Duta besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, bertemu dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impas) Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta pada Jumat (20/12) siang WIB.

Dalam pertemuan tersebut, Penone menjelaskan, ia bersama Menko Yusril membahas perjanjian kerja sama hukum bilateral Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan Prancis.

"Saya ingin mengatakan bahwa saya disini hari ini untuk seperti disampaikan Menteri Yusril katakan untuk mempersiapkan dan menguatkan draft perjanjian legal bilateral," kata Penone.

"Seperti yang diketahui hubungan antara Perancis dengan Indonesia menguat dan meningkat di setiap bidang. Jadi, penting juga bagi kami untuk berbicara tentang penguatan persiapan perjanjian hukum dan itulah yang telah kami lakukan," lanjutnya.

Kerja sama ini nantinya akan menjadi perekat hubungan kerja sama hukum antara Indonesia dan Prancis, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pembahasan MLA sebelumnya sudah dilaksanakan di Bali beberapa bulan lalu sebelum pergantian pemerintahan. Pembahasan kali ini kembali dilakukan untuk menetapkan draft MLA yang sebelumnya sudah dibahas beberapa bulan lalu.

Di dalam pertemuan tersebut, Penone menjelaskan bahwa dirinya bersama Yusril juga membahas perihal seorang terpidana mati kasus narkoba asal Prancis, Serge Atlaoui, yang meminta hukumannya dipindahkan ke negara asalnya karena sakit keras.

"Di tengah-tengah pembicaraan kami, kami juga berbicara tentang situasi yang dialami oleh Serge Atlaoui dan cara bagaimana kami agar dapat mengembalikannya. Ini kami masih berusaha dan kami yakin dengan persiapan perjanjian hukum yang akan dilakukan dapat terselesaikan dan ini terus berjalan," jelas Penone.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut narapidana yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto mayoritas terkait kasus narkotika, bukan koruptor.

Ia tidak menjelaskan secara rinci ihwal penerima amnesti tersebut. Hanya saja, Yusril mengatakan paling banyak merupakan narapidana kasus narkotika, sementara untuk kasus korupsi hanya berjumlah beberapa ribu saja.

"Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu. Tapi yang korupsi itu enggak banyak, itu cuma ya berapa ribu, yang paling banyak narkotika," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/12).

Dalam kesempatan yang sama, Yusril menegaskan rencana pemberian amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor tidak melanggar Undang-Undang (UU).

Yusril mengakui dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disebutkan secara jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi.

Akan tetapi, ia mengatakan ketentuan pemberian amnesti dari Presiden telah diatur dalam ketentuan lain yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

"Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi," jelasnya.

"Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun," imbuhnya.

Sehingga, kata dia, apabila nantinya Presiden Prabowo telah memberikan amnesti kepada para koruptor baik yang sudah divonis ataupun belum maka perkaranya secara otomatis akan selesai.

"Kalau itu dilakukan maka ketentuan bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, dengan diberikan abolisi dan amnesti perkaranya selesai. Lebih tinggi itu UUD 1945," jelasnya.

Presiden Prabowo sebelumnya mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.

Prabowo mengaku pihaknya sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Dia berkata pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.

"Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

"Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuhnya.

Setelah lima terpidana narkoba Bali Nine dipindahkan ke Australia dan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dipindahkan Filipina, kini ada upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Serge Areski Atlaoui, untuk dipindahkan ke negara asalnya.

Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan Pemerintah Prancis belum mengajukan permohonan resmi terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana hukuman mati tersebut. Ia mengatakan pemindahan Atlaoui baru dalam tahap awal pembicaraan dengan pihak Prancis.

"Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina jadi kasus Serge ini masih di tahap-tahap awal pembicaraan dan belum ada pembicaraan yang mendalam mengenai persoalan ini," ujar Yusril  dalam konferensi pers dengan Duta Besar Perancis untuk RI Fabien Penone di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jumat (20/12). 

Yusril menjelaskan surat yang diterima pemerintah Indonesia masih sebatas permintaan dari Atlaoui yang diteruskan Pemerintah Perancis.

