REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mabes Polri akhirnya melakukan penahanan terhadap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, Senin (24/2/2025). Penahanan tersebut dilakukan setelah tim penyidikan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, memeriksa Arsin sebagai tersangka terkait kasus pemalsuan surat-surat dan dokumen dalam penerbitan sertifikat kepemilikan lahan untuk pemagaran laut di kawasan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten.

Penyidik Dittipidum Polri, sudah menetapkan Arsin sebagai tersangka sejak Selasa (18/2/2025). Selain Arsin, dalam kasus ini, penyidik kepolisian juga sudah menetapkan tiga tersangka lainnya. Yaitu, UK tersangka selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE yang dijerat tersangka selaku kuasa pemohon penerbitan sertifikat lahan.

Keempat tersangka itu, diperiksa bersamaan pada Senin (24/2/2025). "Setelah melakukan pemeriksaan, dan kita melakukan gelar perkara, kita putuskan keempat tersangka kita laksanakam penahanan," begitu kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Djuhandani mengatakan, penahanan dilakukan terhadap para tersangka dengan alasan objektivitas penyidikan. Kata dia, penahanan dilakukan agar mencegah para tersangka melarikan diri. Pun agar para tersangka tak menghilangkan barang-barang bukti. "Dan adanya pertimbangan keempat tersangka mengulangi perbuatannya," ujar Djuhandani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho, mengatakan, revisi UU Kejaksaan bukan dalam konteks menambah kewenangan jaksa. Menurutnya, kepolisian dan kejaksaan merupakan satu kesatuan sistem penegakkan hukum.

“Jadi bukan dalam konteks penambahan kewenangan tetapi tanggung jawab bersama, karena kuncinya bagaimana penegak hukum baik kepolisian maupun jaksa membuat asas cepat dalam penyelesaian perkara,” kata Hibnu, Senin (24/2/2025).

Dijelaskannya, memang dalam differensinya, polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Tapi di negara hukum jaksa adalah dominus litis atau pengendali perkara.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, kata Hibnu, jaksa harus memastikan bukti yang disampaikan penyidik kepolisian harus siap untuk dinilai dalam pembuktian di pengadilan. “Jadi sebenarnya tidak perlu dipersoalkan karena ini asas koordinasi fungsional, bahwa sebenarnya polisi dan jaksa itu satu kesatuan sistem,” ungkapnya.

Hibnu mengatakan jangan ada ego sektoral terkait soal kewenangan kejaksaan dan kepolisian. “Itu untuk memastikan polisi dan kejaksaan merupakan satu kesatuan agar bukti memiliki nilai di persidangan. Pemberitahuan itu jangan hanya formil tetapi juga materiilnya,” kata dosen pengajar di kampus Universitas Jenderal Soedirman ini.

Perbedaaannya jika ada penguatan kewenangan di revisi UU Kejaksaan, menurut Hibnu, adalah jaksa lebih intensif dalam suatu pemeriksaan perkara. “Bagaimana agar perkara tidak bolak-balik, di situlah jaksa dalam suatu penyidikan sebagai jaksa peneliti. Itu namanya integralistik penyidikan,” papar Hibnu.

Terkait dengan gagasan PPNS langsung berkoordinasi dengan kejaksaan, Hibnu mengatakan, sebagai asas cepat tidak ada masalah. PPNS ini juga merupakan penyidik dalam bidangnya.

Dijelaskannya, saat ini polisi merupakan korwas dari para penyidik. Persoalannya belum tentu polisi memahami persoalan kehutanan, lingkungan, pertambangan, dan sebagainya. Lahirnya PPNS ini, kata Hibnu, untuk menjembatani tindak pidana khusus dalam lingkup departemen. “Kalau ke depan ada terobosan seperti itu juga tidak ada masalah, biar cepat. Polisi cuma mengkoordinasikan secara formal,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Mahmoud Mardawi seorang pejabat senior pejuang kemerdekaan Palestina Hamas menyatakan pada Ahad (23/2) bahwa Hamas tidak akan terlibat dalam pembicaraan apapun dengan Israel melalui para mediator terkait langkah apapun hingga para tahanan Palestina yang telah disepakati untuk dibebaskan pada Sabtu dibebaskan.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Telegram, Mardawi menambahkan bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah apapun sebelum pembebasan tahanan Palestina yang telah disepakati untuk ditukar dengan tahanan dan mayat orang Israel yang dibebaskan pada Sabtu.

“Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan kesepakatan tersebut,” kata Mahmoud Mardawi, dikutip dari halaman Palestine Chronicle, Senin (24/2).

Selama hari Kamis dan Sabtu, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, menyerahkan 10 tahanan Israel, termasuk enam orang yang masih hidup kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk diserahkan kepada Tel Aviv sebagai bagian dari kesepakatan yang mengatur pembebasan 620 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

Meskipun Hamas telah memenuhi komitmennya di bawah perjanjian tersebut, Israel masih belum membebaskan para tahanan Palestina.

Pada Ahad (23) pagi, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam sebuah rilis bahwa keputusan untuk menunda pembebasan tahanan Palestina akan terus berlanjut hingga kelompok berikutnya diamankan, tanpa apa yang disebutnya sebagai “upacara yang memalukan.”

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna resmi dipindahkan dari rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (24/2/2025). Saat ini, Ema tengah menjalani persidangan kasus korupsi pengadaan CCTV dan PJU-PJL di Pengadilan Negeri Bandung sebagai terdakwa.

Dalam kasus tersebut, selain dirinya terdapat empat eks anggota DPRD Kota Bandung yang menjadi terdakwa. Mereka yaitu Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi.

Kepala Rutan Kebonwaru Pance Daniel membenarkan telah menerima satu orang tahanan KPK Ema Sumarna pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 09.58 WIB. Pihaknya selanjutnya melakukan prosedur pengecekan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan. "Rutan Kelas I Bandung telah menerima satu orang tahanan KPK atas nama Ema Sumarna," ujar Pance, Senin (24/2/2025).

Dari hasil pemeriksaan, ia mengatakan kelengkapan administrasi lengkap tanpa ada penahanan terputus. Selain itu, dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan ditemukan penyakit diabetes sejak tahun 2019 dan pemasangan ring jantung tahun 2019 dan tahun 2020. "Tahanan tersebut dikirim ke Rutan Kelas I Bandung dalam rangka untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Februari," kata dia.

Ia menambahkan akan dilakukan penahanan sementara di Rutan Kelas I Bandung terhadap Ema Sumarna hingga persidangan telah selesai dilaksanakan.

Sebelumnya, kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU dan PJL menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas pada Ahad (23/2/2025) mengatakan, bahwa mereka menolak melanjutkan perundingan dengan Israel sampai tahanan Palestina dibebaskan oleh Tel Aviv. Diketahui, Israel yang seharusnya melepaskan 620 tahanan Palestina pada Sabtu (22/2/2025) sebagai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, memutuskan melakukan penundaan.

"Tidak akan ada pembicaraan dengan musuh (Israel) melalui mediator sebelum pembebasan tahanan yang disepakati sebagai ganti enam tawanan Israel," kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dalam sebuah pernyataan.

"Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan perjanjian tersebut," tambahnya.

Hamas pada Ahad mengecam Israel karena menunda pembebasan tahanan asal Palestina. Hamas menilai penundaan oleh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pertukaran tawanan.

Israel yang semula akan membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu berdalih menunda pembebasan itu karena proses penyerahan sandera oleh Hamas dinilai "memalukan". Israel di antaranya merujuk potongan video yang menggambarkan salah satu tawanan mengecup kening pejuang Hamas viral di media sosial.

"Klaim Israel itu salah dan lemah serta bermaksud untuk menghindari kewajiban sesuai kesepakatan," kata pemimpin Hamas, Ezzat Al Rishq, dalam sebuah pernyataan.

"Upacara penyerahan tidak menghina tawanan, tetapi menunjukkan perlakuan manusiawi terhadap mereka," kata Ezzat, menambahkan.

Ezzat menegaskan, penghinaan sesungguhnya adalah perlakuan rezim Zionis terhadap tahanan Palestina dalam proses pembebasan mereka. Para tahanan Palestina kerap disiksa, dipukul, dan dihina hingga saat-saat akhir mereka dibebaskan.

"Para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol dan mata tertutup, keluarga mereka diancam agar tidak merayakan kepulangan mereka,” kata dia.

Rishq menuduh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu sengaja menyabotase kesepakatan Gaza. Netanyahu disebutnya terang-terangan melanggar perjanjian dan Israel kurang bertanggung jawab memenuhi komitmennya.

