Istanbul (ANTARA) - Pertukaran tahanan skala besar yang melibatkan masing-masing 1.000 orang dari Ukraina dan Rusia kemungkinan akan dilakukan pekan depan, demikian disampaikan Kepala Intelijen Ukraina, Kyrylo Budanov, pada Sabtu (18/5) usai perundingan damai di Istanbul.

“Saya harap pertukaran itu terjadi pekan depan,” kata Budanov kepada stasiun televisi Ukraina TSN, seperti dikutip Interfax-Ukraina. “Siapa pun yang bisa kami ambil, akan kami ambil. Dan kami akan mengembalikannya dengan cara yang sama,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, juga memastikan bahwa kedua pihak secara prinsip telah sepakat akan format dan waktu pertukaran tersebut.

“Kami sudah tahu tanggalnya, tapi belum bisa diumumkan sekarang,” ujar Umerov. Ia menambahkan, delegasi Ukraina bertindak berdasarkan arahan langsung dari Presiden Volodymyr Zelenskyy. Pembahasan juga mencakup kemungkinan gencatan senjata.

Sementara itu, ketua delegasi Rusia, Volodymyr Medinsky, menyatakan bahwa persiapan untuk skema pertukaran “1.000 banding 1.000” masih terus berjalan.

Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadym Skibitsky, juga memastikan bahwa proses resmi pemulangan tahanan perang Ukraina telah dimulai.

Pertemuan pada 16 Mei di Istanbul tersebut merupakan bagian dari upaya mediasi Turki untuk mengakhiri perang, dengan fokus utama pada langkah-langkah kemanusiaan seperti gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme pertukaran narapidana (exchange of prisoner).

Dalam rapat koordinasi virtual, Senin (21/4), Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman, seperti dikutip dari keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.

Dia pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman.

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan pemerintah Malaysia Zulia menyampaikan antusiasmenya terhadap wacana pertukaran tersebut.

Ia mengatakan bahwa Malaysia ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Dirinya melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Prancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan," ucap dia menambahkan.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Langkah berikutnya akan melibatkan tim teknis dari kedua negara untuk menyusun prosedur operasional, mekanisme pertukaran, serta kriteria dan persyaratan narapidana yang dapat dipertukarkan.

Dengan adanya inisiatif itu, Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang manusiawi, transparan, dan mengedepankan kerja sama regional dalam penegakan keadilan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Yerusalem / Istanbul (ANTARA) - Keluarga para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza menggelar aksi demonstrasi di sepanjang perbatasan dengan wilayah kantong Palestina pada Minggu (20/4), menuntut dilakukannya pertukaran tahanan dengan warga Palestina.

“Kami tidak akan meninggalkan kalian. Kalian begitu dekat, tapi terasa sangat jauh,” kata Sylvia Cunio, ibu dari David dan Ariel Cunio yang menjadi sandera, seperti dikutip Haaretz saat aksi unjuk rasa berlangsung di dekat permukiman Nir Oz di perbatasan Gaza.

Ilana Gritzewsky, istri dari Matan Zangauker yang juga disandera di Gaza, mendesak pemerintah Israel untuk segera mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan pihak Palestina.

“Jika kamu mendengarkan ini, Matan, jangan menyerah. Jangan kehilangan harapan. Seluruh bangsa sedang berjuang agar kamu bisa kembali,” ujarnya.

Menurut perkiraan pihak Israel, masih ada 59 sandera yang berada di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup.

Di sisi lain, lebih dari 9.500 warga Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang memprihatinkan, termasuk laporan penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, menurut organisasi hak asasi dari Palestina dan Israel.

Hampir 140.000 warga Israel, termasuk tokoh-tokoh militer, telah menandatangani petisi yang menuntut pemulangan para sandera dari Gaza dan diakhirinya perang di wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 51.200 warga Palestina -- sebagian besar perempuan dan anak-anak -- telah tewas dalam serangan brutal Israel di Gaza.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu membahas sebuah usulan baru dari Mesir terkait pertukaran tahanan dengan kelompok Palestina, Hamas, dalam sebuah sesi pengarahan pada Kamis (10/4) yang melibatkan tim negosiasi Israel serta pimpinan lembaga keamanan negara, demikian dilaporkan media Israel.

Kanal berita Channel 12 melaporkan bahwa Netanyahu menggelar sesi tinjauan terkait sandera Israel yang masih ditahan di Gaza, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Menurut sumber Channel 12, usulan dari Mesir mencakup “pembebasan delapan sandera Israel yang masih hidup dengan imbalan gencatan senjata selama 50 hari.”