Namun, dia mengatakan surat permohonan dari Atlaoui itu tidak dapat ditindaklanjuti lantaran bukan pengajuan resmi dari negara asal.

"Belum ada permintaan dari pemerintah Perancis secara resmi, hanya meneruskan permintaan dari Serge sendiri kepada pemerintah Indonesia. Tentu kalau permintaan itu dari yang bersangkutan kita tidak bisa meresponsnya," jelasnya.

Dalam kasus ini, Yusril mengatakan bahwa terpidana Atlaoui telah dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI terkait kasus psikotropika. Permohonan grasi dari Atlaoui, kata dia, juga sudah ditolak Presiden RI.

Meskipun demikian, Yusril mengaku memang telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kehakiman Prancis terkait mekanisme pemindahan narapidana serta sistem hukum yang dijalankan.

Hanya saja, ia mengatakan masih perlu pembicaraan lebih lanjut antar kedua negara karena adanya perbedaan sistem hukum dan aturan yang berlaku.

"Kalau kami pelajari sepintas memang masih memerlukan diskusi yang sangat mendalam antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengatakan saat ini Atlaoui telah dipindahkan sementara dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Salemba untuk menjalani pengobatan kanker. Kondisi itulah yang kemudian disebut Yusril menjadi alasan Atlaoui meminta pemindahan tahanan ke Prancis.

"Kondisi sakitnya memang agak serius dan karena itu yang bersangkutan melalui kepada Pemerintah Prancis minta supaya menjalani hukumannya itu dipindahkan ke Prancis," kata dia.

Presiden RI Prabowo Subianto menilai dunia internasional seringkali tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Bahkan, ia menilai isu hak asasi manusia (HAM) sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.

Hal ini Prabowo sampaikan dalam sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12).

"Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri," kata Prabowo dalam keterangan yang diterbitkan Sekretariat Presiden, Jumat (20/12).

Pada momen ini, Prabowo turut menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara muslim. Sebab, ia menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

"Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?" ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan kerap kali sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

"Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerjasama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah," kata dia.

Prabowo juga mengkritik strategi adu domba atau devide et impera yang masih melemahkan solidaritas antarnegara Muslim. Ia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

"Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita," katanya.

Prabowo kemudian menyerukan persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.

"Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerjasama," kata dia.

Sejumlah partai politik di Spanyol termasuk koalisi pemerintah Perdana Menteri Pedro Sanchez mendesak sang PM menjatuhkan sanksi dan tindakan tegas terhadap Israel imbas penjajahan di Palestina.

Para partai ini terdiri dari mitra koalisi Sumar dan empat partai lain pemerintah antara lain Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu dari Basque, dan Blok Nasionalis Galicia (BNG).

Para partai ini menyampaikan seruan mereka melalui pernyataan tertulis yang diajukan ke arsip parlemen Spanyol pada Kamis (19/12). Surat tersebut menuntut penerapan "embargo militer penuh, serta sanksi politik dan ekonomi" terhadap Israel.

Dalam surat itu, mereka juga mendesak Sanchez untuk meminimalkan hubungan diplomatik dengan Israel dan menangguhkan perjanjian perdagangan hingga pendudukan ilegal Palestina berakhir.

Selain itu, surat tersebut meminta Teresa Ribera Rodriguez, Wakil Presiden Komisi Eropa sekaligus Komisioner untuk Kompetisi, agar mendorong pembatalan perjanjian Uni Eropa dengan Israel, yang saat ini memberikan perlakuan perdagangan istimewa bagi negara Zionis tersebut.

Belakangan, kecaman dan upaya isolasi internasional terhadap Israel terus meluas menyusul agresi yang makin brutal terhadap Jalur Gaza Palestina kurang lebih sejak setahun terakhir. Sejumlah negara Eropa termasuk Spanyol dan Irlandia juga resmi mengakui kedaulatan negara Palestina tahun ini.

Baru-baru ini, Israel juga dibuat geram karena Norwegia menolak bermain melawan timnas sepakbola-nya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.

