KARAWANG, iNewsKarawang.id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mencatat sejumlah pelanggaran aturan keimigrasian oleh warga negara asing (WNA). 

Dari data yang dirilis pada Senin,(23/12/2024), ada sebanyak 45 WNA dari 10 negara masuk daftar hitam dengan berbagai pelanggaran, mulai dari overstay hingga bekerja secara ilegal menggunakan visa wisata.

Kepala Kantor Imigrasi Karawang, Petrus Teguh Aprianto, mengungkapkan bahwa pelanggaran terbanyak dilakukan oleh WNA asal China dengan jumlah 20 kasus, disusul oleh Korea Selatan dengan 10 kasus, dan Jepang dengan 5 kasus.

“Pelanggaran yang terjadi umumnya mirip, terutama di kawasan industri. Banyak yang datang dengan visa wisata, tetapi kemudian beraktivitas kerja. Selain itu, ada juga kasus overstay, masuk secara ilegal, kehilangan paspor, hingga tidak jelas tujuan kedatangannya di Indonesia,” ujar Petrus dalam konferensi pers, Senin (23/12/2024).

Ia juga memaparkan negara dengan jumlah pelanggar wna tertinggi di Karawang yakni, China 20 orang, Korea Selatan 10 orang, Jepang 5 orang, Filipina 2 orang, Taiwan 2 orang, India 2 orang, Italia 1 orang, Malaysia 1 orang, Thailand 1 orang dan Vietnam 1 orang.

Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya telah mengaktifkan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Meski terkendala keterbatasan sumber daya manusia, tim ini terus bekerja untuk mengawasi dan menindak keberadaan WNA yang tidak sesuai aturan.

“Dengan adanya rapat rutin TIMPORA, kami berharap seluruh informasi terkait keberadaan WNA dapat tersampaikan kepada kami dengan lebih efektif,” tambah Petrus.

Dengan maraknya pelanggaran ini, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan yang melibatkan WNA di lingkungan mereka. 

"Sanksi tegas akan diberlakukan guna menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Karawang," tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Sebanyak tujuh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung yang beragama Nasrani menerima remisi khusus dalam rangka perayaan Natal 2024. Remisi tersebut diberikan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substansif.

Kalapas Klas IIB Tulungagung, Raden Budiman Priatna Kusumah, mengungkapkan bahwa dari total 12 warga binaan beragama Nasrani, tujuh orang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. "Kasus yang mendapatkan remisi bermacam-macam, ada yang terkait narkotika, perlindungan anak, hingga pidana umum," jelasnya pada Senin (23/12/2024).

Budiman menjelaskan, remisi yang diberikan berupa pengurangan masa tahanan selama satu bulan. Namun, tidak ada warga binaan yang langsung bebas setelah menerima remisi ini. "Surat Keputusan (SK) remisi biasanya turun menjelang Natal," tambahnya.

Dalam rangkaian Natal dan Tahun Baru, Lapas Kelas IIB Tulungagung juga memperketat penjagaan. Jumlah petugas penjaga ditingkatkan dari tujuh menjadi 15 orang. Selain itu, pihak Lapas meminta bantuan dari Polsek Kedungwaru dan Koramil Kedungwaru untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang terlarang.

"Selama ini ada enam upaya penyelundupan barang terlarang yang berhasil digagalkan. Empat kasus terjadi pada 2023, sedangkan dua kasus lainnya terjadi pada November dan Desember 2024," ujar Budiman.

Untuk mendukung perayaan Natal, Lapas juga memfasilitasi warga binaan Nasrani dengan kegiatan keagamaan, termasuk ibadah Natal melalui Zoom yang dijadwalkan pada 30 Desember 2024. "Petugas fokus pada pengamanan dan pelaksanaan ibadah Natal, serta persiapan tahun baru," pungkasnya.

Editor : Mohammad Ali Ridlo

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Sepanjang tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang berhasil mengungkap 111 permohonan paspor yang diduga kuat akan digunakan untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara ilegal.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh, dalam konferensi pers capaian akhir tahun, Senin (23/12/2024).

