Kami berterima kasih atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk berdialog secara konstruktif. Ini adalah refleksi dari hubungan yang kuat dan penuh saling pengertian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya prosedur formal sebagai dasar hukum penanganan kasus lintas negara sebelum memulangkan narapidana (napi) warga negara Inggris.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey (17/4), ia menyebutkan setiap kebijakan pemindahan atau pemulangan narapidana harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kerangka hukum nasional serta perjanjian internasional yang berlaku.

“Dalam hal ini, kami tidak hanya bicara tentang hubungan antarnegara, tapi juga bagaimana menjaga prinsip keadilan dan kemanusiaan," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, dirinya mengaku harus memastikan bahwa hak-hak para narapidana tetap terlindungi tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Yusril menuturkan bahwa pemerintah Indonesia menghargai dan terbuka untuk menindaklanjuti permohonan repatriasi atau pemulangan warga negara Inggris yang sedang menjalani masa pidana di Indonesia.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemerintah membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam bentuk surat permohonan resmi sebagai prasyarat untuk dapat menelaah lebih lanjut kasus per kasus, termasuk memperhatikan aspek kemanusiaan seperti kondisi kesehatan narapidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Dominic Jermey menyambut baik keterbukaan pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Inggris untuk menjaga hubungan bilateral yang saling menghormati berbagai prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Kami berterima kasih atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk berdialog secara konstruktif. Ini adalah refleksi dari hubungan yang kuat dan penuh saling pengertian,” ungkap Jermey.

Pertemuan tersebut menjadi langkah diplomatik penting dalam mempererat hubungan kedua negara, khususnya dalam isu-isu hukum dan kemanusiaan.

Kegiatan itu juga membuka peluang kerja sama bilateral yang lebih luas antara Indonesia dan Inggris, terutama di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Salah satu bentuk kerja sama yang sedang dijajaki berupa Mutual Legal Assistance (MLA), yakni bantuan timbal balik dalam masalah hukum pidana. MLA menjadi instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan lintas negara dan perlindungan hak-hak warga negara masing-masing.

Adapun pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus membangun komunikasi intensif dan menjajaki bentuk kerja sama konkret demi kepentingan bersama.

Turut hadir dalam pertemuan sejumlah pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Dari Kemenko Kumham Imipas RI, hadir Sekretaris Menko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Ahmad Kaffah, Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum Sri Yuliani, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Pramella Yunidar Pasaribu.

Sementara dari pihak Kedutaan Inggris, hadir Sam Perkins selaku political counsellor dan Ramon Sevilla selaku political officer.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan bahwa pemerintah belum pernah sama sekali membahas rencana pengembalian Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dan Reynhard Sinaga ke Indonesia.

Hambali merupakan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang kini ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Sementara Reynhard merupakan predator seksual yang tengah ditahan di Penjara Her Majesty's Prison Wakefield, penjara dengan keamanan tinggi di Inggris.

“Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air,” kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus pun mengaku bingung dengan wacana pengembalian dua warga negara Indonesia yang kini tengah menjalani proses hukum di luar negeri tersebut.

Eks Wakapolri ini pun meminta awak media menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang melontarkan wacana tersebut.

Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan pengembalian Hambali dan Reynhard ke Indonesia.

“Jadi, sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya, nggih,” kata Agus.

Pernyataan Agus berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril bilang, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) juga tengah berupaya untuk memulangkan Reynhard Sinaga dari Inggris ke Tanah Air.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi, menyatakan bahwa upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reynhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia.

"Permintaan dari orangtua itulah yang memperkuat kita untuk melakukan repatriasi," kata Usmarwi dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Sebagai informasi, Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris, dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan bahwa pemerintah belum pernah sama sekali membahas rencana pengembalian Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dan Reynhard Sinaga ke Indonesia.

Hambali merupakan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang kini ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Sementara Reynhard merupakan predator seksual yang tengah ditahan di Penjara Her Majesty's Prison Wakefield, penjara dengan keamanan tinggi di Inggris.

“Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air,” kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus pun mengaku bingung dengan wacana pengembalian dua warga negara Indonesia yang kini tengah menjalani proses hukum di luar negeri tersebut.

Eks Wakapolri ini pun meminta awak media menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang melontarkan wacana tersebut.

Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan pengembalian Hambali dan Reynhard ke Indonesia.

“Jadi, sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya, nggih,” kata Agus.

Pernyataan Agus berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril bilang, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Kota Meksiko (ANTARA) - Dua pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengangkut gelombang pertama imigran ilegal yang dideportasi telah tiba di pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara Guatemala, demikian menurut pernyataan Institusi Imigrasi Guatemala.

"80 warga Guatemala telah kembali terdiri dari 31 wanita dan 48 pria serta satu anak tanpa pendamping," sebut badan imigrasi tersebut.

Menurut imigrasi, para imigran tersebut telah didaftarkan dan diterima pemerintah serta mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan dalam beberapa kasus dukungan psiko-sosial serta akses melakukan panggilan telepon.

