REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengakuan para warga Malaysia yang diduga menjadi korban pemerasan oleh polisi Indonesia viral di media sosial. Divisi Propam Polri pun mengamankan sebanyak 18 polisi atas dugaan pemerasan dalam gelaran konser Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 13-15 Desember 2024.

Lalu bagaimana hukum memeras dalam Islam sendiri?

Dalam Islam, melakukan pemerasan merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

Memeras berarti mengambil harta orang lain secara paksa atau dengan cara yang tidak sah, baik melalui ancaman, tekanan, maupun tipu daya.

Dalam Alquran telah ditegaskan larangan memakan harta oraang lain secara batil. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS Al Baqarah [2]: 188).

Pada ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan batil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya.

Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup ayat ini, antara lain makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli.

Jadi, ayat ini dengan tegas melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, termasuk melalui pemerasan.

Selain itu, memeras juga termasuk dosa besar dan orang yang melakukannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَمِنَ الْاَ ْرِض شِبْرًابِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ.

Artinya: “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari).

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW juga bersabda:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya, “Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Ad-Daruquthni)

Di dunia ini, pelaku pemerasan dapat dikenakan sanksi berat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mencegah kerusakan sosial dan memberikan keadilan.

Pelaku pemerasan wajib bertaubat dan mengembalikan harta yang diambil secara paksa kepada pemiliknya. Jika tidak, ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Islam sangat menganjurkan umatnya menjaga amanah, kejujuran, dan integritas, terutama bagi yang memiliki kekuasaan seperti polisi.

Pemerasan oleh aparat tidak hanya melanggar hukum syariah, tetapi juga mencoreng citra Islam dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dalam konteks kasus polisi Indonesia yang memeras turis Malaysia tersebut, selain tindakan hukum dari negara, Islam menuntut pelaku untuk introspeksi, bertobat, dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

REPUBLIKA.CO.ID,MOSKOW -- Dewan Ulama (cendekiawan teologis) dari Administrasi Spiritual Muslim (DUM) Federasi Rusia telah mencabut fatwa yang mengizinkan poligami. Dikutip Meduza, Selasa (24/12/2024), Keputusan tersebut menyusul pemberitahuan resmi dari Kantor Kejaksaan Agung kepada pemerintah, yang menyatakan bahwa fatwa tersebut melanggar hukum Rusia.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2024, Mufti Moskow Ildar Alyautdinov mengumumkan bahwa Dewan Ulama telah menyetujui fatwa bertajuk “Masalah Poligami di Komunitas Muslim Rusia,” yang mengizinkan pria Muslim untuk menikah dengan wanita lintas agama, asalkan mereka memperlakukan semua istri dengan adil dan setara.

Namun, jaksa berargumentasi bahwa keputusan tersebut melanggar hukum Rusia, yang melarang seseorang untuk menikah lagi ketika sudah menikah secara sah. “Kesimpulan teologis dari Majelis Ulama ini bertentangan dengan undang-undang saat ini dan kebijakan keluarga negara, yang bertujuan untuk melestarikan dan memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral tradisional Rusia,” kata seorang sumber di kantor kejaksaan kepada wartawan.

Pihak berwenang Chechnya sebelumnya telah menyatakan dukungannya untuk melegalkan poligami dalam hukum Rusia. Pada tahun 2015, Magomed Daudov, sekutu dekat pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov, menyebut poligami sebagai “praktik yang tersebar luas,” dan menambahkan bahwa “tidak ada salahnya untuk mengaturnya.” Nurdi Nukhazhiev, komisaris hak asasi manusia Chechnya saat itu, mendukung posisi Daudov.

Sumber:

https://meduza.io/en/news/2024/12/24/russia-s-muslim-spiritual-administration-withdraws-polygamy-ruling-after-prosecutor-s-office-says-it-violates-law-and-traditional-values

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapati 180.954 konten mengandung radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme sepanjang 2024. Konten-konten itu terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris di antaranya Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menjelaskan konten itu didominasi oleh propaganda dari jaringan teror. Mereka terkoneksi dengan kelompok-kelompok itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam konferensi pers akhir tahun BNPT di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Senin (23/12/2024).

