Ini bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga upaya menjaga ketahanan negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Imam Margono menilai penerapan standar pengamanan sangat penting dalam menciptakan ketahanan objek vital terhadap ancaman terorisme.

"Penting untuk dicatat bahwa seluruh sektor industri, termasuk objek vital, harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," kata Imam saat ditemui usai acara penyerahan sertifikat kepada pengelola 16 objek vital di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, BNPT terus mendorong agar semua kegiatan operasional di sektor industri, khususnya berbagai sektor yang merupakan objek vital strategis terhindar dari penyebaran paham radikal terorisme melalui serangkaian strategi untuk mendeteksi ancaman terorisme sejak dini.

Dengan demikian, kata dia, pengelola objek vital strategis dapat mengambil berbagai langkah pencegahan dan mitigasi dengan lebih efektif.

Objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Bagi pengelola objek vital strategis yang berhasil menerapkan standar minimum pengamanan, Imam menyampaikan bahwa BNPT akan sertifikat penerapan standar minimum pengamanan setelah dilakukan asesmen dan audit.

Pada tahun 2024, ia menyebutkan terdapat 16 objek vital strategis dari berbagai bidang maupun sektor yang diberikan sertifikat tersebut.

"Penyerahan sertifikat merupakan pengakuan terhadap kontribusi besar para pengelola objek vital strategis dalam membantu BNPT melaksanakan program kesiapsiagaan nasional, yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia," ucap dia menjelaskan.

Dirinya berharap dengan adanya kolaborasi tersebut, para pihak dapat menciptakan iklim yang lebih aman dan terkendali di seluruh sektor industri berisiko tinggi terhadap ancaman terorisme.

Selain itu, ia turut mengharapkan objek vital yang telah memenuhi standar pengamanan dapat semakin meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengancam keberlanjutan operasionalnya.

"Ini bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga upaya menjaga ketahanan negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja," tutur Imam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik, namun juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Adapun UU tersebut berisi tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia menjelaskan implementasi dari peraturan perundang-undangan itu melahirkan beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah melalui aksi terpadu, yang terdiri atas 130 rencana aksi yang dilaksanakan hingga tahun 2024 sebagai bentuk pendekatan whole of government (seluruh pemerintahan) dan whole of society (seluruh masyarakat).

Imam melanjutkan, inovasi program dan kegiatan juga meliputi perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkolaborasi dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi, aparat keamanan wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah disampaikan pada UU Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"Pedoman ini menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme," tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, peraturan tersebut disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut, saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik. Namun, terorisme juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme, di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Adapun UU tersebut berisi tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menjelaskan, implementasi dari peraturan perundang-undangan itu melahirkan beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah melalui aksi terpadu, yang terdiri atas 130 rencana aksi yang dilaksanakan hingga tahun 2024 sebagai bentuk pendekatan whole of government (seluruh pemerintahan) dan whole of society (seluruh masyarakat).

Imam melanjutkan, inovasi program dan kegiatan juga meliputi perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkolaborasi dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi, aparat keamanan wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah disampaikan pada UU Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"Pedoman ini menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme," tuturnya. Kemudian, lanjut dia, peraturan tersebut disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengatakan sertifikat yang diberikan merupakan cerminan dari upaya bersama seluruh manajemen pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi yang telah bersungguh-sungguh berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengelola objek vital yang strategis dan sistem
transportasi yang menerima sertifikat pada hari ini," ucap Imam dalam acara penyerahan sertifikat.

Ia menjelaskan sertifikat diberikan kepada para pengelola setelah BNPT melakukan asesmen dan audit pada tahun 2024 terhadap 16 objek vital strategis dan sistem transportasi tersebut.

Ke depan, dia berharap kolaborasi antara BNPT bersama pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dapat terus ditingkatkan kualitasnya di masa yang akan datang.

Adapun sertifikat penerapan standar minimum pengamanan diberikan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Imam menuturkan pedoman tersebut menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme.

Peraturan tersebut, sambung dia, kemudian disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

"Dengan demikian diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya," ujarnya.

Adapun para pengelola 16 objek vital dan sistem transportasi yang menerima sertifikat meliputi PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Asam-Asam, serta PT PLN Indonesia Power UBP Bali–Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran.

Kemudian, PT PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan, PT PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar, PT PLN Indonesia Power UBP Berau, PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang-Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, PT PLN Indonesia Power UBP Pelabuhan Ratu, serta PT PLN Indonesia Power UBP Priok-Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Priok.

Lalu, ada pula PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sepinggan, serta Kementerian Perhubungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto-Samarinda.

Selanjutnya, PT Pelabuhan Indonesia Belawan Multipurpose Terminal, PT Pelabuhan Indonesia Terminal I Prima Multi Terminal (PMT) Belawan, serta PT Pelabuhan Indonesia Belawan New Container Terminal (BNCT).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebagai lingkungan kerja yang masuk dalam industri Obyek Vital Strategis dibawah Holding BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Defend ID, karyawan PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia / DI (Persero) harus memahami mengenai bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme. Ini sebagai upaya agar karyawan PT Pindad dan PT DI dapat menangkal secara dini terhadap potensi gejala gejala ancaman terorisme di lingkungan kerjanya.

“Seperti kita ketahui bahwa PT Pindad dan PT DI ini adalah masuk dalam Objek Vital Strategis yang harus selalu dijaga terkait dengan sistem keamanannya, sistem keamanan objek vital, kemudian juga bagaimana para pegawai yang mempunyai tugas risiko tinggi ini aman dari potensi-potensi intoleransi dan radikalisme,” ujar Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Mayjen TNI Roedy Widodo, saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di lingkungan Holding BUMN Defend ID bagi keryawan PT Pindad dan PT DI.

