Permasalahan hukum antara NewJeans dan ADOR akan memasuki babak baru. Girl group itu menyiapkan tindakan hukum, termasuk keputusan segera meninggalkan nama grup mereka saat ini.

Hal tersebut menyusul permintaan perintah pengadilan dari ADOR untuk melarang aktivitas Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein.

Pada Kamis (23/1), seperti diberitakan Korea Times, NewJeans telah menunjuk Shin & Kim sebagai penasihat hukum. Penunjukan diumumkan di Jeanzforfree, akun media sosial yang dibuat para member pada Desember 2024.

Firma tersebut saat ini juga mewakili mantan CEO ADOR sekaligus produser NewJeans, Min Hee-jin.

Para member juga mengklarifikasi bahwa mereka tidak berniat kembali ke ADOR, menekankan bahwa mereka tidak percaya perusahaan tersebut.

"Kami dengan tegas menyatakan bahwa kami berlima sama sekali tidak berniat kembali ke HYBE dan ADOR, di mana kami bahkan tidak dapat mengharapkan itikad baik yang minimal," penegasan mereka.

"Bahkan setelah mengakhiri kontrak, kami ingin menyelesaikan jadwal dan kontrak yang tersisa semulus mungkin tanpa perselisihan dan berharap tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang terlibat."

"Melihat ADOR dan HYBE, yang tidak bekerja sama dengan niat tersebut dan menyebabkan kerugian bagi kami dan orang lain melalui metode yang tidak tepat, kami telah memutuskan untuk tidak lagi tinggal diam," katanya.

"Kami akan berjuang dengan berani di pengadilan untuk secara jelas mengungkap kesalahan ADOR dan HYBE dan mengungkapkan kebenaran melalui prosedur hukum. Kami akan terus menghadapi situasi ini melalui cara yang sah untuk kembali membagikan musik kami dengan bebas sesegera mungkin."

Pada Desember 2024, ADOR, sublabel HYBE, mengajukan gugatan hukum yang meminta putusan tentang keabsahan kontrak eksklusif dengan grup tersebut.

Pekan lalu, mereka juga mengajukan perintah pengadilan untuk mencegah para member menandatangani kesepakatan komersial secara independen.

Merespons itu, Minji cs mengatakan bahwa mereka mengetahui gugatan hukum dan perintah pengadilan tersebut hanya melalui laporan berita. Sehingga, mereka merasa perlu penasihat hukum untuk menanggapi tindakan hukum ADOR.

"Untuk melawan disposisi sementara yang berkembang pesat, kami percaya Shin & Kim, yang sudah memahami kesalahan dan masalah HYBE dan Ador, adalah yang paling cocok," kata para member.

Mereka juga menekankan ADOR dan perusahaan induknya, HYBE, gagal menjalankan tanggung jawab mereka untuk melindungi artisnya.

"Sepanjang aktivitas kami, kami menghadapi kendala terus-menerus, dan mereka pada dasarnya meninggalkan kami, menyamarkan niat untuk 'mengakhiri karier hiburan kami' dengan istilah 'liburan jangka panjang,'" tambah grup tersebut.

Mengklaim bahwa kontrak dengan agensi telah dihentikan secara hukum, NewJeans juga mengklaim ADOR telah mengungkapkan informasi pribadi member kepada media dan YouTuber.

"Sambil menyuruh kami untuk kembali, ADOR dan HYBE terus-menerus melecehkan dan menyerang kami di belakang publik. Baru-baru ini, mereka bahkan diam-diam bertemu dengan orang tua kami, mencoba membujuk atau menciptakan perselisihan," kata grup tersebut.

"Kami berharap mereka mengklarifikasi fakta dengan adil dan jujur, daripada meremehkan kami melalui metode pengecut di belakang (kami), mencoba memecah belah kami dan memanipulasi media dengan fakta-fakta palsu."

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sesuatu di hari ulang tahun ke-78 Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Sudah ngirim sesuatu gitu, karangan bunga?" tanya awak media.

"Kirim dong, sudah," kata Prasetyo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1).

Namun, Prasetyo mengaku tidak tahu apa yang dikirim dan disampaikan Prabowo kepada Megawati.

Prasetyo menyampaikan biasanya Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung ke Megawati. Ia pun mendoakan agar Ketum PDIP itu senantiasa sehat.