“Saat proses wawancara, petugas kami mendeteksi indikasi kuat bahwa paspor yang diajukan akan digunakan untuk bekerja secara non-prosedural,” ujar Petrus.

Petrus mengungkapkan, berbagai modus sering digunakan oleh CPMI non-prosedural. Alasan seperti wisata, kunjungan keluarga, persiapan berjaga-jaga, hingga perjalanan umrah menjadi trik umum yang digunakan untuk mengelabui petugas.

Sebagai langkah antisipasi, pihak Imigrasi telah menerapkan strategi jitu dengan menempatkan petugas di setiap kecamatan di Karawang sebagai narahubung. 

"Mereka bertugas mengawasi, menampung informasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya menjadi CPMI ilegal," terangnya.

“Kami juga membangun program Desa Binaan. Petugas di desa ini tidak hanya menjadi narahubung, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Jika ada indikasi keberangkatan ilegal, kami langsung menolak permohonan paspornya,” tegas Petrus.

Di sisi lain, jumlah permohonan paspor di Karawang tahun ini mencapai 54.303 pemohon, melampaui target tahunan sebanyak 50.400. Dengan capaian 107,74 persen, ini menjadi bukti tingginya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi.

"Kami akan terus berkomitmen menjaga keamanan dan mendukung keberangkatan pekerja migran yang sesuai prosedur," katanya.

Petrus juga berharap masyarakat semakin sadar pentingnya mengikuti jalur legal demi keselamatan dan perlindungan di luar negeri.

"Dengan berbagai langkah strategis ini, Imigrasi Karawang tak hanya menjaga integritas dokumen negara, tetapi juga melindungi warganya dari bahaya eksploitasi dan pelanggaran hukum di luar negeri," tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

MEDAN, iNewsMedan.id- Royal Game, sebuah tempat permainan di Sonhita Corner, Kompleks Asia Mega Mas, Blok P-1, Kelurahan Sukaramai II, Medan Area, dinyatakan bukan merupakan praktik perjudian. 

Hal ini disampaikan oleh Pakar Hukum Pidana Sumatera Utara, Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim gabungan Polda Sumut, Polrestabes Medan, dan Dinas Pariwisata Kota Medan. 

"Dari hasil razia, ditemukan bahwa Royal Game memiliki izin operasional yang dikeluarkan instansi berwenang dan masih berlaku sesuai peraturan," jelas Dr. Alpi, Sabtu (21/12/2024). 

Menurut perwakilan Dinas Pariwisata Kota Medan, Royal Game adalah permainan ketangkasan berhadiah barang elektronik seperti televisi, kulkas, atau rice cooker. Pemeriksaan tim gabungan juga tidak menemukan indikasi adanya praktik perjudian di lokasi tersebut. 

Dr. Alpi menjelaskan bahwa tindak pidana perjudian sesuai Pasal 303 KUHP mengandung unsur "tanpa izin". Jika suatu kegiatan telah memiliki izin resmi dari instansi berwenang, maka sifat melawan hukum pada kegiatan tersebut hilang, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian. 

"Royal Game memiliki izin operasional yang sah, sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi tindak pidana perjudian," tegasnya. Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam menindak dugaan perjudian. 

Razia tim gabungan yang dilakukan pada Selasa (17/12/2024) bertujuan menindaklanjuti pemberitaan yang menyebut Royal Game sebagai lokasi perjudian. Namun, hasil pemeriksaan memastikan bahwa tempat tersebut hanya menyediakan permainan ketangkasan dengan hadiah barang elektronik. 

Dinas Pariwisata akan terus melakukan pengawasan agar pengelola mengikuti ketentuan yang berlaku. 

Kepala Lingkungan 11, Endang, juga menyatakan tidak pernah menemukan indikasi praktik perjudian di lokasi tersebut. "Saya sering melintas dan terkadang singgah, tapi sejauh ini tidak ada indikasi perjudian," katanya.

Editor : Ismail

MOJOKERTO, iNewsSurabaya.id - Kasus dugaan penggelapan senilai Rp12 miliar yang melibatkan Herman Budiyono terus menjadi sorotan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Dalam perkembangan terbaru, penasihat hukum Herman, Michael SH MH CLA, CTL, CCL, dengan tegas mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim pada Senin (16/12/2024). Ia menuding putusan tersebut mengabaikan fakta-fakta krusial yang terungkap selama persidangan.

