Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, yang dipecat karena terseret kasus dugaan pelecehan seksual ke seorang tahanan perempuan, mengajukan banding.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, banding itu diajukan LC usai mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dalam sidang kode etik profesi Polri.

"Setelah hasil putusan yang menyatakan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak, ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," kata Jules, Jumat (25/4)

Pengajuan banding dari LC ini, kata Jules, akan jadi pertimbangan pihak penyidik dan Bid Propam Polda Jatim.

Jules menyebut Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto dan jajarannya tetap berkomitmen tegas menindak anggota yang melanggar.

"Yang jelas tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan, dan ini sudah menjadi komitmen dari kami semua khususnya atensi dari bapak Kapolda Jatim untuk memberikan sanksi tegas terhadap setiap perbuatan hukum yg dilakukan anggota Polri khususnya anggota Polda Jatim," ujarnya.

Sebelumnya, Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual dan pencabulan ke seorang tahanan perempuan. Ia juga dipecat dari institusi Polri.

Dalam kasus ini, kata Jules, Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan sebanyak empat kali di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan, sepanjang Maret-April 2025.

LC ditetapkan sebagai tersangka dan terancam jeratan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ia juga dijatuhi sanksi pemecatan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf b, c Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

Lalu Pasal 8 huruf C angka (1), (2), (3) Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian

Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 huruf b Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian. Serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan mempelajari lebih dulu usulan Surakarta menjadi daerah istimewa.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah, pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik," kata Pras lewat pesan singkat, Jumat (25/4).

Pras menyampaikan banyak faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Ia pun mengingatkan dalam urusan pemekaran daerah ada beberapa konsekuensi yang akan mengikuti.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar dia.

Meski begitu, Pras mengaku belum ada surat yang masuk terkait pengajuan usulan daerah istimewa ke Sekretariat Negara. Menurutnya, usulan-usulan itu masuk ke Kemendagri.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa," ucapnya.

Wacana pemekaran Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta muncul lewat omongan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima.

Politisi PDIP itu mengakui ada salah satu usulan untuk itu.

Ia menyampaikan itu usai rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kamis (24/4). Bima mengatakan salah satu dasar usulan itu karena Solo dianggap sebagai wilayah yang memiliki sejarah perlawanan atas pemerintah kolonial Belanda.

Meski begitu, Bima mengatakan keinginan itu belum sampai resmi diusulkan. Dia juga mempertanyakan relevansi dan urgensi usulan itu. Di sisi lain, lanjut Aria, pihaknya disebut belum tertarik untuk membahas usulan tersebut.

"Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta. Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," kata Bima.

Anggota Polres Pacitan Aiptu LC ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerkosaan seorang tahanan perempuan. Ia juga sudah dipecat dari institusi Polri.

LC sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4) lalu, setelah sebelumnya ia ditahan di tempat khusus oleh Bid Propam Polda Jatim.

"Sejak tanggal 21 April 2025 atau pada hari Senin kemarin [LC] telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pidana," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis (24/4).

Dalam kasus ini, kata Jules, Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di Mapolres Pacitan.

"Korban merupakan tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," ucapnya.

Lebih lanjut, Jules mengatakan LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul terhadap korban, di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan sebanyak empat kali sepanjang Maret-April 2025.

"Tersangka saudara LC melakukan perbuatan cabul sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," ujarnya.

Korban, kata Jules, melaporkan kejadian ini pada 12 April 2025. Sejak saat itu, Aiptu LC lantas diproses secara etik dan pidana.

Penyidik pun memeriksa 13 orang saksi, di antaranya empat orang tahanan, satu saksi korban dan sembilan orang saksi lainnya. Polisi kemudian menetapkan LC sebagai tersangka, per Senin (21/4).

"Dengan dugaan pelanggaran Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Setelah jadi tersangka, LC kemudian menjalani sidang etik pada Rabu (23/4). Ia pun diputuskan telah melakukan perbuatan tercela dan disanksi PDTH.

