Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memastikan mengawal proses hukum kasus perundungan anak berujung kematian korban di Subang, Jawa Barat, agar dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan keadilan bagi korban.

"Kami mendorong pemda, kepolisian, dan pihak sekolah untuk dapat menuntaskan kasus ini, tentunya dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, baik bagi almarhum korban, anak saksi, maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Penting untuk memberikan pendampingan dan pengamanan kepada keluarga korban, anak saksi dan keluarganya, serta anak berkonflik dengan hukum," kata Menteri Arifah Fauzi dalam keterangan, di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat mengunjungi keluarga anak korban perundungan di Kabupaten Subang.

Pihaknya menyampaikan turut berduka cita mendalam atas meninggalnya korban yang masih usia sekolah dasar akibat perundungan yang kejadiannya di lingkungan sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi juga menyempatkan diri untuk berziarah dan berdoa di makam anak korban.

Polsek Blanakan telah memeriksa empat anak saksi dan tiga anak berkonflik dengan hukum yang didampingi oleh orang tua masing-masing.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui korban diduga merupakan korban pemalakan yang kemudian dipukul oleh para terduga pelaku karena tidak memberikan uang.

Proses hukumnya akan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menggunakan mekanisme pengambilan keputusan karena anak berkonflik dengan hukum masih berusia di bawah 12 tahun.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Arifah kawal proses hukum kasus perundungan anak di Subang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memastikan mengawal proses hukum kasus perundungan anak berujung kematian korban di Subang, Jawa Barat, agar dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan keadilan bagi korban.

"Kami mendorong pemda, kepolisian, dan pihak sekolah untuk dapat menuntaskan kasus ini, tentunya dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, baik bagi almarhum korban, anak saksi, maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Penting untuk memberikan pendampingan dan pengamanan kepada keluarga korban, anak saksi dan keluarganya, serta anak berkonflik dengan hukum," kata Menteri Arifah Fauzi dalam keterangan, di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat mengunjungi keluarga anak korban perundungan di Kabupaten Subang.

Pihaknya menyampaikan turut berduka cita mendalam atas meninggalnya korban yang masih usia sekolah dasar akibat perundungan yang kejadiannya di lingkungan sekolah.

Arifah Fauzi mengatakan kasus perundungan harus menjadi refleksi dan pembelajaran bagi seluruh pihak untuk meningkatkan perhatian dan komitmen bersama guna mewujudkan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia di manapun berada.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi juga menyempatkan diri untuk berziarah dan berdoa di makam anak korban.

Polsek Blanakan telah memeriksa empat anak saksi dan tiga anak berkonflik dengan hukum yang didampingi oleh orang tua masing-masing.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui korban diduga merupakan korban pemalakan yang kemudian dipukul oleh para terduga pelaku karena tidak memberikan uang.

Proses hukumnya akan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menggunakan mekanisme pengambilan keputusan karena anak berkonflik dengan hukum masih berusia di bawah 12 tahun.

Namun demikian, pihak kepolisian akan tetap mengupayakan adanya keadilan hukum bagi korban serta memastikan proses rehabilitasi atau pemulihan tuntas bagi para terduga pelaku, sekaligus mengingatkan pentingnya peran orang tua dan lembaga layanan pendidikan yang ramah anak.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Moskow (ANTARA) - Rusia pada Rabu (27/11) menawari Ukraina untuk segera bertukar 630 tahanan perang dan mulai berunding mengenai pertukaran berikutnya, sementara Moskow saat ini sedang mempersiapkan pertukaran pada masa depan.

"Kami siap menukar 630 tentara saat ini dan juga mempersiapkan pertukaran di masa mendatang," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova dalam konferensi pers di Moskow.

Zakharova pada kesempatan itu menekankan keinginan Moskow mengadakan dialog konstruktif dengan Kiev mengenai tahanan perang.

Rusia dan Ukraina telah melakukan banyak pertukaran tahanan sejak perang antara kedua negara mulai berlangsung pada 24 Februari 2022.

Pertukaran terakhir dilakukan pada pertengahan Oktober dengan jumlah tahanan dari kubu masing-masing sebanyak 95 orang.