"Barangkali mewakili pemerintah ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Presiden Megawati Soekarnoputri semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Kemudian juga kami berharap dalam pemerintah ke depan kami bersama-bersama terus bergandengan tangan," ucapnya.

Megawati merayakan ulang tahun ke-78 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (23/1).

"Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri merayakan secara sederhana bersama keluarga, para sahabat, dan perwakilan kader-kader PDI Perjuangan," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Berdasarkan foto yang diterima dari PDIP, turut hadir di acara itu kedua anaknya Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Lalu, hadir juga sejumlah jajaran elite PDIP mulai dari Hasto Kristiyanto, Ahmad Basarah, Utut Adiyanto, Djarot Saiful Hidayat, Basuki Tjahaja Purnama, Ganjar Pranowo, hingga Tri Rismaharini.

Hasto mengatakan pengurus partai tingkat DPC dan DPD akan menggelar doa syukur, membuat tumpeng, dan gerak kebudayaan di tempat masing-masing. Lalu di Jakarta, Badan Kebudayaan akan menggelar dialog kebudayaan di Taman Suropati dan dihadiri Wagub terpilih, Rano Karno.

Wilayah laut yang dipagari bambu sepanjang 30 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi isu hangat. Hal ini semakin menjadi sorotan setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN, Nusron Wahid, mengakui bahwa wilayah laut tersebut memiliki sertifikat tanah.Nusron Wahid akhirnya memutuskan untuk mencabut ratusan sertifikat tanah tersebut karena dinilai cacat hukum dan prosedur.

Dua Warga Negara (WN) China yang menggungah konten hoaks terkait suap kepada petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dideportasi.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebut sanksi itu diberikan usai pihaknya memastikan tidak ada aksi suap terhadap petugas seperti yang dibuat dalam video WN China tersebut.

"Saat ini, WNA berinisial LB dan LJ itu berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

"Atas perbuatannya, LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Godam menjelaskan dari hasil klarifikasi kepada petugas dan kedua WN China tersebut diketahui bahwa keduanya masuk ke jalur yang salah saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Ia menyebut keduanya masuk melalui jalur penumpang prioritas via area keberangkatan. Petugas yang melihat hal tersebut, kata dia, langsung mengarahkan keduanya ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian.

Godam mengklaim seluruh rangkaian peristiwa itu juga terekam jelas dalam CCTV yang ada di Bandara. Dari hasil pengecekan CCTV, kata dia, tidak ada peristiwa pemberian atau penerima uang oleh petugas yang menangani kedua WN China tersebut.

"Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang," pungkasnya.

Sebelumnya Warga Negara (WN) China berinisial LB yang viral mengaku memberikan suap kepada petugas imigrasi untuk masuk ke Indonesia menyampaikan permohonan maaf.

Melalui akun media sosial pribadinya, pelaku LB meminta maaf karena kontennya yang viral telah menimbulkan opini negatif bagi pihak Imigrasi.

"Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujarnya dalam video tersebut.

Dalam unggahannya, ia menyebut uang sebesar Rp500 ribu yang disiapkan merupakan biaya yang harus dibayar untuk visa saat tiba di Indonesia. Ia menegaskan tidak ada aksi ilegal yang dilakukan oleh petugas Bea-Cukai ataupun Imigrasi.

"Uang Rp500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal," jelasnya.

Delegasi Kerajaan Inggris menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusi (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Senin (20/1) lalu.

Selain membahas kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner, pertemuan tersebut turut membahas isu pelanggaran HAM dan konflik di Papua .

Duta Besar Inggris Dominic Jermey bertanya soal kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo terhadap konflik di Papua.

Menurutnya pertanyaan tersebut sering muncul di Parlemen Inggris terutama mengenai tudingan pelanggaran HAM di Papua. Dominic ingin tahu apakah kasus-kasus yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan HAM.

Dalam keterangan tertulis Kemenko Kumham Imipas, Yusril mengatakan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Kami masih mendiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto apakah beliau akan menggunakan pendekatan baru terhadap masalah yang ada di Papua. Yang jelas, Pemerintah Presiden Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua," kata Yusril dikutip Rabu (22/1).

Yusril memastikan pemerintah menjamin penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat.

Sementara terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata baik terhadap polisi dan TNI maupun terhadap rakyat sipil, semuanya diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," kata Yusril.

