Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan dia sudah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota DPR RI seminggu yang lalu. Ia menyebutkan, setelah dilantik sebagai Menkumham, ada kemungkinan pimpinan DPR RI akan menandatangani persetujuannya.

"Sudah, sudah lama kami ajukan (mundur dari DPR), tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR, tapi saya sudah mengajukannya itu sudah seminggu yang lalu," ujar Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Supratman mengatakan besok akan serah terima jabatan (sertijab) dengan eks Menkumham Yasonna Laoly. Agenda Sertijab diagendakan pagi hari.

"Besok akan kami serah terima dengan menteri yang lama, sertijabnya besok di Kumham. Saya belum tahu, saya belum tahu jam berapa, mungkin pagi," kata Supratman.

Adapun ia ingin melaksanakan sederet prioritas di dua bulan kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM. Supratman mengaku bakal mengharmoniskan lembaga permasyarakatan hingga pembenahan di kontrol imigrasi.

"Pertama masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan undang-undang. Kemudian, masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di Dirjen AHU, juga pembenahan-pembenahan juga akan kita kontrol di imigrasi, dan juga di lembaga pemasyarakatan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) baru menggantikan kader PDIP Yasonna Laoly. Supratman Andi Agtas mengaku berkontak dengan Yasonna semalam sebelum pelantikan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak," kata Supratman usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Supratman menyebut dirinya memberi tahu Yasonna soal kebijakan yang tidak akan diubah seketika. Dia menyebut hal baik yang telah dilakukan Yasonna akan dilanjutkan dan disempurnakan.

"Dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain-lain, dan sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan," kata mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI itu.

Berikut daftar menteri, wakil menteri dan kepala badan yang dilantik Presiden Jokowi hari ini:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadiKepalaBPOM.

Simak Video 'Prabowo Tak Hadiri Pelantikan Menteri di Istana, Supratman: Ada Kunker':

[Gambas:Video 20detik]

Supratman Andi Agtas baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (19/8/2024). Ia menggantikan Yasonna Laoly.

Nama Supratman memang tidak asing dalam dunia hukum dan politik. Sebelum dilantik jadi Menkumham, laki-laki kelahiran Soppeng, 28 September 1969 ini memiliki jejak pendidikan hingga karier yang cukup panjang.

Ini perjalanan Supratman mulai dari menempuh pendidikan, menjadi dosen, anggota DPR, hingga Menkumham:

Riwayat Pendidikan Supratman Andi Agtas

Melansir laman DPR dan Fraksi Gerindra, Supratman memulai pendidikannya di SD Negeri 1 Soppeng. Ia lulus pada tahun 1982.

Lalu, ia melanjutkan pendidikan di SMP Don Bosco dan lulus pada 1985. Tiga tahun berikutnya ia mengenyam sekolah di SMA Negeri 1 Toli-toli.

Ketertarikannya dalam dunia hukum terlihat sejak lulus sekolah. Supratman memilih jurusan S1 Hukum Universitas Muslim Indonesia, di Makassar, Sulawesi Selatan.

Tidak sampai di sana, Supratman memperdalam lagi ilmunya dengan mengambil S2 Hukum di Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah lulus sarjana, dia bekerja sebagai pengacara dan dosen. Untuk mempertajam keilmuannya, ia melanjutkan pendidikan S3 di bidang hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.

Dari Dosen Jadi Politisi-Menkumham

Supratman awalnya berkarier sebagai seorang pengacara di sebuah kantor advokat di Sulawesi Tengah. Kemudian, ia berganti profesi menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah.

Ia mengabdi di kampus tersebut selama 14 tahun (1998-2012). Di sana, Supratman sempat menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Makassar.

Pada masa itu juga, Supratman merangkap sebagai Komisaris PT Citra Nuansa Elok pada 2004-2012 dan Ketua Real Estate Indonesia (RE) Sulawesi Tengah (2004-2010).

Kariernya semakin meroket sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Persuda) Kota Palu selama 7 tahun. Setelah belasan tahun berkarier di Sulawesi Tengah, Supratman kemudian melebarkan sayap di bidang politik.

