REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai meminta aparatur sipil negara (ASN) memedomani Undang-Undang (UU) Perkawinan mengenai poligami. Hal itu menyusul diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang menjadi polemik.

"ASN itu ikuti saja aturan undang-undang. Karena itu siapa pun, ikuti saja yang tertulis menurut undang-undang," kata Natalius di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dalam Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan mengatur, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Dengan catatan, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi resmi menerbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Pergub diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur mekanisme izin bagi ASN yang ingin memiliki lebih dari satu istri.

Dalam aturan itu, ASN pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat 1.

Jika seorang ASN melanggar aturan tersebut dan menikah tanpa izin, akan dikenakan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Muncul fakta baru terkait pemasangan pagar laut di wilayah perairan Tangerang. Ternyata, di lautan yang dipagari itu sudah terbit sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM). Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penerbitan dua sertifikat itu ilegal.

“Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi, (sertifikat yang mencakup wilayah laut) itu sudah jelas ilegal. Artinya, pemagaran ini dilakukan tujuannya agar tanahnya itu semakin naik. Semakin lama, semakin naik, semakin naik,” kata Trenggono saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025), setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pada Senin (20/1/2025), Hamas mengkonfirmasi bahwa gelombang kedua tahanan Palestina yang ditukar dengan tahanan Israel akan dibebaskan sesuai jadwal pada hari Sabtu di bawah perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Sebaliknya, Washington Post mengutip seorang pejabat senior Israel yang menekankan bahwa Israel telah berkomitmen untuk membebaskan para tahanan pada hari Sabtu dan bersikeras bahwa jadwal ini harus dihormati, dikutip dari laman Palestine Chronicle, Selasa (21/1)

Sebelumnya pada Senin (20/1), berbagai media melaporkan bahwa Hamas telah merencanakan untuk membebaskan kelompok tahanan berikutnya di Gaza pada Minggu, satu hari lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai bulan ini antara Israel dan Hamas.

Kepemimpinan Trump

Dalam sebuah pidato pada pelantikan presiden Amerika Serikat (AS) yang baru, utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, memuji keberhasilan kebijakan-kebijakan Trump, termasuk pembebasan para tahanan di Gaza.

Witkoff menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai demonstrasi kekuatan kepemimpinan Trump dan penghormatan global yang ia perintahkan.

Witkoff menekankan bahwa kemajuan yang nyata membutuhkan pembicaraan yang alot dan keputusan yang berani.

Keterkejutan di Kalangan Pejabat Israel

Pada hari ketiga pelaksanaan gencatan senjata, para pejabat Israel menyatakan “terkejut” setelah melihat tiga sandera yang dibebaskan (dibebaskan pada hari pertama perjanjian) pergi dengan dikerumuni kerumunan orang, dengan para pejuang Hamas yang berada di pusat kota Gaza.

Para pejabat ini menyatakan bahwa mereka akan memberitahu para mediator bahwa cara pembebasan para sandera tersebut “tidak dapat diterima.”

Bantuan Kemanusiaan Memasuki Gaza

Sementara itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan bahwa 915 truk bantuan telah memasuki Gaza pada Senin (20/1), hari kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Pernyataan tersebut, berdasarkan informasi dari pihak berwenang Israel dan mediator yang mengawasi gencatan senjata, menyoroti upaya bantuan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza yang terkepung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sengketa Pilkada Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam perkara nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 terus bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar Hukum Tata Negara, Oce Madril ikut memberikan tanggapan terkait jalannya persidangan dan berbagai argumen yang disampaikan.

Terkait perdebatan mengenai batas waktu pengajuan permohonan, Oce menjelaskan tenggat waktu yang diajukan penggugat sesuai aturan yang berlaku.

“Laporan ke MK itu maksimal 3 hari kerja. Kalau keputusan KPU dibuat pada hari Selasa, maka perhitungan hari pertama adalah Rabu, hari kedua Kamis, dan hari ketiga Jumat. Jadi, bukan berarti jika keputusan dibuat Selasa malam, lalu Selasa itu dihitung penuh sebagai satu hari kerja. Rata-rata keputusan KPU dibuat pada malam hari,” ucap Oce saat dihubungi wartawan, Selasa (21/1) sore.

Ia juga menekankan bahwa sengketa Pilkada Muara Enim tidak hanya menyangkut soal selisih suara atau penghitungan yang keliru, melainkan lebih kompleks karena adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Ini bukan soal ambang batas atau sekadar hitungan selisih suara, tapi soal kecurangan TSM. Misalnya, kecurangan di TPS, money politics, dugaan pengerahan aparat, hingga laporan-laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Bahkan ada dugaan pemalsuan pemilih di TPS,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono menyatakan narapidana teroris (napiter) dapat mengajukan amnesti atau pengampunan. Termasuk pembebasan bersyarat (PB) di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia asalkan memenuhi syarat.

