Presiden RI Prabowo Subianto disebut sangat mendukung Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk segera dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-undang.

Bahkan, Prabowo disebut sudah membuka komunikasi dengan seluruh ketua umum partai politik untuk mewujudkan itu.

"Presiden sudah mengatakan beliau mendukung untuk sesegera mungkin (Rancangan) Undang-Undang Perampasan Aset itu bisa diselesaikan," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas setelah agenda penandatanganan kerja sama dengan lebih dari 20 kementerian/lembaga, di Kantornya, Jakarta, Rabu (14/5).

"Tetapi di sisi lain saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk Undang-Undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua umum-ketua umum partai politik," sambungnya.

Supratman menambahkan Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Perundang-undangan juga akan dialog dengan parlemen.

"Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR," tutur dia.

"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-undangan yang bertanggung jawab mengurus Prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan Badan Legislasi di parlemen," sambung Supratman.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan RUU Perampasan Aset bakal ditindaklanjuti setelah pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) rampung di Komisi III DPR.

Puan menyatakan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa, dan akan meminta masukan dari seluruh unsur masyarakat yang terkait.

"Memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHAP dulu. Namun, kita awalnya tidak akan tergesa-gesa," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/5) lalu.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan kejadian tenggelamnya KM Tiga Putra, kapal wisata destinasi Pulau Tikus, Kota Bengkulu, yang menyebabkan delapan penumpang meninggal dunia sudah masuk proses hukum.

"Tadi Kapolres sudah menyampaikan, beliau sudah melakukan langkah-langkah hukum yang harus dilakukan sebagai penegak hukum," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Senin (12/5), dikutip dari Antara.

Helmi mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa akan ada konsekuensi hukum ketika ada kejadian yang membahayakan keselamatan seperti tenggelamnya kapal wisata ke destinasi Pulau Tikus itu.

"Kemudian ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh siapapun di Republik ini, tentu ada tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan, dan tentu saja hal seperti ini tidak boleh terulang kembali," ucapnya.

Polresta Bengkulu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terhadap kapal yang membawa 104 penumpang, wisatawan, nakhoda termasuk anak buah kapal (ABK) yang karam di perairan Pantai Malabero, Kota Bengkulu pada Minggu (11/5) sore.

Olah TKP tersebut dilakukan oleh tim Inafis Polresta Bengkulu pada Senin (12/5) sekaligus memasang garis polisi di kapal wisata Tiga Putra tersebut.

Pada olah TKP yang dilakukan, personel melakukan pengukuran terhadap kapal guna memastikan berapa panjang dan lebar kapal yang ditumpangi oleh 104 orang tersebut.

Sebelum dilakukan olah TKP, Personel Polresta Bengkulu membawa pemilik jasa perjalanan sekaligus nakhoda serta lima anak buah kapal (ABK) kapal nahas itu untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya korban meninggal dunia akibat tenggelamnya kapal wisata Tiga Putra di perairan laut pantai Malabero, Kota Bengkulu, Minggu (11/4) bertambah menjadi delapan orang.

Satu korban tambahan yang dinyatakan meninggal dunia yaitu Silvia Alvionita (27) warga Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, setelah mendapatkan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu.

"Ya benar, korban meninggal sekitar jam 20.30 malam tadi," kata Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu Dokter Debby saat dikonfirmasi di Bengkulu, Senin.

Ia menyebut bahwa korban sejak dievakuasi hingga dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Tujuh orang korban lain yang dinyatakan meninggal dunia yaitu Riska Nurjanah (28) asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Ratna Kurniati (28) warga Kota Bengkulu, Tesya (20) warga Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

Kemudian, Nesya (27) warga Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Arva Richi Dekry (29) warga Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat, serta Yuni Saputri warga Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan Suwantra yang merupakan warga Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi.

Sebanyak 56 narapidana dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, buntut kericuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Puluhan napi itu akan dijebloskan ke sel yang dilengkapi pengamanan maksimal. Para napi yang dipindah itu diduga menjadi biang kerok kerusuhan.