"Kini tersangka LC juga telah ditahan di rumah tahanan Polri yaitu Rutan Polda Jatim berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 103 oleh penyidik dari Direktorat Reskrimum Polda Jatim," pungkasnya.

Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) karena diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan ke seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, LC sudah dipecat dari institusi Polri setelah sebelumnya ia di tahanan khusus oleh Bid Propam Polda Jatim.

"Pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 telah dilakukan sidang komisi kode etik Polri yaitu di ruang sidang Bidpropam Polda Jatim," kata Jules di Mapolda Jatim, Surabaya Kamis (24/4).Dalam proses sidang etik itu, kata Jules, ada tiga tuntutan terhadap LC, pertama ia dinyatakan melakukan perbuatan tercela, kedua dia dituntut sanksi penempatan khusus selama 20 hari, dan yang ketiga adalah tuntutan PDTH sebagai anggota Polri.Lalu, putusan sidang etik, Rabu (23/4), tiga tuntutan itu dikabulkan. Pertama LC dinyatakan sudah melakukan perbuatan tercela, kedua LC ditempatkan di tahanan khusus, dan ketiga adalah sanksi pemecatan.

"Kemudian keputusan yang terakhir atau yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan ptdh atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," ucapnya.

Dalam kasus ini Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan kasus muncikari di Mapolres Pacitan."Untuk modus yang dilakukan oleh tersangka LC yaitu melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan," ucapnya.

Jules mengatakan, pemerkosaan itu dilakukan LC sebanyak empat kali di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan, pada Maret 2025 hingga 2 April 2025."Tersangka saudara LC melakukan perbuatan cabul sebanyak empat kali. Dan yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," ucapnya.LC disangkakan Pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf b, c peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri."Lalu Pasal 8 huruf C angka (1), (2), (3) peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Kemudian Pasal 10 ayat 1 huruf b peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri," ucapnya.Lalu, kata Jules, LC disangkakan Pasal 13 huruf f peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri."Untuk saksi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak kurang lebih 13 orang saksi yaitu diantaranya ada 4 orang tahanan kemudian saksi korban atau saksi pelapor sendiri saudari PW, lalu ada sembilan orang saksi lainnya," katanya.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyampaikan kekhawatiran mereka terkait tindakan aparat imigrasi Amerika Serikat terhadap penahanan yang dianggap tak melalui prosedur.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkap permintaan Indonesia saat konferensi pers di Gedung Palapa, Kamis (24/4).

"Indonesia melalui perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas yang ada di Amerika Serikat," kata dia.

"Kita menyampaikan concern kita mengenai adanya tindakan dari aparat imigrasi AS terhadap penahanan WNI yang tidak melalui due process, antara lain ada yang visanya masih berlaku dan dicabut," imbuh Judha.

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, menghormati kedaulatan AS yang ingin menegakan hukum imigrasi. Di sisi lain, RI juga meminta agar proses penegakan yang dilakukan tetap mempertimbangkan hukum yang berlaku.

"Kita juga meminta agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas AS tetap memperhatikan due process of law sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat untuk memastikan agar hak-hak para warga kita tetap terpenuhi," ucap Judha.

Sebelumnya, salah satu WNI di AS Aditya Wahyu Harsono ditangkap otoritas imigrasi AS pada Maret. Saat ini, Aditya masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota.

Pengacara Aditya, Sarah Gad mengatakan visa pelajar F-1 milik kliennya juga dicabut secara diam-diam setelah ditangkap, demikian dikutip The Guardian.

Aditya mengaku ke petugas imigrasi AS bahwa visa itu masih berlaku hingga Juni 2026.

Gad mengatakan otoritas AS mencabut visanya tanpa pemberitahuan dan mereka mengeklaim warga RI itu telah melewati batas waktu.