Nama Supratman pun banyak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra. Pada 2014, ia terbang ke Jakarta dalam pencalonan anggota DPR. Ia pun terpilih sebagai anggota di Komisi III pada 2014-2019 dan berlanjut sebagai Anggota Komisi VI DPR RI pada 2019-2024.

Tak cuma itu, Supratman juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI selama dua periode. Adapun jejak perjalanannya selama menjadi sebagai DPR adalah sebagai berikut:

• Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU MD3 Tahun 2016
• Anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Migas Tahun 2016
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK Tahun 2017
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Tahun 2017
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Siber Tahun 2019
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibukota Negara Tahun 2019

Di akhir masa Kabinet Indonesia Maju, nama Supratman Andi Agtas masuk dalam daftar menteri baru setelah Presiden Jokowi melakukan reshuffle pada sisa akhir masa jabatannya. Supratman juga telah mundur sebagai anggota DPR.

Cerita Supratman Andi Agtas Baru Dikabari Jadi Menkumham Subuh Tadi

Cerita Supratman Andi Agtas Baru Dikabari Jadi Menkumham Subuh Tadi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet hari ini, Senin (19/8/2024). Ada sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik, salah satunya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digantikan oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Berikut profil Supratman Andi Agtas.

Profil Supratman Andi Agtas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sejumlah menteri dan wamen serta kepala badan hari ini, Senin (19/8/2024). Salah satunya yang dilantik adalah Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham RI menggantikan Yasonna Laoly.

Dikutip dari situs resmi DPR RI, berikut profil singkat Supratman Andi Agtas.

Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

• Anggota fraksi Partai Gerindra
• Tempat, tanggal lahir: Tajuncu, 28 September 1969
• Agama: Islam
• Riwayat Pendidikan:
  - SD Negeri I Soppeng (Tahun: - 1982)
  - SMP Don Bosco (Tahun: - 1985)
  - SMA Negeri I Toli-toli (Tahun: - 1988)
  - S1 Hukum, Universitas Muslim Indonesia (Tahun: - 1992)
  - S2 Hukum, Universitas Hasanuddin (Tahun: - 1995).
• Riwayat Pekerjaan:
  - Perusahaan Daerah Kota Palu, sebagai: Direktur Utama (Tahun: 2005 - 2012)
  - PT Citra Nuansa Elok, sebagai: Komisaris (Tahun: 2004 - 2012)
  - Dosen Fakultas Hukum (Tahun: 1998 - 2012)
  - Advokat, sebagai: Pengacara (Tahun: 1996 - 1998).

Supratman Andi Agtas (Foto: Firda/detikcom)

Daftar Menteri, Wamen, dan Kepala Badan yang Dilantik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik sejumlah menteri, wakil menteri serta kepala badan dalam reshuffle hari ini, Senin (19/8/2024). Berikut daftar menteri, wamen, dan kepala badan yang dilantik hari ini.

1. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7. Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Jokowi mengambil sumpah ketujuhnya untuk dilantik menjadi menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Berikut sumpah yang dibacakan Jokowi diikuti para menteri, wamen, dan kepala badan yang dilantik:

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simak Video 'Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri & Wamen: Bahlil, Supratman, Rosan dan Angga':

[Gambas:Video 20detik]

Supratman Andi Agtas menceritakan baru mengetahui kepastian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pagi tadi. Dia menyebut mengetahui informasi tersebut di waktu subuh.

"Kepastiannya, saya ndak pernah, dengar cerita-ceritanya sudah lama. Tapi kepastiannya, baru tadi Subuh. Bayangkan, subuh jam 4, baru saya tahu akan dilantik hari ini," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Eks Ketua Baleg DPR RI ini tak tahu kapan dirinya akan dilantik. Supratman menegaskan ditunjuk sebagai Menkumham merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu kan pemberitaan teman-teman media kan, ada ini ada reshuffle, saya ndak tahu sama sekali. Nah kita ndak tahu, baru subuh tadi, makanya saya ndak pernah mengonfirmasi, baru subuh jam 4 saya mendapatkan kepastian untuk hadir di Istana untuk dilantik," ujar Suprtaman.