Wakil Menteri Luar Negeri Inggris Inggris Catherine West yang mendengar jawaban Yusril mengucapkan terima kasih atas penjelasan tersebut. Ia mengatakan akan menyampaikan jawaban tersebut ketika bertemu dengan anggota Parlemen Inggris yang sering menyoroti isu Papua.

"Terima kasih atas penjelasannya sebab ada sejumlah anggota Parlemen yang sering mempertanyakan masalah ini. Akan saya sampaikan kepada mereka ketika saya kembali ke London bahwa saya telah mendiskusikan ini dengan seorang menteri yang memiliki latar belakang hukum," kata Catherine.

Yusril menyatakan RI memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua. Salah satu pihak yang sudah menawarkan bantuan adalah Juha Christensen, aktivis perdamaian asal Finlandia yang pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh.

Dia menawarkan menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.

Namun, sejauh ini pemerintah berpendapat belum memerlukan mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Yusril berujar Presiden Prabowo kini sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua. Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Kumham Imipas, delegasi pemerintah Kerajaan Inggris dipimpin oleh Catherine West. Hadir juga Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Sementara Yusril didampingi oleh Plt. Deputi Koordinasi bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram dan Staf Khusus bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1) sore.

"Akan ada arahan dari pak presiden mengenai tiga bulan 100 hari pertama dan mungkin presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di lokasi.

Serupa, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan rapat ini akan mendengarkan arahan Presiden Prabowo.

"Rapat paripurna kabinet paripurna, soal nanti ikut arahan pak presiden," kata Supratman di lokasi, Rabu (22/1).

Pantauan CNNIndonesia.com, para menteri dan wakil menteri berbondong-bondong mulai hadir di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka kompak mengenakan baju kemeja putih-putih.

Turut hadir ke lokasi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kemudian Menteri PDT Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Lalu, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk hingga Wamenko Polkam Lodewijk Paulus.

Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan yang pertama kali digelar pada 2025. Sidang ini berlangsung beberapa hari sebelum kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran pada 28 Januari 2025 pekan depan.

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan Komponen Cadangan (Komcad) untuk terpidana kasus penyalahgunaan narkoba yang hendak mendapat amnesti atau pengampunan.

Menurut Yusril, banyak terpidana kasus tersebut yang berusia produktif. Ia mengatakan amnesti diberikan dengan melalui sejumlah tahapan termasuk rehabilitasi.

"Lebih baik kita rehabilitasi saja, tapi kan pak Prabowo sudah punya program untuk masuk ke Komcad, dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua," ujar Yusril di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/1).

Yusril mengatakan pemerintah khawatir apabila amnesti langsung diberikan, mereka akan meresahkan masyarakat. Kondisi tersebut bisa jadi 'bumerang' bagi pemerintah.

"Tidak bisa segera di-amnesti juga. Kalau segera di-amnesti nanti orangnya keluar LP dan meresahkan masyarakat, nanti pemerintah juga yang disalahkan. Jadi, karena itu harus siap pendanaannya dan harus siap juga untuk menampung mereka dalam proses rehab," imbuhnya.

Yusril menambahkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas masih mendata 44.000 narapidana yang bisa mendapat amnesti.

Adapun mereka yang akan diberikan amnesti adalah narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap HIV/AIDS yang perlu perawatan khusus, dan pengguna narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

"Mudah-mudahan enggak terlalu lama amnesti itu dapat dilakukan," ucap Yusril.

Delegasi Kerajaan Inggris menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusi (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Senin (20/1) lalu.

Selain membahas kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner, pertemuan tersebut turut membahas isu pelanggaran HAM dan konflik di Papua .

Duta Besar Inggris Dominic Jermey bertanya soal kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo terhadap konflik di Papua.

Menurutnya pertanyaan tersebut sering muncul di Parlemen Inggris terutama mengenai tudingan pelanggaran HAM di Papua. Dominic ingin tahu apakah kasus-kasus yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan HAM.

Dalam keterangan tertulis Kemenko Kumham Imipas, Yusril mengatakan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Kami masih mendiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto apakah beliau akan menggunakan pendekatan baru terhadap masalah yang ada di Papua. Yang jelas, Pemerintah Presiden Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua," kata Yusril dikutip Rabu (22/1).