Norwegia langsung mengeluarkan pernyataan tegas setelah mereka berada dalam grup yang sama dengan Israel pada Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menolak lawan Israel dan meminta Israel dijatuhi sanksi.Presiden Asosiasi Sepak Bola Norwegia Liz Klaveness menyatakan bahwa mereka bakal berusaha keras untuk menekan pihak-pihak berwenang menjatuhkan sanksi pada Israel.

"Asosiasi Sepak Bola mendukung sikap Pemerintah Norwegia dan menuntut penghentian segera serangan Israel terhadap warga sipil yang tak berdosa di Gaza."

Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan pengampunan hukuman atau amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana. Puluhan ribu napi yang dapat amnesti itu terbagi dalam beberapa kategori.

Di antaranya napi kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), napi sakit berkepanjangan seperti HIV, hingga napi yang mengalami gangguan jiwa.

Kemudian, ada napi terkait Papua dengan kategori nonbersenjata atau tahanan politik (tapol) sebanyak 18 orang.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya... Dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Selain itu, para napi pengguna narkoba nonpengedar juga akan diberikan amnesti. Namun, kata Supratman, napi narkoba yang akan mendapatkan amnesti ini hanya pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang statusnya pengedar, apalagi bandar. Itu tidak akan ada amnesti buat itu. Nah, yang pengguna, yang sementara diverifikasi itu adalah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung yang 1 gram ke bawah," ucap dia.

Terpisah, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pemberian amnesti ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi. Ia yakin kebijakan Prabowo ini jadi keputusan yang humanis.

"Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka, tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin 1 Asta Cita," kata Pigai melalui keterangan persnya, Minggu (15/12).

Saat ini, para napi yang bakal dapat amnesti sedang menjalani asesmen di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Mereka harus memenuhi beberapa syarat, seperti sudah menjalani sebagian hukuman dan berperilaku baik sama di sel.

Setelah asesmen selesai, pemerintah akan bersurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Supratman mengklaim DPR sudah menyambut baik rencana pemberian amnesti ini.

"Saya rasa responsnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua," kata Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12).

Kemudian narapidana kasus korupsi juga akan mendapat amnesti.

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan usul Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan kerugian negara merupakan bagian dari amnesti.

Yusril mengatakan Prabowo sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk korupsi.

Sesuai amanat konstitusi, terang dia, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Prabowo akan minta pertimbangan DPR. Para menteri, lanjut Yusril, siap memberikan penjelasan ke DPR jika nanti Prabowo telah mengirim surat meminta pertimbangan.

"Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," ujar Yusril melalui siaran persnya, Kamis (19/12).

Tim kuasa hukum Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membantah tuduhan pemberontakan yang dilayangkan terhadap Yoon, buntut deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu.

Pengacara Yoon, Seok Dong Hyeon, mengatakan tuduhan pemberontakan terhadap Yoon tak masuk akal karena siapa orang yang melakukan pemberontakan secara terang-terangan di hadapan seluruh masyarakat dunia.

"Dari sudut pandang Presiden Yoon, dia bahkan tidak pernah terpikir soal pemberontakan. Pemberontakan seperti apa yang melibatkan seseorang yang bicara melalui konferensi pers di hadapan orang-orang di seluruh dunia," ujarnya.

Seok juga membantah tuduhan mengenai Yoon yang memerintahkan penangkapan para pemimpin partai. Dia mengatakan Yoon justru mengatakan kepada militer dan polisi bahwa mereka tak boleh bentrok dengan warga sipil selama darurat militer berlangsung.

"Presiden adalah seorang ahli hukum, jadi kenapa pula dia bicara soal penangkapan? Jika mereka melakukan penangkapan, ke mana mereka akan membawa orang-orang yang ditangkap? Saya harap masyarakat dan pers mempertimbangkan akal sehat semacam itu," ucap dia, seperti dikutip Yonhap.

Pernyataan Seok ini menjadi pembelaan kesekian atas aksi Yoon menetapkan darurat militer di Korea Selatan pada 3 Desember lalu.

