Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya.

Dia mengatakan surat pengunduran dirinya sudah dikirimkan ke Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi pun mengaku terakhir berkantor di Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Senin (21/4) lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari akun Instagram Total Politik, Selasa (29/4).

Hasan Nasbi telah mengizinkan CNNIndonesia.com untuk mengutip pernyataannya dalam akun tersebut.

"Saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," tutur Hasan Nasbi.

Sebelumnya Hasan Nasbi sempat pula dirumorkan mundur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Hal itu diduga terjadi usai komentarnya yang nyeleneh sebagai Kepala PCO hingga penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden.

Pada Rabu (16/4) lalu, Seskab Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang beredar di kalangan wartawan pada hari tersebut.  Teddy tidak menjelaskan lebih lanjut agenda rapat yang dihadiri dirinya bersama Hasan.

"Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng," kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, pada Rabu tersebut.

[Gambas:Instagram]

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI.

Hal tersebut ia sampaikan saat menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Pengelolaan Udara kepada pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/4).

"Undang ini dalam hal ini adalah Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara, di carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029," kata Supratman dalam rapat.

"Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang," sambungnya.

Supratman menjelaskan terdapat lima alasan yang membuat RUU Pengelolaan Ruang Udara penting untuk dibahas dan segera disahkan.

Secara umum, ia menyebut RUU ini penting untuk dibahas lantaran tak ada payung hukum yang mengatur tentang segala permasalahan ruang udara.

Kelima urgensi pembahasan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara yang disampaikan Supratman yakni;

1. Belum adanya Payung Hukum pengelolaan ruang udara

2. Pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas

3. Belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia

4. Belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif

5. Belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam.

Supratman pun menyerahkan DIM secara simbolis kepada Ketua Pansus Pengelolaan Ruang Udara Endipat Wijaya.

Setidaknya terdapat 300 DIM dalam DIM yang diserahkan. Sebanyak 29 di antaranya DIM substansi, 11 DIM yang tidak berkaitan, dan 40 DIM tambahan.

"Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan," kata Endipat.

Selain Endipat, anggota Pansus Pengelolaan Udara ini diantaranya Nico Siahaan, I Wayan Sudirta, Hasanuddin Wahid, TB Hasanuddin, Amelia Anggraini, hingga Nurul Arifin. Sebagian besar anggota Pansus merupakan anggota Komisi I DPR RI.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum, untuk mengawal pembahasan RUU ini bersama DPR.

Anggota Komisi I TB Hasanuddin mengecam peristiwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembaki rombongan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang sejak beberapa waktu lalu.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (28/4).

Ia menilai tindakan yang dilakukan KKB terhadap rombongan Ketua Komnas HAM Frits Ramandey ini telah melebihi batas karena telah menyerang sosok pelindung HAM.

Terlebih, kata dia, Komnas HAM juga sedang menjalani tugas yang dilindungi dan diamanahkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, ia berharap aparat memperketat keamanan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan tembakan itu.

"Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara," jelas dia.

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas," sambungnya.

Kendati demikian, Hasanuddin mengingatkan segala tindakan yang diambil aparat terhadap para pelaku harus sesuai hukum yang berlaku.

"Tapi kekerasan bersenjata seperti yang dilakukan KKB harus dilawan secara tegas berdasarkan hukum," tutur dia.

Sebelumnya, Fitri bercerita peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi. Ia mengatakan saat itu turun ke Sungai Rawara, Distrik Moskona, Papua Barat untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

Pihak yang terlibat pencarian bermaksud untuk beribadah sebelum pencarian dimulai.

"Ini kan masih pagi dan Minggu, kami harus ibadah, tempat pencarian itu ada 24 camp. Saya diminta kawan-kawan memimpin ibadah, jam 6 saya turun sungai untuk MCK, sejumlah orang juga turun ke sungai," kata Frits saat dihubungi, Senin (28/4).

Saat itu, ia mengaku sempat mengambil video derasnya arus sungai. Setelah selesai, Frits mengatakan tembakan datang dari arah seberang sungai.

"Kami langsung diberondong, tembakan pertama kami tidak lihat, setelah mereka nembak mereka bersuara. Tembakan diarahkan ke kami 5 orang, mereka di seberang sungai," ujarnya.

Fitri dan empat anggota polisi itu kemudian berlari untuk melindungi diri. Tembakan balasan kemudian dilakukan oleh anggota TNI Polri yang ada di lokasi.