"Teroris ini memang juga bisa mendapatkan haknya mendapatkan namanya PB yaitu pembebasan bersyarat. Itu sudah ada syarat-syaratnya," paparnya disela membuka pelatihan eks napiter menjadi Teknisi AC di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (21/1/2025).

Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengkaji pemberian amnesti atau ampunan melalui pembebasan bersyarat bagi napiter eks Jamaah Islamiyah atau JI.

Eddy mengatakan hal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diatur khusus tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), narkoba, dan terorisme.

"Jadi gini, sebenarnya di dalam Peraturan Menkumham itu sudah diatur. Ada beberapa khusus dilakukan terutama kepada narapidana tipikor kemudian narkoba kemudian terorisme," tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan apakah hal itu juga berlaku bagi pemimpin terorisme jaringan Jamaah Islamiah atau napiter lainnya, kata dia, itu berlaku sama. Sebab, di mata hukum semua orang sama, ingin mendapatkan kebebasan untuk hidup.

"Mantan (pemimpin) JI dan napi teroris yang lain itu bisa mengajukan haknya PB-nya, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri hukum tersebut," ujarnya.

Mengenai berapa data jumlah napiter maupun mantan napiter eks JI yang masih menjalani masa deradikalisasi, Eddy mengatakan tidak mengetahui rinciannya. Sebab, penilaian program deradikalisasi itu memiliki tahapan-tahapan.

"Nanti lihat situasinya, makanya tergantung hasil di dalam deradikalisasi itu ada tahapannya. Pertama, identifikasi dan penilaian, yang kedua rehabilitasi, reedukasi dan ketiga revitalisasi sosial," ucapnya menjelaskan.

Apabila napiter tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dinilai dalam tahapan tadi, kata Eddy, maka dimungkinkan mengajukan Pembebasan Bersyarat tentunya disertai kewajiban berikrar setia terhadap NKRI.

"Nah, ketika napiter yang di dalam melakukan tahapan tadi, maka akan dinilai. Seterusnya nanti, apabila memenuhi syarat dalam peraturan Menkumham itu makanya akan diberikan (PB)," katanya menambahkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah Indonesia masih mempelajari wacana memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali. Dia kini diketahui berada di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

"Belum ada diputuskan akan kita minta dia ditransfer ke Indonesia, itu belum. Kita sedang mempelajari, menjajaki, dan mengoordinasikan ini, bukan hanya kami, tetapi juga instansi atau badan atau kementerian yang lain," kata Yusril di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pemerintah sedang mempelajari kasus Hambali sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Koordinasi dimaksud untuk menentukan sikap pemerintah terhadap mantan teroris yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

"Sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," tuturnya.

Hambali sempat menjadi buron aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, tetapi tidak tertangkap. Hambali kemudian diringkus dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Thailand, selanjutnya ditahan di Guantanamo, Kuba.

"Sampai hari ini, (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diperlakukan adalah hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil," katanya.

Apabila nantinya Hambali dipindahkan ke Indonesia, dia tidak bisa diadili untuk kasus Bom Bali karena telah melampaui batas waktu. Yusril menjelaskan, suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto bercita-cita menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Cita-cita itu dinilai dapat didukung dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Kondisi Indonesia saat ini memang memerlukan Danantara, agar proses pembangunan yang dicita-citakan Presiden Prabowo bisa lebih baik dan akseleratif," kata Direktur Eksekutif Political Opinion Dedi Kurnia Syah, dalam siaran pers, Selasa (21/1/2025).

Menurut dia, ide dan gagasan Danantara menarik dan sangat baik. Terutama, dalam mengintegrasikan BUMN dengan modal besar sebagai katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Ide dan gagasan Danantara menarik dan cukup baik, tentu jika membandingkan lembaga investasi serupa di negara-negara lain yang terbukti berhasil," katanya.

Dedi menegaskan Danantara layak didukung penuh untuk mewujudkan cita-cita Prabowo. Syaratnya, yakni memperkuat piranti regulasi termasuk hukum.

Dia menilai komponen tersebut mesti dijamin supaya eksekusi pembentukan Danantara berjalan mulus. Dedi optimistis dengan sikap Prabowo saat ini, niatan tersebut dapat dijalankan.