Michael memaparkan sejumlah fakta yang, menurutnya, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Salah satu poin utama adalah aliran dana yang dituduhkan sebagai bentuk penggelapan, ternyata mengalir ke pelapor sendiri, Juliati Sutjhajo, yang merupakan kakak kedua terdakwa. Berdasarkan bukti transfer, Herman mengirim Rp1,44 miliar ke rekening Juliati pada 26 Mei 2023 melalui Bank BCA.

Selain itu, Herman juga mentransfer Rp5 miliar kepada kakak pertamanya, Hadi Poernomo, pada 2 Agustus 2022, serta USD26.040,71 pada 25 Januari 2023. Bahkan, kakak ketiga terdakwa, Lidyawati, memiliki utang hingga miliaran rupiah kepada perusahaan Herman. “Lidyawati memiliki utang di Kartika Motor sebesar Rp878,48 juta, dan di CV Mekar Makmur Abadi (MMA) sebesar Rp5,17 miliar,” ujar Michael.

Michael menegaskan bahwa aliran dana ke pihak-pihak tersebut menunjukkan perkara ini bukanlah penggelapan, melainkan masalah perdata terkait sengketa warisan. Namun, majelis hakim beranggapan aliran dana tersebut tidak relevan dengan perkara. “Hakim seharusnya cermat menelusuri tujuan dan alasan perpindahan dana tersebut. Bukti ini jelas menunjukkan kejanggalan,” tegas Michael.

Michael juga mempertanyakan dasar pertimbangan hakim yang menyebut adanya audit dalam kasus ini. “Ahli auditor yang dihadirkan dalam persidangan secara jelas menyatakan tidak melakukan audit karena belum ada kontrak dengan penyidik. Lalu, dari mana hakim menyimpulkan adanya audit?” tanyanya. 

Dalam persidangan, ahli pidana yang dihadirkan menyebutkan bahwa kasus ini lebih layak dikategorikan sebagai perkara perdata. “Jika hanya ada perpindahan uang, itu tidak serta merta menjadi tindak pidana. Tapi hakim justru menyatakan klien kami melakukan perbuatan melawan hukum. Ini keliru,” lanjut Michael.

Selain itu, Michael menyoroti tidak adanya bukti kuat yang menunjukkan mens rea (niat jahat) dalam kasus ini. Ia mengingatkan bahwa untuk memenuhi unsur tindak pidana, harus ada mens rea dan actus reus (tindakan fisik). “Perkara ini murni perdata. Kami berharap Pengadilan Tinggi dapat melihat hal ini secara objektif dan membebaskan Herman,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada 16 Desember 2024, majelis hakim PN Mojokerto yang diketuai Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja memvonis Herman dengan hukuman tiga tahun penjara. Herman dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) tentang Penggelapan dengan Pemberatan.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi sistem peradilan. Apakah fakta baru yang diungkapkan dalam banding akan mengubah arah perkara ini? Semua mata kini tertuju pada Pengadilan Tinggi.

Editor : Arif Ardliyanto

KUPANG, iNewsSumba.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT), Silvester Sili Laba, memaparkan pencapaian kinerja tahun 2024 sekaligus membahas perubahan struktural yang akan dihadapi Kementerian Hukum dan HAM RI. Paparan tersebut disampaikan pada Jumat (20/12/2024).

Silvester menjelaskan bahwa Kemenkumham kini dibagi menjadi tiga kementerian baru: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian ini akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Implikasi langsungnya, pada tahun 2025, nama Kanwil Kemenkumham NTT akan diubah menjadi Kanwil Kementerian Hukum NTT.

Pada 2024, Kanwil Kemenkumham NTT mengelola anggaran sebesar Rp 230,19 miliar. Hingga 19 Desember 2024, sebesar 92,38 persen dari anggaran tersebut telah terealisasi untuk mendukung berbagai program pembangunan hukum dan HAM di wilayah tersebut.