Media setempat melaporkan bahwa pesawat kedua yang membawa 80 imigran mendarat di bandara Guatemala setelah penerbangan militer pertama.

Menurut media tersebut, sebelum para imigran dapat kembali ke rumah masing-masing, mereka dipindahkan dari pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara menuju pusat bantuan imigrasi di ibukota.

Sementara itu, NBC yang mengutip sejumlah sumber sebelumnya melaporkan ada tiga penerbangan imigran ilegal yang dijadwalkan meninggalkan AS pada Jumat, namun pesawat tujuan Meksiko tidak dapat lepas landas karena dilarang mendarat karena alasan yang tidak jelas.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan pemerintahan barunya akan segera mulai menindak tegas imigrasi ilegal begitu ia menjabat sebagai presiden AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Jumat bahwa AS menangkap 538 imigran ilegal, termasuk seorang tersangka teroris, dan mendeportasi ratusan "penjahat imigran ilegal" dalam operasi anti-imigrasi besar-besaran.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Kota Meksiko (ANTARA) - Dua pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengangkut gelombang pertama imigran ilegal yang dideportasi telah tiba di pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara Guatemala, demikian menurut pernyataan Institusi Imigrasi Guatemala.

"80 warga Guatemala telah kembali terdiri dari 31 wanita dan 48 pria serta satu anak tanpa pendamping," sebut badan imigrasi tersebut.

Menurut imigrasi, para imigran tersebut telah didaftarkan dan diterima pemerintah serta mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan dalam beberapa kasus dukungan psiko-sosial serta akses melakukan panggilan telepon.

Media setempat melaporkan bahwa pesawat kedua yang membawa 80 imigran mendarat di bandara Guatemala setelah penerbangan militer pertama.

Menurut media tersebut, sebelum para imigran dapat kembali ke rumah masing-masing, mereka dipindahkan dari pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara menuju pusat bantuan imigrasi di ibukota.

Sementara itu, NBC yang mengutip sejumlah sumber sebelumnya melaporkan ada tiga penerbangan imigran ilegal yang dijadwalkan meninggalkan AS pada Jumat, namun pesawat tujuan Meksiko tidak dapat lepas landas karena dilarang mendarat karena alasan yang tidak jelas.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan pemerintahan barunya akan segera mulai menindak tegas imigrasi ilegal begitu ia menjabat sebagai presiden AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Jumat bahwa AS menangkap 538 imigran ilegal, termasuk seorang tersangka teroris, dan mendeportasi ratusan "penjahat imigran ilegal" dalam operasi anti-imigrasi besar-besaran.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Draf syarat dan ketentuan berlaku permintaan transfer alias pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia sudah dibuat dan diserahkan ke pemerintah Australia. Kini, keputusan berada di tangan pemerintah Australia, apakah menyetujui atau tidak syarat dari Indonesia untuk memindahkan lima anggota Bali Nine yang tersisa ke Australia.

"Jangan ditanya pemerintah kita lagi. Tanya pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia sudah menyerahkan draf resmi perjanjian pemulangan narapidana ke Australia. Tolong dipelajari dan beri tahu kami kalau setuju," kata Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izha Mahendra seusai menghadiri Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

Tidak ada tenggat waktu bagi pemerintah Australia untuk menyetujui draf transfer narapidana yang ditawarkan Indonesia. Yusril menegaskan pemerintah tidak akan memberikan pengampunan atau pengurangan masa tahanan bagi semua narapidana kasus narkotika. Baik warga Indonesia maupun asing.

Meski begitu, jika lima anggota Bali Nine sudah pindah penjara ke Negeri Kangguru, pemberian pengampunan atau pengurangan masa tahanan jadi kewenangan pemerintah Australia.

"Sepanjang sejarah, presiden kita tidak pernah memberikan grasi (pengampunan) pada pelaku kasus narkotika. Jadi, kita transfer Bali Nine tetap sebagai narapidana. Nanti mereka menjalankan hukuman di Australia sesuai keputusan pengadilan di Indonesia," kata Yusril.

"Kalau nanti Australia mau memberikan grasi, amnesti, remisi, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah Australia," imbuhnya.

Yusril menjelaskan permintaan ekstradisi dari pemerintah asing, berdasarkan pertimbangan masa hukuman. Bukan kasusnya. Jika ada warga negara yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, pemerintah negara asal berhak mengajukan ekstradisi atau pemindahan narapidana ke negara asalnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Yusril bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke, di kantor Kemenko Kumham Imipas. Pertemuan itu membahas mengenai pemindahan terdakwa kasus Bali Nine kembali ke Australia.

Dalam pertemuan itu, disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Mendagri Australia tentang permintaan untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine

Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia.

Mereka yang masuk dalam Bali Nine adalah Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czugaj, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran.

Video: Pernyataan PM Australia Setelah Tetapkan UU Larangan Medsos untuk Anak-anak

Video: Pernyataan PM Australia Setelah Tetapkan UU Larangan Medsos untuk Anak-anak