Eddy menjelaskan pemantauan konten di media sosial (medsos) menjadi penting lantaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan perencanaan perbuatan jahat bisa dipidana. Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) dapat melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud telah mengarah pada persiapan terorisme.

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy.

Dari sisi platform, BNPT mendapati penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten. Berikutnya menyusul Facebook dengan 45.449 konten, TikTok dengan 23.595 konten, X/Twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy menyinggung penggunaan Telegram dinilai banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris guna menyebarkan propaganda.

"Ini mengingat platform itu memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas," ujar Eddy.

Oleh karena itu, BNPT bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna menanggulangi penyebaran konten radikalisme. BNPT meyakini kerjasama itu dapat berbuah manis dalam mencegah aksi teror.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," ujar Eddy.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra segera membahas rencana pembebasan para narapidana anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan kementerian terkait. Ini menyusul pernyataan para pemimpin JI yang membubarkan organisasinya.

"Terhadap para aktivis JI yang kini sedang menjalani pidana, Kemenko Kumham Imipas segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Kementerian HAM untuk mendata semua napi tersebut," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Yusril menyebut pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa banyak narapidana anggota JI yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat dan mana yang harus didorong untuk segera mengajukan grasi kepada presiden.

"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujar Yusril.

Yusril mengungkapkan sejak awal dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober yang lalu, Presiden Prabowo telah mengemukakan niatnya untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan. Sehingga terhadap narapidana anak-anak dan usia produktif, maka Prabowo menunjukkan sikap belas-kasih dan ingin memberikan amnesti kepada mereka.

"Terhadap napi berkebangsaan asing, beliau setuju untuk secara selektif dipindahkan ke negaranya. Sebagian dari mereka kini sudah dilaksanakan. Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insya Allah sudah dapat dilaksanakan di bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti," ujar Yusril.

Diketahui, JI telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024. Deklarasi ini dilakukan oleh 16 tokoh senior JI di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para mantan anggota JI sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunah wal Jamaah. Lebih dari 100 anggota JI, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi ini.

Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu (21/12/2024), dihadiri ribuan mantan anggota JI dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang. Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota JI menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono, Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Irjen Pol. Sentot Prasetyo, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Setelah deklarasi pembubaran JI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemotongan masa hukuman penjara bagi mantan anggota JI yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran kelompok tersebut. Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan pihaknya berencana merekomendasikan pengurangan hukuman bagi lebih dari 180 orang kepada Kementerian Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Kemasyarakatan membuka peluang memberi pengampunan terhadap kelompok fundamentalisme Jamaah Islamiyah. Pemberian grasi, amnesti, atau abolisi berpeluang diberikan menyusul deklarasi pembubaran kelompok yang dicap terorisme di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara tersebut.

Menko Yusril Ihza Mahendra mengatakan, otoritasnya akan mendata para narapidana, maupun mantan terpidana, dan para aktivis Jamaah Islamiyah untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. “Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana, maupun yang sedang dalam proses pidana, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden,” begitu kata Yusril dalam keterangan pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Kata Yusril, pemberian amnesti dan abolisi terhadap para aktivis Jamaah Islamiyah tersebut bagian dari program rekonsiliasi nasional yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Yusril juga mengatakan, terkait pemberian amnesti dan abolisi tersebut, sudah diwacanakan akan diberikan terhadap 44 ribu narapidana yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, kata Yusril, pemberian amnesti dan abolisi tersebut, dengan memberikan syarat dan kategori tertentu. Termasuk jenis tindak pidana yang dilakukan, pun masa pemidanaan yang sedang dijalani oleh terpidana. Program pengampunan tersebut, juga dilakukan dengan membuka kesempatan bagi narapidana warga negara asing untuk dipulangkan ke negara asalnya melalui transfer of prisoners.

Khusus terkait Jamaah Islamiyah, kata Yusril, kelompok tersebut pada 30 Juni 2024 sudah mendeklarasikan pembubaran. Lebih dari 100 anggota senior Jamaah Islamiyah yang mendeklarasikan pembubaran tersebut menyatakan diri kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menyatakan diri meninggalkan aksi-aksi kekerasan maupun ekstremisme.