Yusril memastikan pemerintah menjamin penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat.

Sementara terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata baik terhadap polisi dan TNI maupun terhadap rakyat sipil, semuanya diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," kata Yusril.

Wakil Menteri Luar Negeri Inggris Inggris Catherine West yang mendengar jawaban Yusril mengucapkan terima kasih atas penjelasan tersebut. Ia mengatakan akan menyampaikan jawaban tersebut ketika bertemu dengan anggota Parlemen Inggris yang sering menyoroti isu Papua.

"Terima kasih atas penjelasannya sebab ada sejumlah anggota Parlemen yang sering mempertanyakan masalah ini. Akan saya sampaikan kepada mereka ketika saya kembali ke London bahwa saya telah mendiskusikan ini dengan seorang menteri yang memiliki latar belakang hukum," kata Catherine.

Yusril menyatakan RI memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua. Salah satu pihak yang sudah menawarkan bantuan adalah Juha Christensen, aktivis perdamaian asal Finlandia yang pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh.

Dia menawarkan menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.

Namun, sejauh ini pemerintah berpendapat belum memerlukan mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Yusril berujar Presiden Prabowo kini sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua. Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Kumham Imipas, delegasi pemerintah Kerajaan Inggris dipimpin oleh Catherine West. Hadir juga Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Sementara Yusril didampingi oleh Plt. Deputi Koordinasi bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram dan Staf Khusus bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan penutupan PARQ Ubud atau yang dikenal sebagai 'Kampung Rusia' di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, adalah bagian penegakan hukum yang dilakukan Pemkab Gianyar.

"Iya, tentu ini bagian daripada penegakan hukum dari sisi Pemda Gianyar. Kita lihat bahwa beberapa regulasi yang ada belum bisa dipenuhi dari kegiatan di sana," kata dia, saat dihubungi Selasa (21/1).

Oleh karena itu, sambungnya, ke depan akan menjadi ketentuan bagi para pelaku usaha pariwisata di Bali yang tak melaksanakan atau memenuhi regulasi.

Ditanya lebih lanjut mengenai legalitas 'Kampung Rusia' itu, Pemayun belum bisa berbicara lebih banyak karena belum mendapat laporan dari Pemkab Gianyar.

"Secara detailnya, saya belum dapat laporan dari teman-teman Gianyar. Tetapi, kalau dilihat dari pemberitaan itu dasar ditutup kan ada beberapa regulasi yang tidak bisa dipenuhi," imbuhnya.

Pemayun juga tidak mengetahui model usaha apa di sana dan siapa pemiliknya. Tapi yang jelas kalau tidak sesuai regulasi iya tentu akan ditutup.

"Model usaha kan macam-macam, ada akomodasinya, mungkin ada bar dan restoran. Kan orang asing suka kumpul minum dan sebagainya tentu yang kita lihat usahanya sendiri bagaimana. Untuk laporan detailnya (siapa yang punya ), belum saya terima, biasanya mereka menyampaikan tembusan ke saya tentu nanti saya koordinasikan kembali ke Pemda Gianyar," ujarnya.

"Siapapun pemiliknya, dia harus mengikuti regulasi karena memang baik orang kita apalagi orang asing dia harus mengikuti kaidah-kaidah sesuai regulasi yang ada," lanjutnya.

Pada kesempatan itu, TJok Bagus mengatakan istilah 'Kampung Rusia' adalah bagian dari bahasa promosi saja. Dia mencontohkan warga Bali yang kuliah di Malang, Jawa Timur, berkumpul di suatu kawasan lalu disebut sebagai Kampung Bali.

"Kayak kami ada di Malang, kebetulan adik-adik kuliah di sana, berkumpul di suatu daerah kawasan jadi kayak kampung Bali, misalnya. Tentu harus mengikuti regulasi lokal di sana, bahkan do's and don'ts harus betul-betul dijalankan. Misalnya respect kepada budaya lokal di sana itu yang harus dipenuhi dan sebagainya dan regulasi lainnya," jelasnya.

Ia juga menyatakan penutupan PARQ Ubud tidak akan berdampak pada kunjungan wisatawan asing terutama dari Rusia. Pasalnya yang ditutup adalah usahanya, bukan orangnya.

