Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada kerenggangan di internal jajaran Kabinet Merah Putih.

Hal itu dikatakannya menanggapi arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

"Enggak ada kerenggangan," ucap Prasetyo di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Prasetyo menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo yang meminta para jajaran Kabinet Merah Putih merapatkan barisan merupakan upaya untuk tetap menjaga semangat.

"Jadi, maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," ujarnya.

Prasetyo mengatakan bahwa arahan Presiden tersebut merupakan hal yang biasa, mengingat Prabowo menganalogikan kabinet yang dia pimpin sebagai sebuah tim.

Menurutnya, arahan jajaran kabinet untuk merapatkan barisan untuk menjaga tim tersebut tetap solid.

"Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan," ucap Prasetyo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk merapatkan barisan.

Cak Imin menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya para jurnalis mengenai pembahasan selama acara halalbihalal bersama dirinya pada Minggu (20/4) malam.

“Tadi Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinas Menko PM, Jakarta, Minggu (20/4) malam.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi terkait kasus dugaan pembunuhan jurnalis perempuan, Juwita (23), di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, oleh anggota TNI AL.

"Permohonan mencakup pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan LPSK berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum kasus pembunuhan jurnalis tersebut secara aktif sekaligus memastikan hak-hak korban dan keluarganya dipenuhi secara adil.

"LPSK juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi atau bukti tambahan untuk turut memperkuat proses penegakan hukum," katanya.

Suparyati menjelaskan restitusi adalah ganti kerugian dari pelaku, terpidana, atau oleh pihak ketiga kepada ahli waris korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Terhadap permohonan (restitusi) yang diajukan, akan dibahas lebih lanjut dalam sidang internal LPSK," tambahnya.

Selain itu, LPSK juga akan melakukan pendampingan selama proses persidangan kepada korban atau ahli waris dalam seluruh proses hukum.

"Ketika ada persidangan nanti, saksi kami jemput, lalu kemudian kami fasilitasi pendampingan selama persidangan bersama kuasa hukum," ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa LPSK telah menjelaskan bentuk perlindungan maupun pemulihan yang dapat diterima keluarga korban dan saksi dalam kasus ini.

Hal itu disampaikan saat LPSK melakukan investigasi lapangan pada 17–18 April 2025.

Saat investigasi itu, LPSK menemui keluarga korban, saksi, penyidik polisi militer, oditur militer, hingga mengunjungi lokasi kejadian dan pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan rental mobil yang kendaraannya digunakan pelaku.

Pada kesempatan itu, LPSK juga menyampaikan teknis pengajuan restitusi kepada oditur militer dan mendorong agar permohonan tersebut menjadi bagian dari tuntutan hukum.

"Kami minta supaya oditur juga membuka diri untuk bisa kami sampaikan restitusi tersebut masuk ke bagian dari perkara persidangan dan untuk diputuskan oleh majelis hakim," ucap Suparyati.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, Kalsel, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Jasad Juwita ditemukan tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya.

Atas peristiwa itu, Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan Mayor Laut PM Ronald Ganap, Rabu (26/3), membenarkan seorang prajurit TNI AL terlibat dalam kasus tersebut.

Prajurit tersebut adalah Kelasi Satu Jumran asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang bertugas di Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jumran baru bertugas sekitar satu bulan di Balikpapan dan sebelumnya bertugas di Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pada Selasa (8/4), Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut Banjarmasin telah menyerahkan tersangka Jumran kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kendari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pertandingan futsal bagi para narapidana atau warga binaan dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Lapas Kelas IIA Kendari Andi Fahriadi saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa pertandingan futsal tersebut dilaksanakan hingga 28 April 2025 mendatang dengan total sebanyak 11 tim gabungan narapidana.

"Pertandingan olahraga pada hari ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan yang ke 61, terdiri dari beberapa pertandingan yang sifatnya intern, yang mana ada juga antarpegawai se-Kota Kendari yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kendari," kata Andi Fahriadi.