Sementara itu, kantor Ombudsman Anak-anak Rusia mengatakan bahwa Qatar memfasilitasi pengembalian dua anak warga Rusia yang diambil dari zona pertempuran di Ukraina.

Anak-anak tersebut sudah berkumpul kembali dengan keluarga mereka di Kedutaan Qatar di Moskow, dengan disaksikan Duta Besar Qatar Ahmed bin Nasser Al Thani serta seorang perwakilan dari Komisaris Presiden Rusia untuk Hak Anak.

"Saya sangat senang menerima dua anak dan keluarga mereka di kedutaan hari ini. Qatar selalu menaruh perhatian besar pada pekerjaan kemanusiaan, memastikan hak asasi manusia, dan memastikan hak-hak anak," kata Al Thani.

Para diplomat Qatar, kata sang duta besar, telah diinstruksikan oleh pimpinan negara untuk terus membantu Rusia dan Ukraina dalam menyatukan kembali anak-anak dengan keluarga mereka.

"Kami berharap setiap anak dapat kembali ke rumah baik di Rusia maupun di Ukraina," katanya.

Sumber: Anadolu

Moskow (ANTARA) - Rusia pada Rabu (27/11) menawari Ukraina untuk segera bertukar 630 tahanan perang dan mulai berunding mengenai pertukaran berikutnya, sementara Moskow saat ini sedang mempersiapkan pertukaran pada masa depan.

"Kami siap menukar 630 tentara saat ini dan juga mempersiapkan pertukaran di masa mendatang," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova dalam konferensi pers di Moskow.

Zakharova pada kesempatan itu menekankan keinginan Moskow mengadakan dialog konstruktif dengan Kiev mengenai tahanan perang.

Rusia dan Ukraina telah melakukan banyak pertukaran tahanan sejak perang antara kedua negara mulai berlangsung pada 24 Februari 2022.

Pertukaran terakhir dilakukan pada pertengahan Oktober dengan jumlah tahanan dari kubu masing-masing sebanyak 95 orang.

Sementara itu, kantor Ombudsman Anak-anak Rusia mengatakan bahwa Qatar memfasilitasi pengembalian dua anak warga Rusia yang diambil dari zona pertempuran di Ukraina.

Anak-anak tersebut sudah berkumpul kembali dengan keluarga mereka di Kedutaan Qatar di Moskow, dengan disaksikan Duta Besar Qatar Ahmed bin Nasser Al Thani serta seorang perwakilan dari Komisaris Presiden Rusia untuk Hak Anak.

"Saya sangat senang menerima dua anak dan keluarga mereka di kedutaan hari ini. Qatar selalu menaruh perhatian besar pada pekerjaan kemanusiaan, memastikan hak asasi manusia, dan memastikan hak-hak anak," kata Al Thani.

Para diplomat Qatar, kata sang duta besar, telah diinstruksikan oleh pimpinan negara untuk terus membantu Rusia dan Ukraina dalam menyatukan kembali anak-anak dengan keluarga mereka.

"Kami berharap setiap anak dapat kembali ke rumah baik di Rusia maupun di Ukraina," katanya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (27/11), mulai dari Polri mewaspadai gangguan kamtibmas usai pelaksanaan Pilkada 2024 hingga informasi mutakhir terkait kasus penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Polri waspadai gangguan kamtibmas pasca-Pilkada 2024

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri tetap mewaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-Pilkada 2024.

“Berdasarkan pantauan bersama dari posko pengamanan dengan Bapak Panglima TNI dan menteri-menteri terkait, semuanya (Pilkada 2024, red.) masih terpantau relatif aman. Kami tetap waspada untuk pasca dari hasil penghitungan nanti,” kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

2. Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

Baca selengkapnya di sini.

3. Menteri HAM turunkan tim pantau kasus penembakan siswa di Semarang

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai telah memerintahkan tim untuk turun langsung memantau perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polisi pelaku penembakan siswa SMK di Semarang sudah ditahan

Oknum polisi berinisial R, pelaku penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang, sudah ditahan dan menjalani penempatan khusus selama 20 hari dalam penyelidikan perkara tersebut.

"Yang bersangkutan akan menjalani sidang etik atas tindakan eksesif yang dilakukan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Rabu (27/11).