Ia menjelaskan daerah pencarian itu merupakan zona merah perlintasan KKB.

"Kami langsung upaya perlindungan diri, ada yang tiarap, saya buang badan lari silang, tembakan pertama, kedua, dihantam lagi, ketiga, keempat, kemudian dibalas oleh perimeter, Brimob dan TNI yang memberikan perlindungan. Daerah itu merah, perlintasan kelompok sipil bersenjata," terangnya.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) seperti kawasan Gelora Bung Karno (GBK) juga akan dikelola oleh lembaga tersebut.Artinya, Danantara tak hanya mengelola aset BUMN.

"Jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau (Prabowo) akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan usai ditemui di Town Hall Meeting di JCC Senayan Jakarta, Senin (28/4).

"Jadi yang tadinya berada di bawah Setneg akan berada di bawah Danantara," katanya.

Rosan mengatakan nilai aset negara di bawah Kemensetneg mencapai U$25 miliar pada tahun lalu atau setara Rp420 triliun (kurs Rp16.812 per dolar AS). Nilai aset tersebut akan menambah nilai aset BUMN yang akan dikelola atau assets under manajement (AUM) senilai US$980 miliar atau Rp16,4 ribu triliun.

Dengan begitu, total nilai aset yang akan dikelola Danantara akan mencapai US$1 triliun atau sekitar Rp16,8 ribu triliun (asumsi kurs Rp16.810), sesuai dengan yang ditargetkan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim kekayaan yang akan dikelola oleh Danantara akan mencapai U$1 triliunan.

"Kita hitung aset-aset kita, ternyata kita ini kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus US$1 triliun," ujarny.

Prabowo meyakini apabila dana tersebut dapat dikelola dengan baik maka nantinya akan memberikan hasil yang lebih besar lagi untuk negara dan masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam arahannya Prabowo mengaku telah memerintahkan agar dana tersebut dikelola serta dijaga dengan baik dan secara transparan. Ia meminta agar investasi juga dilakukan secara ketat.

"Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik," tuturnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan status penahanan Direktur Televisi Swasta Tian Bahtiar selaku tersangka dugaan perintangan penyidikan dalam kasus korupsi timah dan importasi gula menjadi tahanan kota.

"Sejak tanggal 24 April 2025 terhadap tersangka TB oleh penyidik telah dilakukan pengalihan penahanan dari yang selama ini dilakukan tahanan rutan menjadi tahanan kota di Bekasi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Senin (28/4).

Harli menerangkan ada sejumlah alasan atau pertimbangan soal perubahan status tahanan tersangka Tian Bahtiar. Yang pertama, ada pengajuan dari kuasa hukum terkait pengalihan penahanan tersebut.

"Kemudian yang kedua bahwa ada alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan," tutur Harli.

Alasan terakhir adalah ada jaminan dalam proses pengalihan penahanan tersebut. Dalam hal ini, istri Tian bertindak sebagai penjamin.

Sebagai tindak lanjut atas pengalihan penahanan itu, kata Harli, pihaknya juga memasang alat untuk pemantau pergerakan Tian selama menjadi tahanan kota.

"Kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan. Jadi sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan," ujarnya.

Lebih lanjut, Harli menyampaikan Tian juga dikenakan wajib lapor satu kali dalam satu minggu yakni setiap hari Senin selama menjadi tahanan kota.

Kejagung sebelumnya menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan (obstruction of justice) dalam penanganan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketiga tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam konferensi pers pada Senin (21/4) dini hari itu terdiri dari Marcella Santoso dan Junaedi Saibih selaku advokat dan Direktur Televisi swasta Tian Bahtiar.

Marcella, Junaedi, dan Tian, diduga bersepakat membuat konten atau berita untuk menyudutkan institusi yang sedang menangani kasus korupsi timah importasi gula.

"Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan tersangka MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JakTV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," ujar Direktur Penyidikan Abdul Qohar.

Polres Lahat menyatakan sebanyak delapan tahanannya melarikan diri dari Rutan Tahti pada Minggu (27/4) sekitar pukul 03.00 WIB.

Lima dari delapan tahanan yang kabur adalah pelaku penyalahgunaan narkoba dari Satres Narkoba Lahat. Sementara tiga lainnya pelaku tindak pidana umum Satreskrim Lahat.

Daftar delapan tahanan yang kabur:

Berdasarkan informasi dari Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono yang disitat Detik Sumatera Selatan, para tahanan menjebol dinding kamar mandi di bagian samping gedung Tahti.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi," kata Lispono pada Minggu.