Dia menyebutkan adapun jenis pertandingan yang diadakan tersebut, antara lain bola voli, sepak takraw, futsal, tenis meja, dan bulutangkis.

Andi Fahriadi menjelaskan untuk pertandingan futsal antarnarapidana tersebut diikuti oleh sebanyak 11 klub, yang terdiri dari warga binaan atau narapidana campur dengan pegawai Lapas Kendari.

"Kalau peserta terdiri dari 11 klub, terdiri dari warga binaan bercampur dengan petugas. Kita campur, biar tidak ada gep, dalam satu tim itu kita sisipkan petugas Lapas sebanyak tiga orang maksimal dari 10 orang per tim," ujarnya.

Andi Fahriadi mengungkapkan kegiatan tersebut selain bertujuan untuk memperingati hari bhakti pemasyarakatan, juga membangun komunikasi dan silahturahmi antara para warga binaan dan petugas Lapas.

"Ini bagian dari mitigasi dari hal-hal yang berkenan dengan pelanggaran pidana, itu tidak terjadi," ungkap Andi Fahriadi.

Dia juga menyampaikan jika pertandingan yang diadakan itu merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi para warga binaan.

Adapun untuk hadiah yang disiapkan bagi para pemenang, Lapas Kelas IIA Kendari telah menyiapkan kategori juara 1 hingga juara 3 dengan pemberian uang pembinaan bagi para pemenang.

"Tapi ini esensinya bukan di hadiahnya, tapi membangun komunikasi, silahturahim, dan soliditas dengan warga binaan," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi fenomena kehadiran personel TNI di sejumlah kampus, seperti di UIN Walisongo dan Universitas Indonesia (UI), yang belakangan disorot publik.

Prasetyo dalam perbincangannya bersama wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, mengatakan akan menelusuri lebih lanjut maksud dan konteks dari kunjungan tersebut.

“Ya, coba dilihat konteksnyalah. Nanti saya cek dululah itu teman-teman TNI ke sana dalam rangka ngapain,” ujar Prasetyo saat dimintai tanggapan oleh wartawan, Senin.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai bentuk kehadiran TNI yang disebut-sebut muncul tiba-tiba dalam sebuah diskusi kampus, Prasetyo kembali menekankan pentingnya memahami terlebih dahulu situasi dan tujuan kehadiran tersebut sebelum publik menarik kesimpulan.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keterlibatan aparat keamanan di ruang akademik, yang dinilai dapat mengganggu kebebasan berpikir dan berdiskusi di lingkungan kampus.

Sejak disahkannya revisi UU TNI pada Maret 2025, kehadiran TNI di lingkungan kampus terjadi berulang kali dan menjadi sorotan, di antaranya kehadiran anggota TNI di diskusi bertema kebebasan akademik di UIN Walisongo pada 14 April 2024 yang menimbulkan kekhawatiran, sebab aparat menanyakan identitas panitia secara rinci.

Terbaru, Komandan Kodim Depok mendatangi kegiatan mahasiswa di Universitas Indonesia pada 16 April 2025 dengan mengklaim diundang oleh pihak kampus dan berdialog secara santai dengan mahasiswa hingga larut malam.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensesneg telusuri kehadiran TNI di kampus yang jadi sorotan publik

Kami berterima kasih atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk berdialog secara konstruktif. Ini adalah refleksi dari hubungan yang kuat dan penuh saling pengertian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya prosedur formal sebagai dasar hukum penanganan kasus lintas negara sebelum memulangkan narapidana (napi) warga negara Inggris.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey (17/4), ia menyebutkan setiap kebijakan pemindahan atau pemulangan narapidana harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kerangka hukum nasional serta perjanjian internasional yang berlaku.