Baca selengkapnya di sini.

Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong menyatakan menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang ia ajukan.

"Tentunya kami kecewa atas keputusan PN Jakarta Selatan, menolak gugatan praperadilan kita. Tuhan Allah memutuskan agar proses ini sebaiknya berlanjut dan saya menerima tugas ini dengan hati yang lapang," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hukum kemarin, waspada gangguan kamtibmas hingga penembakan siswa

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (27/11), mulai dari Polri mewaspadai gangguan kamtibmas usai pelaksanaan Pilkada 2024 hingga informasi mutakhir terkait kasus penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Polri waspadai gangguan kamtibmas pasca-Pilkada 2024

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri tetap mewaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-Pilkada 2024.

“Berdasarkan pantauan bersama dari posko pengamanan dengan Bapak Panglima TNI dan menteri-menteri terkait, semuanya (Pilkada 2024, red.) masih terpantau relatif aman. Kami tetap waspada untuk pasca dari hasil penghitungan nanti,” kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

2. Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

Sebanyak 130 laporan dan informasi awal tersebut merupakan data yang dikumpulkan Bawaslu hingga hari Rabu (27/11) pukul 16.00 WIB. Jika kajian awal menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender.

Baca selengkapnya di sini.

3. Menteri HAM turunkan tim pantau kasus penembakan siswa di Semarang

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai telah memerintahkan tim untuk turun langsung memantau perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO.

"Kami punya kantor wilayah di Jawa tengah. Sudah diperintahkan," kata Pigai saat dihubungi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Rabu (27/11).

Baca selengkapnya di sini.

4. Polisi pelaku penembakan siswa SMK di Semarang sudah ditahan

Oknum polisi berinisial R, pelaku penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang, sudah ditahan dan menjalani penempatan khusus selama 20 hari dalam penyelidikan perkara tersebut.

"Yang bersangkutan akan menjalani sidang etik atas tindakan eksesif yang dilakukan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Rabu (27/11).

Baca selengkapnya di sini.

5. Tom Lembong nyatakan terima putusan praperadilan

Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong menyatakan menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang ia ajukan.

"Tentunya kami kecewa atas keputusan PN Jakarta Selatan, menolak gugatan praperadilan kita. Tuhan Allah memutuskan agar proses ini sebaiknya berlanjut dan saya menerima tugas ini dengan hati yang lapang," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 di Lapas Kelas II B Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan lancar.

Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II B Tanjungpandan sekaligus Ketua KPPS TPS 901 Desa Cerucuk, Endang Meidiansyah di Badau, Rabu menjelaskan petugas KPPS berjumlah tujuh orang dan petugas pengamanan dua orang.

"Sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menyalurkan hak pilihnya melalui TPS Khusus 901 yang disediakan Lapas Kelas II B Tanjung Pandan bersama KPU Belitung," katanya.

Ia mengatakan, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah pengguna hak pilih sebanyak 229 orang terdiri dari DPT 182 orang, DPTb 46 orang, dan DPK 1 orang.

"Untuk hasil pemungutan suara pasangan Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal memperoleh195 suara sedangkan pasangan Hidayat Arsani dan Hellyana memperoleh 31 suara. Dari jumlah tersebut seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 229 suara," ujarnya.

Sedangkan, untuk pemilihan Bupati Belitung dan Wakil Bupati Belitung jumlah pengguna hak pilih sebanyak 145 orang terdiri dari DPT 86 orang, DPTb 58 orang, dan DPK sebanyak 1 orang.

Hasil pemungutan suara pasangan Djoni Alamsyah dan Syamsir mendapatkan 43 suara, pasangan calon Isyak Meirobie dan Masdar sebanyak 82 suara sedangkan pasangan calon Hendra Caya dan Sylpana mendapatkan 13 suara. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 145 suara.

“Jumlah tersebut terdiri dari WBP serta petugas yang melaksanakan pencoblosan setelah mengajukan pindah memilih. Untuk hasil rekapitulasi beserta kotak suara telah kami lakukan serah terima disaksikan anggota Polri yang melakukan pengamanan TPS," katanya.

