Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau perkembangan situasi di Suriah usai tumbangnya Bashar al-Assad. Utamanya, terkait ancaman terorisme internasional.

"Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional terkait konflik Suriah, BNPT masih wait and see, tergantung pada tiga aspek penilaian," ujar Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.

Pertama, situasi keamanan Suriah masih sangat rawan, karena masyarakat internasional masih mengamati ke mana orientasi ideologis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), pemberontak yang menumbangkan Assad.
"Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka masih jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS masih melakukan jalan kekerasan dan radikalisme," ujar dia.

Kedua, konsolidasi politik di Suriah masih sangat cair, karena belum terlihat pola rekonsiliasi yang disetujui tiga kelompok negara yang berpengaruh terhadap politik Suriah, yaitu Turki, AS-Israel, dan Iran-Rusia.

Ketiga, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, dukungan masyarakat internasional diperkirakan akan mengalir ke HTS jika mampu merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu merangkul semua pihak yang bertikai, dan mengakui hak kaum minoritas di Suriah.

Baca Juga: Ini Upaya BNPT Kembangkan Perekonomian Mitra Deradikalisasi

Djumala melihat ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan anggota kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi.

“Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi," ujar dia.

Jika saja pemerintahan transisi mampu memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan dukungan internasional akan mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah.

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, memaparkan menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan. Hal ini ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.

Eddy mengatakan perbaikan peringkat dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkat kolaborasi BNPT dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan mitigasi.

Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber.

"Konten yang diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital," ujar dia.

Menurut Global Peace Index (GPI) 2024 situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari peringkat 53 pada 2023.

Meski ada perbaikan situasi keamanan, Indonesia harus tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, yang berdampak terhadap keamanan Indonesia, terutama terkait dengan situasi politik di Suriah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila (Fikom UP) membuka Program Studi Magister Media dan Komunikasi dengan Konsentrasi Komunikasi krisis. Prodi ini dibuka untuk menjawab kebutuhan profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola komunikasi krisis di tengah situasi dan dinamika di era digital yang terus berkembang.

Program studi ini didirikan setelah melalui kajian dan refleksi panjang terhadap tantangan komunikasi yang dihadapi oleh organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam berbagai situasi krisis.

Rektor Universitas Pancasila, Marsudi Kisworo membuka prodi tersebut dengan Seminar yang mengangkat tema “Crisis Communication in The Post-Truth Era”, dengan Narasumber Pertama Dra. Prasinta Dewi, M.A.P., Deputi Bidang pencegahan BNPB yang memaparkan materi tentang ‘Tantangan Era Post-Truth dalam Penanggulangan Bencana. Kemudian narasumber Kedua Ubaidillah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan materi Komunikasi Krisis Dunia Penyiaran.
Seminar ini membahas salah satu isu terkini dalam komunikasi krisis, yaitu fenomena post-truth, sebuah kondisi di mana perasaan dan keyakinan pribadi seringkali lebih dipentingkan daripada fakta objektif. Dalam era post-truth, krisis komunikasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan informasi, tetapi juga oleh disinformasi dan hoaks yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi opini publik.

Dalam konteks kebencanaan alam atau krisis sosial, fenomena ini semakin sering ditemui, di mana penyebaran berita palsu dapat memperburuk keadaan dan memperpanjang durasi krisis. Untuk itu perlu diketahui bagaimana organisasi, pemerintah, dan masyarakat dapat merespons krisis komunikasi di era digital dengan lebih baik, dengan memanfaatkan teknologi dan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menangkal disinformasi.

"Komunikasi krisis sangat penting dan relavan saat ini di tengah situasi post-truth saat ini. Krisis memerlukan penanganan komunikasi baik sebelum, sesaat dan sesudah krisis," kata Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 24 Desember 2024.

Baca juga: ITS Tambah Prodi di Bidang Sosial, S1 Sains Komunikasi

Menurut Marsudi, komunikasi tidak hanya meliputi sender, receiver, media, message, namun ada satu aspek yang sering dilupakan orang yaitu presence atau kehadiran, sehingga sering mengakibatkan salah paham. Di era saat ini selain quote (kata-kata yang diucapkan), voice (suara), kehadiran tatap muka, atau tatap mata sebagai bentuk visual harus menjadi satu kesatuan. Selain itu Prof. Marsudi menambahkan bahwa pembelajaran online tidak akan efektif seperti pembelajaran tatap muka.