“Dalam hal ini, kami tidak hanya bicara tentang hubungan antarnegara, tapi juga bagaimana menjaga prinsip keadilan dan kemanusiaan," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, dirinya mengaku harus memastikan bahwa hak-hak para narapidana tetap terlindungi tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Yusril menuturkan bahwa pemerintah Indonesia menghargai dan terbuka untuk menindaklanjuti permohonan repatriasi atau pemulangan warga negara Inggris yang sedang menjalani masa pidana di Indonesia.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemerintah membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam bentuk surat permohonan resmi sebagai prasyarat untuk dapat menelaah lebih lanjut kasus per kasus, termasuk memperhatikan aspek kemanusiaan seperti kondisi kesehatan narapidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Dominic Jermey menyambut baik keterbukaan pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Inggris untuk menjaga hubungan bilateral yang saling menghormati berbagai prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Kami berterima kasih atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk berdialog secara konstruktif. Ini adalah refleksi dari hubungan yang kuat dan penuh saling pengertian,” ungkap Jermey.

Pertemuan tersebut menjadi langkah diplomatik penting dalam mempererat hubungan kedua negara, khususnya dalam isu-isu hukum dan kemanusiaan.

Kegiatan itu juga membuka peluang kerja sama bilateral yang lebih luas antara Indonesia dan Inggris, terutama di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Salah satu bentuk kerja sama yang sedang dijajaki berupa Mutual Legal Assistance (MLA), yakni bantuan timbal balik dalam masalah hukum pidana. MLA menjadi instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan lintas negara dan perlindungan hak-hak warga negara masing-masing.

Adapun pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus membangun komunikasi intensif dan menjajaki bentuk kerja sama konkret demi kepentingan bersama.

Turut hadir dalam pertemuan sejumlah pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Dari Kemenko Kumham Imipas RI, hadir Sekretaris Menko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Ahmad Kaffah, Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum Sri Yuliani, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Pramella Yunidar Pasaribu.

Sementara dari pihak Kedutaan Inggris, hadir Sam Perkins selaku political counsellor dan Ramon Sevilla selaku political officer.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

membangun komunikasi, silahturahim, dan soliditas dengan warga binaan

Kendari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pertandingan futsal bagi para narapidana atau warga binaan dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Lapas Kelas IIA Kendari Andi Fahriadi saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa pertandingan futsal tersebut dilaksanakan hingga 28 April 2025 mendatang dengan total sebanyak 11 tim gabungan narapidana.

"Pertandingan olahraga pada hari ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan yang ke 61, terdiri dari beberapa pertandingan yang sifatnya intern, yang mana ada juga antarpegawai se-Kota Kendari yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kendari," kata Andi Fahriadi.

Dia menyebutkan adapun jenis pertandingan yang diadakan tersebut, antara lain bola voli, sepak takraw, futsal, tenis meja, dan bulutangkis.

Andi Fahriadi menjelaskan untuk pertandingan futsal antarnarapidana tersebut diikuti oleh sebanyak 11 klub, yang terdiri dari warga binaan atau narapidana campur dengan pegawai Lapas Kendari.

"Kalau peserta terdiri dari 11 klub, terdiri dari warga binaan bercampur dengan petugas. Kita campur, biar tidak ada gep, dalam satu tim itu kita sisipkan petugas Lapas sebanyak tiga orang maksimal dari 10 orang per tim," ujarnya.

Andi Fahriadi mengungkapkan kegiatan tersebut selain bertujuan untuk memperingati hari bhakti pemasyarakatan, juga membangun komunikasi dan silahturahmi antara para warga binaan dan petugas Lapas.

"Ini bagian dari mitigasi dari hal-hal yang berkenan dengan pelanggaran pidana, itu tidak terjadi," ungkap Andi Fahriadi.

Dia juga menyampaikan jika pertandingan yang diadakan itu merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi para warga binaan.

Adapun untuk hadiah yang disiapkan bagi para pemenang, Lapas Kelas IIA Kendari telah menyiapkan kategori juara 1 hingga juara 3 dengan pemberian uang pembinaan bagi para pemenang.