Tak hanya itu, sembilan napi lainnya dipindah ke Lapas Kelas I Bandar Lampung.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan hp. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, maruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/5).

Agus menegaskan penindakan tegas ini juga berlaku untuk oknum petugas lapas yang terbukti berani menyelewengkan wewenangnya.

Pemindahan napi ini dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen dan Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung ke lokasi saat terjadinya kerusuhan.

Razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Pemindahan napi dilakukan bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan.

Ke-56 napi Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan, Minggu pukul 18.30 WIB. Mereka ditempatkan di 6 lapas dengan kategori super maximum security dan maximum security.

Semenjak Menteri Agus menjabat total sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

Pulau Nusakambangan memiliki 3 lapas super maximum security dan 4 lapas maximum security dengan teknologi smart prison. Di lapas super maksimum, warga binaan ditempatkan one man one cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi.

Pasca-kerusuhan, pembenahan dan pemulihan sarana dan prasarana Lapas Narkotika Muara Beliti sudah dilakukan. Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan.

Baca selengkapnya di sini.

FIFA resmi menghukum Indonesia terkait insiden diskriminasi yang terjadi saat laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 Maret lalu.

Hal itu diungkap Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga dalam keterangan resmi Minggu (11/5) pagi. Arya mengatakan FIFA sudah mengirim surat keputusan kepada PSSI kemarin, Sabtu (10/5).

"Jadi kita kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA. Dengan referensi FDD-23338 tentang Pasal 15 Diskriminasi, jadilah keputusan dari FIFA yang menyatakan PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif suporter pada saat Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan tanggal 25 Maret 2025 lalu," ujar Arya.

Dalam surat tersebut, FIFA mengatakan sejumlah suporter Indonesia melakukan pelanggaran diskriminasi saat laga Timnas Indonesia vs Bahrain berjalan 80 menit.

"Berdasarkan laporan pertandingan tersebut, FIFA menyatakan bahwa suporter tuan rumah Indonesia paling aktif di tribune utara dan selatan."

"Peristiwa insiden terjadi di sektor 19, disebabkan oleh suporter Indonesia, pada menit ke-80, sekitar 200-300 suporter tuan rumah meneriakkan slogan xenophobia [ujaran kebencian]: 'Bahrain bla bla bla'," kata Arya menambahkan.

Atas pelanggaran tersebut, Indonesia mendapat dua hukuman dari FIFA. PSSI mendapat hukuman denda lebih dari Rp400 juta, dan PSSI wajib mengurangi jumlah penonton di laga kandang berikutnya.

"Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah, atau sekitar Rp400 juta lebih," ucap Arya.

"Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Dengan menutup sekitar 15 persen dari kursi yang tersedia, ini terutama di tribune di belakang gawang, artinya di utara dan selatan," sambung Arya.

Timnas Indonesia selanjutnya akan menjalani laga kandang melawan China di Stadion GBK, 5 Juni mendatang, pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Namun, Arya mengatakan FIFA tetap memberi kesempatan laga Indonesia vs China disaksikan penonton secara kuota penuh. Dengan syarat, kuota 15 persen penonton itu diberikan kepada komunitas anti-diskriminasi.

"Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif, boleh saja 15 persen itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi, atau komunitas khusus, seperti keluarga. Dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi," ucap Arya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian atas musibah kecelakaan yang terjadi belakangan.

Ia mengatakan Prabowo telah meminta jajaran terkait untuk menangani permasalahan tersebut.

"Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk satu tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Beberapa peristiwa yang disebutkan Pras ialah kecelakaan di Purworejo hingga Padang Panjang.

Ia mengatakan Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian-kejadian tersebut.

"Ada juga kapal feri yang tenggelam," ucap dia.

Selain itu, Pras mengatakan bahwa Prabowo juga meminta agar mereka turut memikirkan mitigasinya agar kejadian serupa tak terjadi.

"Untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi," ujarnya.

Ratusan warga Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku sempat memblokade jalan hingga mengakibatkan akses jalan utama di Kecamatan Salahutu lumpuh.

Warga membawa kayu, batang pohon dan batu untuk memblokade jalan. Mereka mengumpulkan kayu kering dan membakarnya di tengah jalan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi lantas bernegosiasi agar blokade jalan kembali dibuka.

Aksi blokade itu terjadi di depan kantor camat Salahutu pada Jumat (9/5) pukul 15.00 WIT.

Mereka protes karena tidak menerima pelaku pembunuhan berinisial LN, warga Desa Tulehu dipindahkan dari Lapas IIA Ambon ke Rutan IIB Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

LN dipindahkan karena narapidana asal Desa Tai di kasus pembunuhan lain akan menempati kamar tahanan di Lapas IIA Ambon.

Kepala Hubungan Masyarakat Polda Maluku Kombes Pol Aries Aminullah mengatakan blokade jalan tak berlangsung lama setelah anggota polisi yang berasal dari Desa Tulehu berhasil bernegosiasi dengan warga. 

"Benar, tadi sempat terjadi aksi palang jalan oleh masyarakat Desa Tulehu di depan kantor Kecamatan Salahutu. Namun tidak berlangsung lama karena anggota-anggota Polri asal Desa Tulehu berhasil bernegosiasi dengan masyarakat," ujar Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminnulla, Sabtu (10/5).

Saat ini, kata dia aktivitas jalan utama di kecamatan Salahutu yang sempat lumpuh sudah berangsur normal. Warga juga sudah bisa beraktivitas dengan lancar.

"Hasil koordinasi anggota Polri asal negeri Tulehu dan masyarakat, Pemalangan jalan saat ini sudah dapat dikendalikan dan dengan kesadarannya pemalangan dibuka sendiri oleh masyarakat sehingga situasi aman dan jalan sudah lancar kembali,"ucapnya.

Ia bilang anggota kepolisian saat ini masih bertugas menjaga perbatasan Desa Tial dan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Penjagaan wilayah perbatasan atas perintah Kapolda Maluku, Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan. 

Pemerintah mencalonkan dua pakar hukum internasional untuk berkiprah di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dan Komisi Hukum Internasional (ILC).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno dalam arahan pers di Jakarta pada Jumat (9/5).

Dia mengatakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo dicalonkan sebagai hakim ITLOS untuk masa kerja 2026-2035 dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dicalonkan sebagai anggota ILC untuk periode 2028-2032.

Menurut Havas, Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) yang telah melaksanakan kewajiban hukumnya, tetapi belum ada warga negara Indonesia yang menjadi hakim di ITLOS.

Dia menambahkan bahwa pencalonan itu juga menjadi upaya Indonesia merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara.

"Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan akan sangat ideal apabila kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang atau negara kepulauan itu juga bisa terefleksikan di dalam komposisi hakim internasional hukum laut yang ada di Hamburg," kata Havas.

Terkait pencalonan Hikmahanto di ILC, Havas mengatakan sampai sekarang, belum ada hukum internasional yang mengatur dampak kenaikan permukaan air laut terhadap garis pantai suatu negara.

Kenaikan permukaan air laut, kata Havas, dapat berdampak pada kemunduran garis pantai, yang bisa mengakibatkan berubahnya garis pantai suatu negara.

"Ini belum definitif, belum final. Studinya sudah lama dilakukan dan Indonesia merasa perlu memiliki suara di dalam proses penyusunan norma baru dalam hukum internasional di bidang kenaikan permukaan air laut," kata dia.

Havas mengatakan jika Eddy dan Hikmahanto terpilih, maka jabatan mereka bersifat independen dan profesional, bukan mewakili negara.