Setelah menjebol tembok para tersangka dikatakan menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres. Aksi mereka tidak terekam kamera keamanan karena tak terjangkau.

Lispono menyampaikan pihaknya sedang melakukan pengejaran, menyisir hutan-hutan di sekitar Polres Lahat dan patroli di jalur-jalur keluar kota serta merazia seluruh polsek.

Petugas yang jaga pada saat kejadian juga tengah diperiksa Propam Polres Lahat untuk mengungkap kemungkinan kelalaian atau indikasi keterlibatan mereka dalam pelarian.

"Kapolres Lahat serius dalam menangani kasus ini dan melakukan penyelidikan internal dilakukan untuk memastikan prosedur pengamanan sudah sesuai atau belum," ungkapnya.

Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani pada 24 April 2025.

"Memutuskan, menetapkan memberhentikan Prof Marsudi Wahyu Kisworo dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila terhitung 30 April 2025," demikian isi keputusan tersebut seperti dikutip pada Senin (28/4).

Biro Komunikasi UP mengungkap SK pemberhentian dikeluarkan yayasan tanpa ada komunikasi dengan Marsudi hingga pihak internal universitas, dalam hal ini Senat Universitas Pancasila, Wakil Rektor, Direktur, serta jajaran.

"Dialog yang terbuka dan musyawarah yang inklusif seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Oleh karena itu perlu disampaikan, bahwa saat ini seluruh pimpinan di tingkat universitas sedang berkoordinasi secara intens untuk menyikapi situasi yang terjadi saat ini dan memastikan kelangsungan operasional kampus tetap berjalan dengan baik," kata Biro Komunikasi UP.

Saat dikonfirmasi, Marsudi membenarkan ihwal pencopotannya sebagai rektor UP tersebut. Ia turut menduga pencopotan berkaitan dengan sikapnya membela korban kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH).

Sebab, Marsudi mengklaim beberapa pejabat universitas termasuk dirinya yang aktif melakukan advokasi terhadap korban, menerima tekanan dan intimidasi.

"Ada hubungannya dengan kasus ETH sehingga terjadi tekanan dan intimidasi terhadap beberapa pejabat termasuk yang sudah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh YPP-UP tanpa ada kesalahan dan tanpa kesempatan membela diri karena selama ini dianggap aktif melakukan advokasi kepada korban kasus ETH," tutur dia.

Padahal, Marsudi mengklaim sekadar menegakkan UU Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri tentang hal tersebut serta memperhatikan pendapat dari LLDikti III.

Lebih lanjut, Marsudi menyampaikan sesuai Statuta UP, evaluasi kinerja rektor seharusnya dilakukan oleh Senat Universitas, bukan yayasan.

"Ternyata Senat UP tidak dilibatkan sama sekali sehingga saya belum dapat menerima evaluasi kinerja yang sangat tidak objektif, dan juga sangat berbeda dengan evaluasi dari Kementerian yang bisa kita lihat di Dashboard Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang bisa diakses oleh publik," ucap dia.

Sebelumnya, Edie Toet Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ.

Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF, namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Teranyar, polisi telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah ditemukan ada unsur pidana dalam proses gelar perkara.

"Perkembangan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum rektor di sebuah universitas swasta, bahwa perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (14/6).

Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dan empat anggota polisi ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat ikut dalam pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang sejak beberapa waktu lalu.

Frits bercerita peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi. Ia mengatakan saat itu turun ke Sungai Rawara, Distrik Moskona, Papua Barat untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

Pihak yang terlibat pencarian bermaksud untuk beribadah sebelum pencarian dimulai.

"Ini kan masih pagi dan Minggu, kami harus ibadah, tempat pencarian itu ada 24 camp. Saya diminta kawan-kawan memimpin ibadah, jam 6 saya turun sungai untuk MCK, sejumlah orang juga turun ke sungai," kata Frits saat dihubungi, Senin (28/4).

Saat itu, ia mengaku sempat mengambil video derasnya arus sungai. Setelah selesai, Frits mengatakan tembakan datang dari arah seberang sungai.

"Kami langsung diberondong, tembakan pertama kami tidak lihat, setelah mereka nembak mereka bersuara. Tembakan diarahan ke kami 5 orang, mereka di seberang sungai," ujarnya.