"Tidak (berdampak), mereka mengetahui mana yang boleh mana yang tidak. Dan usaha apa saja yang dibolehkan untuk dilakukan. Ini kan usahanya yang dia tutup, bukan orangnya. Kalau usahanya sesuai dengan regulasi iya tidak masalah," jelasnya.

Pihaknya juga menghimbau, dalam momentum ini kepada para pelaku usaha pariwisata agar benar-benar mengikuti regulasi yang ada. Seperti dari sisi usaha pariwisata perizinannya harus menyesuaikan.

"Kedua momentum ini dipakai bagaimana mengingatkan para wisatawan yang tinggal di lingkungan usaha wisatanya itu do's and don'ts betul-betul dijalankan," ujarnya.

Sementara, Pemkab Gianyar, Bali, menutup PARQ Ubud atau yang dikenal sebagai 'Kampung Rusia' di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, di Gianyar, Bali, penutupan itu dilakukan pada Senin (20/1) kemarin.

Penutupan itu dilakukan lantaran PARQ Ubud melanggar beberapa Perda Kabupaten Gianyar, dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 285/E-09/HK/2025.

"Dalam keputusan tersebut, juga diminta kepada pemilik dan atau penanggung jawab usaha untuk menutup usahanya," kata Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar, I Ketut Pasek Lanang Sadia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/2).

Untuk menegakkan perda atau keputusan bupati maka Bupati Gianyar mengeluarkan Surat Perintah Bupati Gianyar Nomor 300/0189/POLDAM kepada I Made Watha selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gianyar untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan keputusan Bupati Gianyar tentang penghentian kegiatan berusaha dan penutupan tempat usaha PARQ Ubud.

Pemberhentian kegiatan berusaha dan penutupan tempat usaha PARQ Ubud karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19, Ayat 3 pada Perda Kabupaten Gianyar nomor 15 Tahun 2015, tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Perda Kabupaten Gianyar, Nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko.

Pasek Lanang Sadia menegaskan tindakan penutupan telah berdasarkan hukum yang ada khususnya peraturan daerah kabupaten Gianyar.

"Penutupan dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan daerah Kabupaten Gianyar, dan telah melalui beberapa tahapan," ujarnya. 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro disebut belum akan mengambil langkah hukum terkait video dinarasikan Satryo melakukan kekerasan terhadap bawahan.

Satryo sebelumnya juga telah membantah dirinya adalah sosok dalam video yang viral.

"Belum perlu. Belum perlu kita lihat. Jadi kita hanya memantau saja dan mempelajari situasinya," kata Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang di Kantor Kemendiktisaintek, Selasa (21/1).

Togar menduga menyebarnya rekaman itu karena ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari masalah yang terjadi di Kemendiktisaintek.

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu potensi untuk mengganggu ketertiban umum, dan juga tadi yang anda sebutkan pencemaran nama baik. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menyikapi secara bijaksana. Termasuk nanti ya seperti yang anda sebutkan tadi," ujarnya.

Sebelumnya, rekaman yang dinarasikan Saryo itu viral seiring dengan aksi pegawai Kemendiktisaintek pada Senin pagi.

Para pegawai memprotes langkah Satryo yang diduga memberhentikan salah seorang pegawai secara sepihak dan mendadak.

Belakangan, Togar menyatakan Menteri Satryo Soemantri telah bertemu dengan PNS di Kemendiktisaintek Neni Herlina terkait masalah dugaan pemecatan.

Togar menyebut dalam pertemuan pada Senin (20/1) malam itu, sudah terjadi rekonsiliasi antara kedua belah pihak.

Ia mengatakan permasalahan yang belakangan muncul di kementeriannya sudah selesai.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) untuk memperbaiki aturan soal pinjaman online (pinjol).

Yusril menyatakan pemerintah tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA yang menghukum presiden untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjol.

"Pemerintah tidak akan mengajukan PK, pemerintah menerima putusan Mahkamah Agung ini dan akan segera melaksanakannya," ujar Yusril dalam konferensi pers usai melakukan rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (21/1).

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan kembaga itu, Yusril menyebut terdapat delapan kesimpulan penting yang dijadikan landasan untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum di sektor keuangan digital.

Salah satunya, kata dia, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang diketuai Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Tim tersebut akan bertugas merumuskan kebijakan pengawasan dan penanganan pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal.