"Danantara layak didukung, dengan syarat piranti hukum Indonesia dimapankan lebih dulu, kekuatan hukum kita harus dijamin, dan dengan sikap Prabowo saat ini seharusnya kita optimis," kata Dedi.

Menengok holding serupa seperti Temasek Singapura, Dedi menyebut kepastian hukum menjadi syarat mutlak. Dia melihat hal itu sebagai fondasi utama penopang iklim investasi.

"Singapura bisa miliki Temasek karena hukum mereka sudah baik. Jika dibandingkan Singapura, Indonesia seharusnya lebih potensial," kata Dedi.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Israel diperkirakan akan membebaskan 200 tahanan Palestina, termasuk mereka yang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman jangka panjang. Keputusan itu diambil sebagai ganti empat tentara wanita Israel yang akan dibebaskan pada Ahad mendatang (26/1/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pejabat media yang bertanggung jawab di Kantor Martir, Korban, dan Tahanan Hamas, Nader Fakhouri dan dirilis oleh Kantor Media Tahanan yang berafiliasi dengan Hamas pada Senin (20/1/2025).

Fakhouri menjelaskan bagian kedua dari fase pertama kesepakatan faksi perlawanan Palestina dengan pendudukan Israel akan dimulai pada Sabtu, 25 Januari.

“Pada Sabtu, pihak perlawanan akan mengumumkan nama-nama tahanan Israel yang akan dibebaskan dan sebagai gantinya, pihak pendudukan (Israel) akan memberikan daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan,” katanya.

Dia menjelaskan kesepakatan tersebut menetapkan setiap tentara wanita Israel setara dengan 30 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan 20 tahanan dengan hukuman jangka panjang.

Jika jumlah tentara wanita Israel lebih sedikit, jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan juga akan berkurang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku tanggal 20 Januari 2025 mendapatkan sambutan kedua belah pihak bahkan seluruh dunia. Ada yang menarik dari pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas, yakni cara memperlakukan tahanan yang kontras antara Israel dan Hamas yakni dalam tahanan maupun cara pembebasan tahanan.

Ketua Dewan Syuro Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Prof Tulus Musthofa mengatakan, ajaran Islam mengatur dengan jelas prinsip-prinsip perlakuan terhadap tahanan perang, termasuk selama gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dalam konflik antara Israel dan Hamas, terlihat perbedaan mencolok dalam cara kedua pihak memperlakukan tahanan yang dapat dianalisis dalam perspektif ajaran Islam.

"Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan memiliki ajaran dalam memperlakukan tahanan perang," kata Prof Tulus kepada Republika, Selasa (21/1/2024)

Prof Tulus menyampaikan, Islam mengajarkan dan mewajibkan umatnya untuk memperlakukan tahanan dengan baik, bahkan jika mereka adalah musuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. (QS Al-Insan Ayat 8)

Prof Tulus menerangkan, ayat ini menegaskan bahwa tahanan perang memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, termasuk dalam kebutuhan dasar seperti makanan dan perlindungan.

Ketua Dewan Syuro Ikadi ini menambahkan, Perang Badar adalah salah satu contoh utama bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan tahanan perang. Setelah kaum Muslimin menang, mereka berhasil menangkap 70 tahanan dari pihak Quraisy.

Rasulullah SAW memberikan beberapa instruksi. Pertama, perlakuan manusiawi, tahanan diberikan makanan yang sama dengan yang dikonsumsi kaum Muslim. Dalam banyak riwayat, para sahabat memberikan roti kepada para tahanan, sementara mereka sendiri makan kurma.

Kedua, larangan penyiksaan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan larangan menyiksa tahanan. Beliau bersabda, "Jangan menyiksa makhluk Allah." (HR Imam Ahmad)

"Ketiga, negosiasi yang adil dalam pertukaran, Islam juga memperbolehkan pertukaran tahanan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini tercermin dalam Perang Badar, ketika Nabi Muhammad SAW membebaskan tahanan dengan tebusan atau pertukaran yang saling menguntungkan," kata Prof Tulus.

Prof Tulus juga menjelaskan perlakuan Israel terhadap tahanan Palestina yang jauh berbeda dari cara Islam memperlakukan tahanan. Pertama, tahanan Palestina sering dilaporkan mengalami penyiksaan fisik dan mental di penjara Israel.

"Anak-anak, perempuan, dan pria dewasa (Palestina) menghadapi perlakuan keras (di dalam penjara Israel) termasuk penahanan administratif tanpa pengadilan," jelas Prof Tulus.