Kalapas Kelas II B Tanjung Pandan, Gowim Mahali, di Badau menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya konkret Lapas Tanjung Pandan dalam memastikan hak pilih setiap warga binaan tetap terjamin, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi.

Dirinya juga memastikan bahwa seluruh proses pemungutan suara berlangsung dengan adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan tidak ada intimidasi atau perlakuan khusus kepada WBP selama proses pemungutan suara.

Untuk memastikan kelancaran dan keamanan jalannya pemungutan suara dirinya memantau secara langsung proses pemungutan suara di TPS Khusus 901 Lapas Tanjung Pandan.

“Alhamdulillah, Lapas Tanjungpandan telah melaksanakan peranannya dengan baik dalam memberi kesempatan kepada warga binaan untuk menyalurkan hak pilih mereka dengan pelaksanaan tertib aman dan lancar,” ujarnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Pj Walikota Pangkalpinang, Budi Utama menitinjau langsung pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Rabu.

Dalam kunjungannya, Budi melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas dan kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas Perempuan Pangkalpinang.

"Kami harap pemungutan suara dapat berlangsung lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu malam

Ia juga turut memberikan dukungan moral pada para warga binaan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran hak pilih warga binaan.

Sebanyak 102 Warga Binaan sebelumnya telah tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 10 Warga Binaan sebagai DPTb, serta 18 Pegawai sebagai DPTb dalam pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kep. Bangka Belitung serta Walikota & Wakil Walikota Pangkalpinang tahun ini. Namun pada hari pelaksanaan, hanya 94 warga binaan yang mencoblos, sementara 28 warga binaan lainnya sudah bebas. Untuk pegawai, tercatat sebanyak 16 orang mencoblos dan 2 orang tidak hadir.

Untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, hanya terdapat 61 Orang Pemilih yang berasal dari Kota Pangkalpinang.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto, mengucapkan terima kasih kepada pj walikota pangkal pinang atas kedatangannya memantau pilkada di TPS Lapas Perempuan Pangkalpinang .

Hadir juga di lapas perempuan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Meita Eriza, Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Imam Ghozali, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Sri Heny Alamsari, Kepala Staf Kodim Pangkalpinang Letkol Arm Bontor Karo Karo dan Perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pangkalpinang.

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Helmi Hasan - Mian merebut suara terbanyak Pilkada serentak tahun 2024 di dua TPS dalam Lapas Kelas llA Curup mengungguli Paslon Rohidin Mersyah - Meriani.

Kepala Lapas Kelas llA Ronaldo Davinci Talesa di Rejang Lebong, Rabu, mengatakan jumlah pemilih di dalam lapas setempat semula tercatat sebanyak 794 pemilih kemudian sebanyak 167 orang dinyatakan bebas, sehingga jumlahnya menjadi 627 orang dan ditambah pemilih tambahan 86 orang.

"Hasil dari penghitungan surat suara Pemilihan Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu di TPS khusus dalam Lapas Kelas llA Curup untuk Paslon nomor urut 1 Helmi-Mian memperoleh 351 suara, dan Paslon nomor 2 Rohidin dan Meriani sebanyak 301 suara," kata dia.

Dia menjelaskan, pada pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak kali ini warga binaan pemasyarakatan atau WBP dikeluarkan per blok untuk menggunakan hak pilihnya di dua TPS.

"WBP ini dikeluarkan per blok dari 11 blok yang ada di Lapas Kelas llA Curup, di mana pemilih ini selain warga binaan juga pegawai lapas," terangnya.

Pada pemilihan kepala daerah ini, kata dia, WBP yang menggunakan hak pilihnya selain warga Kabupaten Rejang Lebong juga dari Kabupaten Lebong dan Kepahiang, serta daerah lainnya di Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong di dalam Lapas Kelas llA Curup, tambah dia, dimenangkan Paslon nomor urut 2 atas nama Hendra Wahyudiansyah - Herizal Apriansyah sebanyak 169 suara.

Kemudian Paslon nomor urut 1 atas nama M Fikri - Hendri sebanyak 154 suara dan Paslon nomor urut 3 atas nama Syamsul Effendi - Juhendra sebanyak 45 suara.

agar semua pihak saling mendukung, berpegang pada profesionalisme, dan menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi

Cirebon (ANTARA) - Suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/11) pagi terasa berbeda. Hiruk pikuk khas perayaan pesta demokrasi begitu terasa menyelimuti area lapas.