Rishq mendesak para mediator dan komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghormati kesepakatan dan membebaskan para tahanan tanpa menunda-nunda. Kesepakatan gencatan senjata yang mulai diberlakukan bulan lalu itu telah menghentikan perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI – Guna mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Kelompok 4 Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) melalui BSI Explore 2025 melaksanakan program kerja penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Kegiatan ini berlangsung di SDN Puncak Manis, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi pada 6-26 Februari 2025 dan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk meningkatkan literasi serta numerasi siswa.

Fokus utamanya memberikan pendampingan kepada guru dan siswa dalam mengadaptasi Kurikulum Merdeka dengan mengintegrasikan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, seperti gotong royong, kreativitas, kemandirian, dan kebhinekaan global.

Di bidang literasi dan numerasi, mahasiswa UBSI menggelar berbagai kegiatan untuk meningkatkan minat baca dan pemahaman matematika siswa.

Salah satu inisiatif utama program ini adalah mendirikan pojok baca dengan koleksi buku menarik dan relevan, serta menyelenggarakan kompetisi literasi guna memotivasi siswa.

Selain itu, pelatihan bagi guru dalam mengelola metode belajar yang lebih interaktif dan inovatif juga menjadi bagian penting dari program ini.

Ketua Kelompok 4 BSI Explore 2025, Siti Fauziah menuturkan, program ini bertujuan menjadikan SDN Puncak Manis sebagai sekolah percontohan penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan memadukan kolaborasi antara mahasiswa, guru, dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar lebih menyenangkan.

“Kami ingin membantu SDN Puncak Manis menjadi sekolah percontohan dalam penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dengan kolaborasi antara mahasiswa, guru, dan siswa, kami berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan inspiratif,” ujar Siti Fauziah dilansir pada Senin (24/2/2025).

Melalui program ini, diharapkan SDN Puncak Manis lebih optimal mencetak generasi muda unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Sinergi BSI Explore dan pihak sekolah diharapkan mampu membawa perubahan nyata dalam dunia pendidikan di Desa Sukamanis.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Polri membantah jika mereka antikritik pascakasus band punk asal Purbalingga Sukatani yang diduga mendapatkan intimindasi karena lagu 'Bayar Bayar Bayar'. Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol Artanto menegaskan, Polri terbuka dan tidak antikritik.

Artanto mengaku telah mendengar lagu Bayar Bayar Bayar karya Sukatani. "Ya itu namanya kritik yang membangun kan kita harus introspeksi. Apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran atau melanggar aturan pelaksanaan tugas kan harus kita evaluasi," ucapnya ketika diwawancara di Mapolda Jateng, Jumat (21/2/2025).

Namun Artanto menekankan masih banyak anggota Polri yang taat dan patuh terhadap hukum. "Lebih banyak lagi anggota Polri yang melakukan kebaikan, yang menegakkan hukum, yang bersifat humanis, itu kan lebih banyak daripada itu (yang melanggar aturan). Nah ini harus kita tampilkan juga," ujar Artanto.

"(Anggota Polri) yang salah, kita hukum. Tapi yang melakukan tugas dengan baik dan sudah melaksanakan kegiatan secara humanis, mengayomi, melindungi masyarakat, kita harus tampilkan juga, diapresiasi juga," tambah Artanto.

Grup band Sukatani tengah menjadi sorotan publik setelah dua personelnya, yakni Ovi alias Twister Angel (vokal) dan AI alias Alectroguy (gitar), merilis video permohonan maaf kepada Polri terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Dalam video yang telah viral di media sosial, keduanya pun mengumumkan menarik lagu tersebut dari platform digital.

Artanto mengakui, pihaknya sempat melakukan pertemuan dengan Ovi (bernama asli Novi Citra Indriyati) dan Al (Muhammad Syifa Al Lutfi). "Jadi kemarin dari penyidik siber Polda Jawa Tengah sempat berjumpa dengan mereka dan berbincang-bincang dan mengklarifikasi. Klarifikasi itu hanya sekadar kita ingin mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pembuatan lagu (Bayar Bayar Bayar) tersebut," ucapnya.

Namun Artanto membantah kabar tentang dugaan bahwa Sukatani menyampaikan permohonan maaf dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar karena adanya intervensi atau desakan dari kepolisian. "Nihil. Jadi klarifikasinya kan bincang-bincang saja. Itu mungkin mereka (personel Sukatani) merasa memberikan informasi lanjutan kepada masyarakat, monggo saja. Tidak ada intervensi sama sekali," ujarnya.