ITLOS adalah pengadilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Pengadilan itu bertugas menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS dan mengeluarkan putusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, pelindungan lingkungan laut, dan isu-isu hukum maritim lainnya.

Berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

ILC adalah lembaga yang mendorong perkembangan hukum internasional, yang terdiri dari 34 pakar hukum internasional yang dipilih setiap lima tahun oleh Majelis Umum PBB.

Berbasis di Jenewa, Swiss, lembaga itu memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB tentang pengembangan dan kodifikasi hukum internasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah membahas soal RUU Perampasan Aset saat bertemu dengan para pimpinan partai politik.

"Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Pras menyampaikan Prabowo hingga saat ini belum mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Prabowo lebih memilih jalur dengan menjalin komunikasi dengan parlemen.

"Kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu, untuk sampai hari ini belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai," ujarnya.

Pras menekankan Prabowo menaruh perhatian besar atas pembahasan RUU perampasan aset itu. Menurutnya, sikap itu sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menekankan pemberantasan korupsi.

"Ini kan turunannya, kira-kira kan begitu," ucapnya.

Pras pun menyebut nantinya dalam pembahasan bersama DPR. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

"Karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, data arus transfer keluar-masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak," ujar Pras.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menolak surat pengunduran diri Kepala PCO Hasan Nasbi.

Ia menyatakan Prabowo mengambil keputusan itu usai mempelajari surat pengunduran diri yang diajukan oleh Hasan.Setelah mempelajari surat itu, Pras menyebut bahwa Prabowo meminta Hasan tetap mengemban amanahnya sebagai Kepala PCO."Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Namun Pras tak mengungkap apa alasan serta pertimbangan Prabowo mengambil langkah tersebut.Ia hanya mengatakan bahwa Prabowo pasti memiliki pertimbangannya sendiri."Ya pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi," ucap dia.Hasan sebelumnya sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025 lalu. Pengunduran diri itu diumumkan Hasan pada Selasa (29/4) lalu.Namun pada Selasa (6/5) lalu, ia mengaku diinstruksikan untuk tetap melanjutkan posisinya sebagai Kepala PCO."Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO," kata Hasan lewat pesan singkat, Selasa (6/5).Selain itu, Hasan juga masih terlihat hadir ke Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5) lalu.Ia duduk diapit Mendukbangga Wihaji dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tengah mengatur waktu pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP RI Megawati Sukarnoputri.

"Sedang diatur, tenang saja," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Pras mengungkapkan bahwa Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Mega.

"Kan kangennya sudah 2,5 tahun tapi kemarin kan sudah ketemu, beliau berdua," ucap dia.

Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri mengaku ada Presiden RI yang selalu mau dibuatkan nasi gorengnya. Namun, Mega tak menyebut Presiden yang dimaksud.

"Yang masih nanyain terus tuh tahu enggak siapa? Rahasia ya. Siapa? Presiden. Bolak balik nanya kapan aku dibikinin nasi goreng Embak ya? Presiden sopo yo?" Kata Mega saat memberi sambutan di acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award 2025 di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/5) malam.

Menurut Mega, Presiden selalu senang dibuatkan nasi goreng olehnya. Sambil kembali berkelakar, Mega pun meminta kader yang ingin nasi goreng buatannya untuk membayar.

"Nanti siapa ta' mau nasi goreng Ibu Mega, ya tapi bayar loh. Gimana enggak bayar. Masa saya selalu dalam posisi tertekan," kata Megawati.

Mega sendiri pernah menyuguhkan nasi goreng ke Prabowo ketika mereka bertemu pada 2019 lalu. Pada pertemuan setelah Lebaran lalu, Prabowo juga mendapat hidangan nasi goreng.

Menteri Hak Asai Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah diterapkan masif di Indonesia jika penerapan yang saat ini berlangsung di Jawa Barat sukses.

Hal itu disampaikan Pigai usai bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

"Kalau Jawa Barat sukses maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, masif di seluruh Indonesia untuk ke depan," kata Pigai.