Di tempat ini, ratusan narapidana (napi) bersiap menggunakan hak pilih mereka, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Di dalam area lapas, terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yakni TPS 902 dan 903, yang telah didirikan untuk mengakomodasi 651 napi yang memiliki hak suara.

Antrean panjang terlihat, namun semuanya berjalan tertib. Para napi mencocokkan nama mereka dengan daftar pemilih, kemudian menunggu giliran untuk memasuki bilik suara.

Tak ada kunjungan keluarga pagi itu. Aktivitas sepenuhnya difokuskan pada pilkada, untuk memberikan ruang bagi warga binaan agar mencurahkan perhatian mereka pada proses pencoblosan.

Kepala Lapas Kelas I Cirebon Yan Rusmanto menyebutkan antusiasme warga binaan dalam menyambut Pilkada 2024 sangat tinggi.

Sejak awal sosialisasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan, keingintahuan mereka terhadap proses pemilu begitu besar.

Dari awal sosialisasi bersama KPU, mereka sangat ingin tahu tentang Pilkada 2024 ini. Mereka mengenal pasangan calon dari gambar, visi, dan misi yang disampaikan, bahkan banyak yang aktif bertanya.

KPU Kota Cirebon telah menggelar dua kali sosialisasi di lapas, mencakup pengenalan pasangan calon hingga mekanisme penggunaan hak pilih.

Dari 651 warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih, Yan berharap partisipasi penuh dapat tercapai dan tidak ada golput.

Sejak sosialisasi, warga binaan diminta memilih dengan hati nurani. Masalah pilihan adalah hak masing-masing, tetapi gunakanlah suara dengan bijak.

Semangat tinggi warga binaan menunjukkan bahwa hak demokrasi dapat dirayakan di mana pun, termasuk di lingkungan lapas.

Partisipasi para napi

Bagi para warga binaan, momen Pilkada 2024 bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi sebuah bentuk partisipasi yang berarti.

Sosialisasi pilkada sebelumnya, yang dilakukan bersama KPU, telah memantik antusiasme mereka. Dari pengenalan kandidat hingga tata cara mencoblos, semuanya disimak secara detail.

Sebagian besar dari mereka menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa meskipun berada di dalam lapas, suara mereka tetap berharga.

Dalam suasana yang penuh harapan, mereka hadir di TPS bukan hanya untuk mencoblos, melainkan menjadi bagian dari perubahan.

Hadi Saputra, salah satu warga binaan, merasakan kebanggaan tersendiri. Selama delapan tahun menjalani hukuman, ia selalu berusaha ikut serta dalam setiap pemilu.

Baginya, suara yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab terhadap negara. Sebab, calon pemimpin terbaik dipilih melalui sistem ini.

Ia selalu berharap agar pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa keadilan bagi masyarakat kecil.

Cerita seperti Hadi bukanlah hal yang langka di lapas ini. Para napi memiliki harapan yang sama.

Mereka ingin pesta demokrasi ini mampu menghadirkan perubahan nyata, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi mereka yang berada di sisi lain kehidupan.

Menjaga kredibilitas pilkada

Sementara itu, di luar lapas, KPU Kota Cirebon memastikan semua pemenuhan logistik pilkada berjalan sesuai aturan.

Sebagai contoh, sebanyak 1.851 lembar surat suara yang rusak dan berlebih dimusnahkan sehari sebelum pencoblosan berlangsung.

Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko menyebut pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga integritas pilkada, dengan prosedur yang diawasi langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bawaslu.

Surat suara yang dimusnahkan meliputi 1.721 lembar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta 130 lembar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Menurutnya, langkah ini pun sekaligus menandai distribusi logistik yang telah rampung ke seluruh TPS sejak Selasa (26/11).

Demokrasi merangkul semua kalangan

Pilkada kali ini juga menjadi momen inklusivitas di Kota Cirebon. Dari 255.779 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sekitar 886 orang berasal dari komunitas disabilitas.