Dekan Fikom UP, Anna Agustina mengatakan, krisis saat ini tidak hanya bencana, namun bisa terjadi melalui penggunaan platform digital. Oleh karenanya lulusan Prodi Magister ini ke depannya diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis di dunia nyata.

Kepala Prodi Magister Media dan Komunikasi, Fikom UP, Sudarto mengatakan, program studi media dan komunikasi ini dirancang agar ke depannya lulusan yang dihasilkan dapat mengelola komunikasi krisis dengan tiga tahapan krisis. Yakni pra-krisis (mitigasi dan perencanaan krisis), krisis (komunikasi krisis di tengah situasi darurat), dan pasca-krisis (evaluasi dan perbaikan sistem komunikasi di masa depan).

Dengan pemahaman yang komprehensif di ketiga tahapan tersebut, diharapkan tidak hanya mampu mengelola komunikasi selama krisis terjadi, tetapi juga mampu membantu organisasi untuk memitigasi risiko dan mengurangi potensi kerusakan di masa depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyorot sejumlah bentuk pendisiplinan siswa yang dilakukan guru. Menurutnya harus dilakukan pemilahan apabila terjadi kasus kekerasan di sekolah, sehingga tak semua perlu diselesaikan lewat jalur hukum.

"Ketika ada masalah-masalah menyangkut misalnya pendisiplinan atau kekerasan di sekolah itu janganlah semuanya diselesaikan secara hukum," ujar Mu'ti dalam program Kontroversi di Metro TV, dikutip Selasa 24 Desember 2024.

Ia menegaskan tetap ada batas dalam melihat tindakan pendisipilnan. Namun ada bentuk kekerasan yang memang tidak dapat ditoleransi.
"(Tidak bisa ditoleransi) bullying gitu ya, memang sangat fatal. Mohon maaf misalnya guru yang melakukan pelecehan seksual memang sangat fatal ya enggak bisa ditoleransi," ungkapnya.

Pun, kata dia, perlu ada pemahaman bersama antara orang tua dan guru terkait pendisiplinan anak di sekolah. Orang tua pun diharapkan percaya kepada para guru.

"Tetapi jangan dikit-dikit karena guru nyubit terus orang tuanya enggak terima, saya di rumah boro-boro nyubit, melotot aja enggak pernah. Ya, jangan dibawa begitu kan jadi orang tua juga harus percaya dong sama gurunya gitu. Dan guru juga jangan senang nyubit-nyubit juga kan bisa dengan cara lain," jelasnya.

Baca juga: Meski Tak Ada Upacara Siswa Bakal Nyanyi Indonesia Raya Sebelum Masuk Kelas

Karena itu, ia menambahkan materi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Di antaranya materi bimbingan konseling yang dinilai sangat dibutuhkan para guru selain ilmu mengajar lainnya.

"Karena guru harus punya kemampuan konseling cara mendisiplinkan anak," lanjutnya.

Anak pun, kata dia, perlu ditanamkan akhlak mulia hingga moral. Pemahaman itu kata dia akan membentuk budi pekerti para siswa.

"Sehingga siswa tidak hanya menguasai ilmu, tapi dia menginternalisasi niali itu dalam dirinya, menerapkannya dalam kehidupannya," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan perekonomian mitra deradikalisasi atau mantan narapidana terorisme. BNPT telah menyalurkan 100 ribu ekor ikan nila merah kepada mitra deradikalisasi di Boyolali, Jawa Tengah.

"Kami memberikan bantuan berupa benih ikan kurang lebih 100.000 ekor ikan nila merah kepada Keramba Tirtamina yang merupakan mitra deradikalisasi. Kami juga berkolaborasi memberikan tali asih berupa bantuan dari BRI dalam rangka pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 23 Desember 2024.

Ia berharap langkah ini dapat membantu mitra deradikalisasi mengembangkan kewirausahaan. Sekaligus mereduksi penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat.

"Hal ini diharapkan menjadi stimulus dan dorongan bagi mitra-mitra deradikalisasi untuk mengembangkan kewirausahaan dan memperkuat kebangsaan, sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo," tambahnya.

Selanjutnya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali, Arif Budi Nuranto, mengapresiasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

"Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi pemicu partisipasi masyarakat dalam menjaga toleransi dan membangun wilayah yang berswasembada," jelasnya.