Yoon telah membantah secara langsung bahwa dirinya melakukan pemberontakan karena mendeklarasikan darurat militer tiba-tiba.

Kendati begitu, pembelaan-pembelaan ini tak sejalan dengan kesaksian sejumlah pejabat senior militer. Mereka mengaku diminta untuk menyeret keluar anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional guna menghentikan penolakan dekrit serta diminta menangkap para pemimpin partai terkemuka.

Seok menegaskan keputusan Yoon menerapkan darurat militer bukan karena situasi personalnya yang sedang 'bertikai' dengan oposisi. Dia menyebut sang Presiden menetapkan hal itu berdasarkan penilaian bahwa Korea Selatan benar-benar dalam keadaan darurat.

Seok merupakan pengacara yang telah mengenal Yoon selama lebih dari 40 tahun. Keduanya merupakan teman satu almamater di Fakultas Hukum Universitas Nasional Seoul.

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan usul Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan kerugian negara merupakan bagian dari amnesti.

Yusril mengatakan Prabowo sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk korupsi.

Sesuai amanat konstitusi, terang dia, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Prabowo akan minta pertimbangan DPR.

Para menteri, lanjut Yusril, siap memberikan penjelasan ke DPR jika nanti Prabowo telah mengirim surat meminta pertimbangan.

"Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," ujar Yusril melalui siaran persnya, Kamis (19/12).

Yusril mengatakan kementeriannya telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi sejak satu bulan lalu.

Langkah tersebut merupakan bagian dari rencana pemberian amenesti kepada total 44.000 narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba. Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

"Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," ucap dia.

Yusril mengungkapkan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dikorupsi sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan aset. Menurut dia, hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang 7/2006.

"Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, Namun, kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," ucap dia.

"Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara," tandasnya.

Yusril menilai pernyataan Prabowo menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026.

"Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya," kata Yusril.

"Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Korea Utara disebut menghukum berat pasangan suami istri yang bercerai dengan mengirim mereka ke kamp kerja paksa.

Salah satu warga Korut mengatakan pasangan akan dikirim ke kamp kerja paksa selama satu hingga enam bulan untuk "menebus kejahatan."

Korut menganggap perceraian sebagai tindakan antisosialis dan secara umum tak disukai di negara yang menjunjung tinggi konfusianisme.

"Saya ke Pengadilan Rakyat Daerah Kimjongsuk, ada 12 orang menerima putusan perceraian," kata salah satu penduduk di Ryanggang, dikutip Radio Free Asia, Selasa (18/12).

Dia lalu berujar, "Segera setelah putusan, mereka dipindah ke kamp pelatihan kerja daerah."

Warga tersebut mengatakan aturan itu berlaku mulai Desember 2024.

"Mulai bulan ini, semua pasangan yang bercerai akan dikirim ke kamp pelatihan kerja," ungkap dia.

Ia juga bercerita sang kakak turut mengalami hukuman itu. Saudara perempuan dia mengajukan perceraian setelah menikah tiga tahun.

Sang istri dikirim ke kamp paksa selama enam bulan, sementara suaminya hanya satu bulan.

Salah satu perempuan yang bercerai dan telah menyelesaikan tiga bulan hukuman di kamp kerja paksa, sebut saja sumber, mengatakan perempuan menerima hukuman lebih berat dari laki-laki.

Sumber itu berkata ada sekitar 80 perempuan dan 40 laki-laki yang dipenjara di kamp kerja paksa Provinsi Pyongan Selatan.

"Sekitar 30 laki-laki dan perempuan dipenjara karena putusan cerai, dan hukuman para perempuan lebih lama," ungkap sumber itu.

Dia juga menerangkan perceraian sering terjadi di kelompok usia 30 tahun dan 40 tahun. Alasannya kekerasan suami terhadap istri karena kesulitan finansial.

Kekerasan tersebut menyebabkan para istri lebih sering mengajukan gugatan cerai sehingga mereka lebih banyak dihukum, imbuh sumber itu.

Pemerintah juga tetap menghukum perempuan yang mengajukan perceraian dan sudah memiliki anak. Mereka akan pulang-pergi ke kamp kerja paksa.