Kanal berita itu juga menyebutkan bahwa usulan tersebut mencakup kelanjutan pembahasan tahap kedua dari kesepakatan setelah delapan sandera dibebaskan.

Pejabat Israel yang diwawancarai Channel 12 mengatakan bahwa “peluang tercapainya kesepakatan semakin besar.”

Laporan itu menambahkan bahwa keluarga para sandera, yang baru-baru ini bertemu sejumlah pejabat Amerika Serikat yang tidak diungkap identitasnya, kini merasa “optimistis akan kemungkinan adanya terobosan dalam beberapa hari ke depan.”

Hingga kini, belum ada komentar resmi dari pihak Mesir maupun tanggapan dari Hamas terkait laporan tersebut.

Kantor Netanyahu pada Kamis juga menyampaikan bahwa pemimpin otoritas itu telah memberi pengarahan kepada keluarga para sandera di Gaza dalam sebuah pertemuan di Yerusalem.

Dalam pertemuan itu, Netanyahu menyampaikan “upaya yang sedang berlangsung” untuk memulangkan para sandera serta menegaskan bahwa “saluran negosiasi saat ini masih aktif.”

Israel memperkirakan masih ada 59 sandera yang ditahan di Gaza, dengan sedikitnya 22 orang dipastikan masih hidup.

Mereka sebelumnya dijadwalkan akan dibebaskan dalam tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza, yang mensyaratkan Israel untuk sepenuhnya menarik pasukannya dari wilayah tersebut dan mengakhiri perang secara permanen.

Namun, Israel kembali melancarkan serangan dan melanggar perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada Januari. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina di Gaza dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut menjadi tumpukan reruntuhan puing.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait aksi militernya di wilayah Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Rusia dan Ukraina melakukan pertukaran tahanan pada Rabu (19/3) dengan masing-masing pihak membebaskan 175 personel militer, menurut pernyataan dari kedua belah pihak.

Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa 175 tentara Rusia telah dipulangkan dari wilayah yang dikuasai Ukraina setelah melalui proses negosiasi. Selain itu, Moskow menyerahkan 175 tawanan perang Ukraina, bersama dengan 22 tentara Ukraina yang terluka parah sebagai “tindakan niat baik."

Kementerian tersebut mengatakan para prajurit Rusia saat ini berada di Belarus untuk menerima perawatan medis dan bantuan psikologis sebelum dipindahkan ke Rusia untuk pengobatan dan rehabilitasi lebih lanjut.

Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, mengonfirmasi pemulangan 175 pasukan Ukraina serta 22 pembela tambahan, termasuk tentara yang terluka parah dan tiga personel militer yang diduga dituntut oleh otoritas Rusia atas tuduhan yang direkayasa.

Umerov menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy atas komitmennya dalam mengamankan pembebasan tahanan, serta kepada Uni Emirat Arab (UEA) atas perannya dalam memfasilitasi pertukaran tersebut.

UEA telah memainkan peran mediasi dalam pertukaran tahanan Rusia-Ukraina sebelumnya, memanfaatkan hubungan diplomatiknya dengan kedua negara untuk memfasilitasi negosiasi kemanusiaan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu, yang dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Tetapi, sambung dia, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat ini, Yusril menuturkan draf yang sudah ada tersebut sedang ditelaah lebih lanjut oleh pihaknya untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Ia pun mencontohkan dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Sementara dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina dan terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis, yang keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh Indonesia.

Di Indonesia, lanjut dia, pelaksanaan hukuman mati juga telah mengalami perubahan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara.

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, Menko menyebutkan bahwa hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal," tuturnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan, maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal, artinya berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," ucap Yusril menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu, yang dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Tetapi, sambung dia, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat ini, Yusril menuturkan draf yang sudah ada tersebut sedang ditelaah lebih lanjut oleh pihaknya untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Ia pun mencontohkan dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Sementara dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina dan terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis, yang keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh Indonesia.

Di Indonesia, lanjut dia, pelaksanaan hukuman mati juga telah mengalami perubahan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara.

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, Menko menyebutkan bahwa hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal," tuturnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan, maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal, artinya berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," ucap Yusril menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ramallah (ANTARA) - Israel membebaskan puluhan warga Palestina dari Penjara Ofer pada Kamis (27/2) pagi waktu setempat.