Ketika ditanya mengapa lagu Bayar Bayar Bayar menjadi perhatian tim siber Polda Jateng, Artanto hanya mengatakan bahwa lagu itu terkenal. Kemudian saat dikonfirmasi di mana video permohonan maaf Sukatani direkam, Artanto mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Kita menghargai kegiatan untuk berekspresi dan berpendapat melalui seni, dan kemudian melalui seni atau pendapat atau kritikan tersebut, Polri tidak antikritik. Polri menghargai kritik tersebut sebagai masukan untuk perbaikan," kata Artanto.

Ketika ditanya apakah sudah ada komunikasi atau pertemuan lanjutan dengan personel band Sukatani, Artanto tak menjawab langsung. "Pada prinsipnya kita menghargai mereka untuk berekspresi, berpendapat, dan ini masukan buat Polri," ujarnya.

Pada Kamis (20/2/2025) lalu, dua personel Sukatani, yakni Ovi dan Al merilis video permohonan maaf. "Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu 'Bayar Bayar Bayar', yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial," kata Al dalam video tersebut.

Al menjelaskan bahwa lagu Bayar Bayar Bayar dibuat dan ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. "Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar', lirik lagu bayar polisi," ujar Al.

"Dengan ini saya mengimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul 'Bayar Bayar Bayar' agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami," tambah Al.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD turut bersuara soal kontroversi lagu kritik terhadap Polri dari Band Sukatani. Mahfud mengatakan, mengarang lagu untuk kritik adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) dalam meluapkan ekspresi.

Mahfud juga mengatakan, duo personel punk asal Jawa Tengah (Jateng) itu tak semestinya menarik lagu ‘Bayar, Bayar, Bayar’ tersebut. Pun kata dia, tak perlu Sukatani menyampaikan maaf atas lagu tersebut.

“Menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM,” begitu kata Mahfud seperti dikutip dari akun twitter miliknya, Ahad (23/2/2025).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengatakan, lagu karangan Sukatani itu sudah beredar luas. Juga sudah menjadi ikon soundtrack bagi para pengunjuk rasa dalam demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah baru-baru ini. Meskipun lagu tersebut, menurut penelusuran Mahfud, sudah bertebaran pada platform musik digital sejak lama.

“Mestinya grup band Sukatani tak perlu minta maaf dan menarik lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo (2025). Lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum ada unjuk rasa (menurut ChatGPT, Agustus 2023),” kata Mahfud.

Band punk Sukatani, baru-baru ini menjadi perbincangan publik atas lirik lagunya yang keras mengkritik Polri. Melalui lagu ‘Bayar, Bayar, Bayar’ band asal Purbalingga itu menyampaian kritiknya dalam 19 bait liriknya tentang Polri yang tak lepas dari kegiatan ‘pemungutan’ terhadap warga negaranya sendiri. Mulai dari bikin SIM, kena tilang, izin konser, laporan barang hilang yang menurut lagu tersebut, harus membayar polisi. Bahkan, untuk masuk-keluar penjara, mau menjadi anggota polisi, pun dikatakan dalam lagu tersebut tetap harus bayar ke polisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.

Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.

"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.

Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.

Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.

"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.

Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.

"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.

Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.

Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.

"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang berkualitas hingga saat ini masih kurang. Berdasarkan data dari Hukumonline.com, rasio keterwakilan masyarakat oleh pengacara di Indonesia masih jauh dari ideal, yakni 1 banding puluhan ribu. Hal ini, kerap menjadi penghalang utama dalam penyelesaian permasalahan hukum yang seringkali dianggap rumit dan sulit dijangkau.

Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung mencari informasi hukum melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan forum daring lainnya. Padahal, banyak dari informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak terverifikasi dan dapat menyesatkan.

Melihat kondisi ini, Fauxell sebagai penyedia layanan one-stop legal service terus berinovasi dengan menyediakan digital akses untuk konsultasi hukum yang mudah dan terjangkau. Yakni, melalui aplikasi Hukum Fauxell. Fauxell yang berdiri sejak 19 Desember 2017, sebelumnya telah dikenal sebagai konsultan hukum yang membantu dalam pengurusan perizinan dan legalitas bisnis bagi para pengusaha.

Namun berkat dorongan dari kebutuhan masyarakat, Fauxell bertransformasi digital untuk memperluas akses layanan konsultasi hukum dengan meluncurkan aplikasi Hukum Fauxell.