"Tapi ini esensinya bukan di hadiahnya, tapi membangun komunikasi, silahturahim, dan soliditas dengan warga binaan," tambahnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi memastikan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tidak tumpang tindih dengan lembaga kepresidenan lainnya seperti Kantor Staf Presiden (KSP).

“Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, advokat Windu Wijaya mengajukan permohonan uji materi Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan kepada Mahkamah Agung/MA (17/4), karena aturan pembentukan PCO dinilai tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya, kemudian perpres itu juga dinilai tumpang tindih dengan KSP.

Prasetyo melanjutkan dirinya juga belum menerima salinan gugatan terhadap perpres PCO yang diterima oleh Mahkamah Agung Kamis minggu lalu. “Belum (saya terima, red.). Ini hari Senin ya. Saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tetapi, apapun, nanti kami pelajari,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Windu Wijaya, yang diwakili kuasa hukumnya Ardin Firanata, mengajukan permohonan uji materi Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, khususnya terkait Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52.

Dalam beleid itu, Pasal 3 berbunyi: Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Selain itu, Pasal 4 berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; b. Pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. Pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. Pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 48 ayat (1) berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244), dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Terakhir, Pasal 52 berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi terkait kasus dugaan pembunuhan jurnalis perempuan, Juwita (23), di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, oleh anggota TNI AL.

"Permohonan mencakup pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan LPSK berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum kasus pembunuhan jurnalis tersebut secara aktif sekaligus memastikan hak-hak korban dan keluarganya dipenuhi secara adil.

"LPSK juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi atau bukti tambahan untuk turut memperkuat proses penegakan hukum," katanya.

Suparyati menjelaskan restitusi adalah ganti kerugian dari pelaku, terpidana, atau oleh pihak ketiga kepada ahli waris korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Terhadap permohonan (restitusi) yang diajukan, akan dibahas lebih lanjut dalam sidang internal LPSK," tambahnya.

Selain itu, LPSK juga akan melakukan pendampingan selama proses persidangan kepada korban atau ahli waris dalam seluruh proses hukum.

"Ketika ada persidangan nanti, saksi kami jemput, lalu kemudian kami fasilitasi pendampingan selama persidangan bersama kuasa hukum," ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa LPSK telah menjelaskan bentuk perlindungan maupun pemulihan yang dapat diterima keluarga korban dan saksi dalam kasus ini.

Hal itu disampaikan saat LPSK melakukan investigasi lapangan pada 17–18 April 2025.

Saat investigasi itu, LPSK menemui keluarga korban, saksi, penyidik polisi militer, oditur militer, hingga mengunjungi lokasi kejadian dan pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan rental mobil yang kendaraannya digunakan pelaku.

Pada kesempatan itu, LPSK juga menyampaikan teknis pengajuan restitusi kepada oditur militer dan mendorong agar permohonan tersebut menjadi bagian dari tuntutan hukum.

"Kami minta supaya oditur juga membuka diri untuk bisa kami sampaikan restitusi tersebut masuk ke bagian dari perkara persidangan dan untuk diputuskan oleh majelis hakim," ucap Suparyati.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, Kalsel, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Jasad Juwita ditemukan tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya.

Atas peristiwa itu, Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan Mayor Laut PM Ronald Ganap, Rabu (26/3), membenarkan seorang prajurit TNI AL terlibat dalam kasus tersebut.

Prajurit tersebut adalah Kelasi Satu Jumran asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang bertugas di Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jumran baru bertugas sekitar satu bulan di Balikpapan dan sebelumnya bertugas di Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pada Selasa (8/4), Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut Banjarmasin telah menyerahkan tersangka Jumran kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan indikasi adanya unsur tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam kasus dugaan pembunuhan jurnalis perempuan, Juwita (23), di Banjarbaru, Kalimantan Selatan oleh oknum TNI Angkatan Laut, Kelasi Satu Jumran.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan indikasi tersebut diduga terjadi sebelum pembunuhan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, hal ini dapat memperberat hukuman bagi pelaku.