"Kami perlu segera melakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi yang mengatur pinjaman online agar selaras dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan perlindungan konsumen," tuturnya.

Sementara itu dari segi penegakan hukum, Yusril menyebut pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh pelaku pemberi pinjaman online ilegal. Kewenangan itu juga tertuang bagi kepolisian dalam Pasal 213 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Melalui upaya penegakan hukum tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan dampak langsung yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, nantinya juga akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mencakup regulasi terkait layanan peer-to-peer lending.

Yusril mengatakan hal tersebut sangat mendesak dan tidak memerlukan Izin Prakarsa lagi karena telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Perlindungan konsumen menjadi prioritas utama. Masyarakat harus dilindungi dari suku bunga yang mencekik dan praktik penagihan yang mengancam," kata dia.

Sebelumnya MA memutuskan Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR harus melakukan supervisi dan memerintahkan Kementerian Komdigi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi semua pengguna aplikasi pinjaman online.

Selain itu MA juga mengabulkan permintaan yang menyatakan pemerintah harus membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni, serta menindak secara tegas terhadap tindak pidana yang dalam praktik pinjaman online.

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah RI sudah mencoba membuka akses komunikasi dengan mantan pentolan Jamaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Hambali.

Komunikasi dilakukan lewat Kementerian Luar Negeri yang saat itu dipimpin oleh Retno Marsudi.

Hambali saat ini sedang ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Guantanamo, Kuba.

"Pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mencoba untuk membuka akses dapat berhubungan dengan Hambali ini tapi tidak berhasil," ujar Yusril di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/1).

Yusril mengatakan komunikasi juga dilakukan dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). Ia pun berterima kasih kepada Retno yang telah memberi informasi banyak soal Hambali yang hingga kini masih ditahan di penjara militer AS di Guantanamo, Kuba.

"Jadi, pemerintah sudah membuka akses tapi belum berhasil dan pemerintah pernah meminta agar yang bersangkutan segera diadili, tapi sampai hari ini juga belum diadili dan juga dulu pernah ada pembicaraan pada kesimpulan dia direpatriasi untuk diadili di Indonesia, tapi sampai hari ini juga belum berhasil," ungkap Yusril.

Ia menambahkan sampai saat ini belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali. Kata dia, pemerintah termasuk juga Kepolisian, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih mempelajari, menjajaki dan mengordinasikan kasus Hambali.

"Jadi, jangan dianggap kita sudah ada keputusan meminta dia kembali. Belum sampai ke tingkat itu," imbuhnya.

Yusril menuturkan ada sejumlah permasalahan dari segi hukum di Indonesia. Satu di antaranya kasus Bom Bali 2002 sudah kedaluwarsa.

"Berdasarkan hukum Indonesia, suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, itu kedaluwarsa 18 tahun," ucap dia.

"Jadi, itu pun satu hal yang perlu kita dalami. Tapi ya tentu kasus yang terkait dengan beliau mungkin tidak hanya kasus bom Bali saja, juga kasus-kasus lain karena gerakan terorismenya itu bersifat internasional, tidak hanya di sini," tandasnya.

Yusril juga menegaskan pemerintah RI akan bersikap adil mengurus Hambali.

"Memang saya tahu ada pendapat beda-beda mengenai Hambali ya, tapi kami ini pemerintah, dan pemerintah itu harus bersikap adil dan menyamaratakan semua warga negara Indonesia yang menghadapi masalah di luar negeri," ujar Yusril.

Yusril tak ingin Hambali dan WNI lain yang sedang menjalani hukuman di negara lain bernasib sama seperti mantan Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID).

"Kami tidak ingin mengulang apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dahulu, dan itu pun saya yang menyelesaikan sebagai Menteri Kehakiman terhadap eks MAHID, Mahasiswa Ikatan Dinas yang mereka dituduh komunis, tidak bisa pulang ke Tanah Air, bertahun-tahun sampai tua," ucap dia.

"Dan kami [pemerintah saat ini] tidak melakukan hal seperti itu. Betapa pun warga negara itu salah, tapi kalau dia WNI, dia ada di luar negeri, apa pun visi politik, pandangan itu kita enggak akan mempersoalkan," imbuhnya.

Yusril menambahkan "setiap warga negara wajib dilindungi walaupun pemerintah mungkin berbeda pendapat dengan warga yang bersangkutan."