Dalam memberikan akses hukum, Kanwil berhasil menangani 376 permohonan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Dari total tersebut, 317 merupakan kasus litigasi, yang mencakup 43 kasus perdata dan 274 kasus pidana. Sementara itu, pada non-litigasi, ada 59 kegiatan yang melibatkan penyusunan dokumen hukum, mediasi, konsultasi, hingga penyuluhan hukum.

Kanwil juga memainkan peran penting dalam pengharmonisasian 145 produk hukum daerah, mencakup rancangan peraturan daerah, kepala daerah, dan DPRD. Selain itu, komitmen terhadap perlindungan kekayaan intelektual (KI) diwujudkan melalui pengurusan berbagai permohonan, seperti hak cipta, merek, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.

Di bidang administrasi hukum, Kanwil mencatat keberhasilan seperti pelantikan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dan pengesahan sertifikat Apostille. Sebanyak 128 sertifikat Apostille dicetak sepanjang tahun, memperkuat layanan administrasi hukum internasional.

Kanwil juga terlibat dalam penelitian dan pengembangan hukum dan HAM melalui evaluasi kebijakan dan analisis strategi, seperti tinjauan terhadap peraturan tentang pendaftaran merek. Selain itu, analisis terkait tantangan lapas dalam menangani kasus pelarian narapidana turut menjadi perhatian utama.

"Melalui langkah-langkah ini, kami berupaya terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan mendukung transisi Kementerian Hukum dan HAM menuju format baru di tahun depan," ungkap Silvester.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

BOGOR, iNewsBogor.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri melaksanakan Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan Ikrar Setia Eks Anggota JI kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam upaya memperkokoh nilai-nilai ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono, menegaskan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan bagi para mantan anggota Jamaah Islamiyah.

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kemudian kewirausahaan dan hal-hal yang lain. Sehingga teman-teman dari eks Jamaah Islamiyah ini bisa hidup rukun, harmoni di tengah-tengah masyarakat yang majemuk," kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa momentum ini merupakan tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus menjadi akhir dari rangkaian 45 kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Kedepan ini menuju Indonesia Emas, Indonesia yang lebih baik. Ini rangkaian sudah 45 kegiatan di seluruh Indonesia dan memang kebetulan ada di Solo. Sehingga ini menjadi momen yang bersejarah buat kita," tambahnya.

Selanjutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi kepada BNPT, Densus 88, dan para pihak yang terlibat.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kerja keras kita, terutama dari BNPT, Densus kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh Jamaah Islamiyah yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan dan saat itu muncul kesepakatan dan ikrar bersama untuk sama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Listyo.

Listyo Sigit juga menekankan pentingnya pendekatan soft approach dalam program deradikalisasi. "Ini adalah buah dari pendekatan soft approach dan tentunya kita sudah memiliki komitmen untuk bersama-sama menjaga, bergabung, dan memperkuat NKRI," ujarnya.

Deklarasi ini disambut hangat oleh Siswanto, salah satu mantan anggota Jamaah Islamiyah, yang mangeharapkan hilangnya tindakan tindakan ekstremisme.

"Proses pendampingan ini telah berjalan sejak deklarasi pertama pada 30 Juni 2024, hingga pertemuan ke-45 hari ini. Harapan kami, ini menjadi langkah terakhir untuk memastikan integrasi penuh kami dengan negara dan masyarakat, sehingga tidak ada lagi ekstremisme. Semoga mereka yang masih di luar juga segera menyadari dan bergabung," harapnya.

Editor : Furqon Munawar

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Lemahnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap umat Muslim dunia menjadi sorotan tajam. Hal ini disampaikan Ulul Albab, Ketua ICMI Orwil Jawa Timur, Ketua Litbang DPP Amphuri, dan mantan Rektor Universitas Dr. Soetomo (2007-2013), menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto di KTT D8 Kairo, Mesir. 

Presiden Prabowo, menurut Ulul Albab, telah menyuarakan realita pahit yang selama ini terjadi: HAM seakan bukan untuk umat Muslim.

"Pernyataan Presiden Prabowo, 'Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim,' mengungkapkan realitas yang menyayat hati," ujar Ulul Albab. 