“Kami mendorong agar dugaan adanya kekerasan seksual juga diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika ditemukan bukti baru, kami berharap penyidik dan aparat terkait bersedia membuka penyelidikan lanjutan,” kata Suparyati dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Indikasi unsur TPKS tersebut ditemukan LPSK setelah melakukan investigasi lapangan pada 17–18 April 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak-hak saksi dan keluarga korban terpenuhi serta mendalami perkembangan proses hukum.

Saat investigasi dimaksud, LPSK menemui keluarga korban, saksi, penyidik polisi militer, oditur militer, hingga mengunjungi lokasi kejadian dan pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan rental mobil yang kendaraannya digunakan oleh pelaku.

Suparyati menjelaskan, LPSK telah menyampaikan kepada keluarga korban bahwa mereka memiliki hak atas fasilitas restitusi sebagai bagian dari pemulihan atas kejahatan yang dialami.

“Kami juga menyampaikan kepada keluarga korban, haknya berkaitan dengan fasilitasi restitusi. Karena memang restitusi itu bagian dari hak yang sudah termaktub di dalam undang-undang,” katanya.

Selain itu, LPSK telah menyampaikan teknis pengajuan restitusi kepada oditur militer. LPSK juga mendorong agar permohonan tersebut menjadi bagian dari tuntutan hukum kepada pelaku.

“Kami minta supaya oditur juga membuka diri untuk bisa kami sampaikan restitusi tersebut masuk ke dalam bagian dari perkara persidangan, dan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim,” imbuh Suparyati.

Menurut dia, restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku, terpidana, atau pihak ketiga. Permohonan yang diajukan nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam sidang internal LPSK.

Di samping itu, LPSK akan melakukan pendampingan selama proses persidangan kepada korban atau ahli waris dalam seluruh proses hukum. “Ketika ada persidangan nanti, saksi kami jemput, lalu kemudian kami fasilitasi pendampingan selama persidangan bersama kuasa hukum,” ujar Suparyati.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Jasad Juwita ditemukan tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya.

Atas peristiwa itu, Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan Mayor Laut PM Ronald Ganap, Rabu (26/3), membenarkan seorang oknum prajurit terlibat dalam kasus tersebut.

Oknum tersebut ialah Kelasi Satu Jumran asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang bertugas di Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur. Jumran baru bertugas sekitar satu bulan di Balikpapan dan sebelumnya bertugas di Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pada Selasa (8/4), Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut Banjarmasin telah menyerahkan tersangka Jumran kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menghentikan layanan penerbitan paspor biasa dan hanya melayani penerbitan paspor elektronik (e-paspor) mulai Mei 2025.

“Untuk saat ini, permohonan layanan penerbitan paspor biasa masih tersedia, tetapi dikurangi ataupun dibatasi. Mulai bulan Mei, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang hanya menerbitkan e-paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Muchsin Miralza, dari Banda Aceh, Senin.

Dia menjelaskan hal ini bertujuan mendukung implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang memberlakukan penerbitan paspor elektronik di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan keamanan paspor Indonesia.

Muchlis melanjutkan bahwa meskipun nantinya paspor biasa sudah tidak diterbitkan lagi, paspor tersebut masih tetap bisa digunakan untuk berpergian ke luar negeri.

“Pemegang paspor biasa yang hendak berpergian dipersilakan, dan bagi warga yang ingin mengonversikan paspor biasa ke elektronik juga diperbolehkan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa bagi masyarakat yang ingin membuat paspor elektronik, maka akan dikenakan sejumlah biaya, yakni Rp650 ribu untuk paspor dengan masa berlaku lima tahun, sedangkan masa berlaku 10 tahun dikenakan biaya Rp950 ribu.

E-paspor sendiri, kata Muchlis, memiliki beberapa keunggulan dibandingkan paspor biasa, terutama terkait keamanan, efisiensi, dan akses ke negara lain.

Selain itu, tambah dia, e-paspor memiliki chip elektronik yang menyimpan data biometrik pemegang paspor, seperti sidik jari dan wajah, sehingga sulit dipalsukan dan disalahgunakan.