Sementara itu, mitra deradikalisasi penerima manfaat, Yanto alias Abu Hamizan, mengungkapkan bahwa benih ikan yang diterima akan dikembangbiakan oleh kelompok Keramba Tirtamina. Selanjutnya untuk diperjualbelikan kepada pengepul.

"Kalau untuk bantuan benih ikannya ini, nanti akan kami kembangbiakkan dan ketika sudah besar sebagian akan dikonsumsi dan juga akan dijual lagi ke pengepul," sebut Yanto. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Dok. Istimewa


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan perekonomian mitra deradikalisasi atau mantan narapidana terorisme. BNPT telah menyalurkan 100 ribu ekor ikan nila merah kepada mitra deradikalisasi di Boyolali, Jawa Tengah.

"Kami memberikan bantuan berupa benih ikan kurang lebih 100.000 ekor ikan nila merah kepada Keramba Tirtamina yang merupakan mitra deradikalisasi. Kami juga berkolaborasi memberikan tali asih berupa bantuan dari BRI dalam rangka pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 23 Desember 2024.

Ia berharap langkah ini dapat membantu mitra deradikalisasi mengembangkan kewirausahaan. Sekaligus mereduksi penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat.
"Hal ini diharapkan menjadi stimulus dan dorongan bagi mitra-mitra deradikalisasi untuk mengembangkan kewirausahaan dan memperkuat kebangsaan, sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo," tambahnya.

Baca juga: Antisipasi Ideologi Transnasional, Pemprov Jateng Dukung Program Sekolah Damai BNPT

Selanjutnya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali, Arif Budi Nuranto, mengapresiasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

"Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi pemicu partisipasi masyarakat dalam menjaga toleransi dan membangun wilayah yang berswasembada," jelasnya.

Sementara itu, mitra deradikalisasi penerima manfaat, Yanto alias Abu Hamizan, mengungkapkan bahwa benih ikan yang diterima akan dikembangbiakan oleh kelompok Keramba Tirtamina. Selanjutnya untuk diperjualbelikan kepada pengepul.

"Kalau untuk bantuan benih ikannya ini, nanti akan kami kembangbiakkan dan ketika sudah besar sebagian akan dikonsumsi dan juga akan dijual lagi ke pengepul," sebut Yanto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta: Organisasi Jemaah Islamiyah resmi dideklarasikan bubar. Para mantan jemaahnya langsung ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam upaya memperkokoh nilai-nilai ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Deklarasi pembubaran JI ini dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 Antiteror). Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, menegaskan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan bagi para mantan anggota Jemaah Islamiyah.

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kemudian kewirausahaan dan hal-hal yang lain. Sehingga teman-teman dari eks Jemaah Islamiyah ini bisa hidup rukun, harmoni di tengah-tengah masyarakat yang majemuk," ujar Eddy saat memberikan sambutan di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, dilansir pada Minggu, 22 Desember 2024.
Eddy menekankan momentum ini merupakan tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045. Sekaligus, menjadi akhir dari rangkaian 45 kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Ke depan ini menuju Indonesia Emas, Indonesia yang lebih baik. Ini rangkaian sudah 45 kegiatan di seluruh Indonesia dan memang kebetulan ada di Solo. Sehingga ini menjadi momen yang bersejarah buat kita," ujar dia.

Baca Juga: Upaya BNPT Pulihkan 61 Korban Terorisme Sepanjang 2024

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengapresiasi BNPT, Densus 88, dan para pihak yang terlibat dalam kegiatan ikrar setia NKRI dari para Jemaah Islamiyah.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kerja keras kita, terutama dari BNPT, Densus kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh Jamaah Islamiyah yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan dan saat itu muncul kesepakatan dan ikrar bersama untuk sama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Kapolri.

Listyo Sigit menekankan pentingnya pendekatan soft approach dalam program deradikalisasi. "Ini adalah buah dari pendekatan soft approach dan tentunya kita sudah memiliki komitmen untuk bersama-sama menjaga, bergabung, dan memperkuat NKRI," ujar dia.

Deklarasi ini disambut hangat Siswanto, salah satu mantan anggota Jemaah Islamiyah, yang mangharapkan hilangnya tindakan tindakan ekstremisme. Dia mengatakan pendampingan sudah berjalan sejak deklarasi pertama pembubaran JI pada 30 Juni 2024, hingga pertemuan ke-45 hari ini.