Kementerian Dalam Negeri AS (Department of Homeland Security /DHS) menyatakan pencabutan visa itu dilakukan karena tuduhan pelanggaran ringan berupa grafiti di truk gandeng. Imbas aksi itu, dia didenda sebesar US$100.

Untuk kasus ringan itu, Aditya dibebaskan dengan jaminan US$5.000 pada 10 April. Namun, DHS mengajukan pemberitahuan untuk banding atas kasus tersebut yang otomatis memicu penangguhan dan membuat dia tetap ditahan.

Aditya beragama Islam dan sering mengunggah postingan di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Gaza. Ia juga mengelola lembaga nirlaba kecil yang menjual karya seni dan pernak-pernik, lalu hasilnya disumbangkan ke organisasi-organisasi untuk membantu Gaza.

Sejak kampanye pemilihan presiden, Trump sesumbar akan memperketat kebijakan imigrasi. Belum sepekan menjabat, dia juga sudah menangkap ratusan imigran dan siap mendeportasi.

Selain itu, Trump juga memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Direktorat Jenderal Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Rabu (23/4). Godam akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Jabatan Godam sebagai Plt. Dirjen Imigrasi kini gigantikan oleh Yuldi Yusman, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Godam menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini memberikan dukungan dan kerja sama yang baik selama ia menjadi Plt Dirjen Imigrasi.

"Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," ujar Godam dikutip Kamis (24/4).

Adapun Godam menjabat selama enam bulan sejak ditunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Selasa (22/10) lalu. Masa kepemimpinan Godamditandai dengan berbagai pencapaian signifikan.

Di antaranya adalah kontribusi terhadap rekorpenerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun (150%). Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Selain dalam peningkatan PNBP, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge, yang bertujuan untuk memudahkan penerbitan Paspor dan pemberian Izin Tinggal bagi masyarakat di lokasi strategis.

Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan tiga Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World Mall Surabaya, dan Mall Pesona Square Depok.

Perluasan penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga menjadi fokusutama dengan meneruskan capaian pendahulunya. Hingga saat ini, autogate telah diterapkan di beberapa bandara dan pelabuhan utama, yaitu:

Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi juga diraih dengan terpilihnya KantorImigrasi Soekarno-Hatta sebagai Peringkat Ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2025 versi Skytrax. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, dan efisiensi e-gate.

Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Saffar Muhammad Godam atas pengabdian beliau di Ditjen Imigrasi. Kepemimpinan Bapak Godamtelah membawa perubahan positif dan prestasi yang membanggakan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan," ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Sementara itu, Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman juga memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Antara lain deportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual anak.

Kemudian, pengamanan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara; pelaksanaan operasi wira waspada penanaman modal asing (OPS PMA) bersama BKPM di Bali dan Batam, yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh sejumlah orang asing; serta pengamanan FN dan GC, dua warga negara Tiongkok yang dicari Pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi.

"Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara," tutup Agus.

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) mencatat terdapat lima warga negara Indonesia yang terindikasi terdampak kebijakan ketat imigrasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan data itu saat konferensi pers di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Kamis (24/4). Dia menyebut ada 20 WNI yang terdampak.

"Dari 20 (WNI) tersebut, lima sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, enam adalah mahasiswa. Setidaknya yang memiliki visa awalnya F-1," ungkap Judha.

Visa F-1 merupakan visa pelajar non-imigran yang paling umum untuk belajar di AS. Visa ini ditujukan bagi mereka yang ini menempuh studi di perguruan tinggi atau program bahasa Inggris.

Namun, Judha tak memberi rincian kasus lima WNI yang sudah dideportasi.

Lebih lanjut, Judha menerangkan saat ini pemerintah melakukan akses kekonsuleran untuk memastikan para WNI mendapat perlakuan yang baik.

Selain itu, Kemlu juga melakukan pendampingan hukum dan terus berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia di AS.