Dia mengatakan hak seorang Presiden untuk menentukan menteri yang akan dipilih. Supratman menyebut presidenlah yang lebih tahu kebutuhannya.

"Nggak ada (kejanggalan), kejanggalannya di mana? Usulan, reshuffle itu kan hak prerogatif presiden, itu hak konstitusional yang melekat kepada, jangankan satu bulan, dua bulan. Setiap saat sepanjang presiden masih dalam kekuasaannya, berhak untuk melakukan itu (reshuffle). Nah tentu, pak presidenlah yang lebih tahu apa yang beliau akan lakukan dan siapa yang akan dipilih untuk membantunya," imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi sebagai Menkumham baru menggantikan kader PDIP Yasonna Laoly. Supratman Andi Agtas mengaku berkontak dengan Yasonna semalam sebelum pelantikan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak," kata Supratman usai pelantikan di Istana Negara.

Lihat juga Video: Supratman soal Kans Jadi Menteri Prabowo: Kita Belum Tahu

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE Awards) kepada kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Ma'ruf mengatakan aksi terorisme di Indonesia terus menurun.

Acara RAN PE Awards ini berlangsung di The Westin Jakarta yang juga disiarkan YouTube Wapres RI, Senin (19/8/2024). Wapres Ma'ruf mengatakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024 telah mampu menurunkan aksi terorisme.

"Selama periode pertama RAN PE ini berlangsung serangan terorisme terus menunjukkan penurunan, bahkan pada tahun 2023 tidak terjadi serangan terorisme selama sekali," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

"Selain itu dalam laporan Global Terrorism Indeks 2024 Indonesia mencatatkan penurunan angka kematian akibat serangan terorisme hingga sebesar 22%," imbuhnya.

Ma'ruf menyebut capaian itu berkat kolaborasi semua pihak terkait. Ma'ruf berharap program pencegahan dan penanggulangan terorisme terus dilakukan pada periode berikutnya.

"Capaian ini adalah bukti nyata dari efektivitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam melawan ekstremisme dan memberikan harapan besar bagi kesuksesan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia di periode-periode berikutnya," tuturnya.

Ma'ruf menambahkan Pemberian penghargaan RAN PE tahun 2024 ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Ma'ruf, penghargaan ini diberikan kepada pihak yang secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

"Saya harap pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk memberikan upaya terbaik dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di negara kita yang kita cintai ini," tutur dia.

Dalam RAN PE Awards 2024 ini, terdapat enam kategori penerima penghargaan, yaitu (1) Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE; (2) Kategori Program Inovatif dan Berkelanjutan; (3) Kategori Inspiratif dan Berdampak Nyata; (4) Kategori Komitmen terhadap Prinsip-prinsip RAN PE; (5) Kategori Inisiator Kolaborasi Multipihak; dan (6) Penghargaan kepada Mitra Pembangunan Pemerintah yang telah berkontribusi aktif dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan RAN PE.

Adapun Wapres dalam acara ini menyerahkan kepada 11 penerima penghargaan Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE, yakni:

- Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kemenko Polhukam
3. Kementerian Luar Negeri
4. Provinsi Lampung
5. Provinsi Banten
6. Provinsi Kalimantan Selatan
7. Kabupaten Bandung
8. Kabupaten Bogor
9. Kabupaten Garut
10. Kabupaten Purwakarta
11. Kabupaten Lampung Tengah

- Kategori Komitmen dan prinsip-prinsip RAN PE kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional

PresidenJoko Widodo (Jokowi) membentuk lembaga baru yaitu Kantor Komunikasi Presiden. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai lembaga itu bisa tumpang tindih atau overlapping dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

"Saya kira, apa urgensinya Kantor Komunikasi Presiden? Karena selama ini banyak sekali staf Istana mengatasnamakan Presiden seperti KSP. Jadi setiap informasi apapun yang terkait dengan Istana, biasanya KSP memberikan penjelasan ke publik, ataupun melalui Kementerian Setneg. Kan dua hal ini dinilai sebagai corong komunikasi istana ke publik," kata Adi, Sabtu (17/8/2024).