Puncak dari pembubaran Jamaah Islamiyah tersebut dilakukan di Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), pada 21 Desember 2024. Dalam deklarasi puncak tersebut, kata Yusril, lebih dari 1.400 anggota Jamaah Islamiyah yang berasal dari Surakarta, Kedu, dan Semarang turut menyatakan kembali ke Ibu Pertiwi dengan membubarkan Jamaah Islamiyah.

Kata Yusril, pemerintahan Presiden Prabowo menyambut baik pembubaran Jamaah Islamiyah tersebut. Dan sebagai kompensasi atas pembubaran tersebut, kata Yusril, pemerintah bersedia untuk memberikan pengampunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menjawab kritikan banyak pihak terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berencana memberikan grasi, amnesti, maupun abolisi terhadap para koruptor dengan syarat mengembalikan uang curiannya ke kas negara.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerangkan, mekanisme pengampunan maupun penghapusan pidana terhadap para pelaku tindak kejahatan, termasuk korupsi, adalah hak konstitusional yang melekat kepada kepala negara.

“Bahwa itu (pemberian grasi, amnesti maupun abolisi) adalah hak konstitusinal yang diberikan oleh negara (kepada presiden),” kata Andi saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Hukum di Jakarta Selatan (Jaksel), pada Senin (23/12/2024).

Pun Andi menegaskan, pemberian amnesti, abolisi, juga dalam grasi terhadap pelaku tindak pidana sudah berlangsung lama. Hal tersebut menurutnya diakui dalam konstitusi. Hal itu pun sudah awam dilakukan seluruh negara.

Karena itu Andi mengatakan, tak semestinya sarana konstitusional tersebut saat ini diperdebatkan. “Menyangkut soal grasi, amnesti, dan abolisi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama. Dan itu adalah merupakan sebuah upaya bagi kepala negara, untuk melakukan proses pengampunan (terhadap pelaku pidana),” ujar Andi.

Namun Andi melanjutkan, dalam setiap tahapannya, pemberian grasi, amnesti, ataupun abolisi terhadap koruptor tersebut tak dilakukan dengan serta-merta. Karena itu, kata Andi, selain adanya syarat pengembalian kerugian negara, pun juga harus dengan adanya persetujuan dari Mahkamah Agung (MA), danDewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bagaimana pun, menurut Andi, pemberian grasi, amnesti, ataupun abolisi oleh Presiden terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor tersebut tak bisa absolut atau mutlak.

Dalam pemberian grasi itu, kata Andi menjelaskan harus dengan pertimbangan dari MA. Sedangkan dalam pemberian amnesti, ataupun abolisi, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Selain itu, Andi juga menegaskan bagi Presiden Prabowo sendiri, sebagai pemberi grasi, amnesti, atuapun abolisi terhadap koruptor menetapkan syarat yang mutlak harus dipenuhi yakni pengembalian kerugian negara.

“Pernyataan Presiden itu, kan masih koma. Mungkin dimaafkan. Tetapi kalau tidak mengembalikan kerugian negara, maka akan diterapkan proses hukum yang sangat keras,” ujar Andi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Robi Sugara mengungkapkan pandangannya terkait situasi geopolitik di Suriah dan dampaknya bagi Indonesia. Robi menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya Reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia. Di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

“Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya,” ucap Robi di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

“Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” katanya.

Namun, Robi mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat Muslim, kemenangan para mujahid. Momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.

“Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi,” kata Robi.

Menurut Robi, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit. Apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari perjuangan panjang rakyat Suriah, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel. Hal ini diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) masuk ke Damaskus, munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.

Robi mengklaim bahwa ini adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elite yang ditunjukkan munculnya negara negara internasional untuk melakukan normalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.

“Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah,” kata Robi.

Oleh karena itu, Direktur Indonesia Muslim Crisis Center ini menyerukan pemerintah untuk meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terpedaya seperti pada masa munculnya ISIS. Masyarakat harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Selain itu, Robi menambahkan, perlunya pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah. Hal ini harus dilakukan pemerintah untuk membangun misi perdamaian, dan meredam suara kelompok garis keras. Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.