"Ini menjadi tamparan bagi kita semua untuk merefleksikan penerapan HAM yang seharusnya universal dan tanpa diskriminasi," sambungnya.

Ulul Albab menunjuk beberapa contoh pelanggaran HAM terhadap umat Muslim di dunia internasional. Konflik berkepanjangan di Palestina dan Suriah, genosida Rohingya di Myanmar, serta laporan pelanggaran HAM di Xinjiang, Tiongkok, menjadi bukti nyata kegagalan sistem internasional dalam melindungi kelompok minoritas Muslim.

"Pendudukan ilegal di Palestina, perang saudara di Suriah, genosida Rohingya, dan penindasan Uighur; ini semua menunjukkan standar ganda dalam pelaksanaan HAM," tegasnya. 

Negara-negara besar sering mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi di atas prinsip HAM universal. Resolusi dan kecaman PBB pun seringkali hanya menjadi wacana tanpa aksi nyata.

Ulul Albab menilai, solidaritas antarnegara Muslim masih terfragmentasi. Konflik internal, ketergantungan ekonomi, dan rivalitas regional menghambat kerja sama yang efektif. Dunia Muslim juga kekurangan figur pemimpin kolektif untuk memimpin perjuangan HAM secara global.

"Isu HAM umat Muslim seringkali hanya menjadi retorika di forum internasional," tambahnya. Bantuan kemanusiaan bersifat sporadis dan tidak cukup mengatasi akar masalah sistemik.

Oleh karena itu, Ulul Albab menyerukan beberapa langkah strategis yang perlu diambil oleh tokoh Muslim dunia, termasuk ICMI, yaitu: meningkatkan diplomasi internasional dengan aktif menyuarakan isu HAM umat Muslim melalui jalur diplomasi budaya, politik, dan ekonomi.

Kemudian membentuk aliansi strategis yang kuat dan solid di antara negara-negara mayoritas Muslim untuk memperjuangkan HAM secara kolektif, termasuk memperkuat organisasi seperti OKI; melakukan advokasi di forum global seperti PBB, ASEAN, dan Uni Afrika, dengan para cendekiawan Muslim, termasuk ICMI, sebagai corong suara umat.

Juga memberdayakan masyarakat Muslim dengan pemahaman mendalam tentang HAM melalui pendidikan; dan menjadi contoh dalam penerapan HAM di tingkat domestik bagi negara-negara mayoritas Muslim.

Ulul Albab menyatakan bahwa ICMI memiliki peran penting dalam perjuangan HAM tersebut. Ia menjelaskan bahwa ICMI akan menginisiasi kajian strategis, menggalang solidaritas, mengadvokasi kebijakan pemerintah, dan mendorong transformasi di Jawa Timur sebagai model perjuangan HAM berbasis nilai Islam yang inklusif.

"Seruan Presiden Prabowo harus diiringi aksi nyata. Dengan kerja sama yang solid, advokasi strategis, dan implementasi kebijakan yang tepat, kita dapat mengubah narasi ketidakadilan menjadi harapan baru bagi umat Muslim di seluruh dunia," pungkas Ulul Albab. 

Ia berharap Jawa Timur dapat menjadi episentrum intelektual Islam yang membawa perubahan positif di tingkat nasional dan internasional.

Editor : Ali Masduki

JAKARTA, iNewsMuria - Agus Susanto, S.H., M.H., seorang pengacara ternama di Indonesia, baru-baru ini berhasil meraih penghargaan Inspiring Award 2024 dalam ajang Indonesia Magazine Award (IMA) yang diselenggarakan di Aston TB Simatupang, Jakarta, baru-baru ini. Penghargaan ini diberikan kepada individu-individu yang berhasil menginspirasi masyarakat melalui prestasi dan dedikasi mereka dalam berbagai bidang. Keberhasilan Agus Susanto dalam meraih penghargaan ini menegaskan perannya sebagai sosok yang memberikan kontribusi positif di dunia hukum dan masyarakat Indonesia.