"Ini bisa overlapping dengan KSP dan lembaga lain, yang saya kira selama ini tugasnya mengkomunikasikan informasi istana, dari dalam ke publik," ujarnya.

Menurut Adi, KSP yang sudah lama dibentuk Jokowi, memiliki tugas untuk komunikasi kebijakan presiden kepada publik. "Kalau ada kantor komunikasi presiden, KSP apa gunanya? Badan lainnya apa gunanya?" ujarnya.

Adi pun menyinggung soal efisiensi kelembagaan. Adanya lembaga baru akan menambah anggaran dan kerja organisasi pemerintahan tidak efisien.

"Jangan sampai di tengah upaya untuk efisiensi kelembagaan, dan efisiensi anggaran, tetapi justru malah mempergemuk badan dan anggaran. Karena kalau ada badan baru, ya pastinya ada anggaran baru," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024, ditandatangani Jokowi pada 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada hari yang sama.

Berdasarkan salinan Perpres yang diperoleh detikcom, Sabtu (17/8/2024), lembaga ini dibentuk dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden," demikian bunyi Pasal 1 poin 1 Perpres ini.

Pimpinan lembaga ini adalah Kepala Komunikasi Kepresidenan. Kepala lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden.

Di bawah Kepala, ada jabatan Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dan Juru Bicara Presiden. Semua jabatan itu diangkat dan diberhentikan presiden, namun deputi diangkat atas usul Kepala.

Simak Video: Berita Terpopuler: Kebakaran Hebat Manggarai hingga Upacara HUT RI di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rp 100 juta, buntut dari anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 diminta lepas jilbab.

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8) pukul 11.00 WIB. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III.

Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi, mengatakan gugatan itu berkaitan dengan polemik Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan.

"Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi (Joko Widodo), sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP," kata Arif Sahudi saat konferensi pers di Warung Soto Veteran, Kecamatan Serengan, Solo, Kamis (15/8/2024) lalu.

Menurut Arif, gugatan ini diajukan karena tindakan tersebut melanggar Undang-undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak era reformasi, Dia bilang, polemik tersebut baru terjadi tahun ini.

"Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab," ujar Arif.

"Kita sengaja membuat gugatan ini tergesa-ges, dan hari ini harus terdaftar. Karena ingin upacara 17-an nanti sama seperti 17-an kemarin, yang berhijab pakai hijab," sambung dia.

Arif mengakui dalam pengajuan gugatan ini pihaknya belum berkomunikasi dengan korban. Sebab, pihaknya melakukan gugatan sosial.

"Tidak ada (koordinasi), ini gugatan sosial. Tidak ada hubungan dengan korban. Ini murni penegakan hukum, kita ingin yang melanggar ketentuan HAM, ya diluruskan, dan ini jadi pembelajaran, katanya kita ingin toleransi," ucapnya.

Salah seorang kuasa hukum penggugat, Dwi Nurdiansya Santoso, menambahkan petitum gugatan adalah terkait perbuatan melawan hukum pihak tergugat karena dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI itu anggota Paskibraka diduga dipaksa atau terpaksa melepas jilbabnya karena adanya aturan dari BPIP.

"Yang menjadi tuntutan kami, atas kerugian tersebut, pertama adalah meminta uang ganti rugi sejumlah Rp 100 juta untuk biaya pemulihan anggota Paskibraka. Lalu kedua kaitannya dengan ganti rugi karena melepas hijab atau jilbab tersebut dalam upacara pengukuhan tersebut juga Rp 100 juta, kemudian di materialnya kita nol (0) rupiah," kata Dwi saat itu.