“Indonesia punya kemampuan itu untuk melakukan diplomasi terhadap Suriah dengan melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan ulama-ulama yang karismatik di Suriah,” tandas Robi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan menyikapi isu pembredelan pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional. Komnas HAM akan meminta keterangan dari Yos sebagai pelukis, dan pihak Galeri Nasional atas pembatalan sepihak yang mengundang reaksi publik terkait pameran bertajuk "Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan" tersebut.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan dari informasi yang diterima Komnas HAM, kasus tersebut bermula dari rencana pembukaan pameran tunggal karya-karya dari Yos Suprapto pada 19 Desember 2024.

Ada sedikitnya 30 frame lukisan kanvas karya seniman asal Yogyakarta itu yang akan ditampilkan di Galeri Nasional. Akan tetapi, pada saat malam pembukaan pemaren, pihak Galeri Nasional membatalkan gelaran tersebut.

“Pengunjung yang telah hadir di pembukaan pada malam itu dilarang melihat pameran. Pintu ruang pameran dalam keadaan dikunci,” kata Uli dalam keterangan resmi Komnas HAM yang diterima wartawan pada Sabtu (21/12/2024).

Komnas HAM juga mendapatkan informasi sebelum pameran digelar umum, kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, yakni Suwarno Wisetrotomo meminta agar Yos sebagai pemilik karya, menurunkan 5 frame lukisan. Permintaan penurunan lima lukisan tersebut dengan maksud agar pameran tetap dapat dibuka.

Komnas HAM, dalam suratnya kepada Yos Suprapto, maupun Galeri Nasional tak menerangkan apa soal permintaan kurator kepada Yos Suprapto untuk menurunkan 5 frame lukisan. Namun Komnas HAM dalam penjelasannya mengetahui informasi Yos Suprapto tak bersedia menurunkan 5 frame lukisannya, dan membuat Galeri Nasional membatalkan pameran tersebut. Atas informasi-informasi tersebut, Komnas HAM menegaskan pentingnya perlindungan HAM atas penyampaian pendapat melalui karya-karya seni.

“Penting Komnas HAM sampaikan, bahwa karya seni adalah salah-satu bentuk ekspresi seseorang yang dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Uli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku "Tercerahkan dalam Kedamaian" dengan judul "Secercah Kisah Mantan" dan "Menggali Akar Terorisme di Indonesia". Hasil kolaborasi antara akademisi, peneliti, birokrat dan mantan narapidana terorisme. Adapun peluncuran buku ini merupakan perwujudan mandat negara terkait pencegahan yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Peluncuran ini merupakan wujud manifestasi mandat negara sesuai amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, karena disana kita diamanatkan untuk wajib melakukan pencegahan"jelas Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam Kegiatan Peluncuran Buku Hasil Kajian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme di Jakarta, pada (20/12).

Menurut Komjen Eddy upaya ini merupakan membangun kesiapsiagaan nasional dengan berkolaborasi dengan konsep pentahelix.

"hari ini kami mencoba melaksanakan bagian dari pencegahan itu yakni kesiapsiagaan nasional.Kita berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, birokrat, peneliti dan mantan napiter"ujarnya.

Mantan Direktur Penegakan Hukum BNPT ini juga menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil kajian dan analisis 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

"Sejak tahun 2023, kurang lebih 60 putusan mengamanatkan agar buku - buku yang mengancam ideologi ini dirampas oleh negara. Maka, kami berkewajiban mengkaji dan menganalisis dari buku - buku tersebut. Ditemukan 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme, maka kami kaji dan hasilnya adalah buku yang kita luncurkan hari ini," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan Pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai - nilai toleransi dan dirinya juga mengapresiasi BNPT atas peluncuran buku ini.

"Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat kesadaran nilai - nilai toleransi, inklusif, dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Kami sangat mengapresiasi upaya BNPT yang telah bekerja dengan keras. Kami yakin buku ini akan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum dalam memahami akar radikalisme dan terorisme,"ujarnya.

Peluncuran buku ini juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yakni penguatan ideologi Pancasila, sebagaimana disampaikan Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, S.E., M.S.P. saat ditemui usai kegiatan.

"Kegiatan ini senafas dan sejiwa dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama yakni penguatan ideologi Pancasila di negara ini,"katanya.

Buku ini dapat diakses melalui permintaan ke BNPT dan sudah tersedia di platform Google Play Book.