Frits dan empat anggota polisi itu kemudian berlari untuk melindungi diri. Tembakan balasan kemudian dilakukan oleh anggota TNI Polri yang ada di lokasi.

Ia menjelaskan daerah pencarian itu merupakan zona merah perlintasan KKB.

"Kami langsung upaya perlindungan diri, ada yang tiarap, saya buang badan lari silang, tembakan pertama, kedua, dihantam lagi, ketiga, keempat, kemudian dibalas oleh perimeter, Brimob dan TNI yang memberikan perlindungan. Daerah itu merah, perlintasan kelompok sipil bersenjata," katanya.

Ia mengaku tidak mengalami luka dari tembakan KKB. Begitu juga empat anggota polisi lainnya.

Setelah peristiwa itu, sembilan orang sipil yang ikut dalam pencarian dievakuasi ke distrik lain yang aman.

"Kami terkena langsung peluru tidak ada, kalau ada yang luka karena kami refleks mencari perlindungan, jatuh. Upaya pencarian tidak hanya TNI-Polri ada sipil, Komnas HAM, teman-teman LBH dan keluarga korban 2 orang, kami 9 sipil, setelah kejadian perintah kapolda sipil di evakuasi," ujarnya.

Sebanyak delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur setelah menjebol dinding kamar mandi menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi.

Mereka berhasil kabur pada Minggu (27/4) sekitar pukul 03.30 WIB. Para tahanan yang melarikan diri ini merupakan kasus narkoba dan kriminal umum.

Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono menceritakan para pelaku kabur setelah membobol dinding kamar mandi tahanan yang terletak di bagian samping gedung Tahti.

Setelah membobol dinding kamar mandi menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, para tersangka langsung kabur.

"Dinding kamar mandi tersebut mengarah ke area parkir belakang Mapolres Lahat," kata Lispono dikutip dari detikcom.

Lispono mengatakan aksi para tersangka kabur dari tahanan tidak terekam kamera CCTV. Hal ini karena area tersebut tidak terjangkau kamera pengawas.

"Setelah berhasil menjebol tembok kamar mandi, para tersangka langsung menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres," ungkapnya.

Saat ini, dinding kamar mandi yang sempat dijebol para tersangka sudah selesai diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Sedangkan pengawasan di sekitar ruang tahanan juga diperketat termasuk menambah jumlah kamera pengawas di area-area yang sebelumnya tidak terjangkau.

Selain itu, tim gabungan dari Polres Lahat bersama seluruh Polsek jajaran melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

"Untuk pengejaran difokuskan di kawasan hutan dan permukiman penduduk di sekitar wilayah Mapolres Lahat. Polisi juga memperluas area pencarian ke wilayah-wilayah lain yang berpotensi menjadi tempat persembunyian para tahanan," ujarnya.

Kedelapan tersangka yang kabur yakni Popo Pandri (32), warga Desa Muara Pinang; Irfan Suryadi (24), warga Desa Batai; Erlan Purnomo (29), warga Desa Lubuk Tabun; Dika Cahyadi (37), warga Desa Sukamarga; dan Andre Suwardi (25), warga Desa Teluk Lubuk. Kelima tahanan tersebut merupakan tahanan kasus narkoba.

Sementara tersangka kasus kriminal umum, ialah Saputra (23), warga Desa Padang; Jimi (23), warga Desa Padang; dan Harliko (28), warga Desa Sawah.

Baca selengkapnya di sini.

Civitas akademika Universitas Trisakti mendorong empat mahasiswanya yang gugur pada tragedi 12 Mei 1998 atau yang dikenal sebagai Tragedi Trisakti jadi pahlawan reformasi.

"Ada aspirasi besar dari seluruh civitas akademika Trisakti untuk menaikkan levelnya jadi pahlawan reformasi ataupun pahlawan nasional," ucap Ketua IKA Trisakti Maman Abdurrahman di Jakarta Selatan, Sabtu (26/4).

Maman menekankan akan memperjuangkan aspirasi itu dan membicarakannya dengan para pihak terkait.

"Saya pikir momentumnya pas ya karena teman-teman Trisakti melihat keberadaan saya di kabinet, jadi Insya Allah peluang untuk mendorong itu akan semakin bisa lebih mudah diperjuangkan," ucapnya.

Keempat mahasiswa Trisakti yang gugur pada masa reformasi itu ialah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Mereka tewas akibat tembakan peluru tajam aparat saat melakukan aksi demonstrasi mahasiswa kala itu.