Dwi menambahkan, penggugat meminta Presiden Jokowi dan BPIP selaku pihak tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa baik televisi dan online. Pihaknya juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Polemik Paskibraka putri 2024 yang diduga dilarang mengenakan jilbab berbuntut panjang. Selain dihujani kritik, sejumlah pihak kini mendesak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, dipecat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan catatan detikcom, Kamis (15/8/2024), Yudian Wahyudi sebetulnya sudah memberikan penjelasan dan meminta maaf terkait polemik Paskibraka wanita melepas jilbabnya.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Meski sudah meminta maaf, sejumlah pihak tetap menuntut pertanggungjawaban. Mereka meminta Presiden Jokowi memecat Yudian Wahyudi.

Andre Rosiade Minta Jokowi Pecat Kepala BPIP

Anggota DPR RI Andre Rosiade salah satu yang bereaksi keras dengan polemik jilbab Paskibraka tersebut. Satu hari sebelum Kepala BPIP meminta maaf, Andre Rosiade lebih dulu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Yudian lantaran tak memahami esensi dari Bhinneka Tunggal Ika.

"Anda (Yudian) paham Bhinneka Tunggal Ika, nggak? Itu semboyan NKRI, semboyan yang menghargai keberagaman di negara kita. Dalih Anda mencerminkan tidak paham Bhinneka Tunggal Ika. Lebih baik dipecat, saya usulin dipecat aja, Pak Jokowi. Bikin gaduh negara. Puluhan tahun kita nggak ada masalah, kok tiba-tiba Anda jadi Kepala BPIP Anda bikin susah, bikin sulit negara. Apalagi kita negara penuh keberagaman, kita negara yang saling menghormati keberagaman dan pandangan agama masing-masing," kata Andre kepada wartawan, Rabu (14/8).

Andre heran dengan jawaban Yudian yang mengklaim tak ada paksaan terkait Paskibraka putri melepas jilbab. Menurut Andre, surat keputusan (SK) standar pakaian Paskibraka yang diteken Yudian-lah yang membuat para anggota Paskibraka mau tak mau menandatangani surat tanpa paksaan.

"Kalau orang diskriminatif gini, pecat aja gitu loh, bikin rusuh, bikin susah negara, bikin susah pemerintah. Ada fitnah terhadap Presiden sama pemerintah jadinya," ujar legislator asal Sumbar itu.

Dia menilai Yudian hanya bersilat lidah untuk membela kebijakan BPIP yang kini menuai kritik dari masyarakat luas. Andre mengatakan Yudian tidak memahami nilai yang terkandung dalam Pasal 29 UUD 1945.

"Jawabannya terlihat bersilat lidah dan merangkai kata-kata aliasomon-omon. Ini orang kalau bacajawabannya merangkai kata-kata aliasomon-omon untuk mencari 1.001 alasan, kalau bicara keseragaman. Berarti orang ini nggak paham Bhinneka TunggalIka," tutur Andre.

Imbas kebijakan BPIP itu, kata Andre, ada anggapan negatif yang muncul terhadap pemerintah. Padahal, lanjut Andre, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kemenpora tidak tahu-menahu perihal aturan pakaian Paskibraka 2024.

"Jadi ini orang bikin gaduh, bahkan orang ini seakan-akan bekerjanya untuk siapa ini? Kok seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah. Akhirnya yang dapat nilai negatif, cap negatif, kan Presiden sama Kemenpora, padahal Presiden dan Kemenpora tidak tahu-menahu dan tidak terlibat. Ini orang ini nggak layak jadi Kepala BPIP," imbuh Andre.

Simak juga Video 'Kontroversi Paskibraka Lepas Jilbab hingga Dikecam Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]

Cak Imin Minta Kepala BPIP Dicopot

Tak cuma Andre Rosiade, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga bereaksi serupa. Cak Imin meminta Yudian Wahyudi dipecat.

"Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku. Atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan," tegas Cak Imin di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Cak Imin mengaku heran soal aturan larangan hijab terhadap Paskibraka. Dia lantas menyoroti jawaban Kepala BPIP yang menyebutkan aturan ini merupakan unsur kesukarelaan.

"Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi. Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas," terang Cak Imin.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi Paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa. Oleh karena itu saya menghimbau dari tempat ini. Mari kita tegak lurus dalam Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Seberbeda apa pun kita dalam berpakaian, dalam berprinsip agama, dalam bertata sosial," sambungnya.

Cak Imin menyebutkan, kalau diperlukan, kader PKB siap untuk memimpin BPIP. Dia menekankan keutamaan dari kisruhnya ini adalah BPIP tidak lagi boleh memaksakan atas praktik kehidupan dan kebangsaan.

"Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu. Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran ke-Bhinneka-an Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan," tuturnya.

Legislator Gerindra Minta Kepala BPIP Dipecat

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dapil DKI Jakarta II Himmatul Aliyah juga bereaksi keras. Dia pun mendesak agar Yudian Wahyudi diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN," kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Menurut Himma, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak paham makna sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi, kata Himma, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negaranya memeluk agama masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

"Jadi kita juga harus menghormati keyakinan beragama warga negara Indonesia termasuk Paskibraka ini, di antaranya menjalan ajaran agamanya, salah satunya dengan berhijab menutup aurat, dengan menyuruh dibuka, sama saja masuk dalam pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama," ujar Himma, yang juga merupakan Purna-Paskibraka Indonesia.

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra ini meminta agar pemerintah mengembalikan proses seleksi Paskibraka di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab, menurutnya, sejak diambil alih oleh BPIP, banyak sekali persoalan yang menimbulkan kegaduhan terkait proses seleksi Paskibraka dari tahun ke tahun di tingkat daerah.

"Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak dibawah BPIP ini menimbulkan masalah terus. Dan saya juga mengusulkan lebih baik BPIP ini dibubarkan dan pemerintahan ke depan bisa menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel dalam hal pembinaan Pancasila," tutur Himma.

Simak juga Video 'Kontroversi Paskibraka Lepas Jilbab hingga Dikecam Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo kembali menegaskan kewenangan proses seleksi Paskibraka sudah ditarik ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak dua tahun lalu. Dito juga mengatakan jawaban Kepala BPIP Yudian Wahyudi atas kritik terkait Paskibraka melepas jilbab tidak tegas.

"Iya. Itu kami kemarin sudah langsung melakukan investigasi, dan juga pendalaman. Karena memang untuk Paskibraka sejak 2022 itu semua kewenangannya udah full ditarik di BPIP dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan presscon (press conference) walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi," ujar Dito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dito sangat menyayangkan jawaban dari Yudian. Ia tak ingin karena alasan keseragaman jadi menabrak nilai-nilai yang dimiliki setiap individu.

"Jadi saya sangat menyayangkan ini. Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Jadi saya akan berusaha ke depan walaupun Paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami. Tapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana mencegah pembinaan dan juga pengelolaan Paskibraka ke depannya," sambungnya.

Sebelumnya, Yudian selaku Kepala BPIP buka suara. Ia menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, seperti dalam siaran live CNN Indonesia TV, Rabu (14/8/2024).

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab itu hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara itu, mereka diberi kebebasan.

"Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

Simak Video 'PPP Sesalkan Larangan Paskibraka Pakai Jilbab: Tidak Pancasila!':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi sedang menjadi sorotan sebab tidak adanya anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri yang mengenakan jilbab banjir kritikan dari berbagai pihak. Menilik sisi lain dari Yudian, bagaimana selera otomotifnya?

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Yudian tercatat memiliki harta sebesar Rp 6.383.300.000 (Rp 6,3 miliaran). Harta itu disampaikan pada 19 Januari 2023.

Mayoritas harta miliknya itu berupa aset tanah dan bangunan Rp 6.349.300.000, dan harta bergerak lainnya Rp 20.000.000, serta isi garasi Rp 14.000.000.

Saat isi garasinya dirinci lebih lanjut, tidak ada daftar mobil yang didaftarkan Yudian. Dia hanya mendaftarkan dua unit sepeda motor Honda; tahun 2006 senilai Rp 6,5 juta dan tahun 2010 senilai 7,5 juta.