Indonesia Magazine Award (IMA) adalah acara tahunan yang dirancang untuk memberikan apresiasi kepada individu-individu luar biasa dari berbagai negara di kawasan ASEAN. Tahun ini, ajang tersebut diikuti oleh peserta dari 10 negara, termasuk Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Para peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang, seperti pengacara, wirausahawan, hingga profesional lainnya yang telah menunjukkan prestasi gemilang dan berkontribusi pada perkembangan negara dan kawasan. Dalam acara ini, Agus Susanto menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Agus Susanto, yang memiliki gelar lengkap K.R.A.T. Agus Susanto Joe Pradotonagaro Situmorang, S.H., M.H., CMLC., CCD., CNSP., CIRP., C.Med., CPLA, dianggap berhasil menginspirasi banyak orang, khususnya melalui kiprahnya di dunia hukum. Sebagai seorang pengacara, ia tidak hanya dikenal karena prestasi profesionalnya, tetapi juga komitmennya untuk selalu mendampingi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Dedikasinya dalam memperjuangkan hak-hak individu dan memberikan konsultasi hukum kepada berbagai kalangan membuatnya menjadi panutan di Indonesia.

Dalam pidato penerimaan penghargaan, Agus Susanto menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan mempersiapkan penghargaan tersebut untuk orang tua tercinta yang telah meninggal dunia. 

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk almarhum orang tua saya. Kebetulan tanggal 22 Desember ini sekaligus memperingati hari kematian beliau,” ujar Agus Susanto, dalam keterangannya, Sabtu (21/12/2024).  

Pidato ini menambah makna mendalam bagi penghargaan yang diterimanya, sekaligus menjadi penghormatan terakhir bagi orang tua yang telah memberikan dukungan besar dalam perjalanan hidupnya.

Patrick, Ketua Penyelenggara Indonesia Trend Award, mengungkapkan bahwa ajang ini bertujuan untuk memotivasi kolaborasi antar profesional dan wirausahawan di kawasan ASEAN. "Acara ini menjadi wadah untuk keunggulan motivasi dan tujuan bersama. Melalui IMA, kita mengapresiasi mereka yang telah menjadi teladan, tidak hanya di negaranya tetapi juga berkontribusi di tingkat ASEAN," jelas Patrick. Ia menambahkan, bahwa tujuan utama dari IMA adalah untuk memperkuat kolaborasi lintas negara, yang pada gilirannya dapat membangun masyarakat ASEAN yang lebih kuat dan terintegrasi.

Penghargaan Inspiring Award 2024 ini semakin mengukuhkan posisi Agus Susanto sebagai sosok inspiratif di Indonesia. Prestasi yang diraihnya juga menjadi bukti bahwa kontribusi seseorang dalam bidang apapun dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selain itu, ajang ini menjadi platform yang penting untuk menciptakan hubungan kolaboratif antar negara di ASEAN, yang diharapkan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya kawasan tersebut.

Dengan penghargaan ini, Agus Susanto kembali menegaskan pentingnya peran individu dalam membangun komunitas yang lebih baik, sekaligus menumbuhkan rasa solidaritas antar negara-negara ASEAN. Sebagai seorang profesional yang berpengaruh, Agus ingin terus menginspirasi banyak orang untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi kemajuan bangsa dan kawasan, serta mendorong terciptanya kolaborasi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
 

Editor : Langgeng Widodo

BOGOR, iNewsBogor.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku "Tercerahkan dalam Kedamaian" dengan judul "Secercah Kisah Mantan" dan "Menggali Akar Terorisme di Indonesia". Hasil kolaborasi antara akademisi, peneliti, birokrat dan mantan narapidana terorisme.

Adapun peluncuran buku ini merupakan perwujudan mandat negara terkait pencegahan yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Peluncuran ini merupakan wujud manifestasi mandat negara sesuai amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, karena disana kita diamanatkan untuk wajib melakukan pencegahan," jelas Kepala BNPT Komjen. Pol Eddy Hartono dalam Kegiatan Peluncuran Buku Hasil Kajian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Menurut Eddy, upaya ini merupakan membangun kesiapsiagaan nasional dengan berkolaborasi dengan konsep pentahelix.

"Hari ini kami mencoba melaksanakan bagian dari pencegahan itu yakni kesiapsiagaan nasional.Kita berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, birokrat, peneliti dan mantan napiter,"ujarnya.