Ia menilai pendidikan siswa di barak itu tidak bertentangan dengan HAM. Menurutnya, pendidikan di barak itu berorientasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kualitasnya apa? satu pengetahuan, kedua peningkatan keterampilan, ketiga adalah peningkatan mental, mental, produktivitas disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Berarti enggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia," katanya.

Ia menjelaskan awalnya, Kementerian HAM khawatir pendidikan di barak adalah bagian dari corporal punishment.

Pigai mengatakan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa dengan mencubit dan memukul.

"Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun," ujarnya.

Sejumlah daerah di Jawa Barat sebelumnya telah melaksanakan program sekolah militer yang diusung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Program itu menuai kritik dari berbagai pihak.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa nakal ke barak TNI tidak tepat. Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," kata Atnike beberapa waktu lalu.

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan proyek yang dirancang bagi siswa untuk mencapai kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

P5 termasuk program kokurikuler dan dirancang terpisah dari intrakurikuler. Penerapan P5 tidak masuk dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, melainkan memiliki porsi khusus dalam setiap alokasi jam mata pelajaran.

Dengan begitu siswa memiliki kesempatan tersendiri untuk lebih mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dengan belajar dari teman, guru atau tokoh masyarakat sekitar.

Lalu, sebenarnya bagaimana tujuan, manfaat, komponen hingga tantangan dalam program P5 ini? Berikut penjelasannya.

Melansir laman Pusat Informasi Kolaborasi Kemendikdasmen, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis projek.

Dengan projek tersebut, pendidik dapat menemani proses pembelajaran peserta didik untuk bisa menumbuhkan perilaku dan membangun karakter luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Profil pelajar Pancasila memiliki beragam kompetensi yang dirumuskan menjadi enam dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya seluruh dimensi tersebut secara bersamaan.

Keenam dimensi tersebut adalah:

Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia.

Tujuan dilakukannya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa mewujudkan nilai-nilai ini, serta menumbuhkan karakter menyeluruh yang mencerminkan prinsip-prinsip negara Indonesia.

Sementara itu, manfaat projek P5 bagi siswa dijelaskan dalam beberapa poin, sebagai berikut dikutip dari buku Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila terbitan Kemdikbudristek (2022).

Dalam pelaksanaan P5 terdapat komponen yang menjadi pelaksanaannya, yakni peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas, hingga komite sekolah.

Agar pelaksanaan Profil Pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik, guru dan sekolah perlu memahami prinsip-prinsip Profil Pelajar Pancasila sebagai tolok ukur pelaksanaannya:

Holistik merupakan prinsip yang memandang segala sesuatu secara keseluruhan atau terpisah-pisah. Kerangka berpikir holistik yang ditanamkan pada P5 akan mendorong siswa mempelajari tema dan materi secara keseluruhan dan memahami persoalan secara mendalam.

Kontekstual merupakan prinsip yang berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini akan memotivasi pendidik dan siswa agar bisa menjadikan lingkungan dan realitas kehidupan sebagai bahan utama pembelajaran.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Diharapkan pendidikan bisa mengurangi peran sebagai aktor utama dalam kegiatan belajar mengajar.

Merupakan prinsip yang berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang bagi proses pengembangan diri dan inkuiri, baik terstruktur ataupun bebas.

Penerapan P5 sering kali mengalami hambatan. Umumnya, tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu implementasi P5 di sekolah tanpa mengganggu kegiatan belajar. Solusi yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan mengolaborasikannya dengan pelajaran yang relevan dengan tema projek.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya fasilitas di sekolah untuk menunjang pelaksanaan P5. Sebab, sarana-prasarana serta perangkat ajar di beberapa sekolah khususnya di daerah-daerah masih kurang memadai.

Itulah penjelasan tentang Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) mulai dari definisi, tujuan, manfaat, prinsip hingga tantangan yang dihadapi.