"Harapan kami, ini menjadi langkah terakhir untuk memastikan integrasi penuh kami dengan negara dan masyarakat, sehingga tidak ada lagi ekstremisme. Semoga mereka yang masih di luar juga segera menyadari dan bergabung," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Rektor Universitas Muhammdiyah Surakarta (UMS), Sofyan Anif, menyampaikan rasio lulusan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) Sederajat terhadap minat lanjut studi di perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti, Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Berdasarkan data BPS 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Indonesia mencapai 31,45 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 31,16 dan 31,19 di tahun 2021 serta 30,85 di tahun 2020. Namun, APK Pendidikan Tinggi Indonesia tersebut masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN.

Sofyan menyebut rendahnya minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan informasi. Biaya pendidikan yang tinggi, keterbatasan finansial, serta kebijakan rasio SMK:SMA (70:30) membuat banyak siswa memilih untuk bekerja setelah tamat sekolah.

Baca juga: Tantangan Peningkatan APK di Tengah Bonus Demografi, Masyarkat Ekonomi Rendah-Akademik Lemah

"Selain itu, kurangnya motivasi belajar, kualitas pendidikan yang belum optimal, serta pengaruh lingkungan yang tidak mendukung turut memperburuk situasi. Ketersediaan lapangan kerja dan minimnya informasi tentang prospek pendidikan tinggi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan siswa," ujar Sofyan dalam acara OSC Awards dan Indonesia Rector Forum 2024 di Studio Grand Metro TV, Kamis, 19 Desember 2024.
Sofyan mengungkapkan solusi dan berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Antara lain dengan menyediakan lebih banyak beasiswa, mempermudah akses ke perguruan tinggi, dan memperbanyak program studi vokasi.

"Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja," tutur dia.

Di sisi lain, perguruan tinggi diharapkan menawarkan program studi sesuai dengan tuntutan industri serta memperluas penyediaan program studi dan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyepakati kerja sama bidang konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara untuk membantu Perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung jawab.

Kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), R. Narendra Jatna di The East Tower, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan, kerja sama antara SIG dan Jamdatun merupakan wujud komitmen SIG untuk menjalankan bisnis secara profesional sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Melalui kerja sama ini, SIG berharap keputusan bisnis yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat menciptakan nilai bagi negara dan pemangku kepentingan lainnya.
"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG berkomitmen untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dijalankan oleh pemerintah, melalui kelancaran pasokan produk yang bermutu dan bekualitas, serta layanan terbaik. Semua ini dapat terwujud dengan penerapan tata kelola yang baik, dan kerja sama dengan Jamdatun ini akan membantu SIG dalam pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung jawab," kata Donny Arsal, dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Desember 2024.

Baca juga: Limbah Tongkol Jagung Jadi Bahan Bakar Alternatif, Bagaimana Caranya?

Sementara itu, R. Narendra Jatna mengungkapkan misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025-2029 adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur di mana SIG dapat fokus berperan dan memberikan kontribusi.

"Yang perlu menjadi perhatian bagi jajaran Direksi SIG adalah penjabaran Asta Cita yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas Presiden nomor 13 yaitu menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan," kata R. Narendra Jatna.

Selain itu, program prioritas Presiden nomor 14 yaitu melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik, mandiri lainnya.

R. Narendra Jatna menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan SIG kepada para Jaksa Pengacara Negara. "Perjanjian ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul dalam operasional bisnis SIG, baik terkait kerugian materil, immateril, risiko reputasi, maupun kepatuhan," ungkap R. Narendra Jatna.

Lebih lanjut R. Narendra Jatna menekankan pentingnya pemahaman fiduciary duty, yakni prinsip melaksanakan kepercayaan untuk mengurus perseroan dengan iktikad baik, termasuk prinsip duty of skill and care, yakni prinsip mengedepankan kecakapan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.

"Setiap keputusan yang diambil harus didasari dengan prinsip kehati-hatian, beritikad baik, serta fokus pada kepentingan perseroan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar R. Narendra Jatna.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Kementerian Hukum pada tahun 2025 akan memfokuskan pada transformasi digital dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor.

"Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami," kata Menteri Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Peluncuran Tranformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin, 16 Desember 2024.