KPU memastikan hak mereka tidak terabaikan dengan melibatkan mereka dalam berbagai tahapan pilkada, termasuk debat pasangan calon.

Mardeko menjelaskan langkah ini bertujuan memberikan ruang bagi komunitas disabilitas untuk mengenal lebih dalam visi dan misi para kandidat.

Komunitas disabilitas, lanjut dia, tidak hanya sekadar mencoblos, tetapi harus memahami program yang akan dijalankan oleh pemimpin terpilih.

Pihaknya pun telah mengambil kebijakan yang menjamin, seluruh pemilih disabilitas di Kota Cirebon bisa berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi tersebut.

Kebijakan itu, berupa penyediaan fasilitas yang memadai di setiap TPS, menyiapkan surat suara khusus, serta pendampingan bagi pemilih disabilitas yang memerlukan bantuan saat pencoblosan.

KPU Kota Cirebon juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi yang fokus pada hak-hak penyandang disabilitas, untuk memastikan kebutuhan para pemilih terpenuhi selama proses Pilkada 2024.

Sampai dengan tahapan pemungutan suara, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan sangat mengapresiasi kinerja penyelenggara pilkada, termasuk petugas sortir dan lipat (sorlip) surat suara yang bekerja dengan penuh ketelitian.

Selain itu, dalam proses tersebut KPU menggandeng beberapa disabilitas untuk merampungkan sorlip surat suara.

Dia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menjaga kondusifitas selama tahapan pilkada berlangsung, sehingga dapat terselenggara lancar tanpa perlu adanya pemungutan suara ulang (PSU).

Ia berpesan agar semua pihak saling mendukung, berpegang pada profesionalisme, dan menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi.

Dari balik lapas hingga TPS di seluruh Kota Cirebon, semangat demokrasi terasa begitu kuat.

Warga binaan dan komunitas disabilitas membuktikan bahwa demokrasi bukan soal tempat atau kondisi, tetapi tentang kesetaraan hak.

Bagi narapidana, mencoblos adalah simbol harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan bagi komunitas disabilitas, momen ini adalah ruang untuk bersuara dan memastikan aspirasi mereka didengar.

Pilkada 2024 tidak hanya menjadi momen politik, namun harus dijadikan sebagai simbol inklusivitas, mengukuhkan bahwa setiap suara memiliki makna yang sama pentingnya dalam menentukan masa depan daerah Cirebon serta Jawa Barat.

Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Aceh Meurah Budiman mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Safrizal meninjau pencoblosan di TPS Khusus di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

Kunjungan di lapas di Aceh Besar itu, Rabu, untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar dan memberikan hak suara bagi warga binaan sesuai prinsip demokrasi.

Meurah Budiman menegaskan komitmen Kemenkumham Aceh untuk menjamin seluruh proses berlangsung transparan dan sesuai aturan.

"Kami berupaya memastikan warga binaan yang memenuhi syarat mendapatkan hak politiknya. Proses pencoblosan ini diawasi ketat untuk menjaga integritas Pemilu," ujar Meurah.

TPS khusus di Lapas Banda Aceh menjadi lokasi yang diprioritaskan untuk dipantau, mengingat pentingnya pemenuhan hak politik bagi warga binaan. Berdasarkan data dari KIP Aceh, sebanyak 493 warga binaan telah terdaftar sebagai pemilih.

Meurah Budiman juga mengajak semua pihak untuk terus mendukung upaya peningkatan kesadaran demokrasi di kalangan warga binaan.

"Kami berharap langkah ini menjadi contoh bahwa hak sipil harus tetap dihormati, di mana pun seseorang berada," tutupnya.

Pj Gubernur Aceh Safrizal mengapresiasi upaya Kemenkumham Aceh dalam memfasilitasi hak pilih warga binaan.

Ia menyebutkan keterlibatan warga binaan dalam pesta demokrasi menunjukkan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

"Sepanjang tidak dicabut oleh pengadilan, artinya negara berhak memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan hak pilihnya," ujar Safrizal.

Peninjauan pencoblosan tersebut juga diikuti unsur Forkopimda Aceh lainnya. Selain itu hadir pula Inspektur Jenderal Kemenkopolkam, serta Forkopimda Banda Aceh dan Aceh Besar.