Menurut Founder aplikasi Hukum Fauxell, Novannisa, kehadiran aplikasi konsultasi Hukum Fauxell juga diharapkan menjadi solusi saat masyarakat kerap mencari jawaban atas pertanyaan soal hukum dari media sosial (twitter/x, thread, bahkan facebook). Padahal, jawaban yang didapat berasal dari orang awam atau bukan dair pakar hukum sehingga malah menimbulkan masalah baru.

"Kami berharap aplikasi Hukum Fauxell dapat membantu masyarakat berkonsultasi terkait hukum dengan pakar berpengalaman melalui layanan video call, voice call atau chatt," ujar Novannisa, Kamis (20/2/2025).

Sebanyak 20 pakar hukum telah bergabung menjadi partner aplikasi Hukum Fauxell yang siap membantu berkonsultasi terkait hukum perdata, hukum bisnis, hukum ketenagakerjaan, hukum waris, hukum internasional, hukum hak kekayaan, hingga hukum pernikahan.

"Target kami, jumlah partner pakar hukum yang bergabung misa mencapai 100 orang bahkan lebih banyak untuk mengakomodir kebutuhan pengguna," katanya.

Novannisa mengakui aplikasi Hukum Fauxell masih dalam tahap pengembangan sehingga meminta masukan dan kritiknya dari para pengguna. Namun, pihaknya berharap banyak masyarakat yang mendowload dan menggunakan aplikasi tersebut sehingga bisa merasakan manfaatnya.

"Tahap awal kami menargetkan 1.000 downloader. Kami juga akan gencar melakukan sosialisasi," katanya.

Menurutnya, masalah pernikahan dan penyalahgunaan data pribadi menjadi kasus yang paling sering dikonsultasikan oleh masyarakat. Dengan konsultasi melalui aplikasi Hukum Fauxell maka pengguna tidak perlu khawatir dan malu karena kerahasiaan akan tetap terjamin aman. "Selain kerahasiaan tetap aman. Tarif juga cukup terjangkau mulai, bisa memilih pakar yang diinginkan, dan jadwal konsultasi bisa menyesuaikan," katanya.

Pakar hukum sekaligus influencer, Tsurayya Hidayat mengatakan aplikasi Hukum Fauxell akan sangat membantu masyarakat. Ia pun, akan membantu mempromosikan melalui media sosial serta berkolaborasi dengan influencer lainnya. "Kita akan bekerja sama dengan KOLS (tokoh publik) skala nano terutama para pengguna aplikasi Hukum Fauxell," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama PT Garuda Indonesia mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyukseskan pelaksanaan ibadah haji 2025.

"Kami membahas berbagai persiapan pelaksanaan haji 2025 dan kerja sama lainnya dengan pihak Garuda Indonesia," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata di Medan, Kamis.

Teodorus menegaskan koordinasi teknis dengan pihak Garuda Indonesia juga menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar, khususnya terkait dengan keimigrasian.

Lebih lanjut, rapat ini menghasilkan beberapa masukan penting, antara lain pertemuan lanjutan untuk membuat perjanjian kerja sama agar tidak menyalahi proses keimigrasian di Arab Saudi dan Indonesia.

Pihak Garuda Indonesia juga akan memberikan informasi lanjutan mengenai teknis pelaksanaan haji setelah mendapatkan konfirmasi dari pusat tersebut.

Dengan adanya koordinasi yang baik antarimigrasi Sumatera Utara dan PT Garuda Indonesia, diharapkan pelaksanaan haji 2025 dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

"Secara prinsip, Imigrasi Sumatera Utara mendukung kebijakan untuk kelancaran pelaksanaan haji tahun 2025, tapi secara teknis permasalahan akan dikoordinasikan dengan pihak Garuda Indonesia," kata Teodorus.

Sementara itu, GM PT Garuda Indonesia Perwakilan Medan Gilang mengatakan bahwa diperkirakan akan ada sekitar 200 penerbangan haji dengan tujuan Jeddah dan Mekkah melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Menurut dia, Bandara Kualanamu yang merupakan bandara hub di Pulau Sumatra itu akan menjadi titik transit untuk pergantian crew dan pengisian bahan bakar.

"Selain itu, Garuda Indonesia merencanakan penerbangan carter dari Amerika dengan model Airbus itu akan dioperasikan untuk pelaksanaan haji tahun ini," ucapnya.