Menteri Supratman juga mengajak kepada masyarakat untuk memberikan masukan apa adanya terkait pelayanan di kementerian maupun urusan lain dengan hukum.

Hal ini sebagai cara untuk berbenah dan bentuk keterbukaan terhadap masukan maupun kritik dari masyarakat. "Ini agar kami menjadi dewasa dan meningkatkan pelayanan," kata Mentri.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan jika kementeriannya tidak akan mengganti logo yang kini sudah ada meski adanya pemecahan kementerian baru. "Kami pastikan, untuk logo tidak akan kami ganti. Tetap menggunakan logo yang lama," tegasnya.

Ia mengatakan kementeriannya saat ini sedang fokus pada proses pergeseran pegawai dari sebelumnya bernaung di Kementrian hukum dan HAM menjadi Kementian Hukum, Kementrian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menyebutkan ada 67 ribu pegawai dari Kemenkumham yang lama dan akan digeser ke tiga kementerian baru, termasuk Menteri Koordinator.

Saat ini, pergeseran pegawai tersebut sudah selesai dilakukan dari mulai pejabat eselon II dan III sesuai dengan kebutuhan di kementerian masing - masing. "Jadi tahun 2025 semuanya sudah bisa bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing," kata dia. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengusulkan pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana sebagai bagian dari upaya mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan (lapas). Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan amnesti ini juga mencakup narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan gangguan jiwa.

Pemberian amnesti diharapkan bisa meringankan beban lapas sekaligus memberikan pertimbangan kemanusiaan. Namun, amnesti tidak akan diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam peredaran narkotika dengan status pengedar atau bandar, yang akan tetap menjalani hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa waktu terakhir amnesti menjadi topik hangat yang dibicarakan. Namun, masih banyak yang belum memahami dengan jelas tentang apa itu amnesti, apa saja syarat-syaratnya, serta contoh-contoh pemberiannya.
Berikut penjelasan lengkap soal amnesti dikutip dari beberapa sumber:

Pengertian amnesti

Amnesti adalah tindakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada individu atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Konsep ini berasal dari bahasa Yunani 'amnestia' yang berarti pernyataan terhadap orang banyak untuk menghilangkan hukuman yang dikenakan atas tindakan pidana tersebut.

Tujuan dari amnesti adalah memberikan kesempatan kedua bagi individu yang sudah menjalani hukuman atau terlibat dalam tindak pidana.

Syarat pemberian amnesti

Pemberian amnesti umumnya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Beberapa syarat yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Tindak Pidana Tertentu: Amnesti hanya diberikan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap tidak terlalu berat atau dapat mempengaruhi stabilitas negara. Untuk kasus narkoba, misalnya, amnesti hanya diberikan kepada narapidana dengan status pengguna, bukan pengedar atau bandar
2. Pertimbangan Kemanusiaan: Pemberian amnesti juga sering dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan, terutama untuk narapidana yang menderita penyakit serius, seperti HIV/AIDS atau gangguan jiwa, yang tidak bisa mendapatkan perawatan yang layak di lapas
3. Proses Pemeriksaan: Pemberian amnesti harus melalui proses pemeriksaan yang ketat oleh pemerintah dan lembaga terkait, untuk memastikan bahwa penerima amnesti memenuhi kriteria yang ditetapkan

Baca juga: 44 Ribu Napi Berpeluang Diberi Amnesti, Prabowo Disebut Setuju

Tujuan amnesti

Amnesti diberikan untuk beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Transisi Demokrasi: Amnesti dapat membantu negara yang sedang beralih menuju sistem demokrasi dengan menghapuskan hukuman terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana selama periode otoritarian sebelumnya
2. Pemeliharaan Perdamaian: Dalam situasi konflik bersenjata, amnesti dapat menjadi bagian dari upaya untuk mengakhiri konflik dan memulihkan perdamaian dengan menghapuskan hukuman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perang atau pemberontaka
3. Rekonsiliasi Nasional: Tindakan amnesti juga dapat mendorong rekonsiliasi antara kelompok-kelompok yang bertikai, memberikan kesempatan bagi individu yang terlibat dalam konflik untuk kembali berkontribusi dalam masyarakat

Dasar hukum amnesti di Indonesia

Amnesti di Indonesia diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti atas pertimbangan tertentu. Selain itu, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 juga mengatur pemberian amnesti, yang menghapuskan segala akibat hukum pidana terhadap individu yang diberikan tindakan tersebut.