Dia juga mengatakan saat WNI mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS mereka tetap punya hak sesuai hukum yang berlaku di AS. Hak itu di antaranya, mereka berhak untuk menghubungi perwakilan RI, berhak mendapat kekonsuleran RI, berhak didampingi pengacara, dan berhak tak memberi keterangan tanpa pendampingan pengacara.

Sejak kampanye pemilihan presiden, Trump sesumbar akan memperketat kebijakan imigrasi. Belum sepekan menjabat, dia juga sudah menangkap ratusan imigran dan siap mendeportasi.

Selain itu, Trump juga memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat terdapat 20 warga negara Indonesia yang terdampak kebijakan ketat imigrasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan jumlah warga RI yang terdampak saat konferensi pers di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Kamis (24/4).

"Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini, tercatat ada 20 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini," kata Judha.

Dia lalu berujar, "Dari 20 [WNI] tersebut, lima sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, enam adalah mahasiswa, setidaknya yang memiliki visa awalnya F1."

Judha memperoleh data tersebut setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Amerika Serikat seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington, Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston, dan KJRI New York.

Sebelum info terbaru ini, jumlah WNI yang terdampak kebijakan ketat imigrasi Trump berjumlah 15 orang.

Lebih lanjut, Judha mengatakan saat ini pemerintah Indonesia melakukan akses kekonsuleran untuk memastikan para WNI mendapat perlakuan yang baik.

Selain itu, Kemlu juga melakukan pendampingan hukum dan terus berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia di AS.

"Termasukk melakukan diseminasi melalui beberapa macam platform mengenai hak-hak para WNI kita. Jadi, diseminiasnya mengenai Know Your Rights," ungkap Judha.

Dia juga mengatakan saat WNI mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS mereka tetap punya hak sesuai hukum yang berlaku di AS. Hak itu di antaranya, mereka berhak menghubungi perwakilan RI, berhak mendapat kekonsuleran RI, berhak didampingi pengacara, berhak tak memberi keterangan tanpa pendampingan pengacara.

Sejak kampanye pemilihan presiden, Trump sesumbar akan memperketat kebijakan imigrasi. Belum sepekan menjabat, dia juga sudah menangkap ratusan imigran dan siap mendeportasi.

Selain itu, Trump juga memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Komnas HAM mengungkap bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) pernah dimiliki Pusar Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdana Kusuma.

Temuan itu disampaikan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam rapat audiensi dengan sejumlah mantan pemain sirkus OCI di Komisi XIII DPR, Rabu (23/4). Atnike mengaku pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike dalam rapat.

Usai rapat, Atnike mengatakan Komnas HAM akan melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari TNI AU terkait temuan tersebut.

Pada kesempatan itu, sejumlah korban menuturkan pengakuan terkait tindakan eksploitasi yang mereka terima selama bergabung dengan OCI. Bahkan mereka dilarang untuk pergi.

Vivi Nurhayadi, salah seorang korban mengaku pernah menjadi korban penganiayaan usai tertangkap saat mencoba kabur. Bukan hanya badan, Vivi mengaku alat kelaminnya ikut disetrum pakai setruman gajah.

"Setelah saya melarikan diri, tiga hari kemudian saya menghirup udara luar saya ditangkap lagi dengan sekuriti dan setelah itu saya dibawa ke pos sekuriti dan saya dibawa pulang," kata Vivi dalam audiensi.

"Di tengah jalan pun saya sudah dipukuli, dikata-katain kasar, binatang, sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin pakai setruman gajah, sampai alat kelamin saya disetrumin," imbuhnya.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu.

Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

Dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengingatkan pentingnya dasar hukum dalam penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga dua Wakil Menteri (Wamen) sebagai juru bicara presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan penunjukan Prasetyo sebagai jubir Istana itu tak bisa hanya sekedar lisan. Begitu juga dengan Wamensesneg Juri Ardiantoro dan Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo yang diusulkan menjadi jubir presiden.