Hukuman perceraian juga berlaku bagi pejabat. Mereka yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan akan dikeluarkan dari Partai Pekerja Korea, diambil seluruh fasilitas termasuk akses ke pendidikan, perumahan, dan pekerjaan yang lebih baik.

Angka perceraian meningkat sejak 2020, saat pandemi Covid-19 menghantam dunia, termasuk Korut. Kondisi ekonomi yang buruk disebut-sebut menjadi penyebab pasangan di Korut mengakhiri pernikahan.

Untuk menekan angka perceraian di masa sulit, Korut mulai menghukum mereka yang bercerai.

Sejak Maret 2023, Korut juga gencar mengkampanyekan pendidikan untuk mencegah khususnya perempuan tak bercerai.

Ceramah-ceramah itu kerap disampaikan oleh organisasi perempuan terbesar di Korut, Serikat Perempuan Sosialis.

"Mari kita hilangkan fenomena perceraian secara menyeluruh dan membangun keluarga yang harmonis, sel masyarakat," demikian tema yang kerap mereka usung.

Kampanye tersebut juga mencoba berbagai cara pencegahan lainnya, termasuk mempermalukan orang tua dari orang yang bercerai di depan umum, dan pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas tingginya angka perceraian di kalangan pekerja.

Meskipun ada kampanye, perceraian belum menurun secara signifikan, dan sekarang pemerintah bereaksi dengan lebih keras.

Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai pemerintah terkesan menutup-nutupi proses pemindahan lima narapidana kasus narkoba dari Australia atau Bali Nine.

Menurut Andreas, pemerintah Indonesia seolah tak tegas dalam proses pemindahan narapidana Bali Nine. Kata dia, pemerintah terkesan didikte untuk menuruti semua permintaan pemerintah Australia.

"Pemindahan narapidana (transfer of prisoner) yang dilakukan terhadap 5 napi WNA Australia ini terkesan ditutup-tutupi, hal yang sama juga terjadi terhadap Mary Jane, napi WNA asal Filipina," kata Andreas saat dihubungi, Kamis (19/12).

Narapidana Bali Nine merujuk pada sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena kedapatan menyelundupkan 8,2 kilogram heroin. Kesembilan narapidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Namun, dua di antara mereka, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Lalu, Tan Duc meninggal dalam tahanan pada 2018 usai divonis pidana seumur hidup.

Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk pemindahan narapidana asing ke negara asalnya. Ia mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan practical arrangement atau pengaturan teknis dalam sistem hukum Indonesia.

"Lantas, practical arrangement ini apa? Di mana letak practical arrangement ini dalam sistem hukum kita?" Katanya.

Andreas khawatir pemindahan narapidana asing ke negara asalnya akan membuat hukuman mereka dikurangi atau malah justru dibebaskan. Pasalnya, kata Andreas, saat narapidana sudah 'dipulangkan', kewenangan sudah berada di pemerintahan negara mereka.

"Mau direhabilitasi atau dibebaskan itu bukan kewenangan Indonesia," kata dia.

Dia mengatakan Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang memiliki kebijakan tegas terhadap pelaku penyelundupan narkotika. Ketegasan ini harus tetap dijaga untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

"Namun dengan dipulangkannya Mary Jane dan napi Bali Nine, muncul persepsi bahwa sistem hukum Indonesia dapat dinegosiasikan atau dipengaruhi oleh tekanan diplomatik," kata dia.

Menurut Andreas, pemindahan lima narapidana narkotika Bali Nine baru diketahui publik setelah mereka tiba di Australia. Lima terpidana Bali Nine ini diberangkatkan ke Australia pada Minggu (15/12) pagi Wita dari Bali.

Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengecam aksi penipuan yang dilakukan pengacara terhadap perempuan inisial D, korban penganiayaan anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.

Korban D sempat menyewa jasa seorang pengacara untuk membantunya menghadapi kasus yang dialaminya. Namun, pengacara tersebut justru kabur setelah mendapat sejumlah uang.