Contoh pemberian amnesti

Beberapa contoh pemberian amnesti yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:

1. Pengampunan oleh Presiden Joko Widodo terhadap dosen Universitas Syiahkuala Saiful Mahdi yang terlibat dalam kasus UU ITE pada tahun 2021
2. Pengampunan oleh Presiden Soekarno kepada individu yang terlibat dalam pemberontakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1959
3. Pengampunan oleh Presiden Joko Widodo kepada korban kasus UU ITE pada tahun 2021 yang dirasa tidak adil
4. Pengampunan oleh Presiden Joko Widodo terhadap terpidana kasus narkoba, Muhammad Yusuf, pada tahun 2015.

Pemberian amnesti memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, baik sebagai alat untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas maupun sebagai langkah kemanusiaan untuk individu yang membutuhkan bantuan. Meskipun demikian, pemberian amnesti tidak berlaku untuk semua narapidana dan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Penerapan amnesti juga menunjukkan upaya negara menjaga perdamaian dan stabilitas nasional, sambil memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. (Suchika Julian Putri)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Pancasila (PP KAUP) periode 2022-2026 resmi dikukuhkan pada Minggu, 16 Desember 2024. Kepengurusan yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad itu pun berkomitmen memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Berkontribusi nyata bagi almamater dan masyarakat luas,” kata Dasco melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Desember 2024.

Wakil Ketua DPR itu menyampaikan pengabdian masyarakat merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus yang dikerjakan selama kepemimpinannya. Aspek lainnya yaitu pemberdayaan dan pengembangan jejaring antar alumni Universitas Pancasila. Kedua, kontribusi nyata bagi kemajuan almamater.

Baca juga: Universitas Pancasila Siapkan Langkah Konkret untuk Ikut Akreditasi GreenMeetric

“KAUP harus menjadi wadah yang efektif dalam mempererat tali silaturahmi antar alumni sekaligus berkontribusi nyata bagi almamater," ungkap dia.
Pengukuhan ini menandai babak baru perjalanan organisasi. Sehingga, dapat memperkuat peran alumni dalam pembangunan bangsa.

Melalui kepemimpinan baru ini, KAUP berkomitmen untuk mengembangkan program-program yang inovatif. Serta, bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sekedar informasi, Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP) adalah organisasi resmi yang menaungi seluruh alumni Universitas Pancasila. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah silaturahmi dan networking antar alumni, serta berperan aktif dalam pengembangan almamater dan pengabdian kepada masyarakat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Semarang: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyambut baik inisiatif Sekolah Damai yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Wahid Foundation. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan globalisasi, khususnya masuknya paham transnasional yang bertentangan dengan ideologi luhur bangsa Indonesia.

Menurut Nana, globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga karakter bangsa di tengah derasnya arus informasi. Ia menyoroti berbagai ancaman seperti sikap acuh tak acuh, bullying, dan dampak negatif lainnya yang dapat merusak moral generasi muda.

"Ini adalah program positif yang harus terus dikembangkan," ujar Nana dalam keterangannya, Jumat, 13 Desember 2024.
Nana menekankan pentingnya pendidikan toleransi dan antikekerasan yang harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini, menurutnya, sangat relevan karena generasi muda memegang peranan penting sebagai penentu masa depan bangsa.

"Jangan sampai generasi muda kehilangan arah, karena di pundak merekalah masa depan Indonesia berada," tegasnya.

Baca juga: Prabowo: Jalan Layang Madukoro Tingkatkan Ekonomi Jateng

Nana juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang pro toleransi dan antikekerasan. Jika tidak dikawal, berpotensi ada penyusupan yang dapat mengarahkan anak-anak ke arah negatif.

"Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah sangat diperlukan," ujarnya.

Nana pun mengapresiasi keberhasilan penerapan Sekolah Damai di 79 SMA/SMK di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 yang dinilai sebagai salah satu pelaksana terbaik. Ia berharap program ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas agar mencakup lebih banyak sekolah di masa depan.

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyoroti dukungan dari Pemprov Jateng dalam menyukseskan program ini. Dukungan tersebut diwujudkan melalui integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Hal ini menunjukkan komitmen Jawa Tengah dalam mendorong perdamaian dan toleransi di dunia pendidikan," jelas Eddy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)