"Memang kita harus paham itu adalah hak prerogatif presiden tetapi presiden juga harus dituntun dengan peraturan. Jadi dasarnya harus peraturan. Kalau kemudian ketiga itu dijadikan juru bicara presiden itu harus punya landasan hukum," kata Herdiansyah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).

Pria yang akrab disapa Castro itu menyampaikan bahwa dasar hukum itu akan menunjukkan bahwa pemerintah tertib secara administratif.

Ia pun mengatakan bahwa sebaiknya penunjukan jubir itu memiliki landasan aturan, tak cukup hanya lewat lisan.

"Jadi dasar penunjukan itu tidak menunjuk secara oral, tapi juga harus berdasarkan peraturan yang dibuat presiden. Kan tidak susah membuat keputusan yang menunjuk tiga menteri itu," ucap dia.

Ia pun menekankan bahwa tata kelola pemerintahan haruslah tertib secara administratif. Di mana setiap keputusan presiden mesti dilandasi oleh peraturan.

Prasetyo sebelumnya ditunjuk menjadi juru bicara presiden. Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Prasetyo juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

Menyusul penunjukan itu, Prasetyo menyampaikan bahwa ia turut mengusulkan agar Juri dan Angga Raka juga menjadi jubir presiden.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat menilai kasus dugaan eksploitasi para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari masuk dalam pelanggaran HAM Berat.

Kesimpulan Sugiat merujuk pada hasil investigasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan keterangan para korban dalam rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR, Rabu (23/4).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Sugiat usai audiensi.

Dia juga meyakini kasus itu telah masuk ranah pidana. Apalagi, tak sedikit di antara para pemain sirkus tersebut direkrut sejak usia belia mulai 2-5 tahun.

Mereka, kata Sugiat, ditarik dari keluarga mereka untuk dipekerjakan dan diperjualbelikan meski usia mereka belum memenuhi syarat untuk bekerja. Komisi XIII, lanjut, Sugiat, berjanji akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan, si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orang tuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," katanya.

Pada kesempatan itu, sejumlah korban menuturkan pengakuan terkait tindakan eksploitasi yang mereka terima selama bergabung dengan OCI. Bahkan mereka dilarang untuk pergi.

Vivi Nurhayadi, salah seorang korban mengaku pernah menjadi korban penganiayaan usai tertangkap saat mencoba kabur. Bukan hanya badan, Vivi mengaku alat kelaminnya ikut disetrum pakai setruman gajah.

"Setelah saya melarikan diri, tiga hari kemudian saya menghirup udara luar saya ditangkap lagi dengan sekuriti dan setelah itu saya dibawa ke pos sekuriti dan saya dibawa pulang," kata Vivi dalam audiensi.

"Di tengah jalan pun saya sudah dipukuli, dikata-katain kasar, binatang, sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin pakai setruman gajah, sampai alat kelamin saya disetrumin," imbuhnya.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

Terkait proses penanganan perkara dugaan perintangan proses hukum yang dialami Direktur Pemberitaan Jaktv, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti proses hukum tersebut, jika memiliki bukti yang cukup.

Dewan Pers tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum.

Hal itu diutarakan Ninik Rahayu usai bertemu Jaksa Agung Selasa siang.

Ninik Rahayu menyatakan untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan masuk kategori karya jurnalistik atau bukan adalah kewenangan etik, dan yang melakukan penilaian karya tersebut adalah dewan pers sesuai dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 6 dan 8 yang mengatur soal etik perilaku pekerja pers, jika terdapat indikasi tindakan suap dan atau penyalahgunaan profesi.

Prinsip "cover both sides" atau uji akurasi, asas praduga tak bersalah, berdasarkan fakta, dan profesionalisme jurnalis serta perusahaan pers, membuat kerja jurnalistik menjadi demokratis dan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung menyepakati bagian atau ranah yang dilakukan oleh masing-masing pihak, dalam menyikapi kasus dugaan perintangan proses hukum oleh direktur pemberitaan JAKTV.