih dari 30 tokoh dan elite partai politik yang datang menghadap Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengasuh Ponpes Ribath Nurul Anwar di Kabupaten Sragen, KH Wafi Maimun Zubair mengkritik keras kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri, untuk mengenakan jilbab. Para Paskibraka yang bertugas di IKN, Kalimantan Timur itu wajib mencopot jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

Kiai Wafi mengajak seluruh umat Islam dan tokoh agama untuk protes kepada BPIP. Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan BPIP tidak termaafkan.

"Seluruh elemen umat Islam, ulama, habaib, kiai, santri, mengecam keras kebijakan pelarangan jilbab anggota Paskibraka dalam peringatan HUT RI di IKN. Pelarangan jilbab Paskibraka merupakan kesalahan fatal yang tidak semestinya dilakukan oleh BPIP," ujar Kiai Wafi saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Menurut Mursyid Thoriqoh Syadziliyah tersebut, BPIP seharusnya memfasilitasi setiap anak bangsa untuk mengamalkan ajaran agamanya, bukan malah menghapus pengamalan ajaran agama dalam ruang bernegara. Kiai Wafi menyentil pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi tentang tidak ada pemaksaan pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri. Tetapi, di sisi lain, tidak ada aturan berseragam yang membolehkan peserta untuk menggunakan jilbab.

"Artinya sama saja BPIP melarang menggunakan jilbab. Di sini sudah sangat jelas kepala BPIP mempertontonkan kedunguan yang akut," ucap Kiai Wafi.

Dia menilai, kepala BPIP hanya meminta maaf karena kegaduhan yang timbul, bukan karena kebijakan keliru yang dibuatnya. Hal itu menjadi keprihatinan tersendiri baginya, karena sampai sekarang kepala BPIP tidak merasa bersalah atas aturan diskriminasi yang dibuat.

"Mengingat BPIP sudah terlanjur membuat kesalahan besar dan melukai umat Islam. BPIP lebih baik dibubarkan karena negara rugi besar membiayai lembaga yang sepak terjangnya selalu memprovokasi kerukunan umat. Tidak cukup kalau hanya mencopot kepala BPIP," kata Kiai Wafi.

Tidak hanya itu, Kiai Wafi berpesan kepada anggota Paskibraka putri yang berhijab agar sebaiknya pulang ke daerah masing-masing jika tidak bisa menjalankan keyakinan agama yang dianuat. Jika seandainya dalam pelaksanaan upacara HUT RI masih dilarang menggunakan jilbab, sambung dia, lebih baik kembali ke orangtuanya.

"Kehormatan sebagai seorang Muslimah lebih berharga dari apapun termasuk menjadi anggota Paskibraka yang dipaksa membuka jilbab," kata putra almarhum KH Maimun Zubair alias Mbah Moen tersebut.

Balikkan ke Kemenpora...