Harapannya buku ini dapat memberikan pemahaman dan pendidikan terhadap seluruh elemen masyarakat untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam RI Irjen. Pol. Dr. Andry Wibowo, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi, Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus Purnomo serta pejabat di lingkungan BNPT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Zainut Tauhid Sa'adi mengapresiasi ajakan Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor untuk mengembalikan hasil curiannya.

Menurut Zainut, imbauan tersebut menunjukkan kuatnya komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dia menuturkan, langkah Prabowo merupakan terobosan hukum yang cukup berani dan simpatik. Prabowo ingin memulai gerakan bersih-bersih memberantas korupsi dengan membuka kesempatan kepada koruptor untuk bertobat.

Jika sudah diberi kesempatan bertobat tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, maka penegakan hukum akan diberlakukan secara tegas. Meskipun demikian, MUI meminta langkah Prabowo tersebut harus tetap didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

"Harus ada payung hukum yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap langkah presiden tersebut," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Dia melanjutkan, langkah Presiden Prabowo tersebut sudah sejalan dengan hasil keputusan Mukernas IV MUI 2024, yakni mendorong agar Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pemberantasan korupsi.

"Mengingat negara kita telah berada dalam status darurat korupsi dan hendaknya memperkuat KPK sebagai lembaga negara yang independen," kata Zainut.

MUI sendiri juga telah mengeluarkan fatwa terkait korupsi, yaitu Fatwa Nomor 4/Munas VI/MUI/2000. Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan korupsi atau ghulul sebagai tindakan mengambil sesuatu yang berada di bawah kekuasaan dengan cara yang tidak benar menurut Islam.

"MUI memfatwakan korupsi dan suap adalah tindakan yang haram hukumnya," kata mantan wakil menteri agama ini.

n/Muhyiddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di antara bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) adalah melindungi koruptor sehingga pelaku kejahatan itu tidak terdeteksi penegak hukum.

Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan at-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa menyembunyikan koruptor (pelaku ghulul), maka dia sama dengannya.”

Melindungi koruptor termasuk perbuatan korupsi. Cara-cara perlindungan itu bisa dengan memanipulasi hukum, sehingga si pelaku bebas dari hukuman atau dihukum lebih ringan daripada yang semestinya.

Penegakan hukum memang tidak boleh tebang-pilih. Ada suatu kisah yang memuat hikmah tentang hal itu.

Setelah Kota Makkah berhasil dibebaskan dari rezim penyembah berhala, Rasulullah SAW dapat leluasa menegakkan hukum Islam di sana. Suatu ketika, seorang perempuan dari Bani Makzhum tertangkap basah sedang mencuri.

Para tokoh kabilah tersebut kemudian saling bersepakat mendampingi si pencuri itu demi kehormatan suku. Memang, Bani Makzhum termasuk tiga kabilah yang paling kaya dan disegani di Makkah.

Tokoh-tokoh itu lalu mendatangi Usamah bin Zaid. Tujuannya agar sahabat Rasulullah SAW itu memperantarai mereka kepada Nabi SAW. Harapannya, hal itu dapat meringankan hukuman atas perempuan tersebut.

Usamah pun menghadap kepada Nabi SAW. Sesudah mendengarkan penuturan sahabatnya itu, beliau SAW pun naik ke atas mimbar untuk berpidato.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti dan abolisi terhadap 44 ribu narapidana, termasuk di antaranya adalah untuk para terpidana kasus-kasus korupsi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan pemasrayakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan para terpidana kasus-kasus korupsi tersebut dapat diampuni kejahatannya, dan juga dapat dihapuskan pemidanaannya dengan sejumlah persyaratan.

“Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan yang lalu, telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi,” kata Yusril dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

“Langkah tersebut, merupakan bagian dari rencana pemberian amnesti dan abolisi kepada total 44 ribu narapidana yang sebagian besarnya merupakan narapidana khusus narkoba,” kata Yusril menambahkan.

Yusril mengatakan beberapa syarat yang sedang dibahas dalam pemberian amnesti dan abolisi untuk para koruptor tersebut di antaranya terkait dengan pengembalian total kerugian negara hasil dari perbuatan para terpidana korupsi tersebut.

“Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu, diantaranya terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang telah terbukti korupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut,” kata Yusril.