Ketua Umum Peradi SAI, Juniver Girsang mengatakan jika pengacara itu merupakan anggota Peradi SAI dirinya akan meminta Dewan Kehormatan Pusat (DKP) untuk segera melakukan proses persidangan.

"Saya akan meminta kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi SAI untuk menyidangkan dan apabila terbukti maka selayaknya diberi hukuman yang seberat-beratnya yaitu pemecatan tetap sebagai anggota," kata Juniver dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12).

"Sebab profesi advokat adalah officium nobile yaitu profesi yang sangat terhormat sehingga profesi ini harus dijaga dan tidak disalahgunakan," imbuhnya.

Di sisi lain, Juniver juga meminta organisasi advokat lain untuk memproses anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran ataupun aksi penipuan.

Sebab, kata Juniver, advokat atau pengacara adalah profesi yang berharga di depan masyarakat pencari keadilan. Apalagi, ini korbannya adalah rakyat kecil.

"Kami sebagai pengurus organisasi advokat harus menertibkan oknum-oknum advokat yang tidak menjaga profesi ini," ujarnya.

Sebelumnya, perempuan berinisial D korban penganiayaan oleh anak bos toko roti bernama George Sugama Halim (GSH) mengungkap sejumlah pengalaman pahitnya dalam proses mencari keadilan.

Salah satunya, D mengaku sempat ditipu oleh seorang pengacara yang dikirim oleh keluarga pelaku dengan mengaku berasal dari LBH.

"Saya sempat dikirimkan pengacara dari pihak pelaku, tapi awalnya saya enggak tahu kalau itu dari pihak pelaku, dia ngakunya dari LBH utusan dari Polda, dia ngakunya," ujar D saat rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (17/12).

"Awalnya enggak tahu, terus pertemuan di Polres ngasih BAP terus di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya," imbuhnya.

Oleh karena itu, D kemudian memutuskan untuk mengganti pengacaranya setelah mengetahui hal tersebut.

Namun, D mengaku tak kunjung mendapat kejelasan terkait tindak lanjut laporannya meski telah mengganti pengacara. Ia justru harus menjual motor sebab pengacara baru itu kerap meminta uang.

"Di situ dia setiap ada info dia selalu ke rumah dan minta duit mama saya sampai jual motor," kata D.

"Jual motor?" tanya Habiburrokhman.

"Iya jual motor satu-satunya. Abis jual motor itu saya tanya-tanyakan itu udah enggak ada, enggak bisa dihubungin lagi," jawab D.

Setelah rapat, D mengungkap motor satu-satunya tersebut harus dijual karena pengacara itu meminta uang sejumlah Rp12 juta.

Dalam kasus ini, George telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Kasus ini ditangani Polres Jakarta Timur.

Pemerintah akan memberikan pengampunan (amnesti) kepada 44.088 warga binaan yang kini mendekam di 631 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang ada di seluruh Indonesia.

"Ada perintah Presiden, lalu kita assessment dan muncul angkanya. Totalnya ada 44.088 narapidana," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (17/12).

Agus menyebut puluhan ribu warga binaan yang akan mendapatkan amnesti itu, sebagian besar merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berstatus sebagai pemakai.

"Jadi ada para pengguna narkoba, narapidana yang hamil, lanjut usia, mengalami kecacatan, narapidana yang sakit menahan serta beberapa kondisi lainnya. Kecuali narapidana kasus korupsi," jelas Agus.

Menurut Agus jumlah 44.088 itu muncul setelah pihaknya melakukan penilaian (assessment) atas kondisi narapidana. Penilaian itu dilakukan atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ada perintah Presiden, lalu kita assessment dan muncul angkanya. Total nya ada 44.088 narapidana," urainya.

Oleh karena itu, untuk pemberian amnesti tambah Agus, saat ini sudah dikonsultasikan ke DPR RI.

"Segera. Kita usahakan tahun ini juga kalau DPR sudah setuju. Karena sebagian di antaranya merupakan korban dari situasi yang lebih kompleks," bebernya.