“Keunggulan lainnya dari e-paspor adalah pada auto gate. Pemegang e-paspor dapat melewati auto gate tanpa perlu berjumpa dengan petugas serta pemegang e-paspor bisa mendapatkan fasilitas bebas visa ke lebih banyak negara,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan bekal strategis untuk penegakan hukum masa depan.

Dalam acara sosialisasi KUHP baru di Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (19/4), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo mengatakan KUHP Nasional sebagai aturan baru merupakan fondasi hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP lama atau Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda.

“KUHP baru ini tidak hanya menyatukan aturan pidana dalam satu kodifikasi, tetapi juga membawa semangat dekolonialisasi dan demokratisasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” ujar Widodo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Maka dari itu, ia menegaskan bahwa memahami KUHP Nasional merupakan syarat utama bagi siapa pun yang akan menegakkan hukum di Indonesia.

KUHP, menurutnya, sebagai cermin nilai bangsa Indonesia dan para calon perwira Polri yang menerima sosialisasi akan menjadi garda depan penerapannya. Adapun sosialisasi itu diberikan kepada 1.800 peserta didik Sekolah Calon Perwira (SECAPA) Polri dari seluruh Indonesia.

Dirinya pun menyampaikan beberapa pembaruan penting dalam KUHP, seperti pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), sistem pemidanaan yang lebih proporsional, dan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Salah satu poin utama yang disampaikan dalam sosialisasi, yakni pengaturan tindak pidana korporasi yang kini diatur secara eksplisit dalam KUHP. Korporasi kini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindak pidana untuk kepentingannya.

"Ini penting untuk menjawab tantangan kejahatan modern yang tidak lagi bersifat individual, melainkan sistemik dan terorganisir,” tuturnya.

KUHP Nasional telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026 setelah masa transisi selama tiga tahun.

Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah peraturan pelaksana guna mendukung implementasi KUHP baru tersebut secara utuh.

Dengan demikian, sosialisasi itu menjadi bagian dari langkah strategis Kemenkum melalui Direktorat Jenderal AHU dalam memastikan aparat penegak hukum memahami substansi KUHP baru, termasuk tindak pidana dalam korporasi.

Para aparat diharapkan pula siap menerapkan KUHP Nasional dengan tepat demi mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi dan mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama 2025 dan menekankan masalah penegakan hukum pertanahan dan tata ruang.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan evaluasi tersebut penting karena kini publik menyoroti kinerja pemerintah dalam sektor pertanahan dan tata ruang, terutama karena adanya kasus sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di laut atau pagar laut.

"Kami tentu mengapresiasi kerja-kerja positif yang sudah dilakukan saudara menteri, di tengah berbagai macam polemik publik dan perhatian publik kepada sektor pertanahan dan tata ruang," kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, DPR dan pemerintah pun perlu mengatasi masalah legalitas atas banyak perkebunan sawit yang belum memiliki hak guna usaha (HGU). Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu, ada sekitar 194 badan hukum yang selama ini status legalitasnya belum memiliki HGU.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa periode triwulan pertama ini idealnya proses kinerja tahunan oleh kementerian sudah harus menyentuh angka 30 persen. Namun sejauh ini, dia menilai bahwa kinerja Kementerian ATR/BPN dalam beberapa bidang masih di bawah angka tersebut.

Dia pun menyadari bahwa efisiensi anggaran membuat percepatan program Kementerian ATR/BPN sedikit melambat, meskipun ada kabar baik terkait disetujuinya pinjaman dana dari bank dunia untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).

"Ini penting bagi kita semua untuk mengejar target agar capaiannya maksimal di triwulan kedua dan triwulan ketiga yang akan datang," kata dia.

Selain itu, dia menilai saat ini berbagai macam masukan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi II DPR RI sudah mulai tersalurkan dengan baik dan proses penanganannya bisa terpublikasi oleh Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025