Acara yang dihadiri jajaran Direksi dan level, Kepala Divisi, General Manager, dan Junior Manager dan para karyawan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan PT Pindad dan di Auditorium BJ Habibie PT DI, Bandung pada Selasa (19/11/2024) pagi dan sore.

Dikatakan Deputi I BNPT, karyawan PT Pindad dan PT DI ini dirasa sangat penting untuk mendapatkan pembekalan ini termasuk penguatan Wawasan Kebangsaan, dikarenakan karyawan PT Pindad dan PT DI ini adalah awak-awak yang sangat strategis di bidang industri strategis yang sehari harinya dalam rangka mengelola ataupun juga membuat peralatan-peralatan pertahanan yang strategis untuk pertahanan keamanan bangsa ini.

"Karena ancaman itu bisa timbul dari dalam dan dari luar. Yang dari luar tentunya indikasi-indikasi potensi ancaman gangguan dari luar perlu dibenahi ataupun dilakukan assessment terhadap sistem keamanan. Sedangkan yang dari dalam mungkin perlu dilakukan assasment juga kepada para pegawai yang mempunyai tugas khusus di PT Pindad dan PT DI ini," ujar alumni Akmil tahun 1990 ini.

Menurutnya, hal ini perlu diakukan karena karyawan PT Pindad dan PT DI ini mempunyai tugas yang berprioritas tinggi dan sangat sangat berpengaruh terhadap keamanan maupun suatu efek dari potensi-potensi intoleransi, radikalisme dan terorisme yang bisa saja terjadi sewaktu waktiu bilamana mereka lengah.

“Maka dari itu kita perlu melakukan pembekalan, kita lakukan sosialisasi agar secara internal maupun eksternal terbebas dari segala potensi ancaman gangguan hambatan dan juga tantangan yang ada,” ujar mantan Dandim 0603/Lebak ini.

Di dua Perusahaan tersebut Deputi I BNPT menekankan mengenai tentang pentingnya definisi atau pengertian intoleransi, radikalisme dan juga terorisme serta bagaimana ciri-cirinya, hal-hal apa yang perlu diwaspadai dan pentingnya wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan nasional yang tangguh untuk Indonesia

“Ini agar terjadi peningkatan kesadaran, baik mulai dari kesadaran individu untuk meningkatkan ketahanan individu, kemudian kesadaran publik ataupun keluarga, untuk meningkatkan ketahanan publik ataupun keluarga dan kesadaran nasional dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan nasional. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan, melakukan pendeteksian dan penangkalan secara dini terhadap potensi yang ada yang akan terjadi kemudian,” ujarnya.

Dengan pembekalan ini dirinya berharap para karyawan PT Pindadn dan PT DI ini menjadi tangguh dan bisa untuk melakukan pendeteksian secara dini, melakukan penangkalan dan juga melakukan pencegahan.

“Ini sebagai upaya untuk membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan tangguh terhadap segera potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan,” katanya mengakhiri.

Sementara itu Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengungkapkan bahwa, sebagai Perusahaan yang memproduksi peralatan-peralatan yang strategis alat peralatan pertahanan dan keamanan, maka perlu bagi pihaknya untuk membekali karyawannya dari berbagai potensi ancaman terorisme.

“Dengan jumlah karyawan yang relatif cukup banyak kurang lebih hampir 2.500-an yang tersebar di Pindad Bandung maupun di Malang tentunya kami sangat memerlukan pemahaman-pemahaman atau sosialisasi seperti yang akan disampaikan oleh BNPT. Karena kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa dikatakan unsur-unsur radikalisme yang masuk,” ucap Abraham Mose.

Dirinya mendorong ke semua karyawan yang hadir untuk bisa memahami dan menyebarluaskan ke materi yang disampikan BNPT untuk ditularkan ke bawahan, ditularkan ke keluarga bahwa inilah pemahaman pemahaman intoleransi, radikalisme yang dianggap menyalahi dan perlunya karyawan menjaga bersama keutuhan NKRI

“Mudah-mudahan pemahaman-pemahaman yang disampaikan Deputi I BNPT ini dapat implementasikan dan berbuah hasil yang baik buat seluruh karyawan Pindad,” ujarnya mengakhiri.

Sementara itu Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT DI, Megy Sismadani mengatakan bahwa, radikalisme dan terorisme merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam kedaulatan ideologi bangsa dan keamanan negara serta merusak mental generasi muda.

“Terhadap tindak terorisme ini kita harus berhati-hati ketika menerima dan proses informasi yang didapatkan terutama informasi yang berkaitan dengan penyebaran ideologi ekstrim yang dapat membahayakan keamanan nasional,” ujarnya.

Dirinya berharap sosialisasi yang diberikan BNPT ini dapat dipahami oleh seluruh karyawan yang hadir baik offline maupun online dan dapat disebarluaskan kepada seluruh saudara dan rekan-rekan lainnya dan memberikan pemahaman bahwa melawan teroris adalah menyelamatkan peradaban yaitu dengan tidak mudah terhasut oleh paham radikal yang berujung pada tindak terorisme

“Nanti kami akan sampaikan sharing terkait materi-materi dari BNPT dan kami akan terus me-refresh mengingatkan kepada karyawan terkait bagaimana untuk menghindari terorisme intoleransi dan mengingatkan karyawan untuk mengetahui ciri-ciri barangkali ada keluarga atau tetangga yang terpapar untuk segera melaporkan kepada pihak terkait,” ujar Megy mengakhiri