Sebuah bus yang membawa puluhan tahanan Palestina tiba di kota Beitunia, sebelah barat Ramallah, menuju lokasi Istana Kebudayaan di Ramallah, tempat keluarga mereka menunggu, menurut seorang koresponden Kantor Berita Turki, Anadolu.

Koresponden tersebut menambahkan bahwa bus tersebut dikawal oleh tim dari Palang Merah Internasional.

Kantor Informasi Tahanan Hamas mengatakan bahwa dari total 620 tahanan yang akan dibebaskan, sebanyak 43 di antaranya diperkirakan akan dibebaskan ke wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang ke-tujuh kesepakatan pertukaran tahanan yang tertunda antara Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas dan Israel.

Adapun seorang sumber keamanan Israel pada Rabu (26/2) malam waktu setempat, mengatakan bahwa kendaraan Palang Merah Internasional sedang dalam perjalanan menuju titik penjemputan untuk menerima jenazah empat tahanan Israel dari Jalur Gaza,

"Palang Merah saat ini sedang menuju ke titik penjemputan untuk menerima jenazah empat sandera," kata otoritas penyiaran publik Israel, KAN, mengutip sumber yang namanya dirahasiakan dan tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Sri Saifuddin Nasution membahas soal pertukaran narapidana Indonesia-Malaysia dalam pertemuan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

"Dalam pertemuan ini kami bahas bersama untuk di-follow up untuk waktu yang tidak terlalu lama, tentang pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia yang nanti akan dibahas lebih detail," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengatakan perwakilan Indonesia-Malaysia selanjutnya akan membahas soal nama-nama yang akan disertakan dalam pertukaran narapidana, kapan dilaksanakan dan berbagai detail lain terkait proses tersebut.

Dia mengungkapan bahwa kebijakan transfer narapidana saat ini dijalankan berdasarkan diskresi Presiden, dengan mempertimbangkan aspek hubungan internasional, kerja sama dengan negara-negara tetangga, serta prinsip-prinsip dalam berbagai pakta kemanusiaan.

"Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur regulasi transfer dan pertukaran narapidana antarnegara. Sehingga keputusan mengenai hal ini menjadi implikasi dari kebijakan Presiden dengan mempertimbangkan hubungan baik dengan negara lain," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat sebanyak 5.592 narapidana Indonesia yang ditahan di Malaysia, sementara sebanyak 302 narapidana Malaysia berada di Indonesia.

Lebih lanjut Yusril juga menekankan pentingnya sinergi antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks di bidang hukum dan imigrasi.

"Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sejarah dan kultural yang erat. Oleh karena itu, kerja sama dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi warga kedua negara harus terus diperkuat," kata Yusril.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato’ Sri Saifuddin Nasution, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Malaysia untuk memperkuat hubungan bilateral.

"Kami memahami pentingnya perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk terus memperbaiki mekanisme perlindungan dan memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan imigrasi dan pemberantasan kejahatan lintas negara," ujar Saifuddin.

Pertemuan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail. Pertemuan itu membahas teknis pemulangan narapidana kedua negara.

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril di gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim bersama yang akan membahas teknis pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia. Tim itu akan menyusun syarat dan jumlah narapidana yang dapat dipulangkan ke negara masing-masing.

Yusril mengakui saat ini Indonesia dan Malaysia belum memiliki kerja sama hukum yang mengikat terkait pertukaran narapidana. Namun, dia meyakini hubungan baik Indonesia dan Malaysia dapat mempercepat proses tersebut.

"Saya berkeyakinan bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah dua bangsa yang bersaudara, satu dengan yang lain dan para pejabatnya itu pun juga, ya saya dengan Pak Saifuddin bukan baru kenal hari ini, sudah puluhan tahun yang lalu. Begitu juga Pak Prabowo dengan Pak Anwar Ibrahim sudah kenal puluhan tahun yang lalu," jelas Yusril.

"Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan karena itu perundingan-perundingan itu insyaallah akan lancar dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang lain," sambungnya.

Selain masalah pertukaran narapidana, pertemuan Yusril dan Saifuddin hari ini juga membahas mengenai persoalan tapal batas Indonesia dan Malaysia. Keduanya juga membahas masalah warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus overstay di Malaysia.

Saifuddin mengatakan ada 5.000 warga Indonesia yang ditahan di Malaysia. Jumlah itu terbagi dua kelompok, yaitu tahanan yang telah mendapatkan vonis penjara dan yang masih menunggu proses di pengadilan.