Sementara itu, dilansir dari detikNews, Yudian juga mengatakan tidak memaksa Paskibraka putri melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tutur Yudian.

Yudian menegaskan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dia menyampaikan saat proklamasi, Indonesia terdiri atas kebinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, maka dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Intip Latihan Calon Paskibraka 2024 Sebelum Bertolak ke IKN

Intip Latihan Calon Paskibraka 2024 Sebelum Bertolak ke IKN

SETARA Institute mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berdalih keseragaman terkait tidak ada anggota Paskibraka putri yang menggunakan jilbab. SETARA menilai BIPI harusnya menjadi teladan terhadap penghormatan keberagaman.

"SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Halili menyebut Indonesia negara yang memiliki banyak keragaman. Menurutnya, BPIP harus menjadi teladan terhadap penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia.

"SETARA Institute memandang bahwa BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman," tutur dia.

SETARA meminta agar BPIP mengakomodasi Paskibraka putri yang hendak mengenakan jilbab pada saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara nanti.

"Mereka harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota Paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara Bendera 17 Agustus mendatang. Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota Paskibraka putri diperbolehkan berjilbab," tutur dia.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. (Foto: tim detikcom)

Halili menyebut pihaknya juga menolak segala bentuk politik penyeragaman. Termasuk, kata dia, pemaksaan penggunaan jilbab di lembaga pendidikan.

"Pada saat yang sama, SETARA Institute juga menolak segala bentuk politik penyeragaman, termasuk pemaksaan penggunaan jilbab dalam berbagai konteks seperti di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah negeri, sebab hal itu merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia," kata dia.

Berikut pernyataan sikap SETARA Institute:

1. SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya. Pada saat yang sama, SETARA Institute juga menolak segala bentuk politik penyeragaman, termasuk pemaksaan penggunaan jilbab dalam berbagai konteks seperti di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah negeri, sebab hal itu merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia.

2. Dalam pandangan SETARA Institute, menggunakan jilbab atau tidak menggunakan jilbab sebagai ekspresi keyakinan merupakan hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara dan setiap orang, sebagaimana jaminan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2) yang menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan keyakinan bagi siapapun. Oleh karena itu setiap upaya satu pihak kepada pihak lain untuk menanggalkan keyakinan, baik dengan paksaan maupun dengan pengkondisian tanpa paksaan, merupakan tindakan intoleran dan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD, terutama pasal 29 Ayat (2) tersebut dan juga pasal 28I Ayat (2) dan (4).

3. Dalam konteks polemik jilbab bagi anggota Paskibraka, bila dicermati ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, memang tidak ada pemaksaan kepada seorang anggota Paskibraka (putri) untuk melepas jilbab. Tapi, terdapat standar pakaian atau seragam yang dicontohkan secara visual di dalamnya, dimana anggota Paskibraka putri tidak berjilbab. Hal itu merupakan bentuk penyeragaman yang tidak mengakomodasi kebinekaan dalam keyakinan mengenai penggunaan jilbab.

4. SETARA Institute memandang bahwa BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman. Mereka harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yg sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara Bendera 17 Agustus mendatang. Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab.

5. SETARA Institute mendesak Pemerintah, khususnya BPIP, untuk segera menyelaraskan aturan mengenai Paskibraka, khususnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia 'Bhinneka Tunggal Ika'.

Dalih Keseragaman BPIP

Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga anggota DPR Andre Rosiade mengkritik perihal anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tahun 2024 melepas jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut Paskibraka sejak awal adalah tentang keseragaman.

"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi ketika memberi pernyataan pers di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, seperti dilansir Antara, Rabu (14/8).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun BPIP memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa Sukarno.

"Kan itu semula kan memang Paskibraka itu uniform, uniform itu maksudnya apa? Karena kita baru merdeka dengan kemajemukan yang paling, barangkali, terbesar di muka bumi. Di situlah inisiatif Presiden Sukarno untuk mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika," tutur dia.