Mantan Direktur Penegakan Hukum BNPT ini juga menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil kajian dan analisis 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

"Sejak tahun 2023, kurang lebih 60 putusan mengamanatkan agar buku - buku yang mengancam ideologi ini dirampas oleh negara. Maka, kami berkewajiban mengkaji dan menganalisis dari buku - buku tersebut. Ditemukan 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme, maka kami kaji dan hasilnya adalah buku yang kita luncurkan hari ini," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan Pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai - nilai toleransi dan dirinya juga mengapresiasi BNPT atas peluncuran buku ini.

"Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat kesadaran nilai - nilai toleransi, inklusif, dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Kami sangat mengapresiasi upaya BNPT yang telah bekerja dengan keras. Kami yakin buku ini akan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum dalam memahami akar radikalisme dan terorisme," ucap Satryo.

Peluncuran buku ini juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yakni penguatan ideologi Pancasila, sebagaimana disampaikan Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

"Kegiatan ini senafas dan sejiwa dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama yakni penguatan ideologi Pancasila di negara ini," kata Sugiat.

Editor : Furqon Munawar

MAGETAN, iNewsNgawi.id - Sebagai langkah antisipasi ganguan keamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Rutan Kelas IIB Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menggelar apel siaga dan razia gabungan pada Jumat (20/12/2024).

Hasilnya, ditemukan beberapa barang terlarang, seperti korek api, sajam, dan benda tajam lainnya. Razia ini menjadi langkah deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kodim 0804/Magetan, Polsek, BPBD, Satpol PP, dan Damkar Magetan. 

Karutan Kelas IIB Magetan, Ari Rahmanto, menekankan pentingnya sinergitas antar instansi dan kewaspadaan dalam menghadapi potensi gangguan

"Pelayanan harus dilakukan dengan cara yang humanis, namun kita harus  tetap waspada. Prinsip itu harus selalu kita kedepankan," tegasnya. 

Selain itu, Karutan juga menyampaikan arahan tentang Asta Cita yang diterima dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mencakup komitmen untuk memperkokoh ideologi Pancasila, memberantas narkoba, dan meningkatkan sistem pertahanan keamanan negara.

Setelah apel siaga, razia gabungan dilaksanakan di blok-blok hunian warga binaan. Tiga tim diturunkan untuk memeriksa kamar-kamar, termasuk B2, B4, B5, D6, E2, dan blok wanita (F).

Rutan Magetan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib, serta terus berkomitmen meningkatkan intelijen dan deteksi dini untuk menjaga kondusivitas selama perayaan Nataru.

Editor : Asfi Manar

MAGETAN, iNewsNgawi.id - Sebagai langkah antisipasi ganguan keamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Rutan Kelas IIB Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menggelar apel siaga dan razia gabungan pada Jumat (20/12/2024).

Hasilnya, ditemukan beberapa barang terlarang, seperti korek api, sajam, dan benda tajam lainnya. Razia ini menjadi langkah deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kodim 0804/Magetan, Polsek, BPBD, Satpol PP, dan Damkar Magetan. 

Karutan Kelas IIB Magetan, Ari Rahmanto, menekankan pentingnya sinergitas antar instansi dan kewaspadaan dalam menghadapi potensi gangguan

"Pelayanan harus dilakukan dengan cara yang humanis, namun kita harus  tetap waspada. Prinsip itu harus selalu kita kedepankan," tegasnya. 

Selain itu, Karutan juga menyampaikan arahan tentang Asta Cita yang diterima dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mencakup komitmen untuk memperkokoh ideologi Pancasila, memberantas narkoba, dan meningkatkan sistem pertahanan keamanan negara.

Setelah apel siaga, razia gabungan dilaksanakan di blok-blok hunian warga binaan. Tiga tim diturunkan untuk memeriksa kamar-kamar, termasuk B2, B4, B5, D6, E2, dan blok wanita (F).

Rutan Magetan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib, serta terus berkomitmen meningkatkan intelijen dan deteksi dini untuk menjaga kondusivitas selama perayaan Nataru.

Editor : Asfi Manar