Menurut Saifuddin, tim gabungan Indonesia dan Malaysia akan merumuskan tahanan mana saja yang bisa masuk program pertukaran narapidana. Dia mengatakan urusan teknis akan dibahas lebih lanjut.

"So, the detail itu akan diuruskan di peringkat officers. Tapi di peringkat saya dan Pak Yusril adalah mencapai kata sepakat persetujuan. Apakah boleh kedua-dua negara ketika ITOP atau International Transport of Prisoners belum lagi mengikat kedua-dua negara, apakah ada ikhtiar lain? Jadi sepakat diskusi hari ini, kedua-dua negara cenderung ke arah itu," jelas Saifuddin.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Gaza (ANTARA) - Hamas pada Rabu (19/2) mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada Israel, melalui mediator, tentang pertukaran tahanan-sandera yang menyeluruh berdasarkan prinsip "semua untuk semua" sebagai bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung.

Seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan usulan tersebut menyerukan pembebasan segera semua warga Israel yang disandera oleh Hamas dengan imbalan Israel membebaskan semua warga Palestina yang ditahannya.

Dalam sebuah pernyataan pers pada Selasa (18/2), juru bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan kesiapan gerakan itu untuk melakukan pertukaran tahanan dalam satu kali kesempatan pada fase kedua.

Namun, dia menegaskan bahwa kesepakatan semacam itu harus menjadi bagian dari kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata permanen dan penarikan mundur Israel secara penuh dari Jalur Gaza.

Pejabat tersebut tidak menjelaskan apakah usulan itu merupakan bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata atau terkait dengan negosiasi fase kedua yang akan datang.

Israel belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait usulan Hamas tersebut, sedangkan masyarakat internasional terus berupaya mendorong negosiasi.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas pada Selasa malam (18/2) menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya pelucutan senjata atau pengusiran dari Jalur Gaza.

Hamas menekankan bahwa setiap pengaturan masa depan untuk wilayah tersebut harus diputuskan melalui konsensus nasional Palestina.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut tujuan Israel untuk mengusir kelompok itu dari Gaza sebagai “perang psikologis yang konyol.”

“Penghapusan (kelompok) perlawanan dari Gaza atau pelucutan senjatanya adalah hal yang tidak dapat diterima,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya pada Selasa, lembaga penyiaran publik Israel KAN melaporkan bahwa kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk memulai pembicaraan pekan depan terkait fase kedua kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Namun, hal itu bergantung pada pengusiran Hamas dari Gaza dan demiliterisasi wilayah tersebut.

Di pihak lain, Qassem mengungkapkan bahwa pada Sabtu mendatang, rakyat Palestina akan menyaksikan “pencapaian besar” dengan pembebasan tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman jangka panjang di penjara Israel.

Hamas juga mengumumkan pada Selasa bahwa mereka akan menyerahkan jenazah empat sandera Israel pada Kamis (20/2) dan membebaskan enam tawanan yang masih hidup pada Sabtu (22/2) sebagai bagian dari pertukaran dengan tahanan Palestina yang ditahan Israel.

Israel memperkirakan bahwa masih ada 73 sandera Israel yang berada di Gaza, sementara ribuan tahanan Palestina masih berada di penjara-penjara Israel.

Sejumlah laporan dari kelompok hak asasi manusia Palestina dan Israel telah mendokumentasikan kasus penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis terhadap para tahanan Palestina, yang menyebabkan banyak kematian.

Qassem menegaskan kesiapan Hamas untuk melanjutkan fase kedua dan ketiga dari kesepakatan tersebut.

“Kami siap secara politik dan di lapangan untuk menerapkan semua ketentuan dalam kesepakatan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Hamas bersedia melaksanakan fase kedua dalam satu tahap, “selama itu mengarah pada gencatan senjata permanen dan penarikan penuh Israel dari Gaza.”

Selain itu, Hamas juga setuju untuk meningkatkan jumlah sandera yang dibebaskan “sebagai tanggapan atas permintaan dari mediator dan untuk menunjukkan komitmen kami dalam menjalankan kesepakatan secara penuh.”

Sejauh ini, total 1.135 tahanan Palestina telah dibebaskan dari penjara Israel. Israel dijadwalkan membebaskan 502 tahanan tambahan dalam pekan ini.

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan sementara perang yang telah menewaskan hampir 48.300 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala otorita pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait serangan militernya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025