Ia menerangkan, banyak tahanan Palestina melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan akses yang memadai ke makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Ratusan warga Palestina bersorak-sorai, meneriakkan yel-yel, membunyikan klakson mobil, dan menyalakan kembang api saat dua bus Palang Merah yang membawa 90 tahanan Palestina yang dibebaskan tiba di kota Beitunia, Tepi Barat.

Warga Palestina yang gembira memadati jalan di sekitar bus yang tiba, beberapa di antaranya memanjat ke atas bus untuk mengibarkan bendera Hamas serta bendera nasional Palestina dan bendera Fatah, Jihad Islam Palestina, serta kelompok perlawanan bersenjata lainnya. Demikian kantor berita AFP melaporkan dilansir dari laman Aljazirah.

Di dalam bus, beberapa tahanan perempuan Palestina yang dibebaskan terlihat tersenyum dan mengacungkan tanda V sebagai tanda kemenangan.

Ke-90 tahanan yang dibebaskan pada Senin pagi – semuanya perempuan dan anak-anak – adalah yang pertama dari lebih dari 1.000 warga Palestina yang diharapkan dibebaskan berdasarkan ketentuan dalam fase pertama kesepakatan gencatan senjata. Pembebasan itu sebagai imbalan atas 33 tawanan Israel yang ditahan di Gaza.

"Lebih dari 230 tahanan Palestina yang akan dibebaskan berdasarkan perjanjian tersebut diperkirakan akan diasingkan oleh Israel segera setelah mereka dibebaskan," demikian AFP melaporkan.

REPUBLIKA.CO.ID, TELAVIV -- Tiga tawanan Israel telah tiba di rumahnya masing-masing setelah dibebaskan dari jalur Gaza usai kesepakatan gencatan senjata yang mulai dijalankan pada Ahad (19/1/2025).

Prof Itai Pessach, direktur Rumah Sakit Sheba di Tel Aviv, mengonfirmasi semua sandera dalam kondisi yang stabil. Mereka bahkan bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga. "Kami akan terus memantau kondisi klinis mereka,"kata Pessach seperti dilansir laman NPR.

Menurut Pessach, pemantauan kondisi kesehatan sandera akan memakan waktu beberapa hari."Ini bukan pertama kalinya kami menerima sandera di sini," kata dokter itu tersebut. Ketiganya ditemui oleh ibu mereka di Israel.

Tiga sandera pertama yang ditawan Hamas dalam serangan 7 Oktober dibebaskan dan ditemui oleh orang tua mereka di Israel, ujar militer Israel.

Media Al Jazeera yang berbasis di Qatar menayangkan video langsung dari tiga sandera wanita tersebut, Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbrecher. Mereka berjalan di antara kendaraan saat konvoi bergerak melalui Kota Gaza, dikelilingi oleh kerumunan besar. Mobil-mobil itu dikawal oleh orang-orang bersenjata yang mengenakan ikat kepala Hamas berwarna hijau.

"Mereka tampaknya dalam keadaan sehat," kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam sambutan singkatnya saat para sandera yang dibebaskan tiba di Israel. Sementara itu, di Tel Aviv, ribuan orang yang berkumpul untuk menonton berita di layar lebar bersorak sorai. Selama berbulan-bulan, banyak orang berkumpul di alun-alun untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) sedang mengecek kebenaran dari video viral mengenai warga negara asing (WNA) asal China yang menyelipkan uang berjumlah Rp 500 ribu di paspor untuk menghindari Bea Cukai.

“Kami sedang cek kebenarannya, apa itu hoaks atau enggak, karena dari konten tersebut tidak terlihat gitu,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (19/1/2025).

Saffar juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengecek cctv atau kamera pengawas di dalam dan di luar ruang yang terhubung ke layar monitor. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.

“Kami udah cek, tinggal klarifikasi dari orangnya,” ujarnya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa Kemen Imipas belum dapat mengemukakan hasil dari pengecekan tersebut.

“Nanti dulu. Kalau hasilnya dari sekarang, nanti. Kan kami mengecek ke sisi sebelah kami, dan kami akan mengecek juga ke sisi sebelah, dia. Yang sebelah, dia, kami belum ketemu,” jelasnya.

Adapun saat ditanyai tanggal terjadinya peristiwa dalam video viral, dia hanya merujuk pada Jumat (17/1/2025), yakni tanggal konten tersebut diunggah.

“Waduh, harinya 17 Januari kontennya tuh. Harinya belum tahu,” katanya.

Sebelumnya, pengguna media sosial TikTok @stellaroptics888 mengunggah video berikut, sedangkan di media sosial X, terdapat akun @boediantar4 yang mencuit dan mengunggah kembali video tersebut.