Tragedi itu menjadi catatan kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Saat itu, demonstrasi besar terjadi menuntut Soeharto mundur sebagai presiden.

Pada 15 Agustus 2005 silam, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama terhadap mereka dan ditetapkan sebagai Pahlawan Reformasi kepada empat orang itu.

Keputusan itu diambil berdasarkan keputusan Presiden Nomor 057 / TK/ 2005 tanggal 9 Agustus 2005.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, telah tiba di Roma, Italia, sebagai utusan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang digelar hari ini (26/4) pagi waktu setempat. 

Momen ketibaan Jokowi di Roma dibagikan melalui unggahan di Instagram pribadinya @jokowi. 

Dalam video itu, Jokowi membagikan momennya bersama utusan lainnya yakni Wamenkeu Thomas Djiwandono disambut oleh Dubes RI untuk Vatikan Trias Kuncahyono dan Dubes RI untuk Italia Juniver Girsang.

Sementara itu, utusan RI lainnya, Ignasius Jonan juga membagikan momennya telah tiba di Vatikan lewat Instagramnya.

Ia mengikuti prosesi misa dan melayat langsung jenazah Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus.

Begitu pula dengan Menteri HAM Natalius Pigai yang membagikan foto Basilika Santo Petrus.

Mendiang pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, akan dimakamkan pagi ini waktu Roma atau pukul 15.00 WIB. 

Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, setelah meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin (21/4) lalu.

Zaenal Mustofa dikabarkan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Muhammad Taufiq yang menggugat keaslian ijazah Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Zaenal mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen untuk mengikuti kuliah di Universitas Surakarta (Unsa).

"Betul, Pak Zaenal Mustofa mengundurkan diri," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (25/4).

Taufiq menegaskan perkara yang menjerat Zaenal adalah sengketa pribadi antara Zaenal dengan salah satu pengacara di Sukoharjo, Asri Purwanti.

"Tapi 100 persen itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini (gugatan ijazah Jokowi)," kata Taufiq.

Taufiq menegaskan pihaknya tidak berniat memberhentikan Zaenal dari tim kuasa hukumnya. Namun, Zaenal mengambil keputusan tersebut secara sepihak tanpa memberitahu klien maupun rekan-rekannya.

"Sebenarnya Zaenal Mustofa pun masih saya dudukkan sebagai pengacara," kata Taufiq.

"Tapi tanpa sepengetahuan kami, Zaenal Mustofa kemudian jumpa pers dan menyatakan mengundurkan diri. Saya kaget juga," kata dia.

Taufiq menambahkan, ia telah mengadakan seleksi tim kuasa hukum sebelum menggugat ijazah Jokowi di PN Surakarta. Nama Zaenal awalnya tidak lolos seleksi.

"Ada dua yang saya tolak. Tapi Zaenal Mustofa dalam proses banding di lingkungan advokat penerima kuasa itu diterima, satu lagi tidak diterima," kata dia.

Terkait penetapan tersangka, Muhammad Taufiq juga menduga ada upaya sabotase. Ia menduga penetapan Zaenal sebagai tersangka sebagai upaya untuk melemahkan upaya gugatannya terkait ijazah Jokowi di PN Surakarta.

Ia mempertanyakan alasan Polres Sukoharjo baru menetapkan Zaenal sebagai tersangka setelah lebih dari satu tahun. Zaenal ditetapkan tersangka berdasarkan laporan salah satu advokat di Sukoharjo, Asri Purwanti pada 16 Oktober 2023.

"Ya sepertinya ini sabotase," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/4).

"Jadi ini semacam mendelegitimasi persidangan saya. Mau mengubah, memframing dari isu menggugat ijazah (Jokowi) jadi kasus Zaenal Mustofa," kata Taufiq.

Hal itu disampaikan setelah KapolresSukoharjoAKBPAnggaitoHadiPrabowo mengatakanZaenal ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh AsriPurwanti atas dugaan pemalsuan dokumen akademik.

Zaenal menggunakan transkrip nilai Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan nomor induk mahasiswa (NIM) C100010099 untuk transfer kuliah ke Fakultas Hukum UNSA.

"Setelah ditelusuri, pelapor (Asri) mendapatkan bahwa NIM dengan nomor C100010099 bukan milik Zaenal Mustofa melainkan Anton Widjanarko," kata Anggaito.

"Dari hasil gelar perkara, didapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan ahli yang menguatkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP," ucapnya.